Perpres Kenaikan dan Tunjangan Kinerja 2014

Peraturan Presiden mengenai tunjangan kinerja pegawai di Kementerian dan Lembaga tahun 2014 telah diterbitkan tanggal 17 September 2014 dan diundangkan sehari sesudahnya. Terdapat dua jenis Perpres yang ditandatangani Presiden SBY sebelum purna tugas tanggal 20 Oktober 2014 nanti, yakni:

Pertama, Perpres pemberian tunjangan kinerja bagi K/L baru. Tunjangan kinerja ini diberikan sebagai upaya peningkatan kinerja Pegawai atas pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi tersebut, dengan kata lain berdasarkan penilaian dari TRBN layak untuk mendapatkan tunjangan kinerja pada tahun 2014 ini.  Sebanyak 9 (sembilan)  K/L yang akan mendapatkan tunjangan kinerja yang dibayarkan terhitung mulai bulan Juli 2014.

  1. Perpres No. 107 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara
  2. Perpres No. 108 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Agama
  3. Perpres No. 109 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah.
  4. Perpres No. 110 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pemuda Dan Olahraga.
  5. Perpres No. 111 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Informasi Geospasial.
  6. Perpres No. 112 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
  7. Perpres No. 113 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
  8. Perpres No. 114 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
  9. Perpres No. 115 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
Baca juga:  PP Nomor 44 Tahun 2020 - Gaji 13 PNS TNI Polri dan Pensiunan 2020

Kedua, Perpres peningkatan atau kenaikan tunjangan kinerja. Kenaikan tunjangan kinerja diberikan kepada K/L dengan pertimbangan utama yaitu bahwa adanya peningkatan kinerja pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilakukan di instansi tersebut, maka tunjangan kinerja yang selama ini telah diberikan perlu untuk ditingkatkan.

Kementerian/Lembaga yang disetujui mendapatkan kenaikan tunjangan kinerja juga terhitung mulai bulan Juli 2014 sebagai berikut:

  1. Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet (Setkab) – Perpres No 101 Tahun 2014
  2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian – Perpres No 102 tahun 2014
  3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) – Perpres No 103 Tahun 2014
  4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemen PAN dan RB) – Perpres 104 tahun 2014
  5. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia – Perpres No 105 Tahun 2014
  6. Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) – Perpres No 106 Tahun 2014

Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa

Kenaikan tunjangan jabatan juga akan dirasakan  bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Jaksa. Peningkatan tunjangan ini termaktub dalam Perpres No 117 tahun 2014 tentang Tunjangan jabatan fungsional Jaksa yang ditandatangani Presiden SBY tanggal 17 September 2014. Besaran tunjangan jabatan fungsional jaksa terendah untuk jabatan Ajun Jaksa Madya dengan Gol III/a sebesar Rp 2.400.000, sedangkan jumlah tertinggi Jaksa Utama dengan besaran tunjangan Rp 10.000.000.

Baca juga:  Presiden : Pemerintah Menganggarkan Remunerasi Tahun 2013

Untuk melihat atau mengunduh Perpres tersebut silahkan kunjungi:
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/database-peraturan/peraturan-presiden.html

172 thoughts on “Perpres Kenaikan dan Tunjangan Kinerja 2014

    1. yang belum cair bulan nov dan Des.2014, untuk bulan Nov hari ini cair sedangkan untuk bulan Desember antara tanggal 29 dan 30 Desember 2014

      1. Pak/Bu gita…ko cairnya tukin ko di cicil masalahnya dimana? ko dituntut…..kalau boleh tahu instansi mana ya……terima kasih sebelumnya ya.

  1. BKN kpn naik nya nie Om?…kemPAN RB uda naik…padahal mrk ga da kerjanya..PAN RB cuma ngandalin BKN…kita yg kerja..mrk yg dpt poin…enak bgt mrk tuh

  2. Yg bikin aturan kan pejabat, pasti akan menguntungkan para pejabat jg. Pejabat fungsional ‘peneliti’ sj dpt tunj fung antara 1,1 sd 5,2 jt ditambah lg tun kin antara 2,7 sd 6 jt an. Yg benar2 kerja n bobot kinerja lbh tinggi (bukan kerja bikin2 tulisan segudang) tp gk punya jabatan pasti gigit jari… n pd akhirnya… jd males2an. Kabinet sekarang hrs merombak aturan penggajian yg SANGAT tidak adil ini bila bertekad mereformasi birokrasi PNS.

  3. Era baru Jokowi-JK, anda para PNS diharapkan meningkatkan kinerja, karena beliau tidak akan menambah jumlah PNS lagi selama 5 tahun kedepan. Anggaran2 perjalanan dinas, bahkan mungkin remunerasi mungkin akan direlokasi untuk mata anggaran lainnya menunjang program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan KKS serta menutup kenaikan BBM, selain pendapatan lain yang digenjot dari pajak (jadi bersiap jugalah para pengusaha). Akan ada peraturan Presiden tentang ini termasuk kenaikan gaji tidak akan digebyah uyah terjadi tiap tahun seperti sebelum-sebelumnya. Kenaikan gaji akan terjadi orang-per orang sesuai kinerjanya yg dinilai melalui target pencapaian SKP masing2 pegawai. Presentase remunerasi bisa bertambah dan berkurang untuk masing-masing instansi sesuai pencapaian target kinerjanya. bagi pegawai suami-istri yg sama-sama PNS dan berada disatu unit lingkungan yang sama, siap-siaplah untuk dipindah salah satu ke unit lain. Karena ini sesuai aturan ASN menjaga terjadinya konflik kepentingan. Mutasi akan dipermudah dan bisa jadi bukan atas dasar permintaan, tapi atas kebutuhan.Bersiap-siaplah juga untuk masuk kantor lebih awal, misal. jam 07.00 dan akan ada model piket dihari-hari Sabtu atau Minggu. Jadi singsingkan lengan baju di Era Jokowi-JK ini, PNS adalah pelayan rakyat dan sepatutnyalah rakyat menerima pelayanan terbaik anda. Maka ingat lah apa yg pernah dikatakan pak Dahlan Iskan, ayo..kerja..kerja..kerja…. Joss PNS Indonesia, hadapilah Masyarakat Ekonomi Asean dengan menyingsing lengan baju seperti Presiden kita , Jokowi-JK

  4. bendahara sini dah kasih info brsn dah trima perpres yg ditunggu2 awak djpbn ..silakan cek bendahara masing2…alhamdulillah..lumayan 🙂

    1. pasal terakhir mencabut keppres TCPKN.

      Keppres TCPKN itu kan dasar hukum buat pemberian TKPKN pokok dan TKT (bagi yg dapet)

      kalo sudah dicabut, berarti TKT nyaaaa…?????

      Tidaaaaaaaaaaaak!!!!

  5. perpresnya sudah saya tandatangani, jd jangan ganggu saya lagi ya.
    saya mau menikmati liburan setelah 10 tahun mengabdi pada negeri ini, terima kasih.

  6. Klo mau semua dapat remunerasi besar, ditjen pajak & bea cukai yg masukin 75% penerimaan negara harus di buat BADAN TERSENDIRI, mereka harus dipaksa nyari duit pajak sebesar2nya, klo tdk tercapai HARUS LANGSUNG DIPECAT. Ini yg tugas nyari duit negara harus dikelola seperti SWASTA biar efisien n efektif. Klo mereka tetap PNS/ASN, pasti kerjanya bodoh2an n malas2an krn gaji/tunjangan dapatnya tetap sama dan tidak bisa dipecat sampai melakukan perbuatan tercela.

  7. Ternyata di internal instansi yang tunjangannya paling gede pun masih ada saling iri dan prasangka ya. Baru ngerti saya

  8. PNS daerah maahh enak jam kerja cuma 8 jam…mutasi cuma dalam kota malahan ane blm mutasi2…….Tunjangan dari daerah dapet…..
    kalo kemenkeu mutasi se NKRI dg THP yg sekarang saya rasa perlu ada perbaikan dlm segi penghasilan karena beban kerja mereka sangat besar…laahh yg gaji PNS,anggota Dewan yg terhormat kan dari uang pajak,cukai yg disetor ke negara.
    Padamuuu… negeri kami mengabdi (Singing)

  9. Udah2. Sesama pns jangan saling bully. seharusnya emang sesama pns THPnya harusnya sama, jangan dibedakan atas nama instansi toh penghasilan kita sama2 dari rakyat atas nama negara.

    1. WAH GA BS BGT DONG PNS daerah, masa yg dtg sbelum 07.30 pulang 17.00 itupun hrs fingerprin dan klo telat dipotong disamakan dg yg dtgnya semaunya tanpa fingerprin dan plg jam 14.00 ato 15.00 THPnya hrs sm heheee

  10. udah jangan ribut2an kita semua di kemenkeu punya peran masing2 yang penting yg saling bersinergi secara positif..semua punya peran yg besar…..mari kita bersatu.begitupun dg PNS lain.

  11. Perpres 156 hoax aja nih.
    Hanya mengakibatkan kenaikan THP (Tunjangan Harapan Palsu) bukan THP (Take Home Pay).
    Wew

    1. bsk tgl. 30 okt’ hari oeang klo mmg sdh ada PPnya yg punya info di share aja ke publik spy tmn2 tdk h2c lg

  12. Bagaimana caranya dapat berita yang benar, jangan sampai kabar burung, kalo burungnya
    terbang hilang………………

  13. yang dah rapelan dari bulan juli cuma BPKP, yang lain cuma terima perpresnya doank, apalagi kemenkeu, perpresnya aja agak meragukan keasliannya

    1. se7 sm bang ciyus PP ttg kenaikan tukin kemenkeu sangat meragukan….tp logikanya…masa iya sih yg mulai 2007 tdk dinaikkan smtr yg 2011 keatas dinaikkan…(ngarep.com@h2c)

  14. arogansi instansi yang merasa paling berjasa..
    memang yang berperan dalam penerimaan pajak itu hanya DJP saja?, disitu DJBC dan DJPB juga berperan boss, coba tanya saja sama mereka..
    suka heran dengan pernyataan orang DJP yang paling merasa berjasa dalam penerimaan!!!

    Tunjangan Kinerja = Tunjangan yang diberikan atas kinerja, seharusnya memang besarannya untuk setiap pegawai berbeda (tergantung dari kinerjanya),,

    1. hehehe… sawang sinawang masbro FansDJP,

      kalau memang dari temen2 Kemenkeu benci sama DJP, kita2 pegawai DJP sudah ikhlas kalaupun diceraikan dari Kemenkeu,
      DJP keluar sendiri nggak apa-apa
      DJP dan BC keluar dari Kemenkeu dan dilebur jadi satu juga nggak apa-apa..

      tapi nyatanya sampai sekarang belum ada Menkeu yang berani menceraikan DJP,
      jangan-jangan bener2 anak tiri nih DJP, dipelihara tapi cuma dicari manfaat tanpa dipandang…

      sudah hapal kan kelakuan Ibu tiri kepada anak tirinya di dongeng2?

  15. KL tabel yg beredar sesuai PP 156, dan yg TKT dihapuskan, kayaknya bukan peningkatan penghasilan, malah penurunan penghasilan…. kayaknya yg TKT tetap ada, secara yang mencari di negara ini memang unit tsb… tidak mungkin penghasilan diturunkan, malah bisa2 motivasi turun dan tidak tercapai target dan tidak terbayar tukin2 K/L yg lain… hehe

  16. Instansiku dulu bagian dari depkeu, kmdan pisah dan tetap dpt tkpkn , setelah ada remun tkpkn jadi tunjangan kinerja. Alhamduliliah skrng tukinnya sdh naik..dan udah rapelan per juli 2014

  17. Buat rekan2 kemenkeu
    Alhamdulillah
    Perpres 156 tahun 2014
    Kado buat kita pas banget momennya dengan bentar lagi hari keuangan 🙂

  18. ayo tmn2 yg di setjen klo mmg dah ada di share aja krn banyak yg H2C,….smg benar kbr burungnya dr mas radit

  19. Ini InsyaAllah kabar baik bagi PNS Kemenkeu, menurut informasi yang InsyaAllah valid, kenaikan sudah ada di setjen Kemenkeu, mari kita sama-sama berdoa…Aamiin…

          1. sepertinya ga deh mas, baik TKPKN maupun TKT itu hanya diatur oleh KMK, hal ini jelas tidak sejalan dengan amanat UU ASN No.5 tahun 2014, dengan tunjangan kinerja sepertinya segala hal diluar itu akan dihapus:)

          2. klo tukin sm dg yg K/L yg lain jam krj di kemenkeu hrs dikurangi krn K/L lain tdk ada yg sampai jam 17.00 kayaknya mas radit

          3. kabarnya kemenkeu bakal jadi acuan remunerasi nasional bagi satker lainnya, soal jam kerja menurut ane itu ciri khas kemenkeu gan, hehe

  20. banyak yg harap2 cemas nih mas setagu, soalnya dah dr 2007 blm naik2 ..smtr yg mulai 2011 dah lbh dulu naik, mari kt sm2 berdoa biar terlambat gpp yg penting naiknya lbh bsr amin..

  21. Yg tukin Kemenkeu mgk masih dalam proses administrasi, blm sempat dipelototi sama SBY…Oktober, SBY-nya sibuk urus perpu Pilkada Langsung, yg gak penting2 amat diabaikan dulu, biar Presiden berikut yg tangani……..jadi ya ajuin lagi ke Presiden yg baru, sapa tau gol 😛

  22. Mau nanya nih utk kemenkumham saat CPNS take home pay dpt dikisaran brp ya?(kisarannya aja misal nya dibwh 5 jt)..terus pas udah jdi PNS brp? Soalnya itu kan remun baru naik ya kemenkumham,,kisarannya aja nih kira” bapak dan ibu brp take home pay kemenkumham..
    Terima kasih

  23. masih berharap TKPKN naik, karena lemabaran negara tersebut masih pada bulan September, yang bulan Oktober belum update

  24. Akhirnya perpres kenaikan tkpkn keuangan ga di tandatangani SBY…sabar2 aja ya…mudah2an pa Jokowi mau tandatangani… 🙁

  25. Setuju tuh sama oceng……
    PNS Kemenkeu harus terus buktikan kalian berbeda dg yg lain.dari jam kerja dan kualitas kerja kalian.
    Bagaimana tidak Kemenkeu salah satu contohnya Direktorat Jenderal Pajak mempunyai beban kerja dengan ditargetkan 1.200an Trilyunan dg Anggaran yg minim dalam mencapai target sktar 70an persen dari APBN so huge duty for us.hhmmmmmm….

  26. Itu sih emang dh dari jaman bahela pegw Kemenkeu pulangnya lebih lama dari pegw lainnya, unt itu sebagai rewardnya diberikanlah tunjangan khusus unt meningkatkan kinerjanya sebagai unsur pembinaan keuangan negara. Tp sekarang ini tunjangan di Kemenkeu kalah jauh dgn pegw lain yg jam kerjanya lebih cepet. Itu menandakan kelebihan jam kerja tdk diperhitungkan lg unt diistimewakan walaupun reformasi birokrasi di Kemenkeu sdh berjalan baik artinya semakin meningkat menuju perubahan dan dimulai sudah lama jauh dibawah kementerian lain. Contohnya Kemenkeu melaksanakan kontrak kinerja bg pgwainya saja sdh lebih dahulu 5 langkah dari pd kementerian lain dan masih bnyk contoh lainnya dlm menuju perubahan atau perbaikan. Jd walau tukin ga naik hrs tetap semangat, kita buktikan Kemenkeu menjadi contoh teladan bg yg lainny

  27. Yg pulang jam 16.00 malah banyak yg memulangkan diri sebelum wktunya.
    Mereka dapat tunjangan yg banyak yg saya rasa tidak sesuai dg beban n kinerja mereka.

  28. Mau nanya aja gan..kok buat tukin MA cuman perlu sk kma..boleh tau ga apa dasar hukumnya…juga kenapa tunjangan jaksa di atur dalam perpres..beda dengan tunjangan hakim di atur oleh PP..kira2 tau ga dasar hukumnya kenapa bisa begitu..makasih gan setagu..sukses selalu

  29. Bulan depan kalo jadi BBM naik.ongkos transport naik.BI rate naik,harga sembako naik,harga properties naik,bunga KPR naik ke floating…hu..hu…hu
    Indahnya hidup ini….syaa…lalalalala

  30. Tukin gak naik.
    THP aja dinaikin……
    Kalo gak naik jg kita syukuri.
    Masih bisa kerja.pergi pagi pulang malam.NIKMATI SAJA.
    ATAU PNS PJKA PULANG JUM’AT KEMBALI AHAD.
    INDAHNYA REPUBLIK INI.

    1. kemenkeu memang istimewa, yg lain pulang jam 16.00, kemenkeu pulang jam 17.00. tapi soal tunjangan, kemenkeu kalah jauh sama yg pulang jam 16.00 (setneg/Setkab, menpan RB, MA, BPKP dll)

  31. Gimana apakah tunjangan pokok atau tukin untuk PNS Kemenkeu jadi naik.harga2 pada naik tapi tunjangan ora munggah2 smp skrng.

  32. Masih gelap kayaknya kenaikan tukin di kemenkeu, yg pasti hari senin tgl 20 Okt 2014 …. Presiden sdh ganti. Mngkin ceritanya beda lg…..

  33. Please info dunk bang setagu perpres tuk tunjangan kinerja kpu dah dittd sama pak sby blum. Takutnya keburu ganti presiden..

    1. KPU belum sampai ke tingkat Presiden, baru tingkat harmonisasi antar instansi, yg jelas sdh disetujui anggarannya

  34. min, untuk kepolisian katanya ada rencana kenaikan tunkinnya ya tahun ini, gmana kabarnya apa jadi or gak jadi ? tanks

      1. ia sebenarnya Kementerian Keuangan pun cukup KMK saja , namun mulai tahun ini per Juli 2014, peraturan soal TKPKN akan dihapus dan digantikan Tunjangan Kinerja, semoga terwujud:)

      1. Kalau diperhatikan K/L yang dinaikkan tunjangan kinerjanya adalah K/L yg sudah cukup lama memulai pelaksanaan RB yakni tahun 2011 ke bawah. Jadi memang ada cukup waktu untuk menaikkan performa RB-nya.

        Sekali lagi kenaikan tunkin sangat tergantung progress kemajuan RB di institusinya, semuanya dinilai dg parameter yg sdh ditentukan. Lihat saja Polri dan TNI sampai sekarang kenaikan blm terealisasi juga, padahal kalau dilihat nominalnya jauh dibawah K/L yg lain.

        Sementara hanya 7 atau 8 yg disetujui naik remunerasinya yakni Kemenkumham, BPKP, Kemenko Perokonomian, Bappenas, Setkab/Setneg, PAN RB dan Kemenkeu. Sedangkan yg lainnya menunggu penilaian pelaksanaan RB di instansinya

  35. kenaikan tukin untuk kementerian pertanian saya lihat belum ditandatangani presiden, baru lima kementerian/lembaga yang ada PPnya

        1. 1. Kemko Perekonomian
          2.Sekretariat Kabinet
          3.Sekretariat Negara
          4.Mahkamah Agung
          5.Kemenkumham
          6.Bappenas
          7.BPKP
          8.KemenPAN/RB
          9.Kementerian Keuangan

          1. dari 9 itu, tinggal 3 lembaga lagi yang belum keluar perpresnya atau mungkin sudah ditandatangani namun belum dishare ke publik, khusus MA cukup Keputusan Ketua MA, CMIIW

          2. sippzz… thx inpoh nya gan..

            btw, RPP penggajian ASN, single salary income, katanya dah harmonisasi juga di Kemenkumham, ada bocoran jg ga ni gan?.

      1. tak putus kami berdo’a…..kami yakin harapan itu msh ada…
        oya…prosedur penerbitan Perpres itu bgm, setelah di Setneg, kemudian?
        terima kasih infonya….

        1. dibalikkin ke Menteri Keuangan lagi, untuk dibuatkan Juklak Juknisnya, Surat Menteri Keuangan tanggal 30 September 2014 ke Pak Presiden untuk diterbitkan Perpresnya

          1. kok telat ya….padahal dari tanggal 30 september…sudah setengah bulan, kalo ada info terbaru kabari ya…kita lagi h2c
            trims

          1. kalo dari kabar burung yang beredar sih sudah ditandatangani, cuma kapan jadi “burung merpatinya” saya ga tau, hehe

          2. kementerian setneg dan setgab udah ada di Perpres 101 tahun 2014. tinggal kemenkeu dan kemen RP dan PAN yg belum ketauan. keuangan dah ditandatangani belum gan?… takutnya keburu ganti jokowi,

      2. kalo keuangan dapat, pegawai DJP yang grade 4 dapat juga ga??
        pegawai DJP yang grade 4 tidak dapat TKT, berharap TUKIN

    1. 116 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.