Hasil evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Nasional atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi pada 22 (dua puluh dua) kementerian lembaga merekomendasikan kenaikan besaran tunjangan kinerja K/L tersebut.
Melalui Surat Nomor B/3563/M.PANRB/11/2015 bertanggal 9 November 2015 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) selaku Ketua Tin Reformasi Birokrasi nasional mengajukan permohonan izin prinsip Penyesuaian Tunjangan Kinerja (baca : Usulan Kenaikan Tunjangan Kinerja 22 K/L)
Kurang lebih satu bulan kemudian tepatnya 11 Desember 2015 sebagai tanggapan, Kementerian Keuangan mengirimkan surat No SR.2478/MK.02/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Permohonan Penetapan Surat Ijin Prinsip Pemberian Tunjangan Kinerja dalam Rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi Lingkungan 20 K/L.
Poin-poin pokok isi surat tersebut menyatakan:
- Usulan penyesuaian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan 20 K/L pada prinsipnya dapat disetujui dengan besaran tunjangan kinerja terlampir
- Pembayaran tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan 20 K/L tersebut diberikan mulai 1 November 2015.
Tentunya Kementerian Keuangan sudah melakukan simulasi ketersediaan anggaran tunjangan kinerja pada K/L yang diusulkan. Perlu digarisbawahi mengutip keterangan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan PAN-RB sumber anggaran tunjangan dari hasil optimalisasi atau realokasi anggaran masing-masing kementerian/lembaga. Namun bisa saja ada penambahan anggaran untuk tunjangan kinerja jika optimalisasi atau realokasi tidak memungkinkan lagi. Perbedaannya penambahan anggaran harus mealui persetujuan DPR komisi terkait atau Banggar DPR.
Sayangnya surat yang diterima lampirannya tidak ada sehingga besaran kenaikan tunjangan kinerja tidak diketahui. Selain itu daftar 20 K/L tunjangan yang disebut tidak lengkap hanya 4 K/L yang nampak yakni Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. Padahal Tim Rformasi Birokrasi Nasional mengajukan usulan penyesuian tunjangan kinerja terhadap 22 K/L, yakni:
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Kementerian Agama
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Kementerian PPA
- Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi
- BKKBN
- LAPAN
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- LKPP
- Setjen MK
- Setjen Komisi Yudisial
- Basarnas
- BSN
- BPOM
- Lemhamnas
- Lembaga Sandi Negara
- BNP2TKI
- Badan Intelijen Negara
- Komisi Pemilihan Umum
- Badan Narkotika Nasional
Dalam tulisan ini coba menganalisa berdasarkan pola dalam proses penyesuaian tunjangan kinerja selama ini.
- Kemenkeu selama ini tidak pernah dalam posisi menolak usulan tunjangan kinerja dari TRBN. Melalui Ditjen Anggaran Kemenkeu melakukan simulasi terhadap ketersedian anggaran. Bisa saja besaran tunjangan kinerja suatu instansi lebih besar dari instansi lain meskipun hasil penilaian RB lebih besar. Contoh Polri nilai indeks RB bersama 19 K/L yang lalu mencapai 67,23% namun besaran tunjangan kinerja lebih rendah dari beberapa K/L lain yang nilai indeknya lebih kecil. Dengan jumlah personel 400-an ribu tentunya Polri membutuhkan anggaran yang sangat besar untuk memenuhi tunjangan kinerja.
- Surat ijin prinsip persetujuan dari Kemenkeu sesuai dengan besaran tunjangan kinerja yang disetujui. Maksudnya K/L dengan besaran tunjangan kinerja yang berbeda, nomor surat ijin prinsipnya juga berlainan. Batch yang lalu ada 4 surat dengan besaran tukin yang berbeda.
Dengan analisa di atas berarti kemungkinan ada 2 (dua) surat persetujuan prinsip, surat pertama seperti di atas dengan nomor SR.2478/MK.02/2015 ditujukan ke 20 K/L dan surat kedua ditujukan kepada 2 K/L dengan lampiran besaran tunjangan kinerja yang beda pula.
Seperti diketahui besaran tunjangan kinerja maksimal ditentukan berdasarkan indeks atau nilai hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Pertama, hasil evaluasi dengan nilai antara 55,01 – 65,00 besaran tunjangan kinerja maskimal 60% dari besaran tunjangan kinerja Kementerian Keuangan. Kedua, indeks dengan nilai 65,01 s/d 75,00 besaran tunjangan kinerja sebesar maksimal 70% dari Kemenkeu. Berdasarkan hasil evaluasi dan pola dalam Perpres bagi 19 K/L (baca : Perpres Kenaikan Tunjangan Kinerja 2015 sudah Terbit) dapat diprediksi besaran tunjangan kinerja 22 K/L, yakni:
Perkiraan Tunjangan Kinerja 22 K/L
Intinya dengan adanya persetujuan prinsip dari Kemenkeu berarti sudah ada kepastian tentang kenaikan tunjangan kinerja bagi 22 K/L tersebut. Tinggal menunggu dasar hukum pembayaran yakni dengan diterbitkannya Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja. Apakah tunjangan kinerja dibayarkan per November 2015 sangat tergantung isi dari Perpres nantinya.
Jika mengacu dikeluarkannya Perpres terhadap 13 K/L yang lalu, dapat dilihat surat persetujuan prinsip dari Kemenkeu tanggal 24 Juni 2015 sedangkan Perpres mulai ditandatangani Presiden sekitar bulan Oktober – November 2015. Jadi teman-teman dapat memperkirakan sendiri kapan Perpres akan terbit, semoga bisa lebih cepat .. Amin.
NB. credit to mas JP atas kirimannya
Mohon segera dihapus eselon 3 & 4 disemua instansi pemerintah pusat agar tidak memberatkan alur birokrasi,, instansi pemerintah menjadi berkualitas tanpa adanya eselon 3 & 4
PERPRES terakhir yang baru tampil di website Sekretariat Kabinet (http://sipuu.setkab.go.id/index.php) adalah No. 136: Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
137: Rincian APBN 2016
138: Tunjangan Bahaya Radiasi bagi PNS ….
139: ?
140: Kenaikan Tukin Kementerian ATR/BPN
141: Kenaikan Tukin Kementerian Desa, PDT, dan Trasmigrasi
142: Kenaikan Tukin Kementerian Ketenagakerjaan
143: Kenaikan Tukin Kementerian Pariwisata (Kemenpar)
144:
145:
146:
147……
168: Kenaikan Tukin Kementerian Lembaga Sandi Negara
169: ????
Ada yang mau sharing disini?
169 itu BNP2TKI (70%)
Liatnya gimana ya om? Saya lihat di sipuu setkab ga nampK tu mulai dari perpres 140..
perpres 169 2015 itu tentang apa ya?
Diterapkan mulai november..cuma dirapel 2 bln..untuk tahun 2016 dah terima yg baru..
Tergantung dari instansi masing2 om.
.gmn ngurusin juknisnya…paling lama satu bln dah terima rapelan om..
Perpres ditandatangani presiden tgl 28 desember 2015.
Kapan dong Bung setagu posting Tabel Kenaikan Tukin K/L babak ke-2….
Ditempatku dah keluar perpresnya no 168 thn 2015 tmt november om…
Untuk besaran sama dgn yg tahap pertama yg range nya 65,01 keatas..
wah dari instansi mana nih om? kira2 mulai diterapkan kapan ya? per jan 2016 kah?
perpres utk instansi saya no 169 nih hehe..
Ada yang bs menjelaskan ttg adanya susulan 3 k/l terhitung 1 Nov 2015…?
Kalo boleh atahu emang ada juga susulan 3 K/L? K/L apa saja itu. Thx om…
wah susulan 3 kl? apa saja ya?
Badan Pengawas Tenaga Nuklir, BP2T, dan Sekjen DPR.
Pegimana kelanjutannya Om Setagu …Sepi ….
udah mw berganti taun, lom ada tanda2……… ambyar dah ! Nasi nasib !
Apakah mungkin pencairannya bulan Januari 2016?
Gak mungkin lah om, wong PERPES nya aja belum terbit. Sekalipun PERPRES nya udah terbit juga gak langsung cair, harus ada JUKNIS tentang pencairan Tukin….
Kata Bung setagu PERPRES kira2 pertengahan tahun depan …
Info barusan katanya perpres kenaikan tukin utk salah satu K/L dg no perpres 169 th 2015 sedang diundangkan di kumham..
Itu PERPRES lanjutan dari K/L yang tahun lalu, apa yang sekarang?
Kalo yang sekarang masa cuma 1 PERPRES saja yang akan diundangkan padahal K/L yang mengajukan ada 22, atau ada PERPRES lainnya?
Saya udah ada perpresnya om. Kalo instansi lain kurang tau, tapi sepertinya sama deh harusnya. Barusan diambil oleh kabiro perencanaan instansi saya. Besarannya sama seperti yg gelombang 1 yg mendapat kenaikan 70%. Utk rapelan blm tahu
Kalo boleh tahu itu PERPRES bagi 22 K/L yang baru mengajukan Kenaikan Tukin ya?
Iya om. Bener.. Gelombang 2 (22k/l)
O gitu .Kalo boleh tahu, kenaikannya berlaku mulai bulan apa (TMT nya kapan)?
Dah ada yg terbit, kalo ga salah no 168 untuk Lemsaneg.
Boleh dong Om Liman diposting Nomor PERPRES untuk K/L yang sudah disetujui Tukin nya. Trims sebelumnya
http://jdih.lemsaneg.go.id/attachments/article/361/Perpres%20No%20168%20Thn%202015%20ttg%20Tukin%20Lemsaneg.pdf
Betul Om, ternyata PERPRES No. 168 untuk LEMSANEG
https://www.google.com/search?q=PERPRES+No.+168+Tahun+2015%2C+LEMSANEG&ie=utf-8&oe=utf-8
Jadi penasaran yg 2 kl nih.. Semoga ada info selanjutnya
Thx infonya om setagu dan om jp
Hati hati bung setagu. Mempublikasikan SR bisa dipidanakan
Tambahan:
Dari 22 K/L yang mengajukan usulan kenaikan Tunjangan Kinerja, cuma 4 K/L
yang indeksnya di bawah 65%. yaitu:
Nomor Urut: K/L
—————- —-
4. Kementerian Agama (62,28%)
7. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (63,89%)
18. Lemhanas (55,10%)
22.. Komisi Pemilihan Umum (58,72%)
Sedangkan menurut Bung Setagu pada penjelasan di atas adalah:
“……. Kemungkinan ada 2 (dua) surat persetujuan prinsip, surat pertama seperti di atas dengan nomor SR.2478/MK.02/2015 ditujukan ke 20 K/L dan surat kedua ditujukan kepada 2 K/L …….”
Kesimpulannya: 20 K/L indeks nya rata 65% dan 4 K/L di bawah 65%
Dari Surat tsb yang berisi 20 K/L, apakah ada kemungkinan 2 K/L ada yang ‘ter-eliminasi’ atau ditolak kenaikan tunjangan kinerjanya ?
Kalo asumsi lain sih mungkin :
1. Ristek dan kemenag “dimaklumi” karena RB nya selisih dikit dg batas 65% sehingga ikut dimasukkan ke dalam golongan 70% (tapi apa iya ada pemakluman)
2. Ristek dan kemenag masuk ke surat kedua(mungkin izin prinsip kenaikan tukin 60%) dg asumsi lemhanas dan KPU tdk jadi naik karena RB dibawah 60% walaupun syarat min 60% adalah 55.01-65%
Barangkali om kabag tukin bisa memberi pencerahan hehe
Jadi penasaran nih hehe.
Asumsi ke 2 Salah Karna jumlah kl nya kan 22 hehe.
Oh ya Om, ralat bukan 20 K/L indeks nya rata 65% dan 4 K/L di bawah 65%, tetapi:
Kesimpulannya: 18 K/L indeks nya rata 65% dan 4 K/L di bawah 65%
Soalnya kan yang mengajukan kenaikan Tukin 22 K/L
Jika dilihat dari usulan 22 K/L terdahulu urutannya adalah:
1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Dalam Negeri
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
4. Kementerian Agama
5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
….
dst
Menurut bung Setagu lampirannya tidak lengkap, yang terlihat cuma 4 K/L dengan
urutan:
1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Dalam Negeri
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kementerian agama yang sebelumnya ada di posisi ke-4 tidak ada, digantikan
oleh Kementerian PU.
Apakah surat persetujuan kenaikan Tukin Kementerian agama terpisah, mengingat kementerian Agama indeknya masih dibawan 65%, sedangkan kementerian yg tsb diatas indeksnya rata2 sudah 65%
Mohon penjelasannya. Thn Bung Setagu
pagi2 dah dpt berita bagus nih…makasih bang setagu n bang JP…
senang baca ulasan om setagu
..tks banyak..