Alangkah memprihatinkan, Indonesia masuk dalam jajaran negara negara terkorup di dunia. Praktik korupsi masih terus merajalela.
Posisi korupsi Indonesia menempati urutan ke-100 dari 183 negara. Secara kuailitatif, praktik korupsi Indonesia termasuk sangat buruk, yang tidak banyak beda dengan kondisi sejumlah negara di Afrika seperti Benin, Burkina Faso dan Gabon. Indeks persepsi korupsi menurut hasil survey lembaga Transparansi International memang tergolong sangat buruk, berada pada level 3 dari skala 0-10. Angka 0 (nol) sangat buruk, sementara 10 sangat bersih.
Peringkat Indonesia tahun ini tidak banyak berbeda dibandingkan dengan tahun lalu. Indonesia hanya merangkak 0,2 dari angka tahun lalu. Kenyataan ini menggambarkan upaya pemberantasan korupsi berjalan ditempat. Tidak ada kemajuan, apalagi terobosan.
Pada level kawasan, peringkat Indonesia lebih buruk ketimbang sesama negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Brunei dan Thailand. Suka atau tidak persepsi global dan regional tentang korupsi di Indonesia tergolong sangat memprihatinkan. Persepsi itu tentu tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan refleksi kenyataan.
Sudah menjadi kegelisahan umum, praktik korupsi di kalangan pejabat Indonesia merebak luas dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tentu menjadi pertanyaan dasar, mengapa realitas dan persepsi tentang korupsi Indonesia masih tetap buruk, sementara selalu digembar-gemborkan tentang upaya pemberantasan korupsi.
Kenyataan itu memperlihatkan kegaduhan tentang upaya pemberantasan korupsi lebih sebagai retorika ketimbang sebagai usaha serius. Sensasi lebih diutamakan ketimbang substansi. Sejumlah kasus korupsi diangkat dan dibongkar tetapi tidak pernah dibereskan secara tuntas. Banyak pula
kasus korupsi yang ditutup-tutupi.
Tidak habis pikir pula mengapa praktik korupsi mengganas meski sejumlah pejabat ditangkap dan ditahan. Berbagai kalangan berpendapat, koruptor hanya merasa apes atau kena sial jika tertangkap. Berdasarkan hitungan pula koruptor masih merasa lebih untung secara materi sekalipun ditahan. Uang hasi korupsi tetap jauh lebih menggiurkan meski dihukum, yang lazimnya ringan-ringan saja di Indonesia.
Korupsi pun merebak luas tak terkendali dalam berbagai tingkatan kekuasaan pemerintah, parlemen, jaksa, hakim, polisi dan sebagainya. Tak ada tanda-tanda bahaya korupsi akan surut, sementara ekspresi kekecewaan di kalangan masyarakat semakin meningkat.
Dampak praktik korupsi semakin terlihat dari proses pembangunan yang kedodoran. Angka kemiskinan masih mencapai puluhan juta penduduk. Mulai diwacanaka pula tentang bahaya lebih besar jika praktik korupsi tak segera dihentikan. Negara besar seperti Kekaisaran Romawi atau Uni Sovyet, ambruk antara lain karena korupsi.
Tajuk Rencana Kompas, 03/12/2011
Alangkah memprihatinkan, indonesia masuk dalam jajaran negara negara terkorup di dunia. Praktik korupsi masih terus merajalela.
Posisi korupsi Indonesia menempati urutan ke-100 dari 183
negara. Secara kuailitatif, praktik korupsi Indonesia termasuk
sangat buruk, yang tidak banyak beda dengan kondisi sejumlah
negara di Afrika seperti Benin, Burkina Faso dan Gabon.
Indeks persepsi korupsi menurut hasil survey lembaga
Transparansi International memang tergolong sangat buruk,
berada pada level 3 dari skala 0-10. Angka 0 (nol) sangat
buruk, sementara 10 sangat bersih.
Peringkat Indonesia tahun ini tidak banyak berbeda
dibandingkan dengan tahun lalu. Indonesia hanya merangkak
0,2 dari angka tahun lalu. Kenyataan ini menggambarkan upaya
pemberantasan korupsi berjalan ditempat. Tidak ada kemajuan,
apalagi terobosan.
Pada level kawasan, peringkat Indonesia lebih buruk ketimbang
sesama negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Brunei dan
Thailand. Suka atau tidak persepsi global dan regional tentang
korupsi di Indonesia tergolong sangat memprihatinkan. Persepsi
itu tentu tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan refleksi
kenyataan.
Sudah menjadi kegelisahan umum, praktik korupsi di kalangan
pejabat Indonesia merebak luas dari pusat sampai ke daerah-
daerah. Tentu menjadi pertanyaan dasar, mengapa realitas dan
persepsi tentang korupsi Indonesia masih tetap buruk,
sementara selalu digembar-gemborkan tentang upaya
pemberantasan korupsi.
Kenyataan itu memperlihatkan kegaduhan tentang upaya
pemberantasan korupsi lebih sebagai retorika ketimbang
sebagai usaha serius. Sensasi lebih diutamakan ketimbang
substansi. Sejumlah kasus korupsi diangkat dan dibongkar
tetapi tidak pernah dibereskan secara tuntas. Banyak pula
kasus korupsi yang ditutup-tutupi.
Tidak habis pikir pula mengapa praktik korupsi mengganas meski
sejumlah pejabat ditangkap dan ditahan. Berbagai kalangan
berpendapat, koruptor hanya merasa apes atau kena sial jika
tertangkap. Berdasarkan hitungan pula koruptor masih merasa
lebih untung secara materi sekalipun ditahan. Uang hasi korupsi
tetap jauh lebih menggiurkan meski dihukum, yang lazimnya
ringan-ringan saja di Indonesia.
Korupsi pun merebak luas tak terkendali dalam berbagai
tingkatan kekuasaan pemerintah, parlemen, jaksa, hakim, polisi
dan sebagainya. Tak ada tanda-tanda bahaya korupsi akan
surut, sementara ekspresi kekecewaan di kalangan masyarakat
semakin meningkat.
Dampak praktik korupsi semakin terlihat dari proses
pembangunan yang kedodoran. Angka kemiskinan masih
mencapai puluhan juta penduduk. Mulai diwacanaka pula
tentang bahaya lebih besar jika praktik korupsi tak segera
dihentikan. Negara besar seperti Kekaisaran Romawi atau Uni
Sovyet, ambruk antara lain karena korupsi.
saya sebagai PNS Muda Malu sama kelakuan kelakuan Senior2 kita.. Mari Kita yang muda2 mulailah mengubah indonesia menjadi lebih baik dari sekarang… Percuma dulu kita susah2 ikut demo2 waktu kita masih jaman kuliah… kalau ternyata kita korupsi juga akhirnya…. 😳 Malu saya… Malu Saya.. Malu.. Malu.. Maluuuuuuu…. 😳
kita harus bangga dong jadi negara no 1 korupsi di dunia, kalau sepak bola kita no 1 dibelakang, tapi kalau korupsi no 1, alias juara dunia, jadi harus bangga dong, salah ngakkkkkk????
Reformasi Birokrasi yg didengungkan bukan merubah kinerja PNS melainkan hanya merubah Citra birokrasi suatu instansi menjadi lebih baik. Mengapa? Krn imbalan (tunjangan) tdk tepat sasaran! Yg penting absen datang / pulang tepat waktu (peg. teladan). Titik. Kalaupun tunj kinerja dirasa kurang, toh msh terima tunj jabatan fungsional yg lbh besar yg ‘ditempelkan’ pd gaji per blnnya! Apalagi Peneliti Madya ke atas. He..he..