Belanja Pegawai dan Anggaran Remunerasi 2014

Tanggal 16 Agustus 2013 kemarin Presiden Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpidato kenegaraan untuk menyampaikan nota keuangan dan RAPBN 2014 di depan DPR. Salah satu poin penting dalam pidato kenegaraan tersebut hari ini adalah adanya kenaikan belanja pegawai dalam RAPBN tahun 2014.

Anggaran belanja pegawai pada tahun 2014 direncanakan sebesar sebesar Rp276,7 triliun atau naik 18,8 persen dibandingkan dengan APBNP Tahun 2013.

Pemerintah akan menyesuaikan gaji pokok PNS serta anggota TNI dan Polri sebesar 6 persen, dan pensiun pokok sebesar 4 persen. Seperti tahun kenaikan gaji pada tahun 2012 kenaikan gaji PNS dan pensiunan menyesuaikan besaran inflasi, artinya kebijakan ini hanya untuk mempertahankan daya beli PNS agar tidak tergerus inflasi. Pemerintah juga tetap memberikan gaji dan pensiun bulan ke-13, yang akan dibayarkan pada pertengahan tahun anggaran.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kenaikan gaji untuk PNS dan pensiunan disamaratakan, tahun 2014 persentase untuk pensiunan lebih kecil (4%) dibandingkan dengan kenaikan gaji untuk PNS (6%). Perbedaan ini dapat dimengerti jika dilihat dari perspektif produktifitas kerja. Karena kenaikan dana pensiun tidak diikuti dengan produktivitas kerja, jika dibandingkan dengan kenaikan gaji PNS yang masih aktif.

Anggaran Remunerasi

Baca juga:  Alokasi Belanja Pegawai Kementerian Negara/Lembaga TA 2012

Dalam kesempatan yang sama Presiden SBY menjelaskan kenaikan belanja pegawai juga karena adanya pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam RAPBN tahun 2014. Tahun 2014 pemerintah berupaya untuk terus meningkatkan kualitas belanja negara secara menyeluruh.

Terdapat 5 (lima) langkah langkah yang digariskan pemerintah salah satunya adalah memperluas pelaksanaan reformasi birokrasi. Hal ini dilakukan melalui penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, dan peningkatan kualitas serta kompetensi sumber daya manusia. Tentu semua itu juga harus didukung dengan pemberian remunerasi yang lebih baik.

Sejalan dengan diterapkannya reformasi birokrasi dalam 5 tahun terakhir (2009 – 2013) anggaran remunerasiΒ  mengalami kenaikan rata-rata sebesar 48,8% jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan gaji dan tunjangan pokok yang hanya menunjukkan angka 10,7%. Perlu dicatat bahwa kenaikan anggaran remunerasi lebih disebabkan karena bertambahnya pemberian remunerasi pada beberapa kementerian negara/lembaga bukan karena kenaikan nominal per grade jabatan. Dalam komponen belanja pegawai Anggaran remunerasi masuk dalam honorarium dan vakasi (lihat tabel).

Alokasi Belanja Pegawai Tahun 2009 – 2013

Baca juga:  Hasil Lengkap Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2011

Jika benar yang disampaikan Presiden SBY dalam pidato kenegaraan bahwa belanja pegawai menjadi Rp276,7 T, seharusnya persentase kenaikan hanya sebesar 15,2% bukan 18,8% seperti yang diberitakan. Data Nota Keuangan RAPBNP 2013 Belanja Pegawai menunjukkan angka Rp240,1 T atau pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp36,6 T.

Dengan persentase kenaikan gaji pokok dan pensiunan sebesar 6% dan 4%, berarti kenaikan terbesar belanja pegawai digunakan untuk belanja vakasi dan honorarium dimana anggaran remunerasi masuk di dalamnya.Dengan asumsi yang sama seperti tahun 2013 diperkirakan anggaran remunerasi menjadi sekitar Rp62 T.

Yang pasti kenaikan tersebut karena bertambahnya Kementerian Lembaga yang menerima remunerasi. Patut ditunggu apakah ada kebijakan dari Pemerintah untuk mengalokasikan anggaran tunjangan bagi Pemerintah Daerah yang dinilai berhasil melaksanakan reformasi birokrasi atau ada kenaikan bagi K/L seperti TNI Polri sehingga setidaknya sama dengan kementerian/lembaga yang lain.

104 thoughts on “Belanja Pegawai dan Anggaran Remunerasi 2014

  1. jabatan fungsional paling cocok untuk guru, peneliti, balitbang, karena hasil karya yang perlu dibuktikan di masyarakat biar jangan karena sekarang yang perlu bukti bukan banyaknya tulisan jdi di upt cocoknya yg teknis sehingga tdk tumpang tindih

  2. Rencana uang makan naik 40% tapi thn 2015,,,,,buat apa????? semua harga dah naik jd nggak seimbang dengan kenaikan gaji 6% dan uang makan nanti. Kebanyakan Korupsi sih,,,,jd pegawai kecil nggak pernah sejahtera,,,,kl mau tau pegawai sejahtera apa tidak cek aja ke BANK,,,buat rumah ama sekolah anak aja mereka ngutang.

  3. yang sudah menikmati bang remon,,,,nggak usah ngeluh minta nambah,,,wong kita aje di Rumah Sakit di Jakarta aja belum pernah merasakan namanya bang Remon,,hanya bisa mengelus dada,semoga Bpk presiden bisa adil dalam pemberian gaji dan tunjangan pada PNS,.

  4. Remon untuk Ma masih 70% dari Thn 2008 sampai saat tahun ini. di nyatakan April thn ini 3 x lipat…Toh itu ternyata semua angin segar saja, di mana kebenarannya…kami di daerah menunggu keputusan itu.

  5. membaca komen-komen di atas :
    1. semua diukur dengan uang, materialistis hedonis
    2. dan sepertinya sudah pada lupa akan Tuhan nya yang telah berjanji untuk selalu memberi rasa aman dari rasa lapar dan rasa khawatir kepada seluruh hambanya yang beriman

  6. ya mau dibilang apa lg…..susah sudah terlanjur bobrok, memng harus ada ratu adil tulah…, skrg mau nyaleg dan nyapres aja dh modalnya keluar sangat besar, apalagi yg mau diharapkan klo tdk korupsi setlh jadi pejbt..

  7. disukuri aza asal tiap tahun aza naik gajih nya apa lagi kalo memang ada remon untuk PNSD bagi kabupaten kuala kapuas provinsi kalimantan tengah, sangat bersukur banget mungkin tambah bersemangat lagi kerja nya

  8. btl bro, ngurus rupiah aja gk becus. ganjang ganjing terus neh rupiah, kok Keuangan dapat remon 100%, ada pula K/L yg 50%, 60%, 70% dst, aneh, kok gk sm, penilaiannya udh WTP, tp kok gk 100%, klo masih dibawah 100% berarti sama ja belum WTP. emg amburadul neh birokrasi. seenaknya aja remon2. cocok keperut dia dpt remon, biarpun masih banyak ngelakuin korupsi ! terkutuklah ! emang penuh rekayasa neh bangsa ! DPR ja kerja cm 5 th nyantai2 , eh, malah dpt pensiun, ketahuan bgt ketidak adilan bangsa penipu ini ! emangnya sanggup 1 K/L saja ngurus negeri ini? emgnya 1 K/L sj yg kerja buat negeri ini, capek sm cpek bro, jgn pas lg bagi2 tunjangan, yg lain malah jd penonton? korupsi anda bilang? toh rata2 K/L mengalami itu bro ! bahkan dilegalkan dlm bermacam istilah tunjangan, gk terbongkar? karena pinter dlm rekayasa laporan, penipuan dan kompak dgn atasan, sedngkan yg terbongkar karena belum pinter menipu, dijadiin tumbal atau gk pinter rekayasa ! terkutuklah !

    1. ya wajar tong keuangan dapat remun 100% tugas mereka cari duit, sedangkan tugas instansi ente buat ngabisin duit aja gak becus, realisasi penyerapan anggaran ente 100% gak? tinggal gabisin aja gak bisa apalagi suruh nyari. makal nangis bombay ente

      1. nyari duit apa mainin duit? mosok ngurus kestabilan dolar aja gk becus? emang kesempatan kalo rata2 kita ngiport ?! main dolar ! mata uang paling banyak angka digit ! hahahahaha.

  9. remun n remun, hidup kian susah, kebutuhan kian mahal, kian dekat pemilu semua beri janji, korupsi tetap saja terjadi walau gaji sudah tinggi. tunjangan ini-itu. program ini-itu, bermacam nama dan istilah buat legalisasi korupsi.

    1. Kalau korupsi yg legal ada hukumnya gk ya? Terus… siapa yg hrs brtanggungjwb n cara pembuktiannya? PR buat praktisi hukum.

  10. buat bung DRAGON WARIOR pahlawan sejati. bgm kl kita tukar tempat. ente di daerah ane yg pindah ke tempat ente. gmn kr2 nih???

  11. pulisi..pulisi.. udah banyak di cerca remunerasi terendah di seluruh K/L indonesia, malah di tuduh udah pada subur ( yg di atas yg subur mah ) yg di bawah tetep aja pada blangsak.. gaji terendah setingkat bintara + lauk pauk dapet 2,3 juta di potong BRI,bensin,makan di kantor/ tempat pam ya habislah, bro2 subur tanggal 10 aja udah abis lalu sibuklah cari pinjeman sana sini (blangsak banget ya) dengan tekanan super dari sana sini( makanya banyak yg stress )..makanya sdr/sdri yg punya anak,sodara jgn pada mau jadi polisi dan yg udah terlanjur jadi polisi kerja sebisanya aja g usah toh-tohan kerja wong tetap jadi anak tiri dan kambing hitam kok

  12. kata nya sih baru mau dinaikan,eh malah harga barang di pasar udah lebih dulu naik.bgmn mau ada kemajuan kn sama aja gajinya cuman jalan di tempat doang.sama aja bohong tu kenaikannya.

  13. @Jami. Masih belum puas ya, dengan gaji yang diterima selama ini? Apakah Anda tahu bahwa PNSD take homepay-nya jauh lebih besar dari Kementrian/Lembaga?. Jika seandainya bisa memilih, maka saya akan lebih menjadi PNSD.
    Resiko menjadi PNS Pusat:
    1. Peluang mutasi cenderung sangat besar, bersedia ditempatkan dimana saja di wilayah NKRI. Contoh: Mendaftar di Sabang, bisa ditempatkan di Merauke.
    2. Tindak ada tunjangan pindah rumah.
    3. Setiap hari libur agama, “bisa” tidak boleh pulang, ongkos mahal.
    4. Kemungkinan terpisah dari keluarga.
    5. Jika punya usaha ditempat asal, maka akan terganggu.
    6. Mengeluarkan biaya transportasi yang tentu saja mengurangi pendapatan.

    Yang lain, PNS pusat silahkan mengisi…

    Keep Calm

  14. Kasihan kami pns daerah , kapan bisa menikmati remunerasi, mimpi kali ye entah kapan pemerataan ini bisa terjadi sesama pns tapi penghasilan gak sama

  15. sing penting sehat, seberapa besar gajinya dan tambahan remun, tapi diberi sakit ama yang di Atas…… ndak ada gunanya khan. Beryukurlah

  16. sabar..dan bersyukur…pemerintah tidak mempersulit aparatur dan jajaran yang ada…semua mendukung hanya saja individu kita mash banyak yg kurang bersyukur akibatnya apa…yah udah gede tau sendiri jawabannya…mau naik 6%, 7% berapapun itu tetap saja naik…dan wajib disyukuri…kalo pemerintah tidak perduli pasti tidak ada kenaikan sama sekali…lebh baik kita semua aparat dan instasi baik pns,tni/polri bekerja sama membangun bangsa indonesia ini jadi lebih baik lagi…dan tetap berpegang teguh pada prinsip jujur…yakin insya allah indonesia pasti maju…lebih baik kita semangat optimis daripada mengeluh yang hasilnya hanya sebuah harapan..harapan dan harapan….lebih baik bekerja semangat hasilnya pasti kita yg nikmati…semangat………..indonesia………salam persatuan dan kesatuan buat seluruh warga negara indonesia…..

  17. Buat bapak2/ ibu2 PNS sebesar apapun kenaikan disyukuri aja, masih mending kalian dapat gaji… Jutaan rakyat indonesia tidak punya penghasilan tetap, karena tidak seberuntung bapak2/ ibu2, diterima sebagai PNS ..

  18. remunerasi itu hanya untuk k/l yang notabene instansi pusat. daerah malah dibebankan ke PAD APBD. mana mungkin bisa…PNS daerah dirugikan dan dianaktirikan padahal kerjaan orang pusat banyak dilaksanakan oleh PNS daerah contohnya ngurus E.KTP

  19. Semoga presidennya merealisasi :
    πŸ˜› Patut ditunggu apakah ada kebijakan dari Pemerintah untuk mengalokasikan anggaran tunjangan bagi Pemerintah Daerah yang dinilai berhasil melaksanakan reformasi birokrasi atau ada kenaikan bagi K/L seperti TNI Polri sehingga setidaknya sama dengan kementerian/lembaga yang lain. πŸ˜›

  20. Wah PNS Pemda makin makmur ni kalo ada remun. Udah dapet tunjangan daerah yang jumlahnya berkali-kali lipat gaji, sabetan kanan kiri oke, dapat pula tukin. Mudah2an aja daerah makin maju yah.

  21. Gaji PNS naik 6%, sembako naik 100%! gimana mo sejahtera PNS? pemberian remonerasi jg belum? kayaknya Kemenag selamanya tdk dpat remonerasi???? hhh kasian….

      1. sampingan kayak apa bro? emangnya kalian pikir kami juga dapat? ingat bro, pegawai kemenag itu jumlahnya banyak, jgn gara2 satu org semuanya jadi korban, kalo emang kayak gitu, seharusnya kementerian yg juga terjadi korupsi oleh beberapa org juga tidak dikasi remun, seperti kasus daging sapi, kasus UN, dana BOS, Kasus Gayus, Kasus pajak, alat kesehatan, proyek jalan, hakim yg main suap, suap jadi PNS, dll

    1. tni/polri dapat remunerasi… guru dapat sertifikasi… pegawai kemenag dapat aplikasi :lol:, yang penting sabar, moga tahun depan dapat aplikasi lagi, 😈

    2. Ga perlu pns di kemenag dah pada kecukupan hidupnya khan banyak proyek haji tiap tahunnya & fee nya yg pasti ajiiiiibbb

      1. koruptornya kan gak dapat remunersi, ❓ kementerian lain banyak juga koruptornya, kan gak mungkin akil muctar korupsi Al-Qur’an πŸ˜€ ,Gayus Korupsi Dana Haji πŸ˜€ πŸ˜€

  22. gaji belom naik sembako udah naek parah kasian yg bukan pns jadi korban juga mending kenaikan gaji pns tdk usah dipublikasikan agar para penimbun sembako bingung

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.