• Skip to main content
  • Skip to secondary menu
  • Skip to primary sidebar
  • Home
  • About Us
  • Contact Us

Remunerasi PNS

Tunjangan Kinerja dan Gaji PNS

  • Gaji & Tunjangan PNS
  • Tabel Remunerasi
  • Pemda
  • TNI/Polri
  • Opini
  • Berita
  • QnA Remunerasi PNS
  • Daftar Isi
Home » Berita » Inilah K/L yang Diusulkan Kenaikan Tunjangan Kinerja 2015

Inilah K/L yang Diusulkan Kenaikan Tunjangan Kinerja 2015

May 4, 2015 By Setagu 75 Comments

Besar kecilnya pemberian tunjangan kinerja kepada Pegawa Negeri salah satunya berdasarkan pada tingkat capaian pelaksanaan reformasi birokrasi instansi. Progress atau capaian sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaan reformasi birokrasi diketahui dari hasil monitoring dan evaluasi berkala. Hasilnya bisa penambahan atau pengurangan (punishment) tunjangan kinerja tergantung penilaian.

Merujuk Permenpan No 14 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Permenpan No 1 Th 2012 dan Permenpan No 31 tahun 2012, ditetapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) sebagai instrumen yang dipakai untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri. Sistem self assessment ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2012 secara online.

Ruang lingkup penilaian meliputi:

  1. Penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan internal instansi pemerintah.
  2. Penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan sampai dengan saat terakhir pembahasan hasil penilaian.

Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang digunakan dalam pedoman ini disusun berdasarkan program-program reformasi birokrasi dengan komponen: pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil.

Indikator PMPRB

Semua program dalam setiap komponen pengungkit (proses) dan sasaran reformasi birokrasi mempunyai indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Penilaian indikator inilah yang bermuara pada hasil pelaksanaan reformasi birokrasi.  Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akan dievaluasi secara eksternal untuk dilakukan verifikasi dan validasi oleh Kemen PAN dan RB. Dalam melaksanakan evaluasi eksternal tersebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dapat dibantu oleh BPKP dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Provinsi.

Baca juga:  Perpres Tunjangan Kinerja 2013 Sudah Ditandatangani

Kenaikan Tunjangan Kinerja 2015

Kebijakan dan alokasi anggaran tunjangan kinerja suatu K/L harus disetujui oleh Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) yang diketuai Wapres. Selanjutnya berdasarkan kajian Kemenkeu atas ketersediaan anggaran diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Kemenkeu. Pembahasan bisa saja dilakukan melalui Badan Anggaran DPR atau Komisi terkait.

Bila suatu K/L tidak memerlukan tambahan pagu untuk reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja, namun memerlukan realokasi anggaran perlu mendapat persetujuan DPR Komis terkait. Namun bila suat K/L memerlukan tambahan pagu tunjangan kinerja, pagu tersebut perlu mendapat persetujuan Badan Anggaran DPR.

Pada tanggal 16 April 2015 dilakukan pertemuan di Istana Wakil Presiden dengan agenda pembahasan Permohonan Peningkatan Tunjangan Kinerja dan Pemberian Tunjangan Kinerja. Wakil Presiden menyetujui untuk segera melanjutkan proses penyesuaian tunjangan kinerja sebesar maksimal 60% atau 70% (dari besaran tunjangan kinerja pada Kementerian Keuangan) untuk 19 instansi pemerintah dan pemberian tunjangan kinerja untuk 4 instansi pemerintah dengan besaran 40%.

Persetujuan di atas tidak terlepas dari hasil evaluasi terhadap 19 K/L tersebut. Hasil evaluasi yang dilakukan pada tahun 2014 telah terdapat peningkatan kualitas penerapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Peningkatan kualitas tersebut mencakup penerapan manajemen SDM Aparatur, penguatan akuntabilas dan pengawasan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Baca juga:  Tahapan Pelaksanaan Tes CPNS 2013

Hasil Evaluasi selengkapnya sebagai berikut:

Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi

Berdasarkan hasil evaluasi di atas sesuai ketentuan Kemenpan telah mengirim surat ke Kementerian Keuangan untuk merekomendasikan agar besaran tunjangan kinerja di 19 K/L dapat ditingkatkan sesuai dengan capaian kemajuannya.  Peningkatan besaran tunjangan kinerja ini tetap memperhatikan ketersediaan anggaran dan diutamakan berasal dari efisiensi dan penghematan anggaran yang ada. Besaran tunjangan kinerja dikaitkan dengan hasil evaluasi dengan formula sebagai berikut:

Formula Pemberian Tunjangan Kinerja

Jika mengikuti perkembangan kenaikan tunjangan kinerja di berbagai media, khususnya untuk TNI sudah diumumkan sendiri oleh Presiden Jokowi ketika menerima status Presiden sebagai warga kehormatan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta tanggal 16 April 2015 – kompas.com. Pada acara tersebut Presiden mengumumkan kenaikan tunjangan bagi seluruh prajurit TNI hingga 60 persen. Menpan RB Yuddy Chrisnandi saat melakukan kunjungan kerja di Polda Kalimantan Barat pada 14 April 2015 juga mengumumkan kenaikan tunjangan kinerja bagi Polri (link).

Seperti diketahui untuk TNI dan Polri dilihat dari besaran tunjangan kinerjanya masih paling kecil dibandingkan dengan instansi lain. Jumlah personel TNI dan Polri kurang lebih 800.000 orang sangat berimplikasi terhadap besaran anggaran tunjnanga kinerja yang perlu disiapkan. Jika benar tunjangan kinerja dinaikkan sebesar 60% dari Kemenkeu, itu sudah merupakan kenaikan yang sangat signifikan bagi anggota TNI/Polri. Kita berharap agar tunjangan kinerja TNIdan  Polri bisa disamakan dengan instansi pusat lainnya mengingat peran besar mereka bagi bangsa ini.

Baca juga:  Perpres Kenaikan Tunjangan Kinerja 2015 Sudah Terbit

Selain usulan kenaikan tunjangan kinerja terhadap K/L Kemenpan juga merekomendasikan terhadap 4 (empat) lembaga yang belum memperoleh tunjangan kinerja yaitu Radio Republik Indonesia atau RRI, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPD. Terhadap kempar lembaga tersebut diusulan besaran tunjangan kinerja maksimal 40% dari tunjangan kinerja Kemenkeu.

Tahun 2014 lalu terdapat sembilan instansi yang dinaikkan tunjangan kinerjanya yakni: Kemenkeu, BPK, Kejaksaan, Setkab, Kemenko Perekonomian, Bappenas, KemenPAN & RB, Kementerian Hukum dan HAN da BPKP. Perpresnya sendiri mulai diterbitkan sekitar bulan September – Oktober 2014 dengan dua model pemberian tunjangan kinerja: pertama, pembayaran tunjangan kinerja mulai dibayarkan per Juli 2014 (rapel) dan yang kedua, pemberian tunkin mulai berlaku pada saat tanggal Perpres diundangkan.

Kata kunci dari peningkatan tunjangan kinerja adalah tetap memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada. Sehingga permohonan prinsip atas kenaikan tunjangan kinerja harus menunggu Kementerian Keuangan melakukan kajian. Biasanya Ditjen Anggaran akan mengundang intansi dimaksud untuk mengecek efisiensi dan optimalisasi anggaran yang dilakukan K/L, serta melakukan perhitungan anggaran yang diperlukan untuk tunjangan kinerja.

Share

Filed Under: Berita

Reader Interactions

Comments

  1. radit says

    May 4, 2015 at 3:03 pm

    yang no.5 kosong mas, apa ya itu?

    Reply
  2. kopral JONO says

    May 4, 2015 at 5:00 pm

    bang setagu tolong di posting perdirjen perbendaharaan PER – 6 / PB / 2015 tanggal 21 april 2015. trims

    Reply
  3. HISAR says

    May 4, 2015 at 5:23 pm

    Semoga nomor 5 adalah instasi tempatku bekerja. Semoga.

    Reply
    • Rangga says

      May 4, 2015 at 6:13 pm

      Amiin Bang Hisar. Tapi grade kita turun tuh.. Hehee..

      Reply
    • indra says

      May 7, 2015 at 8:46 pm

      no 5 tu kementerian kelautan dan perikanan, saya punya datanya…

      Reply
  4. tb says

    May 5, 2015 at 3:22 am

    “Tahun 2014 lalu terdapat sembilan instansi
    yang dinaikkan tunjangan kinerjanya yakni:
    Kemenkeu, dll..”

    ketika kemenkeu naik, artinya instansi lain naik? (misal kemenag 40% dari kemenkeu?)

    Reply
    • ripcord says

      May 5, 2015 at 10:10 am

      Harusnya begitu dunk.. Karena acuan nilai tunjangannya dari Kemenkeu.
      Tapi kuncinya lagi2.. Ketersediaan Anggaran.. 🙂

      Reply
  5. ade says

    May 5, 2015 at 4:59 am

    maaf bang setagu kok no.5 kosong ttuh…
    Apa K/L nya kita yah… ngarep.com

    Reply
  6. Abdullah says

    May 5, 2015 at 7:46 am

    No. 5 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan(Kemalingan Hutan)… insya Allah

    Reply
  7. somo says

    May 5, 2015 at 8:22 am

    Alhamdulillah instansiku masuk tinggal tunggu realisasinya.
    Kapan bang setagu kira2?

    Reply
  8. dhedey says

    May 5, 2015 at 10:48 am

    Yg nomor 5 itu KEMENKO KESRA bapak/ibu…sy sdh cek ke Kemenpan&RB

    Reply
  9. Ferrifirm says

    May 5, 2015 at 11:11 am

    No. 5 Kemenko Kesra? Kan berubah nomenklatur jadi Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, no. 2 di tabel.
    No. 5 masih misteri

    Reply
  10. adhiewy says

    May 5, 2015 at 2:18 pm

    yang penting TMT Perpresnya, mudah2xan dimulai tanggal 1 Januari seperti pertama kali dapat tunjangan remunerasi..biar ada uang kaget> 🙂
    Sepertinya penyesuaian tunjangan remun ini ada kaitannya dengan kenaikan tunjangan daerah di DKI, biar tidak cemburu…

    Reply
  11. ibu says

    May 5, 2015 at 2:21 pm

    Wah mantap tu kalo TMT y per tgl 1 januari…. Semoga aja proses y lancar.amin

    Reply
  12. buncit says

    May 5, 2015 at 2:21 pm

    nomor 5 PU

    Reply
  13. Setagu says

    May 5, 2015 at 4:40 pm

    No 5 KKP

    Reply
    • ade says

      May 5, 2015 at 6:07 pm

      Alhamdulillah ternyata k/L nya kita yg no.5,
      Tapi om kok no.5 nya kosong?..

      Reply
    • chulay says

      May 6, 2015 at 3:56 pm

      alhamdulillah KKP ada juga

      Reply
  14. Wong Rajelas says

    May 5, 2015 at 4:41 pm

    no 5 kuwi Kemenristek poyo?????????

    Reply
    • Wong Rajelas says

      May 5, 2015 at 4:42 pm

      walah salah, gak nyimak Bos……….Maaf !

      Reply
  15. elis says

    May 6, 2015 at 10:06 am

    Mas setagu PU gimana?

    Reply
  16. syabil says

    May 6, 2015 at 11:40 am

    ya, Kemenristek dan pendidikan tinggi blm ada kenaikan yach???

    Reply
    • Joko Wiguna says

      May 6, 2015 at 12:27 pm

      Sepertinya Kementerian yang mempunyai Nomenklatur baru akibat penggabungan K/L belum naik tukin nya. Apakah karena salah satu K/L yang digabung baru mendapatkan Tukin, sehingga belum waktunya dinaikkan kembali Tukinnya.
      Kebetulan saya pegawai Kemenristek (Sekarang Kementerian Ristek-Dikti), pertama kali mendapat Tukin kalo gak salah Awal 2012, seangkatan dengan LIPI, BATAN, yang sekarang ada pada daftar di atas. Sekarang digabung dengan Dirjen Dikti, saya tidak tahu, sejak kapan Dikti mendapat Tukin untuk pertama kali, mungkin setelah Ristek?
      Mohon bung setagu yang lebih ahli untuk menjawabnya. Terima kasih.

      Reply
      • wong dikti says

        June 16, 2015 at 9:48 am

        Dikti per Juli 2013 pak Joko. Sepertinya demikian, nomenklaturnya serta anggaran baru jalan per pertengahan juni ini setelah serah terima dari kemendikbud. Kalo KKP kan nomenklaturnya jelas sehingga sehingga pastinya akan ditulis KKP.

        Reply
  17. Brodod says

    May 6, 2015 at 1:41 pm

    Semoga TMT Januari jadi kenyataan jadi September Ceria.

    Reply
  18. pns sabaaar. says

    May 6, 2015 at 2:14 pm

    Kementerian Ristek-Dikti), adem ayem…terutama diktinya….diurus ngga ya…dari dulu juga informasinya simpang siur aja…..tambah susah…sudah tukinnya juga dipotong..nah hasil uang yang di potong di bawa kemana ngga ada beritanya sampai sekarang…..jadi jawabannya bingung……hehehe

    Reply
    • wong dikti says

      May 8, 2015 at 8:04 am

      malah cut off dana per 28 April untuk perpindahan kec gaji, kemarin2 ngapain 6 bulan #gagal paham. Giliran mau cairin dana tukin malah kena cut off. Remuk Jo……..

      Reply
  19. eko says

    May 7, 2015 at 12:48 pm

    eh baru baca..kementerian no.2 itu ko tiba2 dpt tunkin tinggi parameternya apa atuh? kerja aja belum. outputnya apa? LK aja blm ada. K/L yang lama aja kajiannya lama dan tunkinnya ga lgs dpt tinggi #janggal

    Reply
    • soobar says

      May 7, 2015 at 1:56 pm

      iya Kementerian baru langsung dapat kenaikan … he he he mulai dapat tukinnya kapan kan itu kementerian baru …. ?

      Reply
      • joko says

        May 8, 2015 at 2:20 pm

        @ soobar : itu ganti nomenklatur aja bro, tahun kemaren namanya Menko kesra

        Reply
  20. rzl says

    May 8, 2015 at 2:26 pm

    Nomor 5 adalah LKPP (lembaga Kebijakan pengadaan baran/jasa pemerintah) lembaga ini memang pada saat awal mengajukan tukin 40% nilainya memang tinggi. dan berbarengan dengan 19 KL apda saat itu.

    Reply
    • ade says

      May 9, 2015 at 1:31 pm

      @rzl = diliat lagi tuh komen nya om setagu…
      no.5 KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan)…. Bukan LKPP om.

      Reply
      • rzl says

        May 11, 2015 at 10:23 am

        Kementrian KKP baru menerima tunjangn kinerja kalau tidak salah baru di 2013/ 2014…

        Reply
        • ade says

          May 12, 2015 at 6:17 am

          emang gk boleh naik ya klo baru terima di 2013? Tuh kemeterian perhubungan juga sama di 2013…
          Kurang yakin ya sama Om Setagu, yang bilang NO.5 KKP kan OM SETAGU….hehehehee..

          Reply
  21. neo says

    May 9, 2015 at 12:01 am

    alhamdulliah jaya terus polri

    Reply
  22. Joko Lelono says

    May 10, 2015 at 9:10 am

    Ngeri ah…

    Reply
  23. Gombal says

    May 16, 2015 at 2:04 pm

    Kayaknya nih gombal semua … perpres nya aja blom ada .. udah pade ngegombal…..

    Nggak liat apa masyarakat lagi ngap-ngapan mikirin kebutuhan sehari-hari.

    Lah ini pns,enak-enakan di kasih duit gratis…

    Reply
    • gombrot says

      June 30, 2015 at 10:21 pm

      DASAR MONYET LU KAGA PUNYA GAWE DIEMMMM…….

      Reply
  24. lotus says

    May 17, 2015 at 10:00 am

    kapan nich cairnya, lama amat yach

    Reply
  25. mahkota says

    May 19, 2015 at 10:07 pm

    yg kementerian lain belum ad kbr ya??

    Reply
  26. dina says

    May 24, 2015 at 8:34 pm

    bgmn bang setagu, proses kenaikan 19 K/L sdh ad kbr lanjutan blm ya?

    Reply
  27. rina says

    May 25, 2015 at 11:29 am

    kapan ya mas setagu mulai berlakunya?

    PNS klo bisa naik tapi perekrutan sedikit aja, biar pada kerja.

    Reply
  28. rina says

    May 25, 2015 at 11:30 am

    kaya diluar NEGERI, hanya orang2 pilihan yang jadi pns..ilangkan korupsi

    Reply
  29. Pengamat_PNS says

    June 4, 2015 at 10:45 pm

    sebaiknya jabatan fungsional di semua instansi dihapus, jadi tidak perlu bikin Daftar Usulan Angka Kredit (DUPAK), SPMT, SMPJ karena banyak angka kredit yang disunat/dikurangi/diskriminasi oleh atasan dan tim penilai, banyak pejabat fungsional yg kenaikannya tertunda lebih dari 5 tahun krn angka kredit tidak memenuhi padahal sangat rajin dalam bekerja & kompeten, atas nama keadilan semua PNS sebaiknya diberlakukan kenaikan otomatis setiap 4 tahun tanpa membuat laporan pengusulan (DUPAK) dll, dan hentikan diskriminasi PNS dari lulusan kedinasan dengan PNS umum (Politik diskriminasi birokrasi)

    Reply
    • tukimin says

      June 10, 2015 at 7:42 pm

      iya betul saya saja nggak naik pangkat selama 6 tahun gara-gara fungsional ngejar2nilai dupak dikasih sedikit terus

      Reply
      • atak sumedi says

        November 17, 2015 at 5:19 am

        ya.sy juga 5 tahun ga bisa naik udah di usulkan di balikin lg sampai 3 kali yg bener yg mana ga jelas ,sy setuju klu fungsional di buang aj kelaut kt pakai yg 4 tahun regular aj

        Reply
    • tekrok says

      July 23, 2015 at 1:58 am

      Jabatan fungsional sbnrnya bukan JABATAN. Itu adalah tugas yg setiap peg hrs melakukannya sesuai dgn fungsinya. Shg sangat tidak adil kalo tunjangan didasarkn pd tingkatan Jab fung. Sistem KARIR inilah yg selama ini menghambat kemajuan bangsa. Krn pegawai dipaksa u berlomba2 mengejar jabatan, bukan prestasi. Seorang yg berprestasi jd tidak berharga hanya krn tdk punya jabatan FUNGSIONAL.

      Reply
  30. mimi says

    June 5, 2015 at 10:37 am

    saya setuju dengan komentar diatas, banyak politik di dalam instansi pemerintah seperti pemberian tugas belajar dan ijin belajar yang sangat subjektif, kemudian usulan DUPAK memungkinkan mereka yang sudah naik pada posisi tinggi menghalang-halangi bawahan untuk maju…..

    Reply
  31. pns fungsional says

    June 5, 2015 at 8:00 pm

    setuju juga,waktu kami habis buAt mikirin dan nyudun DUPAK saja,bagaimana bisa melayani masyarakat dgn baik,sementara kami sibuk nyusun DUPAK

    Reply
  32. Gombal says

    June 22, 2015 at 12:01 pm

    kalo nggak pengin bikin angka kredit ..
    Ya … lepas aja jabatannya … jangan cuma mau nerima tunjangannya aja … dan minta dinaikin terus tunjangannya …

    Reply
  33. kuli data says

    June 22, 2015 at 2:01 pm

    Om-om…tante2…bapak ibu sekalian dr 20 K/L d atas…tanya dong…..qt dapet rapelan ga si? Bokek ni…. ????????

    Reply
  34. mimi says

    June 23, 2015 at 11:15 am

    bukan cuma mau nerima tunjangannya aja, tapi beban kerja dengan hasil angka kredit yang diperhitungkan tidak sesuai karena sistem penilaian yang subjektif, suka2, dan yang sudah tinggi jabatannya gak mau disalib, jadilah pegawai yang rajin angka kreditnya dipotong2 semua…begitu mas Gombal bal

    Reply
  35. cang remon says

    June 24, 2015 at 11:52 am

    Bos Petunjuk teknis gaji ke 13 sudah ada tuh di perben kemenkeu

    Reply
  36. cang remon says

    June 24, 2015 at 11:53 am

    pmk no.117/pmk.05/2015

    Reply
  37. mimi says

    June 24, 2015 at 2:33 pm

    gaji ke 13 tahun ini masih kebijakan Kabinet SBY ya…ingat itu…catett…bukan Jokopret…makasih

    Reply
    • kuving gering says

      June 24, 2015 at 5:13 pm

      Jilatin terus tuh panta SiBuYa
      Manusia ga tau bersyukur

      Reply
    • pns lah says

      June 24, 2015 at 9:59 pm

      termasuk kenaikan gaji 6% masih kebijakan sby ya …
      pengen tau tahun depan … tu gaji bakal naik apa turun
      lets see

      Reply
  38. mimi says

    June 25, 2015 at 9:05 am

    eh kuving kering, mengatakan kebenaran itu bukan berarti menjilat pantat orang ya…..kenyataan jaman SBY masih lebih baik dari jaman Jokowi, gaji ke 13 dan kenaikan gaji Peraturannya sudah beres semua April Mei, kemudian tunkin didapatkan TMT Januari, gak kayak jaman Jokowi BBM sudah naik berkali kali, sementara gaji PNS malah turun seperti uang makan PNS yang sudah dinaikkan 10rb sama SBY eh sama Jokowi malah diturunin 5000, demikian pula tunkin, kabarnya naik tapi TMT Juli, tidak seperti SBY TMT Januari.

    Reply
  39. anto says

    June 26, 2015 at 8:35 am

    tahun 2016 mana min?

    Reply
  40. muchtar says

    June 30, 2015 at 2:36 am

    Ya disyukurin aja mbak, gitu aja ok repot

    Reply
  41. cuplis says

    July 17, 2015 at 8:59 pm

    Remunerasi kemenkumham naik 100% kapan mas setagu

    Reply
  42. jaja says

    August 7, 2015 at 11:06 am

    Perpren siap ditandatangani,..posisi udah di SETNEG

    Reply
    • jaja says

      August 7, 2015 at 11:07 am

      Sori,…maksudnya perpres,,……

      Reply
  43. Strs says

    August 27, 2015 at 10:43 am

    Sabar bro….tunggu aja kalo memang udah rejeki tdk lari kemana. Makanya Ayo “kerja, kerja dan kerja”. Blm kerja malah dah minta dinaikin Tukinnya.

    Reply
  44. pokoke says

    August 27, 2015 at 12:26 pm

    Kabarnya yang 13 K/L udah ditanda tanganin ya….???

    Reply
  45. kimpeng says

    September 7, 2015 at 2:39 pm

    Yg lain udh pd naik tukinnya. Bawaslu kapan dpt tukin??

    Reply
  46. ajeng says

    September 20, 2015 at 5:22 pm

    Bagaimana remunerasi pns transisi dikti-ristek?apakah masih berlanjut?dan bagaimana dengan beberapa bulan remunerasi yang belum terbayarkan?apakah akan tetap terbayarkan?terima kasih…

    Reply
  47. Muhammaf says

    September 22, 2015 at 10:26 am

    Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini, tunjangannya diberhentikan sementara untuk penyesuaian kelas jabatan atau mengalami kenaikan Tunjangan Kinerja, Semoga saja, Amin.

    Reply
  48. horee says

    September 22, 2015 at 1:34 pm

    13 K/L sudah ditandatangani

    Reply
    • mega says

      September 23, 2015 at 9:58 am

      ciyus udah???hoax ahhh

      Reply
  49. ciyuus says

    September 22, 2015 at 1:45 pm

    serius nih udah ditanda tangani…?

    Reply
  50. horee says

    September 23, 2015 at 3:07 pm

    Bener banget…udah ko

    Reply
  51. baso said says

    September 28, 2015 at 12:31 pm

    kalau sudah ditanda tangani presiden alhamdulillah tetapi peraturan presiden belum terlihat di berita sekertaris negara untuk 13 K/L yang akan naik tukinnya tahun ini.

    Reply
    • ciyuus says

      September 28, 2015 at 3:15 pm

      mungkin hanya php

      Reply
  52. Eni says

    December 29, 2015 at 8:36 am

    Alhamdulillah kenaikan tikin 60% bisa penuhi kebutuhan.maklum kebanyakan pns lagi berutang di Bank

    Reply

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Primary Sidebar

FOKUS

  • PP Kenaikan Gaji PNS 2019 Telah Terbit – PP No 15 Tahun 2019
  • Daftar Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan
  • Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Tertentu – Bagian 1
  • Remunerasi TNI dan Polri Dibayarkan per Bulan
  • Kenaikan Tunjangan Kinerja 2020 – Daftar 13 K/L
  • Gaji Polri dan Take Home Pay
  • Penentuan Kelas Jabatan di Kementerian Agama
  • Perkiraan Tunjangan Kinerja Polri 2018 Setelah Naik
  • Kenaikan Tunjangan Kinerja 12 Kementerian Lembaga
  • PP No 16 Tahun 2019 – Gaji Pokok TNI Terbaru 2019

DISCLAIMER I PRIVACY POLICY

Copyright © 2021 · setagu.net