Tambahan Penghasilan PNS Pemprov Sulsel, Sultra, NTT dan Kalbar

Tambahan penghasilan pegawai (TPP) diberbagai pemerintah daerah dapat diberikan kepada PNS berdasarkan pertimbangan obyektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta mendapat persetujuan DPRD.

Hal ini dimungkinkan dengan adanya Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang intinya pemberian tambahan penghasilan kepada PNS Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah (PAD).

Meskipun secara hukum diperbolehkan pemberian penghasilan tambahan pegawai atau tunjangan kinerja daerah harus memperhatikan postur APBD. Pengalokasian PAD harusnya lebi besar untuk  Belanja publik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan dll) dibandingkan untuk belanja aparatur (TPP).

Pemprov Sulawesi Selatan – Sulsel 

Golongan	Rp
Golongan IV	1.925.000
Golongan III	1.950.000
Golongan II	1.975.000
Golongan I	2.000.000

(Pergub No.56 tahun 2013)

Pemprov Sulawesi Tenggara – Sultra

URAIAN	RP
Eselon
Eselon I	32.500.000
Eselon II	9.000.000 – 11.000.000
Eselon III	2.750.000 – 3.500.000
Eselon IV	1.800.000
Staf
Golongan IV	1.200.000
Golongan III	1.000.000
Golongan II	850.000
Golongan I	800.000

(Pergub No.6 Tahun 2014)

Pemprov Nusa Tenggara Timur – NTT

KETERANGAN	RP
Gubernur	11.800.000
Wakil Gubernur	10.600.000
Eselon
Eselon I	7.500.000
Eselon II/a	3.400.000
Eselon II/b	3.300.000
Eselon III/a	2.700.000
Eselon III/b	2.600.000
Eselon IV/a	2.100.000
Eselon IV/b	2.000.000
Staf
Golongan IV	1.500.000
Golongan III	1.350.000
Golongan II	1.100.000
Golongan I	1.000.000

 

Pemprov Kalimantan Barat – Kalbar