Posts
Berita
- Remunerasi PNS DKI: Terendah 2.9 Juta Tertinggi 50 Juta
- Dana Remunerasi TNI/Polri Cair Juni
- Gaji PNS, TNI/Polri Naik 10% di 2011 dan Remunerasi tetap Ada
- Remunerasi TNI/Polri Akan Dibayarkan Akhir Tahun Ini
- Honorarium/Tunjangan Kerja/ Uang Kehormatan Lembaga Non Struktural (LNS)
- Remunerasi 6 Kementerian/Lembaga Disetujui DPR
- Anggaran Remunerasi Kemenkumham dan Kejaksaan Segera Cair
- Anggaran Remunerasi Kemenkumham dan Kejagung Mencapai Rp 1,6 T
- Daftar K/L yang Mengajukan Usulan Reformasi Birokrasi 2011
- 21 K/L Akan Terima Remunerasi pada Tahun 2012
- Presiden : Pemerintah Menganggarkan Remunerasi Tahun 2013
- Agenda Rapat DPR 4 September 2012
- Tahapan Pelaksanaan Tes CPNS 2013
- DPR Setujui Tunjangan Kinerja PU, Kemenhub, PDT, BMKG dan Basarnas
- Rapat Kerja Banggar DPR – Menteri Keuangan Tanggal 21 Oktober 2013
- Anggaran Tunjangan Kinerja 2013 Disetujui DPR
- Perpres Tunjangan Kinerja 2013 Sudah Ditandatangani
- Batas Usia Pensiun PNS Akhirnya Menjadi 58 Tahun
- Surat Edaran Penyesuaian Gaji Pokok PNS Anggota TNI dan Polri 2014
- Persetujuan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi 9 Kementerian/Lembaga 2014
- Juknis Pemberian Gaji ke-13 PNS TA 2014
- Tunjangan Kinerja Perguruan Tinggi Negeri-Badan Hukum (PTN-BH)
- Tunjangan Kinerja KPU dan MK Disetujui
- Perpres Kenaikan dan Tunjangan Kinerja 2014
- SE Pembayaran Tunjangan Kinerja Kemenag, BNPB dan Tunjangan Jaksa
- Inilah K/L yang Diusulkan Kenaikan Tunjangan Kinerja 2015
- Surat Edaran Penyesuaian Gaji Pokok PNS TNI dan Polri
- Persetujuan Prinsip Kenaikan Tunjangan Kinerja Polri
- Persetujuan Prinsip Kenaikan Tunjangan Kinerja 13 K/L
- Perpres Kenaikan Tunjangan Kinerja 2015 Sudah Terbit
- Usulan Kenaikan Tunjangan Kinerja 22 K/L
- Persetujuan Prinsip Kenaikan Tunjangan Kinerja 22 K/L
- Berita Tunjangan Kinerja Terbaru
- Rangkuman Berita Penyesuaian Tunjangan Kinerja
- Usulan Penyesuaian Tunjangan Kinerja Polri 2017
- Usulan Kenaikan Tunjangan Kinerja Polri Ditolak, Sementara Kemenko Maritim, KKP, Kemenpan RB dan BNPT Disetujui
- Hasil Reviu Kesiapan Anggaran Penyesuaian Kinerja 13 K/L Tahun 2017
- Gaji PNS 2018 Tidak Naik
- Usulan Kenaikan Tunjangan Kinerja 2018
- PP THR dan Gaji 13 PNS 2018 beserta Petunjuk Teknisnya
- Tunjangan Kinerja TNI Polri Naik Menjadi 70%
- Kenaikan Tunjangan Kinerja 2020 – Daftar 13 K/L
- PP Nomor 44 Tahun 2020 – Gaji 13 PNS TNI Polri dan Pensiunan 2020
- Kenaikan Tunjangan Kinerja Kemenag Disetujui Tim Reformasi Birokrasi
- Tunjangan Kinerja Kementerian ATR/BPN, BKKBN dan BSN per 23 Januari 2024 Naik
- PP Kenaikan Gaji PNS, TNI, Polri dan Pensiunan Tahun 2024
Data & Survey
- Hasil Audit BPK dan Integritas Sektor Publik di K/L yang Mendapat Remunerasi
- Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pusat
- Layanan Unggulan di Ditjen Pajak : Pembuktian Terbalik Aset Aparat
- Birokrasi Indonesia Buruk
- Quick Wins Mahkamah Agung
- Indeks Persepsi Korupsi (KPI) Indonesia Th 2010
- Perbandingan Gaji PNS Indonesia dengan Negara ASEAN
- Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai
- Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat 2011
- Opini BPK : LKPP 2010 Wajar Dengan Pengecualian
- Survey Korupsi : Indonesia Masih Peringkat Bawah
- Opini BPK 2011 atas Laporan Keuangan K/L TA. 2010
- Alokasi Belanja Pegawai Kementerian Negara/Lembaga TA 2012
- Survey Integritas KPK 2011
- Indeks Persepsi Korupsi 2011
- 14 Isu Pokok dalam RUU Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Pelaksanaan Verifikasi Lapangan pada K/L
- Hasil Verifikasi Lapangan RB Kementerian/Lembaga – Bagian 1
- Bagian 2 – Remunerasi PNS Hasil Verifikasi Lapangan RB Kementerian/Lembaga
- Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011
- Hasil Lengkap Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2011
- Pokok – Pokok Materi PP No. 56 Tahun 2012
- Daftar Usia Pensiun PNS di Berbagai Negara Dunia
- Indeks Negara Gagal 2012
- Perpanjangan Pensiun PNS Untuk Jabatan Tertentu
- Opini BPK atas Laporan Keuangan K/L Tahun 2012
- Belanja Pegawai dan Anggaran Remunerasi 2014
- Inilah 28 K/L yang Mendapat Remunerasi 2013
- Laporan Hasil Evaluasi AKIP 2013
- Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2013
- Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja 2013
- Petunjuk Teknis Perpanjangan Pensiun PNS
- Dampak Penghematan Anggaran K/L 2014
- Opini BPK atas Laporan Keuangan K/L Tahun 2013
- Penentuan Kelas Jabatan di Kementerian Agama
- Prosedur Pembayaran Tunjangan Kinerja
- Opini BPK Tahun 2015
- Belanja Pegawai dalam RAPBN 2016 : Gaji Pokok Tidak Naik, Ada THR bagi PNS
- Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja K/L 2015
- Opini BPK 2016
Gaji dan Tunjangan PNS
- Tabel Tunjangan PNS
- Gaji Pokok PNS 2010
- Uang Makan PNS 2010
- Gaji ke-13 PNS 2010
- Slip Gaji PNS 2010
- 101 Jabatan Fungsional yang Memperoleh Tunjangan
- Matriks Tunjangan Pulau Terluar dan Wilayah Perbatasan
- Perbandingan Gaji PNS Indonesia dengan Negara ASEAN
- Tabel Batas Usia Pensiun (BUP) PNS
- Gaji Pokok PNS 2011
- Tunjangan Khusus Papua
- Tunjangan Risiko PNS
- Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) bagi PNS
- Seputar Gaji 13 PNS
- Kupas Gaji Hakim
- Tabel Persentase Gaji PNS(D) Terhadap APBD
- Tabel Kenaikan Uang Makan dan Uang Lembur PNS Th 2012
- Press Release: Pemberian Gaji 13 PNS 2011
- Standar Biaya PNS
- Gaji Wakil Menteri
- Daftar Gaji PNS 2012
- Surat Edaran Kenaikan Gaji PNS 2012
- Kenaikan Tunjangan Beras PNS 2012
- Pegawai Negeri Kepolisian di Daerah Perbatasan Dapat Tunjangan 1 Kali Gaji Pokok
- Tabel Biaya Perjalanan Dinas PNS
- Gaji ke-13 PNS Dibayarkan Juni
- Petunjuk Teknis Pemberian Gaji ke-13 PNS TA 2012
- 114 Jabatan Fungsional PNS
- Tunjangan Beras Naik Lagi
- PP No.94 Tahun 2012 – Naiknya Kesejahteraan Hakim
- Kenaikan Tunjangan Jabatan Fungsional
- Daftar Gaji PNS 2013
- PP 48 Tahun 2013 – Gaji 13 Bisa Dibayarkan Juni
- Take Home Pay PNS
- Tunjangan Beras 2013 Naik Menjadi Rp 6.976/Kg
- Kenaikan Tunjangan Pustakawan, Pamong Belajar dan Penilik
- Gaji Pegawai Dispenda
- Kalender Keuangan PNS
- Tunjangan Auditor Naik & Pemberian Tunjangan Analis Pasar Hasil Pertanian
- Pembentukan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Baru
- Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Tertentu – Bagian 1
- Uang Makan PNS Tahun 2015 Naik Rata-rata 40%
- Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Tertentu – Bagian 2
- SE Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Jabatan Auditor, Analis Hasil Pasar Pertanian, Pamong Belajar dan Penilik
- PP No 34 Tahun 2014 – Gaji Pokok PNS 2014
- Gaji 13 PNS 2014 – PP No 53 Tahun 2014
- Tunjangan Fungsional Jaksa Naik 300%
- Gaji dan Remunerasi CPNS
- Penguatan Jabatan Fungsional Tertentu
- Tunjangan Beras PNS Naik Menjadi Rp 7.242 per Kg
- Penghapusan Gaji 13 dan Tunjangan Anak Istri
- Revisi Uang Makan PNS 2015
- ULP TNI dan Polri Ditetapkan Rp 50.000/hari
- PP 38 Tahun 2015 – Gaji 13 PNS 2015
- PP No 30 Tahun 2015 – Kenaikan Gaji PNS 2015
- Belanja Pegawai dalam RAPBN 2016 : Gaji Pokok Tidak Naik, Ada THR bagi PNS
- Kenaikan Tunjangan Penyelidik Bumi dan Pranata Nuklir
- Gaji 13 dan Gaji 14 PNS
- Kabar Terbaru Gaji 13 dan THR PNS
- PP Nomor 19 Tahun 2016 – Gaji 13
- PP No 20 Tahun 2016 – THR PNS
- Kebijakan Gaji PNS 2017
- Penundaan DAU, Gaji PNS Terancam (?)
- Tunjangan Khusus Pulau Terluar dan Perbatasan – Polri
- Hitungan Gaji dalam RPP Gaji, Penghasilan dan Fasilitas PNS
- Sah, Uang Makan PNS Tahun 2017 naik Rp 5.000
- PP tentang THR PNS dan Gaji 13 Tahun 2017
- Gaji dan Tunjangan Analis Keimigrasian Pertama
- PP THR dan Gaji 13 PNS 2018 beserta Petunjuk Teknisnya
- Gaji PNS 2019
- PP Kenaikan Gaji PNS 2019 Telah Terbit – PP No 15 Tahun 2019
- PP Kenaikan Pokok Pensiun PNS dan Purnawirawan TNI/Polri 2019
- Surat Edaran No. 15/SE/PB/2019 – Pedoman Juknis Penyesuaian Besaran Gaji Pokok PNS, Anggota TNI dan Polri
- PP THR dan Gaji 13 PNS 2019
- Simulasi Gaji PNS
- Gaji PNS 2023
- Gaji PNS Lulusan Sarjana S1
- PP No. 11 Tahun 2025 tentang THR dan Gaji 13 PNS, PPPK, Polri, TNI dan Pensiunan
Gaji PNS
Jabfung
- Pemeriksa
- Auditor
- Penata Kelola Pemilihan Umum
- Perencana
- Polisi Kehutanan
- Penyuluh Lingkungan Hidup
- Pengendali Dampak Lingkungan
- Pengawas Lingkungan Hidup
- Analis Hukum
- Pemadam Kebakaran
- Analis Kebakaran
- Asisten Penyuluh Pajak
- Penyuluh Pajak
- Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur
- Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
- Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur
- Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana
- Pengembang Teknologi Nuklir
- Instruktur
- Negosiator Perdagangan
- Pranata Informasi Diplomatik
- Penata Kanselerai
- Diplomat
- Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi
- Penata Kehakiman
- Pranata Hubungan Masyarakat (Humas)
- Pengawas Perdagangan
- Asisten Pranata Siaran
- Asisten Teknisi Siaran
- Pranata Siaran
- Teknisi Siaran
- Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
- Analis Intelijen
Non KL
- Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)
- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
- Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Majelis Kehormatan Kedokteran Indonesia (MKDI)
- Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
- Panel Ahli Mahkamah Pelayaran
- Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
- Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja
- Komisi Kejaksaan
- Dewas KPK
- Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji
Opini
- Remunerasi Pejabat
- Hasil Audit BPK dan Integritas Sektor Publik di K/L yang Mendapat Remunerasi
- Remunerasi Gagal ?
- Progress Remunerasi Kementerian/Lembaga (K/L) Pusat
- Layanan Unggulan di Ditjen Pajak : Pembuktian Terbalik Aset Aparat
- Sri Mulyani ke Bank Dunia, Reformasi Birokrasi Terancam
- Track Record Menkeu Baru Agus Martowardojo
- Kapan Remunerasi Cair?
- Kebijakan Belanja Pegawai dan Remunerasi dalam APBN
- Daftar Audit BPK: Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
- Catatan: Kinerja Laporan Keuangan Departemen Remunerasi
- Indeks Persepsi Korupsi (KPI) Indonesia Th 2010
- #prayforindonesia
- Besaran Anggaran Anggaran Remunerasi tiap K/L
- Impian Kinerja Polri
- Frequently Asked Questions (FAQ) Remunerasi
- Kenaikan Gaji PNS 10 TahunTerakhir
- Take Home Pay (THP) Anggota DPR
- Kenaikan Gaji PNS 2011: 15% atau 10%
- Catatan : Menuju PK-BLU (1)
- Perkiraan Tabel Remunerasi Kemenkumham
- Gaji Pejabat dan PNS di Singapura
- Kupas Gaji Hakim
- Tabel Persentase Gaji PNS(D) Terhadap APBD
- Perbandingan Remunerasi Penegak Hukum dan TNI
- Tahun 2012 : Gaji PNS, TNI/Polri & Pensiunan Naik 10%
- Statistik Setagu.net – Google Analytic
- Kenaikan Anggaran Remunerasi TA 2012
- Alangkah Korupnya Indonesia
- 14 Isu Pokok dalam RUU Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Kebijakan Belanja Pegawai 2012
- Data Korupsi 2011 versi ICW
- Persetujuan Tunjangan Kinerja
- Setahun Sebulan Setagu.net – Google Analytic
- Kebijakan Remunerasi Tahun 2013
- Progres Remunerasi K/L Tahun 2012
- Belanja Pegawai Dalam RAPBN 2013
- Penentuan Job Grade Tunjangan Kinerja
- Mekanisme Pembayaran Tunjangan Kinerja 2012
- 39 Kementerian dan Lembaga Penerima Remunerasi Tahun 2013
- Mengapa RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) Belum Disahkan?
- Inilah 23 K/L yang Diusulkan Menerima Tunjangan Kinerja Tahun 2013
- Kapan PP Kenaikan Gaji PNS 2013 Diterbitkan?
- Penerimaan CPNS 2013
- Progres K/L Yang Diusulkan Menerima Tunjangan Kinerja 2013 – 2014
- Kapan?
- cpnsbersih.blogspot.com – Informasi CPNS 2013
- Perhitungan Grading Remunerasi
- Progres Remunerasi 2014
- Menanti PP Kenaikan Gaji
- Remunerasi Rumah Sakit BLU Kemenkes
- Tiga Tahun
- Remunerasi Kementerian Agama
- Belanja Pegawai dalam RAPBN 2015
- Gaji dan Tunjangan PNS dalam UU ASN
- Kenaikan Remunerasi TNI dan Polri
- Penghapusan Gaji 13 dan Tunjangan Anak Istri
- Menunggu Kenaikan Gaji PNS 2015
- Persetujuan Prinsip Kenaikan Tunjangan Kinerja 22 K/L
- Rasionalisasi PNS
- Penundaan DAU, Gaji PNS Terancam (?)
Pemda
- Tabel Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) DKI Jakarta
- Tabel Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Gorontalo
- Tabel Tunjangan TPPK Pekanbaru
- Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Solok
- Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Jembrana
- Tabel Remunerasi Pemkot Yogyakarta
- Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Kendari
- Tabel Remunerasi Kab. Bandung
- Tabel Tunjangan Kinerja Daerah Pemprov Sulut
- Tabel Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) Pemprov Jabar
- Tabel Remunerasi Aceh
- Tabel Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Tarakan, Kaltim
- Tabel Tunjangan Kinerja Pemkot Balikpapan
- Tabel Perubahan TKD DKI Jakarta
- Tabel Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemprov Kalsel
- Daftar Tunjangan Pejabat Daerah Seluruh Indonesia ?
- Daftar Usulan Formasi CPNS 2011
- SOP Usulan Formasi CPNS
- Demi Anggaran Remunerasi Disetujui, Sekda Pemkot Semarang Suap Anggota DPRD
- Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) Pemprov Banten
- Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS Nunukan, Kalimantan Timur
- Wow… Ada Banyak Tunjangan PNS di Pemprov Kaltim
- Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Kompensasi Uang Makan Pemprov Jabar
- Tambahan Penghasilan PNS Pemko Medan
- Tambahan Penghasilan PNS Pemda Kutai Timur
- Tambahan Penghasilan PNS Kota Tangerang
- Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pemprov Kep. Babel
- Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Pemprov Sumut
- Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) – Pemprov Jateng 2022
- Tambahan Penghasilan PNS Pemprov Sulsel, Sultra, NTT dan Kalbar
- Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pemkot Semarang
- Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pemkot Surabaya
- Gaji dan TKD PNS Pemprov DKI Jakarta 2015
- Tunjangan KInerja Daerah (TKD) DKI Jakarta 2015
- Tambahan Penghasilan PNS – TPP Pemprov Jateng 2015
- TPP Pemkot Semarang 2015
- Penundaan DAU, Gaji PNS Terancam (?)
- Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Pemprov Sumut
- TPP Pemprov Bali
- Tunjangan Tambahan Pegawai TPP Pemkab Tangerang
- TPP Pemprov Jatim
Tabel Remunerasi
- Tabel Remunerasi Hakim MA
- Tabel 2. Remunerasi PNS di MA
- Tabel 1. Remunerasi PNS di MA
- Tabel 3. Remunerasi PNS di MA
- Tabel Remunerasi Setneg/Setkab
- Tabel Remunerasi Kementerian Keuangan
- Tabel Remunerasi KPK
- Tabel Remunerasi BPK
- Tabel Remunerasi Polri
- Tabel Remunerasi TNI
- Tabel Remunerasi BPKP
- Tabel Remunerasi Kemenko Perekonomian
- Tabel Remunerasi Kemenko Polhukam
- Tabel Remunerasi Kemenko Kesra
- Tabel Remunerasi Kemenhan
- Tabel Remunerasi Kementerian PAN dan RB
- Tabel Remunerasi Bappenas
- Take Home Pay (THP) Anggota DPR
- Tabel Tunjangan Tambahan Pegawai Dirjen Pajak
- Tabel Remunerasi Kejaksaan
- Tabel Remunerasi Kemenkumham
- Perpres Tunjangan Kinerja 2012
- Tabel Tunjangan Kinerja 20 Kementerian/Lembaga
- Tabel Tunjangan Kinerja 2013
- Daftar Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan
- Tabel Tunjangan Kinerja Setjen DPR RI
- Kenaikan Tunjangan Kinerja MA – Badan Peradilan
- Kenaikan Tunjangan Kinerja MA – Jabatan Fungsional
- Kenaikan Tunjangan Kinerja Mahkamah Agung – MA
- Tunjangan Kinerja Kemenkumham Terbaru
- Perpres No 113 Tahun 2014 – Tunjangan Kinerja BPN
- Perpres No 108 Tahun 2014 – Tunjangan Kinerja Kementerian Agama
- Tunjangan Kinerja Kementerian Keuangan
- Tunjangan Kinerja KPU
- Tunjangan Kinerja BPK
- Persetujuan Penetapan Perubahan Kelas Jabatan Polri
- Perkap No 21 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Polri
- Tunjangan KInerja Daerah (TKD) DKI Jakarta 2015
- Tunjangan Kinerja MK
- Daftar Tunjangan Kinerja Ditjen Pajak 2015
- Perkiraan Tunjangan Kinerja Polri
- Persetujuan Prinsip Kenaikan Tunjangan Kinerja 13 K/L
- Perpres No 87 Tahun 2015 – Tunjangan Kinerja TNI
- Perpres 89 tahun 2015 – Tunjangan Kinerja Polri
- Tunjangan Khusus PPATK
- Perpres Kenaikan Tunjangan Kinerja 2015 Sudah Terbit
- Tunjangan Kementerian ESDM
- Perpres Tunjangan Kinerja BKN, ANRI, BPS dan LIPI
- Tunjangan Kinerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
- Tunjangan Kinerja LPP RRI
- Perpres 128 Tahun 2015 – Tunjangan Kinerja BMKG
- Perpres Tunjangan Kinerja Kemenhub, Kementan, Kemendag dan KKP 2015
- Berita Tunjangan Kinerja Terbaru
- Tunjangan Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Tunjangan Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Perpres Kenaikan Tunjangan Kinerja Kemendikbud, Kemendagri dan Kemenlu
- Perpres Tunjangan Kinerja Terbaru
- Perpres 33 Tahun 2016 – Tunjangan Kinerja BKPM
- Perpres 38 Tahun 2016 – Tunjangan Kinerja Badan Ekonomi Kreatif
- Perpres 39 Tahun 2016 – Tunjangan Kinerja KASN
- Perpres No 32 Tahun 2016 – Tunjangan Kinerja Kemenristekdikti
- Kenaikan Tunjangan Kinerja BPPT Dibayarkan per November 2015
- Tunjangan Kinerja Setjen MPR
- Tunjangan Kinerja Penyidik Tindak Pidana Korupsi – Tipidkor Polri
- Rangkuman Berita Penyesuaian Tunjangan Kinerja
- Tunjangan Kinerja Kementerian Ketenagakerjaan Naik 35%
- Skema Baru Tunjangan Kinerja Pajak 2018
- Perpres Kenaikan Tunjangan Kinerja 20 K/L
- Perkiraan Tunjangan Kinerja Polri 2018 Setelah Naik
- Tunjangan Kinerja Lemhanas 2018
- Tunjangan Kinerja Kementerian KLH 2018
- Tunjangan Kinerja Kementerian ESDM 2018
- Perpres Tunjangan Kinerja Polri Tahun 2018
- Kenaikan Tunjangan Kinerja BPS 2018
- Kenaikan Tunjangan Kinerja TNI 2018
- Kenaikan Tunjangan Kinerja 12 Kementerian Lembaga
TNI/Polri
- Dana Remunerasi TNI/Polri Cair Juni
- Remunerasi TNI/Polri Akan Dibayarkan Akhir Tahun Ini
- Progress Remunerasi Polri
- Tunjangan Perbatasan TNI
- Panglima TNI: Presiden Akan Umumkan Remunerasi TNI
- Matriks Tunjangan Pulau Terluar dan Wilayah Perbatasan
- Tabel Remunerasi Polri
- Tabel Remunerasi TNI
- Impian Kinerja Polri
- Remunerasi TNI dan Polri Dibayarkan per Bulan
- Pegawai Negeri Kepolisian di Daerah Perbatasan Dapat Tunjangan 1 Kali Gaji Pokok
- Daftar Gaji Pokok TNI dan Polri Tahun 2014
- Kenaikan Remunerasi TNI dan Polri
- Persetujuan Penetapan Perubahan Kelas Jabatan Polri
- Perkap No 21 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Polri
- Perkiraan Tunjangan Kinerja Polri
- ULP TNI dan Polri Ditetapkan Rp 50.000/hari
- PP No 31 Tahun 2015 – Gaji Pokok TNI
- PP No 32 Tahun 2015 – Gaji Pokok Polri
- Persetujuan Prinsip Kenaikan Tunjangan Kinerja Polri
- Perpres No 87 Tahun 2015 – Tunjangan Kinerja TNI
- Perpres 89 tahun 2015 – Tunjangan Kinerja Polri
- Tunjangan Khusus Pulau Terluar dan Perbatasan – Polri
- Tunjangan Kinerja Penyidik Tindak Pidana Korupsi – Tipidkor Polri
- Program Peningkatan Tunjangan Kinerja Polri Era Kapolri Tito Karnavian
- Usulan Penyesuaian Tunjangan Kinerja Polri 2017
- Usulan Kenaikan Tunjangan Kinerja Polri Ditolak, Sementara Kemenko Maritim, KKP, Kemenpan RB dan BNPT Disetujui
- Resmi.. Uang Lauk Pauk (ULP) TNI Polri Naik Menjadi Rp 60.000/Hari
- Perkiraan Tunjangan Kinerja Polri 2018 Setelah Naik
- Gaji Anggota Polri Terbaru 2019
- PP No 16 Tahun 2019 – Gaji Pokok TNI Terbaru 2019
- PP Kenaikan Pokok Pensiun PNS dan Purnawirawan TNI/Polri 2019
- Gaji Polri 2023
TPP
- Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Pemprov Sumut
- Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) – Pemprov Jateng 2022
- Tambahan Penghasilan Pegawai TPP Pemprov Jambi
- TPP Pemprov Jabar
- TPP DKI Jakarta
- TPP Kota Solo
- TPP Pemkot Semarang 2022
- TPP PNS Pemkot Bandung 2022
- TPP Pemprov Bali
- Tunjangan Tambahan Pegawai TPP Pemkab Tangerang
- TPP Pemprov Jatim
TPP Pemda
- TPP PNS Pemkab Pekalongan
- TPP PNS Pemkab Banjarnegara
- TPP PNS Pemkab Karanganyar
- TPP PNS Pemkab Grobogan
- TPP PNS Pemkab Brebes
- TPP PNS Pemkot Tegal
- TPP PNS Pemkab Temanggung
- TPP PNS Pemkab Batang
- TPP PNS Pemkab Rembang
- TPP PNS Pemkab Kebumen
- TPP PNS Pemkab Cilacap
- TPP PNS Pemkab Magelang
- TPP PNS Pemkab Sragen
- TPP PNS Pemkab Tegal
- TPP PNS Pemkab Wonosobo
- TPP PNS Pemkab Pati
- TPP PNS Pemkab Banyumas
- TPP PNS Pemkot Semarang
- TPP PNS Pemprov Jateng
Tukin K/L
- Tukin Ombudsman
- Tukin Perpusnas
- Tukin Komisi Yudisial
- Tukin Komisi Pemilihan Umum (KPU)
- Tukin Komnas HAM
- Tukin Setjen MPR RI
- Tukin Setjen DPR RI
- Tukin DPD RI
- Tukin Setjen Wantannas
- Tukin BKPM
- Tukin BKKBN
- Tukin KASN
- Tukin Bawaslu
- Tukin Bapeten
- Tukin BPPT
- Tukin Kementerian Bappenas
- Tukin Badan Pusat Statistik
- Tukin Basarnas
- Tukin BSN
- Tukin BATAN
- Tukin BPKP
- Tukin Mahkamah Agung
- Tukin Kejaksaan
- Tukin Mahkamah Konstitusi
- Tukin Kemenag
- Tukin Kementerian Dalam Negeri
- Tukin Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Tukin Kementerian ESDM
- Tukin Kementerian BUMN
- Tukin Kementerian ATR/BPN
- Tukin Kemenkumham
- Tukin Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Tukin Kementerian Kesehatan
- Tukin Kementerian Ketenagakerjaan
- Tukin Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Tukin Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi
- Tukin Kemenko PMK
- Tukin Kemenko Polhukam
- Kemenko Perekonomian
- Tukin Kementerian Koperasi dan UKM
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Tukin Kementerian Luar Negeri
- Tukin Kemenparekraf
- Tukin Kementerian PUPR
- Tukin Kementerian PPPA
- Tukin Kementerian Pemuda dan Olahraga
- Tukin Kementerian PAN & RB
- Tukin Kementerian Perdagangan
- Tukin Kementerian Perhubungan
- Tukin Kementerian Perindustrian
- Tukin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Tukin Kementerian Pertanian
- Kementerian Sekretariat Negara
- Tukin Kementerian Sosial
- Kemenhan/TNI
- Tukin Polri
- Tukin DJP Pajak
- Tukin Kemenkeu
- Tukin LPSK
- Tukin BKN
- Tukin BRIN
- Tukin Badan Pangan Nasional
- Tukin Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)