Remunerasi PNS

Tunjangan Kinerja dan Gaji PNS

Home » Berita » Persetujuan Prinsip Kenaikan Tunjangan Kinerja 22 K/L

Persetujuan Prinsip Kenaikan Tunjangan Kinerja 22 K/L

By 38 Comments

Hasil evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Nasional atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi pada 22 (dua puluh dua) kementerian lembaga merekomendasikan kenaikan besaran tunjangan kinerja K/L tersebut.

Melalui Surat Nomor B/3563/M.PANRB/11/2015 bertanggal 9 November 2015 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) selaku Ketua Tin Reformasi Birokrasi nasional mengajukan permohonan izin prinsip Penyesuaian Tunjangan Kinerja (baca : Usulan Kenaikan Tunjangan Kinerja 22 K/L)

Kurang lebih satu bulan kemudian tepatnya 11 Desember 2015 sebagai tanggapan, Kementerian Keuangan mengirimkan surat No SR.2478/MK.02/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Permohonan Penetapan Surat Ijin Prinsip Pemberian Tunjangan Kinerja dalam Rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi Lingkungan 20 K/L.

Poin-poin pokok isi surat tersebut menyatakan:

  • Usulan penyesuaian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan 20 K/L pada prinsipnya dapat disetujui dengan besaran tunjangan kinerja terlampir
  • Pembayaran tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan 20 K/L tersebut diberikan mulai 1 November 2015.

Tentunya Kementerian Keuangan sudah melakukan simulasi ketersediaan anggaran tunjangan kinerja pada K/L yang diusulkan. Perlu digarisbawahi mengutip keterangan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan PAN-RB sumber anggaran tunjangan dari hasil optimalisasi atau realokasi anggaran masing-masing kementerian/lembaga. Namun bisa saja ada penambahan anggaran untuk tunjangan kinerja jika optimalisasi atau realokasi tidak memungkinkan lagi. Perbedaannya penambahan anggaran harus mealui persetujuan DPR komisi terkait atau Banggar DPR.

Baca juga:  14 Isu Pokok dalam RUU Aparatur Sipil Negara (ASN)

Persetujuan Prinsip

Sayangnya surat yang diterima lampirannya tidak ada sehingga besaran kenaikan tunjangan kinerja tidak diketahui. Selain itu daftar 20 K/L tunjangan yang disebut tidak lengkap hanya 4 K/L yang nampak yakni Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian PU  dan Perumahan Rakyat.  Padahal Tim Rformasi Birokrasi Nasional  mengajukan usulan penyesuian tunjangan kinerja terhadap  22 K/L, yakni:

  1. Kementerian Luar Negeri
  2. Kementerian Dalam Negeri
  3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  4. Kementerian Agama
  5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  6. Kementerian PPA
  7. Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi
  8. BKKBN
  9. LAPAN
  10. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
  11. LKPP
  12. Setjen MK
  13. Setjen Komisi Yudisial
  14. Basarnas
  15. BSN
  16. BPOM
  17. Lemhamnas
  18. Lembaga Sandi Negara
  19. BNP2TKI
  20. Badan Intelijen Negara
  21. Komisi Pemilihan Umum
  22. Badan Narkotika Nasional

Dalam tulisan ini coba menganalisa berdasarkan pola dalam proses penyesuaian tunjangan kinerja selama ini.

  1. Kemenkeu selama ini tidak pernah dalam posisi menolak usulan tunjangan kinerja dari TRBN. Melalui Ditjen Anggaran Kemenkeu melakukan simulasi terhadap ketersedian anggaran. Bisa saja besaran tunjangan kinerja suatu instansi lebih besar dari instansi lain meskipun hasil penilaian RB lebih besar. Contoh Polri nilai indeks RB bersama 19 K/L yang lalu mencapai 67,23% namun besaran tunjangan kinerja lebih rendah dari beberapa K/L lain yang nilai indeknya lebih kecil. Dengan jumlah personel 400-an ribu tentunya Polri membutuhkan anggaran yang sangat besar untuk memenuhi tunjangan kinerja.
  2. Surat ijin prinsip persetujuan dari Kemenkeu sesuai dengan besaran tunjangan kinerja yang disetujui. Maksudnya K/L dengan besaran tunjangan kinerja yang berbeda, nomor surat ijin prinsipnya juga berlainan. Batch yang lalu ada 4 surat dengan besaran tukin yang berbeda.
Baca juga:  Kapan?

Dengan analisa di atas berarti kemungkinan ada 2 (dua) surat persetujuan prinsip, surat pertama seperti di atas dengan nomor SR.2478/MK.02/2015 ditujukan ke 20 K/L dan surat kedua ditujukan kepada 2 K/L dengan lampiran besaran tunjangan kinerja yang beda pula.

Seperti diketahui besaran tunjangan kinerja maksimal ditentukan berdasarkan indeks atau nilai hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Pertama, hasil evaluasi dengan nilai antara 55,01 – 65,00 besaran tunjangan kinerja maskimal 60% dari besaran tunjangan kinerja Kementerian Keuangan. Kedua, indeks dengan nilai 65,01 s/d 75,00 besaran tunjangan kinerja sebesar maksimal 70% dari Kemenkeu. Berdasarkan hasil evaluasi dan pola dalam Perpres bagi 19 K/L (baca : Perpres Kenaikan Tunjangan Kinerja 2015 sudah Terbit) dapat diprediksi besaran tunjangan kinerja 22 K/L, yakni:

Perkiraan Tunjangan Kinerja 22 K/L

Perkiraan Tunjangan Kinerja

Intinya dengan adanya persetujuan prinsip dari Kemenkeu berarti sudah ada kepastian tentang kenaikan tunjangan kinerja bagi 22 K/L tersebut. Tinggal menunggu dasar hukum pembayaran yakni dengan diterbitkannya Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja. Apakah tunjangan kinerja dibayarkan per November 2015 sangat tergantung isi dari Perpres nantinya.

Baca juga:  Agenda Rapat DPR 4 September 2012

Jika mengacu dikeluarkannya Perpres terhadap 13 K/L yang lalu, dapat dilihat surat persetujuan prinsip dari Kemenkeu tanggal 24 Juni 2015 sedangkan Perpres mulai ditandatangani Presiden sekitar bulan Oktober – November 2015. Jadi teman-teman dapat memperkirakan sendiri kapan Perpres akan terbit, semoga bisa lebih cepat .. Amin.

NB. credit to mas JP atas kirimannya

Surat Persetujuan Prinsip Tunjangan Kinerja

Share

Reader Interactions

Comments

  1. jokole says

    Mohon segera dihapus eselon 3 & 4 disemua instansi pemerintah pusat agar tidak memberatkan alur birokrasi,, instansi pemerintah menjadi berkualitas tanpa adanya eselon 3 & 4

    Reply

  2. Wali Dongo says

    PERPRES terakhir yang baru tampil di website Sekretariat Kabinet (http://sipuu.setkab.go.id/index.php) adalah No. 136: Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

    137: Rincian APBN 2016
    138: Tunjangan Bahaya Radiasi bagi PNS ….
    139: ?
    140: Kenaikan Tukin Kementerian ATR/BPN
    141: Kenaikan Tukin Kementerian Desa, PDT, dan Trasmigrasi
    142: Kenaikan Tukin Kementerian Ketenagakerjaan
    143: Kenaikan Tukin Kementerian Pariwisata (Kemenpar)
    144:
    145:
    146:
    147……
    168: Kenaikan Tukin Kementerian Lembaga Sandi Negara
    169: ????

    Ada yang mau sharing disini?

    Reply

  5. mbah mumun says

    Tergantung dari instansi masing2 om.
    .gmn ngurusin juknisnya…paling lama satu bln dah terima rapelan om..

    Reply

  7. mbah mumun says

    Ditempatku dah keluar perpresnya no 168 thn 2015 tmt november om…
    Untuk besaran sama dgn yg tahap pertama yg range nya 65,01 keatas..

    Reply

    • Pecinta Tukin says

      wah dari instansi mana nih om? kira2 mulai diterapkan kapan ya? per jan 2016 kah?
      perpres utk instansi saya no 169 nih hehe..

      Reply

  14. Wali Dongo says

    Tambahan:

    Dari 22 K/L yang mengajukan usulan kenaikan Tunjangan Kinerja, cuma 4 K/L
    yang indeksnya di bawah 65%. yaitu:

    Nomor Urut: K/L
    —————- —-
    4. Kementerian Agama (62,28%)
    7. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (63,89%)
    18. Lemhanas (55,10%)
    22.. Komisi Pemilihan Umum (58,72%)

    Sedangkan menurut Bung Setagu pada penjelasan di atas adalah:

    “……. Kemungkinan ada 2 (dua) surat persetujuan prinsip, surat pertama seperti di atas dengan nomor SR.2478/MK.02/2015 ditujukan ke 20 K/L dan surat kedua ditujukan kepada 2 K/L …….”

    Kesimpulannya: 20 K/L indeks nya rata 65% dan 4 K/L di bawah 65%

    Dari Surat tsb yang berisi 20 K/L, apakah ada kemungkinan 2 K/L ada yang ‘ter-eliminasi’ atau ditolak kenaikan tunjangan kinerjanya ?

    Reply

    • Pecinta Tukin says

      Kalo asumsi lain sih mungkin :

      1. Ristek dan kemenag “dimaklumi” karena RB nya selisih dikit dg batas 65% sehingga ikut dimasukkan ke dalam golongan 70% (tapi apa iya ada pemakluman)

      2. Ristek dan kemenag masuk ke surat kedua(mungkin izin prinsip kenaikan tukin 60%) dg asumsi lemhanas dan KPU tdk jadi naik karena RB dibawah 60% walaupun syarat min 60% adalah 55.01-65%

      Barangkali om kabag tukin bisa memberi pencerahan hehe
      Jadi penasaran nih hehe.

      Reply

        • Wali Dongo says

          Oh ya Om, ralat bukan 20 K/L indeks nya rata 65% dan 4 K/L di bawah 65%, tetapi:

          Kesimpulannya: 18 K/L indeks nya rata 65% dan 4 K/L di bawah 65%

          Soalnya kan yang mengajukan kenaikan Tukin 22 K/L

          Reply

  15. Wali Dongo says

    Jika dilihat dari usulan 22 K/L terdahulu urutannya adalah:

    1. Kementerian Luar Negeri
    2. Kementerian Dalam Negeri
    3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    4. Kementerian Agama
    5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
    ….
    dst

    Menurut bung Setagu lampirannya tidak lengkap, yang terlihat cuma 4 K/L dengan
    urutan:

    1. Kementerian Luar Negeri
    2. Kementerian Dalam Negeri
    3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

    Kementerian agama yang sebelumnya ada di posisi ke-4 tidak ada, digantikan
    oleh Kementerian PU.

    Apakah surat persetujuan kenaikan Tukin Kementerian agama terpisah, mengingat kementerian Agama indeknya masih dibawan 65%, sedangkan kementerian yg tsb diatas indeksnya rata2 sudah 65%

    Mohon penjelasannya. Thn Bung Setagu

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.