Tokok sentral reformasi birokrasi Sri Mulyani sekaligus Menteri Keuangan Indonesia ditunjuk sebagai Managing Director Bank Dunia, suatu jabatan bergengsi yang hanya setingkat dibawah Presiden. Penunjukan Sri Mulyani disampaikan langsung oleh Presiden Bank Dunia Robert B Zoellick, dia mengatakan Sri Mulyani telah membawa satu kompetensi dan keahlian yang khas serta pengalaman di Kelompok Bank Dunia, yang berawal dari sebuah negara dengan pendapatan menengah yang masih menghadapi tantangan kemiskinan. Sri Mulyani sudah banyak dikenal secara global atas kesuksesannya dalam melawan korupsi dan memperkuat tata kelola yang baik.
Melawan korupsi dan memperkuat tata kelola yang baik, itu kata kuncinya. Program Reformasi Birokrasi yang dijalankannya di Depkeu telah menjadi role semua K/L di negara ini. Secara signifikan dia telah mengubah paradigma kerja PNS di Depkeu. Sri Mulyani juga sebagai motor penggerak reformasi birokrasi demi terwujudnya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi. Harapannya agar semua PNS negeri ini hidup descent, tidak kaya sekali, tapi tidak dianggap miskin. Bisa menghidupi anak secara normal, dihormati dan dihargai.
Dengan perginya Sri Mulyani apakah program Reformasi Birokrasi terancam. Harapannya tentu saja tidak, tapi akan sangat tergantung kepada sosok pengganti yang mempunyai integritas dan niat yang kuat untuk mereformasi birokrasi negeri ini, yang menjadi titik lemah dalam layanan perekonomian. Reformasi birokrasi adalah suatu keharusan demi terwujudnya aparat yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima dan manajemen pemerintahan demokratis dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
Akhirnya selamat kepada Sri Mulyani dan semoga penggantinya mempunyai integritas yang kuat.
mogA MOGA SESUAI RENCANA SEMULA REMUNERASI BERJALAN,, SIAPAUN MENTERINYA KITA BERHARAP UNTUK MEMPERBAIKI KONDISI MENTAL APARATUR NEGARA DALAM MELAYANI MASYARAKAT TIDAK MENJADI MISKIN DAN TIDAK MENJADI KAYA,,,
agak sedih dan timbul rasa khawatir apakah proggram reformasi birokrasi dan remunerasi akan tetap jalan.. namun bila mencermati tujuan dari proses tersebut.. maka saya yakin siapapun menteri keuangan akan tetap menjalankan proses tersebut.. ini bukan hanya demi kesejahteraan PNS tapi juga membentuk birokrasi yang tertata dengan baik.. membumi hanguskan korupsi serta menindak oknum2 yang korup( meski nilainya kecil dan dianggap tidak material) serta meningkatkan peelayanan terhadap masyarakat…dan tak lupa demi kesetaraan pns.. biar tiap2 PNS di K/L dan Pemda bangga menjadi Abdi Negara..
ibu sri,meskipun kata mereka engkau dibuang, tapi aku melihat ibu orang yang membanggakan,pintar,tegar,kata bung wimar,aturan gitu….memamg sulit menjadi teratur,memang sulit menjadi benar,melawan ketidakteraturan,mudah-mudahan ibu menjadi presiden bank dunia atau apa sajalah mungkin menjadi wakil presiden amerika kelak….siapa tau, hidup ibu sri mulyani.
kalau remunerasi tidak berlanjut,pastilah mental miskin aparat, pejabat indonesia tercinta ini semakin dalam aja,mental korup bahkan harus,gimana nggak begitu,masak iya aparat dan pejabat miskin………terhinalah karena kemiskinannya, makanya lebih baik korupsi,kalau aparat dan pejabat gajinya tinggi, secara gitu, terhormatlah mereka,makanya kalau tetap ada yang korupsi harus dihukum semaksimalnya, dan mengembalikan uang negara sepenuhnya…lah.
semoga tidak dan saya berharap Menkeu pengganti setidaknya bisa Pak Darmin Nasution
Salam
Pemerintah (Presiden, Menteri-Menteri, MPR/DPR-RI, dll) tentu sudah menggodok rencana Remunerasi ini dengan MATANG dan SERIUS, shg berani menjelaskan rencana Remunerasi ini kpd Publik… terlepas ada atau tidaknya Sri Mulyani sbg orang yg cerdas dalam mengelola keuangan Negara Indonesia… Remunerasi patut diperjuangkan agar segera terealisasi, karena merupakan AWAL terciptanya KUALITAS pejabat Pemerintahan Negara Indonesia di segala sektor. “LEBIH BAIK MELANGKAH KE DEPAN DARI PADA DIAM DITEMPAT APALAGI MUNDUR”.