Kupas Gaji Hakim

Kasus Hakim Syarifuddin yang tertangkap tangan KPK karena diduga menerima suap sebesar Rp 250 Juta semakin mencoreng dunia peradilan. Ini adalah kasus ketiga (sebelumnya Asnun, Ibrahim) seorang hakim yang tertangkap paska diterapkannya remunerasi di Mahkamah Agung. Banyak orang mempertanyakan efektifitas remunerasi yang sudah berjalan di lembaga ini. Pemberian remunerasi seharusnya meningkatkan kinerja para hakim dan meminimalkan penyelewengan.

Apakah ini ada berhubungan dengan faktor kesejahteraan ?

Tulisan ini mencoba mengurai pendapatan yang diterima hakim. Secara garis besar kesejahteraan hakim terdiri dari komponen-komponen :
1.Gaji Pokok
2.Tunjangan Jabatan
3.Tunjangan Kinerja / Remunerasi
4. Hak pejabat negara

1. Gaji Pokok

Gaji hakim dibedakan dengan gaji PNS, kalau gaji PNS setiap tahun mengalami kenaikan, gaji hakim terakhir naik 3 tahun yanga lalu tepatnya tahun 2008. kalau dulu gaji hakim dan PNS selisihnya cukup banyak, sekarang hampir sama.Gaji hakim diatur dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2008. Besar gaji terendah dalam PP tersebut untuk Gol. III/a masa kerja 0 tahun Rp. 1.976.600,- untuk golongan tertinggi yaitu IV/e masa kerja 32 tahun (gaji untuk Ketua Pengadilan Tingkat Banding) adalah Rp. 4.294.100.

Tabel Gaji Pokok HaKim

2. Tunjangan Jabatan

Tunjangan Hakim diatur dalam keputusan Presiden No. 89 tahun 2001. Keppres tersebut mengatur hakim yang mendapat tunjangan dibedakan dalam tiga yaitu Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan hakim yang diangkat sebagai Ketua/Wakil Ketua Pengadilan.

Tabel Tunjangan Hakim di Lingkungan Peradian Umum, Peradilan TUN, dan Peradilan Agama

Pengadilan Tingkat Pertama:

Tabel Tunjangan Pengadilan Tingkat Banding:

Tunjangan Ketua/Wakil Ketua:
Dalam tunjangan jabatan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan sudah termasuk tunjangan dalam jabatan hakim seperti tabel di atas

3.Tunjangan Kinerja / Remunerasi (70%)

Lihat di sini

4. Hak pejabat Negara

UU no 43 tahun 1999 tentang Pokok Kepegawaian tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, menyebutkan bahwa “Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan” adalah salah satu kategori Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Pejabat Negara khususnya bagi hakim tingkat pertama.
Sebagai pejabat negara mendapatakan fasilitas sbb:
1. kedudukan protokoler
2. rumah jabatan milik negara;
3. jaminan kesehatan; dan
4. sarana transportasi milik negara.
5. jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya

Tetapi harus diakui faktanya hanya sebagian kecil hakim yang menerima fasilitas diatas. sangat berbeda dengan fasilitas yang diterima pejabat negara eksekutif maupun yudikatif.
Dengan gaji dan tunjangan di atas,  pendapatan seorang yang baru menjadi hakim dengan Gol III a masa kerja 0 Tahun  dapat diketahui:

Pendapatan:
Gaji Pokok : Rp 1.976.600 (belum termasuk tunj pangan, anak/istri kalau ada)
Uang Makan (22 hr kerja): Rp 418.000
Tunjangan hakim : Rp 650.000
Tunjangan Kinerja : Rp 2.900.000
Jumlah: Rp 5.944.600

Hitungan dapat diformulasikan dengan hakim yang mempunyai gol dan pangkat yang berbeda.