Take Home Pay PNS

Secara umum take home pay PNS terbagi atas 2 komponen yaitu pendapatan yang melekat pada gaji pokok yang dibayarkan rutin tiap bulan dan pendapatan yang tidak mengikuti gaji pokok.

Pendapatan yang melekat pada gaji pokok sesuai dengan daftar gaji yang diterima setiap bulan yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan umum, tunjangan struktural atau fungsional, tunjangan pajak dan tunjangan lain yang diperbolehkan menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Unsur gaji tersebut seragam untuk semua PNS baik dari instansi pusat maupun daerah dalam arti menyesuaikan dengan masa kerja, status, lokasi dan jabatannya.

Komponen kedua, pendapatan yang tidak masuk dalam daftar gaji bulanan yang bersifat variabel meliputi Tunjangan kinerja, uang makan, perjalanann dinas dan honorarium. Pendapatan inilah yang secara signifikan membedakan take home pay antar PNS. Tidak semua instansi sudah memberlakukan tunjangan kinerja atau di Pemda sering disebut sebagai tunjangan kinerja daerah, tunjangan tambahan penghasilan
atau apapun namanya yang similiar.

Pada Kementerian/Lembaga pusat diberikan sesuai dengan progress reformasi birokrasi pada instansi tersebut, sedangkan bagi instansi daerah berdasarkan kemampuan keuangan atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimilikinya.

Pendapatan Gaji Pokok base

Berikut simulasi penghitungan Take Home Pay PNS berserta penjelasannya. Contoh yang digunakan adalah PNS golongan IIc yang tidak menjabat (fungsional umum), PNS Gol IIIc fungsional dan PNS gol IVc eselon II berdasarkan daftar gaji dari aplikasi Gaji bulanan. 

Uraian II/C III/C IV/C
Masa Kerja 2 Tahun 10 Tahun 26 Tahun
Status Bujang M/2 M/2
– Gaji Pokok 1.951.100 2.773.600 4.067.100
– Tunjangan Istri/Suami 277.360 406.710
– Tunjangan Anak 110.944 162.684
Keluarga 1.951.100 3.161.904 4.636.494
 Ditambah:
– Tunjangan Umum 180.000
– Tamb. Tunj Umum
– Tunj. Papua
– Tunj. Wil. Terpencil
– Tunj. Struktural 3.250.000
– Tunj. Fungsional 660.000
– Tunj. Fungsional Lain
– Pembulatan
– Tunjangan Beras 67.500 270.000 270.000
– Tunjangan Pajak 68.532 34.266 85.665
– Pembulatan 10 86 55
 Jumlah Kotor 2.267.142 4.126.256 8.242.214
 Potongan:
– Potongan Beras
–  IWP (Iuran Wajib Pegawai) 195.110 316.190 463.649
– PPh 68.532 34.266 85.665
– Sewa Rumah
– Taperum
– Tunggakan
– Utang Lebih
Pot. Lain
Jumlah Potongan 263.642 350.456 549.314
Jumlah Bersih 2.003.500 3.775.800 7.692.900
Baca juga:  PP No 34 Tahun 2014 - Gaji Pokok PNS 2014

Kerangan :

– Tunjangan Istri/Suami  10 % x Gaji Pokok
– Tunjangan Anak  Jumlah tanggungani x 2% x GP
– Tunjangan Umum  PNS tidak menjabat mendapat tunjangan umum sesuai Golongan
– Tunj. Papua  Lokasi kerja di Papua
– Tunj. Wil. Terpencil  Sesuai dengan lokasi wilayah terpencil yang telah ditetapkan
– Tunj. Struktural  Eselon IIA
– Tunj. Fungsional  Jabatan fungsional muda
– Tunjangan Beras  10 Kg x Tanggungan x Rp 6750
– Tunjangan Pajak  Sama dengan potongan PPh
–  IWP (Iuran Wajib Pegawai)  10 % x Gaji Keluarga  terdiri dari : 4,75% untuk iuran program pensiun, 3,25% untuk iuran tabungan hari tua, dan 2%  untuk iuran asuransi kesehatan.
– PPh  Berdasarkan PTKP

Jumlah yang diterima pada tabel diatas sama untuk semua PNS baik instansi pusat maupun inastansi daerah.

Pendapatan Variabel

Seperti yang sudah disebutkan unsur yang membedakan pendapatan PNS adalah adanya unsur variabel seperti tunjangan kinerja, uang makan, perjalanan dinas dan honorarium. Khusus guru bersertifikasi atau dosen ada tambahan tunjangan sertifikasi sebesar gaji pokok.

Perbedaan antara instansi pusat dan daerah adalah sumber anggaran dan pedoman peraturannya. Instansi pusat berasal dari APBN yang dialokasikan pada DIPA K/L sedangkan daerah dari APBD yang sumbernya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari sisi aturan, instansi pusat berpedoman pada Perpre dan SBU sedangkan instansi daerah ditetapkan melalui keputusan Kepala Daerah atas persetujuan DPRD.

Berikut ini lanjutan simulasi dengan tambahan pendapatan variabel:

Lanjutan:
Pendapatan base Gaji Pokok 2.003.500 3.775.800 7.692.900
Tambahan:
Tunjangan Kinerja 1.727.000 2.535.000 10.315.000
Uang Makan 550.000 564.300 542.300
Uang Lembur 195.000 247.500 255.000
Perjalanan Dinas 300.000 1.250.000
Honorarium 300.000 1.500.000
Jumlah 2.472.000 3.946.800 13.862.300
Take Home Pay (THP) 4.475.500 7.722.600 21.555.200
THP tanpa Tunkin 2.748.500 5.187.600 11.240.200

Keterangan:

Uang Makan  Indeks perhari dikurangi pajak
Uang Lembur  Indeks per jam dikurangi pajak
Perjalanan Dinas  Tergantung Eselon dan jenis Jabatan
Honorarium  Tergantung kegiatan

1. Tunjangan Kinerja

Baca juga:  Kenaikan Tunjangan Beras PNS 2012

Tidak semua PNS menerima tunjangan kinerja, instansi pusat yang belum menerima tunjangan kinerja masih harus menunggu proses penilaian reformasi birokrasi. Besaran tunjangan kinerja bagi K/L berbeda-beda, namun pada batch 2012 besaran per grade jabatan hampir seragam dengan jumlah terkecil sebesar Rp 1.563.000. Sampai saat ini berdasarkan rata-rata, besaran per grade jabatan Polri masih yang paling kecil. Kemenkeu dan BPK menerima tunjangan kinerja lebih besar dari pada K/L yang lain.

Sedangkan instansi daerah besaran tunjangan kinerja bervariasi berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Bagi daerah seperti DKI jakarta, Pemprov Kaltim atau Pemkot Tangerang tunjangan kinerja yang diterima lebih besar dari rata-rata K/L. Namun faktanya sebagian besar Pemda dalam memberikan tambahan tunjangan belum sebesar daerah-daerah tersebut karena terbatasnya sumber PAD.

Contoh di atas menggunakan tunjangan kinerja batch 2012 pada 20 Kementerian/Lembaga yang besarannya sama per grade-nya.

2. Uang Makan

Ada keseragaman untuk instansi pusat dalam hal pemberian uang makan yang diatur dalam Standar Biaya Umum dari Kemenkeu. Sebaliknya uang makan PNS daerah masuk dalam tambahan tunjangan yang besarnya bervariasi tergantung (sekali lagi) kemampuan daerah.

3. Perjalanan Dinas

Perjalanan dinas tergantung pada 2 faktor utama yaitu posisi Jabatan dan jenis pekerjaan. Pejabat eselon dipastikan lebih banyak melakukan perjalanan dinas dibanding kan non eselon. Jenis pekerjaan juga mempengaruhi kuantitas jaldis, misalnya Auditor dengan pekerjaan yang menuntut ke lapangan tentunya lebih sering melakukan dinas luar dibandingkan pranata komputer. Pemegang jabatan fungsional biasanya melakukan perjalanan dinas berkaitan dengan pelatihan atau bimbingan teknis.

Komponen perjalanan yang menjadi hak PNS adalah uang harian yang besarannya bervariasi untuk masing-masing provinsi, sebagai contoh dalam SBU kegiatan di Jakarta jumlah uang harian mencapai Rp 530.000. Uang harian merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, dan uang saku.

Jika kegiatan bersifat fullboard uang harian berbeda karena sudah memperhitungkan uang makan. Bagi pejabat eselon I dan II ada tambahan uang represantasi per hari masing-masing Rp.190.000 dan Rp130.000.

Baca juga:  Seputar Gaji 13 PNS

Komponen lainnya seperti biaya transportasi dan akomodasi dibayarkan berdasarkan at cost, artinya harus dilampirkan bukti perjalanan seperti tiket trnasportasi maupun hotel. Instansi pusat telah menerapkan model at cost sejak tahun 2008, pemerintah daerah baru tahun ini berganti dari model lumpsum menjadi at cost, tepatnya sejak diterbitkannya Permendagri Nomor 16 tahun 2013 yang merupakan perubahan atas Permendagri Nomor 37/2012 tentang pedoman penyusunan APBD 2013.

Besaran indeks perjalanan dinas ditetapkan dengan peraturan kepala daerah yang angka-angkanya mengacu pada SBU.

4. Honorarium PNS

Honor dapat diperoleh PNS jika menjadi panitia suatu kegiatan, pejabat/panitia pengadaan, pengelola anggaran, menjadi narasumber dan lainnya.

Contoh sederhana, Satker akan mengadakan suatu kegiatan sosialisasi suatu peraturan perundang-undangan. Karena kegiatan ini ditetapkan dengan surat keputusan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) maka tim pelaksana kegiatan mendapatkan honor antara Rp 300.000 s/d 500.000 sesuai jabatan. Jika kegiatan lebih dari satu tentunya honor yang diterima lebih besar lagi. Terdapat juga honor yang diberikan rutin perbulan, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan kegiatan anggaran seperti honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dan pengelola PNBP dan sebagainya. Dalam PMK 37 /PMK.02/2012 tentang SBU 2013 terdapat 22 item atau kegiatan yang bisa diberikan honor berdasar kedudukan dalam kegiatan tersebut.

Seiring berjalannya reformasi birokrasi di berbagai K/L, jumlah kegiatan yang mendapatkan honor sangat dibatasi. Hanya kegiatan dengan kualifikasi tertentu saja yang masih memperbolehkan pemberian honor.

Namun bagi Pemda dengan PAD yang tinggi meskipun sudah ada tunjangan tambahan pemberian honor tidak berkurang sebagai contoh Pemprov Kaltim dengan berbagai tunjangan masih banyak honor yang diterima untuk berbagai kegiatan.

Kesimpulan

1. Adanya tunjangan kinerja meununjukkan pendapatan PNS non eselon rata-rata 57% lebih tinggi dibandingkan dengan PNS dengan golongan dan jabatan yang sama di instansi yang belum menerima Tunjangan Kinerja.

2. Perjalanan dinas dan honorarium bagi instansi yang belum menerima tunjangan kinerja merupakan elemen pendapatan yang signifikan bagi PNS khususnya yang ber eselon tinggi.

NB. Posting selanjutnya akan membahas tentang Take Home Pay Polri dan Kepala Daerah

71 thoughts on “Take Home Pay PNS

  1. Nb: banyak oknum pegawai pajak yg bekerja cuma nuntut tunjangan aja..apalagi ini ada berita mengenai kenaikan tkt..minim 16jt.woww tp kerja asal2an..klo ada sidak pasti sudah dikondisikan para pegawainya..coba ada tim yg sidak tp nda ada pemberitahuan dulu dan pura-pura jd wajib pajak‚pasti baru bisa buktikan‚selama ini klo sidak dr kanwil pasti intine makan2 hahaha…

  2. kata siapa pegawai pajak kerja selalu ontime kerja.banyak oknum pegawai pajak yg cm ngejar absen hbs tu pd keluar sendiri.jam istirahat mulai jam 12-15..mintane remun 100%‚klo nda percaya cek di kpp di daerah..

  3. Polri makin bingung, tunjangan paling kecil…hari sabtu minggu kadang ada tugas keluar tanpa ada sppd/perjalanan dinas/honorarium…ga tau apa yg namanya selain gaji+remun! Resiko kerja taruhan nyawa dah banyak korban mati sia” membela NKRI bukan hanya tenaga dan pikiran!!! Apa apa pasti yg disalahkan polisi, tp giliran kesejahteraan ga diperhatikan…sungguh negara yg aneh!!! Tetap semangat untuk menafkahi anak istri walaupun banyak dihujat dan dicaci maki (kebayang klo ga ada polisi)

  4. Sungguh aneh kalau sdh dpt tunjangan fungsional, msh dpt tunjangan kinerja. Berarti apa2 yg dilakukan untuk mendptkan tunj fungsional tsb, jg dinilai sbg kegiatan untuk mendptkan tunj kinerja!!! (beli 1 gratis 1). Gaji hrs dibedakan dng tunjangan (T.fungsional kecuali T. anak/istri). Sdh umum/wajar, bila gaji, T. anak/istri/struktural diberikan setiap bulan sesuai pangkat/golongan (masa kerja). Tetapi tunj fung seharusnya diberikan sesuai dng kegiatan yg telah dilakukannya. Kalau Jabatan Peneliti, hrs ada penelitiannya. Bila TIDAK ada kegiatan, shrsnya TIDAK terima tunjangan (yg berkaitan dng pekerjaan) setiap bulannya. Lagi2 yg menjadi kambing hitam adalah ‘system’ (entah buatan siapa dan dari planet mana!).

  5. Kemendagri kapan dapat gaji yg sdh direnumerasi ya, Pak Gamawan usahain dong, satker lain sdh dpt, kenapa DEPDAGRI lemot ya …?

  6. merujuk jawaban om setagu tentang remunerasi kemenkes diatas, pun misalnya remun kemenkes jadi direalisasikan so pegawai rs tetap dapet insentif/remun intern/atau apalah namanya disamping tetap mendapatkan remunerasi dari kemenkes….soalnya saya dengar pegawai rs harus memilih salah satu dari dua pilihan diatas….???yang mungkin dua”nya tidak seberapa untuk pns golongan rendah!!!CMIIW….

  7. wkwkwk lagi lah,biar debatnya seksi dan hot… Kemen PAN & RB telah menilai masing2 komponen utk kesiapan Reformasi Birokrasi (contoh: penilaian Ortala K/L tsb,peningkatan pelayanan publik K/L tsb,…dlsb)…. What if ada K/L yg nilai RB-nya layak utk mendapatkan 55% x Tunkin Kemenkeu (nilai RB mencapai 75) ,walopun dari patokan inipun sy gak setuju…
    Teruz tiba2… BLAAARRRR menjadi HANYA 47,5% x Tunkin Kemenkeu atas direktif “Yang Bikin Kebijakan” coz utk PENYETARAAN semua K/L yg akan memulai RB taon depan… Pertanyaannya,apakah ini adil Boz?,dari 55% (ini aja juga banyak yg protes) menjadi 47,5%… WOW SEKALI lah…
    Truz mengharapkan peningkatan kinerja dari K/L bersangkutan dari kondisi semula yg menurut sy sudah berkinerja baguz… APA KATA DUNIAAAA…

  8. Tambahan biar gak salah persepsi,emang kalo restoran itu ada PPN utk pendapatan daerah,oke kalo begitu lebih luas lagi lah seperti barang2 impor,kayak sandal Crocs,tas Hermes,mobil2 impor apa gak ada bea masuk impor ( termasuk daging sapi impor,hehe)… Cukai,ada cukai rokok dalam negeri,dlsb… Yg sy jelasin itu smua,macam2 pajak yg langsung dikenakan pada konsumen/pembeli tanpa org2 Ditjen Pajak/Kanwil Pajak memungut,bahkan materai pun kalo kita ada jual-beli resmi,maka materai termasuk dlm pajak,penghasilan kitapun sbg PNS sudah disetor/terpotong otomatis utk PPh,sebenarnya sy berpikir,buat apa sih kita tiap taon harus menyampaikan laporan pajak kita toh sudah terpotong otomatis,pegawe pajak juga gak perlu susah2 menagih ke kita… Kalo ngomong laporan pajak itu utk mengetahui harta PNS bersangkutan yg katanya ” PNS gak boleh kaya”,LEBIH BAIK malah kita sbg PNS menyampaikan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) kepada KPK,disitu kita dapat menjelaskan alasan2 kenapa harta kita sbg PNS mencapai segitu a.k.a kaya…
    Sy yakin SEMUA pegawe Kemenkeu baik di pusat dan di Kanwil (daerah,yg katanya terpencil padahal kalo terpencil ya gak ada kantor pajak lah) telah menyampaikan LHKPN kepada KPK,ya kan….wkwkwkwk….

  9. @Boz ngiritandatakmampu: emang kalo kita beli suatu barang gak ada pajaknya Boz?,pikir lagi Boz (baca: PPN),makan di restoran gak ada pajak?,kecuali di warteg yg masi belom & pada protes smua tuh kalo warteg dipajakin…. Ente mungkin taunya cuman PPh kali ya…
    Utk yg mbela Kemenkeu,smuanya kali Boz pas masuk pns pertama kali uda ada kontrak kinerja ( stlh pengumuman lolos truz ngumpulin dokumen2 di kantor pusat K/L),truz gak cuma Kemenkeu aja kali yg oknumnya masuk ada yg masuk penjara,smua K/L pasti ada masuk penjara gara2 korupsi,itu alami Boz,bukan masalah “menimbulkan efek jera” ato tidak…
    Truz masalah penempatan,wah itu uda ketinggalan jaman Boz kalo ngomong ditempatin di tempat terpencil, malah ada yg lebih parah lagi di K/L lain ada yg ditempatin di pos pemantauan gunung api,coba gimana?,ato hari libur spt lebaran ato natalan pasti ada tugas piket jaga posko 8 jam padahal libur cuti bersama utk memastikan keamanan pasokan? ato pergi berbulan-bulan meninggalkan keluarga utk meneliti di dasar lautan?…
    Jadi yg mbela Kemenkeu itu cuma liat “masalah” di Kemenkeu aja ( baca: ditempatin di luar dae & terpencil),mungkin itu momok bagi pegawe mereka,tapi 1 hal,apakah life cost n life style yg ada di dae terpencil sama dgn di Jkt?…
    Terakhir,setau sy & juga yg sy alami bahwa pns Ditjen Anggaran n Ditjen Perbendaharaan koq gak pernah tuh liat dipindah ke daerah2 terutama yg terpencil tiap 2-3 taon ( sy tau coz tiap taon harus berurusan dgn org2 DJA),jgn mengalihkan fokus pembicaraan ke hal2 yg bukan “keseluruhan” Kemenkeu,ingat disini sy bilang KEMENKEU bukan Ditjen Pajak, jgn menyampaikan masalah yg bukan “pars pro toto” ya Boz,seakan2 koq SEMUA pegawe Kemenkeu dipindah per 2-3 taon… “Apa kata dunia….”

  10. Temen lg di bandung nih, ikut pelatihan mengenai rencana remunerasi 2014 bagi kemendikbud…katanya sich sdh positif, TMT Januari 2014…amiiin…

  11. disitu lah letaknya mungkin bagi K/L yg sudah menerima tunjangan kinerja (remunerasi)apalagi yg paling tertinggi nilainya bila dihapuskan/ditiadakan akan sama commentnya spt K/L yg skrg blm menerima Tunjkin (remunerasi)
    tetapi K/L yg blm pernah menerima Remun bila dihapuskan remunnya tentunya tdk akan ada perubahan/masalah karena memang blm pernah terima

    jadi marilah kita dukung rame2 utk seluruh K/L spy bisa REMUNERASI SEMUA nya tdk tebang pilih yg hanya membuat K/L yg blm terima iri saja dan bagi yg belum hendaknya dipercepat
    tp bila tidak jg mari kita dukung rame2 utk tidak ada remun atw ditiadakan REMUNERASI nya diseluruh K/L nya

  12. Duh kalo tunkin dihapus apa kata dunia?? Hidup dengan gaji, uang makan, dan tunjangan. Tunkin itu diberikan untuk meningkatkan profesionalisme para PNS indonesia. Ditempat ane setelah ada tunkin setiap pegawai di haruskan membuat SKP (Standar Kinerja Pegawai) yg jika tdk tercapai bisa dikenakan SP 1-SP 3. Alhamdulilah semua pegawai datang dan pulang tepat waktu (malah seringnya berlebih) karena utk mencapai SKP tersebut. Kalo mw enak kerja tunjangan gede pindah di Pemda aja terutama pemprov. Kerja santai tunjangan daerah besar, honor besar, Sabetan apalagi (ktp, kartu kuning, dll).

  13. ane sbg pegawe rendahan sih drpd pd adu argumen krn remunerasi ada yg sudah dpt dan ada yg blm yg menimbulkan iri sesama pegawe yg pd akhirnya bagi pegawe yg blm terima malah menurun kualitas kerjanya sih ane lebih setuju banget remunerasi (tunjkin) dihapuskan utk seluruh K/L dengan tidak menurunkan standar atw kualitas kerjanya

  14. Cerita maniz remunerasi hanya utk Kemenkeu aja boz… Buktinya,masa’ semua K/L mengacu ke Kemenkeu,tunkin remun smua K/L dipastikan CUMA 47,5% dari tunkin Kemenkeu… Kenapa ada keistimewaan itu?… Seharusnya kalo mau adil ya disamakan semuanyalah… Ato begini aja Boz Setigu,jika alasannya Kemenkeu adalah instansi yg pegang n ngolah duit negara,maka bukannya sebaiknya K/L yg berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan negara harus disamakan donk dgn Kemenkeu,contoh: Kemenperin,Kemenhub,Kesdm,dlsb… Percuma aja Boz kalo menuntut perbaikan kinerja tidak diimbangi dgn pendapatan,contoh: mana ada yg mau sih jika disuruh masuk kerja hari Sabtu-Minggu dan cuma dibayar dgn istilah “kerja bhakti” aja,ato lemburan yg “gak sehat” hanya per jam dibayar 20 rb perak dan gak berlaku kelipatan jam lembur spt di swasta?… Coba dijawab Boz… Kalo mau remun harusnya jgn setengah2 donk,harusnya diliat spt sistem penggajian swasta aja lah,itu baru adil… Kalo misalnya daerah dibeda2kan tunkin berdasarkan keuangan dae masing2 maka K/L koq nggak?-baca: kontribusi thd pendapatan negara… Yg ada bsok 2014 mungkin K/L yg sy sebut tadi bisa berkinerja menurun…. (asyik gak pulang malem lagi lah,jam 4 tet pulang,horeee… ada disposisi atasan jam 4 sore tinggalin aja)….

    1. rejeki susah ada yang ngatur bos jam kerja kita dengan kemenkeu sudah beda, temen ane aja puasa2 mereka masuk jam 7.30 pulang jam 16.30,kalo masalah lembur di semua instansi kayaknya sama semua bos gak ente doang. terus temen ane dikemenkeu juga mutasinya nasional dan daerah terpencil jugaloh gak peduli dia asalnya dari mana n itu rutin 2-3 tahun pasti muter bandingkan dengan instansi lain yang disitu2 saja, apalagi kalo ente membandingakan konstribusinya 78% APBN itu dihasilkan kemenkeu loh . syukurilah apa yang ada ………..

      1. Mas, wajar kalo K/L protes, karna kebijakan remun hanya mengistimewakan kemenkeu. Kemenkeu menghasilkan gak sampai 70% untuk apbn, lagipula itu dari pajak yang notabene sudah menjadi kewajiban orang2 untuk setor. Bandingkan dengan KL lain yang musti mencari dengan susah payah utk apbn. Selain itu, pegawai yang banyak ditangkap KPK itu pegawai mana yah? Bukannya kemenkeu? Seharusnya itu bukti kinerja mereka payah, dan tunkin nya harusnya turun.

        1. wkwkwkw gak usah sewot gan, komite reformasi birokrasi pasti sudah ngukur sejauh mana instansi ente. bencmark-nya sekarang tuch kemenkeu 100% (ada kontrak kinerja sampai level paling bawah) instansi ente ada gak?, setau ane kemenkeu emang sudah ada MOU dengan KPK makanya pegawe2 yg nakal banyak yg kena gak malah ditutup2i oleh atasannya karena emang sengaja di blow up biar pegawe yang nakal pada jerah, coba instansi ente apa sudah berani ???? yakin ente kalo pajak itu kewajiban orang2 sehingga tinggal setor? ente kalo bayar pajak dengan sukarela gak? jangan2 ente tutup2in tuch penghasilan ente. kemenkeu gak sampai 70%? yakin ente makanya baca2 dulu dech, kemenkeu itu 78% bos dari APBN, tau APBN gak? bandingkan dengan instansi ente???? makanya rejeki sudah ada yang ngatur bos, hakim aja gajinya udah lebih gede dari kemenkeu biasa aja…. 😛 😛 😛

          1. wkwkwk pada berantem, ane aja yang gajinya lebih tinggi dari kemenkeu biasa aja 😛 . kasian bener yang dikemenkeu standarnya tinggi tapi gaji masih dibawah pemda ane 😛 😛 :mrgreen: :mrgreen:

          2. Tuh kaya om bawahan di D K I kerja di pemprov DKI tunjangan sekdanya aja 50jt. Dirjen di kemenkeu aja ga nyampe sgitu. :mrgreen: :mrgreen:

  15. pengalaman adalah guru yang terbaik karena dia tidak pernah meminta gaji, sertifikasi, remunerasi, dan tunjangan :mrgreen: 😆

  16. setahu saya sch dapat 2 2 nya mas.. karena jabatan yg lain pun dapat dobel.. tapi gtw y kalo ada kebijakan sendiri..

  17. pak setagu, kami peneliti muda di kementerian sosial, mendapatkan tunjangan fungsional peneliti muda Rp.1,75 juta dan rencananya akan mendapatkan tunjangan kinerja sebesar Rp. 2,95 juta. apakah akan mendapatkan 2 tunjangan itu? atau hanya selisih dari tunjangan itu? kami lihat PERPRES NO. 120 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN KINERJA LIPI Pasal 8 ayat 1 di tunggu jawaban penting!

  18. om setagu sy pernah baca kemenag tdk jadi dapat tunjangan remonerasi th 2013, jd klo tdk jd 2013 kapan dong? katanya tahun 2014 smua L/K hrs dpat tunjangan remonerasi? benar gitu om setagu?

    1. Kata sabar adlh kata yg paling tepat bg pns kemenag…..mau 5 tahun lg tetap hrs sabar…. bahkan jk tdk dapat smpe kiamat jg hrs sabar dan ihlas….

  19. om setagu, kalo pns dibawah kemenkes (rs pusat) apakah nantinya akan memilih antara tunjangan kinerja (remunerasi) dan insentif intern rs tersebut? ataukah dapet keduanya?secara rs kan juga ada unsur profit oriented juga.makasih.

    1. Bedakan remunerasi dengan insentif. Insentif merupakan hak dari karyawan sebagai jasa pelayanan dari tarif rumah sakit selain jasa sarana, sedangkan remunerasi rs berarti mengambil keuntungan rumah sakit dari operasional rumah sakit. Insentif tetap diberikan tanpa melihat surplus/defisit dari aktifitas operasional rumah sakit, krn integral dg tarif. Dan jangan bingung, insentif bisa dibagikan dengan cara remunerasi.
      Intinya jika itu berhubungan dg insentif dari jasa layanan tetap dibagikan (hak karyawan). Kecuali remunerasi yg diambil dari keuntungan operasional RS, maka tidak boleh diterima bersama remunerasi dari Instansi (Kemenkes)

  20. Beda oom…

    Instansi tempat saya, saya amat sangat jarang dapet lembur, perjalanan dinas, apalagi honor…

    Tunkin… alhamdulillah koq..
    Tapi pendapatann tsb ya nggak segitu deeh…

      1. THP tanpa tunkin saya maks. 3,5 juta om..
        THP dengan tunkin +2,5 juta (maks), karena kalo telat dan keluar jam kerja apalagi gak masuk, dipotong om..

        Rata2 tunkin saya dipotong hampir 200ribuan, abis sering banyak urusan keluar jam kerja (walau cuma 1 jam).
        Urus KTP, SIM, Persiapan beli rumah, Bayar cicilan ke bank.

        Tapi semua itu alhamdulillah..
        Walau beda 1,7 sama yg oom uraikan.. hehe

      2. Suer oom.. Saya gak ikut tim, jadi gak ada honor..
        Jangankan sebulan sekali, Setahun saya juga belom tentu dapet dinal luar (SPPD)oom.. Maklumlah.. hehe

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.