Peraturan Presiden mengenai tunjangan kinerja pegawai di Kementerian dan Lembaga tahun 2014 telah diterbitkan tanggal 17 September 2014 dan diundangkan sehari sesudahnya. Terdapat dua jenis Perpres yang ditandatangani Presiden SBY sebelum purna tugas tanggal 20 Oktober 2014 nanti, yakni:
Pertama, Perpres pemberian tunjangan kinerja bagi K/L baru. Tunjangan kinerja ini diberikan sebagai upaya peningkatan kinerja Pegawai atas pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi tersebut, dengan kata lain berdasarkan penilaian dari TRBN layak untuk mendapatkan tunjangan kinerja pada tahun 2014 ini. Sebanyak 9 (sembilan) K/L yang akan mendapatkan tunjangan kinerja yang dibayarkan terhitung mulai bulan Juli 2014.
- Perpres No. 107 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara
- Perpres No. 108 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Agama
- Perpres No. 109 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah.
- Perpres No. 110 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pemuda Dan Olahraga.
- Perpres No. 111 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Informasi Geospasial.
- Perpres No. 112 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Perpres No. 113 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
- Perpres No. 114 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
- Perpres No. 115 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
Kedua, Perpres peningkatan atau kenaikan tunjangan kinerja. Kenaikan tunjangan kinerja diberikan kepada K/L dengan pertimbangan utama yaitu bahwa adanya peningkatan kinerja pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilakukan di instansi tersebut, maka tunjangan kinerja yang selama ini telah diberikan perlu untuk ditingkatkan.
Kementerian/Lembaga yang disetujui mendapatkan kenaikan tunjangan kinerja juga terhitung mulai bulan Juli 2014 sebagai berikut:
- Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet (Setkab) – Perpres No 101 Tahun 2014
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian – Perpres No 102 tahun 2014
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) – Perpres No 103 Tahun 2014
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemen PAN dan RB) – Perpres 104 tahun 2014
- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia – Perpres No 105 Tahun 2014
- Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) – Perpres No 106 Tahun 2014
Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa
Kenaikan tunjangan jabatan juga akan dirasakan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Jaksa. Peningkatan tunjangan ini termaktub dalam Perpres No 117 tahun 2014 tentang Tunjangan jabatan fungsional Jaksa yang ditandatangani Presiden SBY tanggal 17 September 2014. Besaran tunjangan jabatan fungsional jaksa terendah untuk jabatan Ajun Jaksa Madya dengan Gol III/a sebesar Rp 2.400.000, sedangkan jumlah tertinggi Jaksa Utama dengan besaran tunjangan Rp 10.000.000.
Untuk melihat atau mengunduh Perpres tersebut silahkan kunjungi:
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/database-peraturan/peraturan-presiden.html
kalo kayak PNS di STPP gtu juga dapet tukin gak sih bang?
Renum kementrian pertanian utk semester 2 juli-des 2014 koq belum cair ya
yang belum cair bulan nov dan Des.2014, untuk bulan Nov hari ini cair sedangkan untuk bulan Desember antara tanggal 29 dan 30 Desember 2014
Pak/Bu gita…ko cairnya tukin ko di cicil masalahnya dimana? ko dituntut…..kalau boleh tahu instansi mana ya……terima kasih sebelumnya ya.
BKN kpn naik nya nie Om?…kemPAN RB uda naik…padahal mrk ga da kerjanya..PAN RB cuma ngandalin BKN…kita yg kerja..mrk yg dpt poin…enak bgt mrk tuh
Belum cair juga nich !
Gang,.. info kenaikan tunjangan kinerja kementerian pertanian dong..
Yg bikin aturan kan pejabat, pasti akan menguntungkan para pejabat jg. Pejabat fungsional ‘peneliti’ sj dpt tunj fung antara 1,1 sd 5,2 jt ditambah lg tun kin antara 2,7 sd 6 jt an. Yg benar2 kerja n bobot kinerja lbh tinggi (bukan kerja bikin2 tulisan segudang) tp gk punya jabatan pasti gigit jari… n pd akhirnya… jd males2an. Kabinet sekarang hrs merombak aturan penggajian yg SANGAT tidak adil ini bila bertekad mereformasi birokrasi PNS.
Era baru Jokowi-JK, anda para PNS diharapkan meningkatkan kinerja, karena beliau tidak akan menambah jumlah PNS lagi selama 5 tahun kedepan. Anggaran2 perjalanan dinas, bahkan mungkin remunerasi mungkin akan direlokasi untuk mata anggaran lainnya menunjang program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan KKS serta menutup kenaikan BBM, selain pendapatan lain yang digenjot dari pajak (jadi bersiap jugalah para pengusaha). Akan ada peraturan Presiden tentang ini termasuk kenaikan gaji tidak akan digebyah uyah terjadi tiap tahun seperti sebelum-sebelumnya. Kenaikan gaji akan terjadi orang-per orang sesuai kinerjanya yg dinilai melalui target pencapaian SKP masing2 pegawai. Presentase remunerasi bisa bertambah dan berkurang untuk masing-masing instansi sesuai pencapaian target kinerjanya. bagi pegawai suami-istri yg sama-sama PNS dan berada disatu unit lingkungan yang sama, siap-siaplah untuk dipindah salah satu ke unit lain. Karena ini sesuai aturan ASN menjaga terjadinya konflik kepentingan. Mutasi akan dipermudah dan bisa jadi bukan atas dasar permintaan, tapi atas kebutuhan.Bersiap-siaplah juga untuk masuk kantor lebih awal, misal. jam 07.00 dan akan ada model piket dihari-hari Sabtu atau Minggu. Jadi singsingkan lengan baju di Era Jokowi-JK ini, PNS adalah pelayan rakyat dan sepatutnyalah rakyat menerima pelayanan terbaik anda. Maka ingat lah apa yg pernah dikatakan pak Dahlan Iskan, ayo..kerja..kerja..kerja…. Joss PNS Indonesia, hadapilah Masyarakat Ekonomi Asean dengan menyingsing lengan baju seperti Presiden kita , Jokowi-JK
Yang penting kapan juknis dari Kemenkeu / DJPB
Alhamdulillah…
bendahara sini dah kasih info brsn dah trima perpres yg ditunggu2 awak djpbn ..silakan cek bendahara masing2…alhamdulillah..lumayan 🙂
Wew….tinggal nunggu juklak dr kemenkeu
http://sipuu.setkab.go.id/index.php
sudah masuk di setgab perpres 156 thn 2014 tgl 17oktober 2014
semoga bermanfaat
Alhamdulillah
nih yang bener
bit.ly/perpres156
pasal terakhir mencabut keppres TCPKN.
Keppres TCPKN itu kan dasar hukum buat pemberian TKPKN pokok dan TKT (bagi yg dapet)
kalo sudah dicabut, berarti TKT nyaaaa…?????
Tidaaaaaaaaaaaak!!!!
akhir penantian kita, silaken didownload perpres 156 2014, selamat ya buat temen temen
https://doc-08-14-apps-viewer.googleusercontent.com/viewer/secure/pdf/meu035vgeele7a8uanmqu2u43evp6lib/fdjn439cjuhnft4c34hj3bjpqb7k12jn/1414671900000/gview/18240310941605096113/ACFrOgDDci4CUd2yB96ZkVRVyUspwEdOuLJh9iPFp18Na6ixslYI607ljN1i_Bb-G25NiROnGMSXhZTQHJDTC_BOC9JiPCZ_yBuur8IRxuhUKlaxbiaNv3AHvoq-gmQ=?hash=a8p4jgefqevfmihv3nkk59s7ta03cda6&nonce=j1qidon72if5k&user=18240310941605096113&print=true
Ga bisa dibuka mas bro
Terimakasih pak Sby. Buat sekjen, tolong kami minta kejelasan ini. Kapan mulai naiknya?
perpresnya sudah saya tandatangani, jd jangan ganggu saya lagi ya.
saya mau menikmati liburan setelah 10 tahun mengabdi pada negeri ini, terima kasih.
Bagaimana ya kabar Perpres 156…belum jelas aplikasinya???
Klo mau semua dapat remunerasi besar, ditjen pajak & bea cukai yg masukin 75% penerimaan negara harus di buat BADAN TERSENDIRI, mereka harus dipaksa nyari duit pajak sebesar2nya, klo tdk tercapai HARUS LANGSUNG DIPECAT. Ini yg tugas nyari duit negara harus dikelola seperti SWASTA biar efisien n efektif. Klo mereka tetap PNS/ASN, pasti kerjanya bodoh2an n malas2an krn gaji/tunjangan dapatnya tetap sama dan tidak bisa dipecat sampai melakukan perbuatan tercela.
Ternyata di internal instansi yang tunjangannya paling gede pun masih ada saling iri dan prasangka ya. Baru ngerti saya
PNS daerah maahh enak jam kerja cuma 8 jam…mutasi cuma dalam kota malahan ane blm mutasi2…….Tunjangan dari daerah dapet…..
kalo kemenkeu mutasi se NKRI dg THP yg sekarang saya rasa perlu ada perbaikan dlm segi penghasilan karena beban kerja mereka sangat besar…laahh yg gaji PNS,anggota Dewan yg terhormat kan dari uang pajak,cukai yg disetor ke negara.
Padamuuu… negeri kami mengabdi (Singing)
saya pns daerah enak jam kerja cuma 8 jam wkwkwk
Iya nih gimana kelanjutannya perpres 156? Yang lain naik masa kemenkeu ga naik sih
mana nih infonya mas radit…:D
Udah2. Sesama pns jangan saling bully. seharusnya emang sesama pns THPnya harusnya sama, jangan dibedakan atas nama instansi toh penghasilan kita sama2 dari rakyat atas nama negara.
WAH GA BS BGT DONG PNS daerah, masa yg dtg sbelum 07.30 pulang 17.00 itupun hrs fingerprin dan klo telat dipotong disamakan dg yg dtgnya semaunya tanpa fingerprin dan plg jam 14.00 ato 15.00 THPnya hrs sm heheee
setuju dgn siska.selalu.menanti
saya se7 dgn Siska, tp mari kt sm tingkatkan kinerja kita baru nuntut hak…btl3….art. adil itu tdk hrs sm
Semoga besok (30 okt) ada pencerahan
Sing Sabar adek-adek
Semuanya pasti kebagian ya
Tunggu aja tanggal mainnya
Kerja…..Kerja…..Kerja
Tanpa Pamrih……
Anak Istri bisa gak makan…….
udah jangan ribut2an kita semua di kemenkeu punya peran masing2 yang penting yg saling bersinergi secara positif..semua punya peran yg besar…..mari kita bersatu.begitupun dg PNS lain.
semoga ada yang terbaik buat djp
jgn cm buat DJP donk buat PNS semua khususnya kemenkeu
betul…
Perpres 156 hoax aja nih.
Hanya mengakibatkan kenaikan THP (Tunjangan Harapan Palsu) bukan THP (Take Home Pay).
Wew
bsk tgl. 30 okt’ hari oeang klo mmg sdh ada PPnya yg punya info di share aja ke publik spy tmn2 tdk h2c lg
kamsudku Perpres 156 tahun 2014 yang baru anget itu
Bagaimana caranya dapat berita yang benar, jangan sampai kabar burung, kalo burungnya
terbang hilang………………
Menunggu angin surga berhembus . . .
Aamiin kan saja, alkhamdulillah jika naik..
yang dah rapelan dari bulan juli cuma BPKP, yang lain cuma terima perpresnya doank, apalagi kemenkeu, perpresnya aja agak meragukan keasliannya
se7 sm bang ciyus PP ttg kenaikan tukin kemenkeu sangat meragukan….tp logikanya…masa iya sih yg mulai 2007 tdk dinaikkan smtr yg 2011 keatas dinaikkan…(ngarep.com@h2c)
sing penting munggah ora usah kakean cangkem
arogansi instansi yang merasa paling berjasa..
memang yang berperan dalam penerimaan pajak itu hanya DJP saja?, disitu DJBC dan DJPB juga berperan boss, coba tanya saja sama mereka..
suka heran dengan pernyataan orang DJP yang paling merasa berjasa dalam penerimaan!!!
Tunjangan Kinerja = Tunjangan yang diberikan atas kinerja, seharusnya memang besarannya untuk setiap pegawai berbeda (tergantung dari kinerjanya),,
Setuju, dari PPN PPh impor, dsb itu tidak sedikit.. yang nyari sapa yang menikmati sapa hahaha
hehehe… sawang sinawang masbro FansDJP,
kalau memang dari temen2 Kemenkeu benci sama DJP, kita2 pegawai DJP sudah ikhlas kalaupun diceraikan dari Kemenkeu,
DJP keluar sendiri nggak apa-apa
DJP dan BC keluar dari Kemenkeu dan dilebur jadi satu juga nggak apa-apa..
tapi nyatanya sampai sekarang belum ada Menkeu yang berani menceraikan DJP,
jangan-jangan bener2 anak tiri nih DJP, dipelihara tapi cuma dicari manfaat tanpa dipandang…
sudah hapal kan kelakuan Ibu tiri kepada anak tirinya di dongeng2?
coba aja mogok kerja setahun mas bro, siapa tau dikabulin
kerjamu uopo su…ngenet ae…kerjo cuk…
kayaknya hoax nih…
KL tabel yg beredar sesuai PP 156, dan yg TKT dihapuskan, kayaknya bukan peningkatan penghasilan, malah penurunan penghasilan…. kayaknya yg TKT tetap ada, secara yang mencari di negara ini memang unit tsb… tidak mungkin penghasilan diturunkan, malah bisa2 motivasi turun dan tidak tercapai target dan tidak terbayar tukin2 K/L yg lain… hehe
wah bahaya gan, IBI lagi cari orang yg menyebarkan SR menkeu untuk presiden
Bung kamakazi infonya krg jls PP 156 tahun 2014 ini ttg apa ya? kenaikan TUKIN ato PP yg lainnya
cekidot dah perpres 156 (kalo valid) yah
http://asn-ri.blogspot.com/2014/10/peraturan-presiden-republik-indonesia.html#more
bro miapah, roxter upload dong di sini, suer penasaran banget
isiny gmna miapah & roxter ? Hayooo dunk.ksh bocoran ? kl perlu upload ja dsni hehehe
di grup wasap saya sdh beredar bocoran perpes tukin kemenkeu, tapi kok keasliannya agak meragukan ya
Betul sdh beredar jg di grup BBM saya tp ragu2 dgn keasliannya..
Mana neh info trbaru ???
Kok jd sepi. . ..
Kykny ini blog yg bikin rame pegawai kemenkeu ^_^
Instansiku dulu bagian dari depkeu, kmdan pisah dan tetap dpt tkpkn , setelah ada remun tkpkn jadi tunjangan kinerja. Alhamduliliah skrng tukinnya sdh naik..dan udah rapelan per juli 2014
Istilah tkpkn hny ada di kemenkeu doang bos…
Mana neh bocoran perpres 156 tahun 2014.
Setagu mana infonya.kok diem melulu…
Penasaran neh jadinya !!!
Instansi saya dulu sebelum remun dpt tkpkn jg, tapi setelah remun jd tunjangan kinerja, tkpkn hilang
buat kami kami yg g pernah merasakan TKT, kekhawatiran mengenai TKT jadi nggak relevan :p
iyo,,, karang kerjamu cumo blonjo, ngenet, nggosip doank…
buat kami kami yg g pernah merasakan TKT, kekhawatiran mengenai TKT jadi nggak relevan :p
Ybagi yg udah ngintip tuh perpres isinya apa ? Nasib tkpkn + tkt = ?
Dimana bs liat/download perpres 156 tahun 2014.
Plisss dunk sharing dsni bung setagu.udah h2c neh !!!
Sory salah ketik mksdny Perpres….
Prespres 156 tahun 2014 ttg apa ya ?
Hati2 perlu penjelasan jng smpai salah diartikan oleh tmn2 di kemenkeu…
Buat rekan2 kemenkeu
Alhamdulillah
Perpres 156 tahun 2014
Kado buat kita pas banget momennya dengan bentar lagi hari keuangan 🙂
Alhamdulillah
Bunk kamakazi hari uang tgl 2 hr lg, kado ultahnya PP 156 thn 2014 ini ttg apa bung?
wah kalo tkt ilang bisa malah turun THPnya
Kita lihat saja nanti, bisa jadi tkt digabung dng tkpkn, amiin
mas setagu mn nih ditunggu infonya PP kemenkeu
kalo info dari PAN-RB gmn nih
ayo tmn2 yg di setjen klo mmg dah ada di share aja krn banyak yg H2C,….smg benar kbr burungnya dr mas radit
semoga cepet jadi merpati ya mas;)
hahaaaa btl3 mas radit, klo sdh jd merpati sgr di share mas
Insyaallah
masih khawatir php the next level again
😀
mas radit ini kerja dimana ya? kok bisa tau banyak 😀
hehe, yang pasti PNS gan:)
alhamdulillah …. semoga benar
Radit : tmt ny msh tetap juli khan ???
secara aturan harusnya begitu:)
AAAmiiin ya robbal alamin
Ini InsyaAllah kabar baik bagi PNS Kemenkeu, menurut informasi yang InsyaAllah valid, kenaikan sudah ada di setjen Kemenkeu, mari kita sama-sama berdoa…Aamiin…
Amiiiiin ya Allah
Alhamdulillah…jadinya gimana neh om..TKPKN dihapus diganti Tukin ato malah jd dapet dua2nya #berharapdobel
haha, good idea itu mas:)
wah klo dpt dua2nya pasti SK PNS kemenkeu smua ada di bank sbg jaminan hahaaha
sepertinya ga deh mas, baik TKPKN maupun TKT itu hanya diatur oleh KMK, hal ini jelas tidak sejalan dengan amanat UU ASN No.5 tahun 2014, dengan tunjangan kinerja sepertinya segala hal diluar itu akan dihapus:)
kalo yang ada TKT nya.. bisa jadi turun ya penghasilannya???
klo tukin sm dg yg K/L yg lain jam krj di kemenkeu hrs dikurangi krn K/L lain tdk ada yg sampai jam 17.00 kayaknya mas radit
kabarnya kemenkeu bakal jadi acuan remunerasi nasional bagi satker lainnya, soal jam kerja menurut ane itu ciri khas kemenkeu gan, hehe
Blognya ramai dikunjungi PNS Kemenkeu, terutama DJP. ditunggu updatenya.. 🙂
banyak yg harap2 cemas nih mas setagu, soalnya dah dr 2007 blm naik2 ..smtr yg mulai 2011 dah lbh dulu naik, mari kt sm2 berdoa biar terlambat gpp yg penting naiknya lbh bsr amin..
Amiiiin
sabar masih di undangkan di Kumham
Yg tukin Kemenkeu mgk masih dalam proses administrasi, blm sempat dipelototi sama SBY…Oktober, SBY-nya sibuk urus perpu Pilkada Langsung, yg gak penting2 amat diabaikan dulu, biar Presiden berikut yg tangani……..jadi ya ajuin lagi ke Presiden yg baru, sapa tau gol 😛
bagaimana tentang tunjangan kemahalan ada yang tau nggak, sejauh mana itu kabar.
Kemenag kok ada 2 perpres ya ?
tinggal keuangan nich yang belum Menpan udah. hiks………………………………….
masih menunggu dan berharap ada perpres kenaikan tukin kemenkeu 🙂
sekneg perpres 101
mantap… 100 kayaknya tuh
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/database-peraturan/peraturan-presiden.html
Mau nanya nih utk kemenkumham saat CPNS take home pay dpt dikisaran brp ya?(kisarannya aja misal nya dibwh 5 jt)..terus pas udah jdi PNS brp? Soalnya itu kan remun baru naik ya kemenkumham,,kisarannya aja nih kira” bapak dan ibu brp take home pay kemenkumham..
Terima kasih
masih berharap TKPKN naik, karena lemabaran negara tersebut masih pada bulan September, yang bulan Oktober belum update
Pak Setagu, minta diulas dong tentang RPP UU ASN tentang sistem penggajian.. tks..
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/database-peraturan/peraturan-presiden.html
blum ditandatangani yang kemenkeu kayaknya
Akhirnya perpres kenaikan tkpkn keuangan ga di tandatangani SBY…sabar2 aja ya…mudah2an pa Jokowi mau tandatangani… 🙁
beneran ga ditandatangani ya? koq info2 yang diatas kayanya ada harapan
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/database-peraturan/peraturan-presiden.html
blum ditandatangani yang kemenkeu kayaknya
Yg BLU tetep gak ada remunerasi ya….gigit jari
perubahan tkpkn/tukin kemenkeu sudah diperpreskan blom yak? masa gak naek2 tkpkn kemenkeu 🙁
Sabar syukur ikhlas melass
sabar..syukur…ikhlas…
(motto pegawai kemenkeu)
Setuju tuh sama oceng……
PNS Kemenkeu harus terus buktikan kalian berbeda dg yg lain.dari jam kerja dan kualitas kerja kalian.
Bagaimana tidak Kemenkeu salah satu contohnya Direktorat Jenderal Pajak mempunyai beban kerja dengan ditargetkan 1.200an Trilyunan dg Anggaran yg minim dalam mencapai target sktar 70an persen dari APBN so huge duty for us.hhmmmmmm….
Itu sih emang dh dari jaman bahela pegw Kemenkeu pulangnya lebih lama dari pegw lainnya, unt itu sebagai rewardnya diberikanlah tunjangan khusus unt meningkatkan kinerjanya sebagai unsur pembinaan keuangan negara. Tp sekarang ini tunjangan di Kemenkeu kalah jauh dgn pegw lain yg jam kerjanya lebih cepet. Itu menandakan kelebihan jam kerja tdk diperhitungkan lg unt diistimewakan walaupun reformasi birokrasi di Kemenkeu sdh berjalan baik artinya semakin meningkat menuju perubahan dan dimulai sudah lama jauh dibawah kementerian lain. Contohnya Kemenkeu melaksanakan kontrak kinerja bg pgwainya saja sdh lebih dahulu 5 langkah dari pd kementerian lain dan masih bnyk contoh lainnya dlm menuju perubahan atau perbaikan. Jd walau tukin ga naik hrs tetap semangat, kita buktikan Kemenkeu menjadi contoh teladan bg yg lainny
Yg pulang jam 16.00 malah banyak yg memulangkan diri sebelum wktunya.
Mereka dapat tunjangan yg banyak yg saya rasa tidak sesuai dg beban n kinerja mereka.
Mau nanya aja gan..kok buat tukin MA cuman perlu sk kma..boleh tau ga apa dasar hukumnya…juga kenapa tunjangan jaksa di atur dalam perpres..beda dengan tunjangan hakim di atur oleh PP..kira2 tau ga dasar hukumnya kenapa bisa begitu..makasih gan setagu..sukses selalu
simple jawabanny, MA sejajar Presiden….
Kata Ipin Kasian….Kasian….Kasian….
Bulan depan kalo jadi BBM naik.ongkos transport naik.BI rate naik,harga sembako naik,harga properties naik,bunga KPR naik ke floating…hu..hu…hu
Indahnya hidup ini….syaa…lalalalala
kl g jd naek sungguh terlaluuuuu !!!
Tukin gak naik.
THP aja dinaikin……
Kalo gak naik jg kita syukuri.
Masih bisa kerja.pergi pagi pulang malam.NIKMATI SAJA.
ATAU PNS PJKA PULANG JUM’AT KEMBALI AHAD.
INDAHNYA REPUBLIK INI.
Sebenernya rencana kenaikan tukin di kemenkeu itu hanya gosip doang ko. Ga usah diharapkan. Ga bakalan ada.
kemenkeu memang istimewa, yg lain pulang jam 16.00, kemenkeu pulang jam 17.00. tapi soal tunjangan, kemenkeu kalah jauh sama yg pulang jam 16.00 (setneg/Setkab, menpan RB, MA, BPKP dll)
Gimana apakah tunjangan pokok atau tukin untuk PNS Kemenkeu jadi naik.harga2 pada naik tapi tunjangan ora munggah2 smp skrng.
radit dtunggu info2 slnjutnya.
segera kbri dunk kl ado info trbaru
Masih gelap kayaknya kenaikan tukin di kemenkeu, yg pasti hari senin tgl 20 Okt 2014 …. Presiden sdh ganti. Mngkin ceritanya beda lg…..
gmna kbr kenaikan tukin di kemenkeu? Ada yg bs ksh bocoran ???
jadi ga nih bung kemenkeu dinaikkan? kok blm ada PP nya spt 6 K/L yg lain
Please info dunk bang setagu perpres tuk tunjangan kinerja kpu dah dittd sama pak sby blum. Takutnya keburu ganti presiden..
KPU belum sampai ke tingkat Presiden, baru tingkat harmonisasi antar instansi, yg jelas sdh disetujui anggarannya
Bagaimana dgn kemen PU? Tukin jan-juli 2014 blm cair jg
min, untuk kepolisian katanya ada rencana kenaikan tunkinnya ya tahun ini, gmana kabarnya apa jadi or gak jadi ? tanks
Untuk LIPI kapan ya naik tunjangan kinerjanya ?
@radit, infonya keren, tq
untuk MA memang cukup tandatangan ketua MA
sama2 mas, kalo ada info pasti saya share disini:)
ia sebenarnya Kementerian Keuangan pun cukup KMK saja , namun mulai tahun ini per Juli 2014, peraturan soal TKPKN akan dihapus dan digantikan Tunjangan Kinerja, semoga terwujud:)
bang setagu, kalo kementerian pertanian setahu bang setagu gimana?
Sekalian dong Bang Setagu, apakah ada info kenaikan Tukin untuk BPPT dan Kemenristek?
Kalau diperhatikan K/L yang dinaikkan tunjangan kinerjanya adalah K/L yg sudah cukup lama memulai pelaksanaan RB yakni tahun 2011 ke bawah. Jadi memang ada cukup waktu untuk menaikkan performa RB-nya.
Sekali lagi kenaikan tunkin sangat tergantung progress kemajuan RB di institusinya, semuanya dinilai dg parameter yg sdh ditentukan. Lihat saja Polri dan TNI sampai sekarang kenaikan blm terealisasi juga, padahal kalau dilihat nominalnya jauh dibawah K/L yg lain.
Sementara hanya 7 atau 8 yg disetujui naik remunerasinya yakni Kemenkumham, BPKP, Kemenko Perokonomian, Bappenas, Setkab/Setneg, PAN RB dan Kemenkeu. Sedangkan yg lainnya menunggu penilaian pelaksanaan RB di instansinya
kenaikan tukin untuk kementerian pertanian saya lihat belum ditandatangani presiden, baru lima kementerian/lembaga yang ada PPnya
pertanian belum ada rencana dinaikkan mas, yang saya tau 9 lembaga aja, khusus MA ga perlu perpres
9 lembaga apa aja tu gan? boleh share dunk…
1. Kemko Perekonomian
2.Sekretariat Kabinet
3.Sekretariat Negara
4.Mahkamah Agung
5.Kemenkumham
6.Bappenas
7.BPKP
8.KemenPAN/RB
9.Kementerian Keuangan
dari 9 itu, tinggal 3 lembaga lagi yang belum keluar perpresnya atau mungkin sudah ditandatangani namun belum dishare ke publik, khusus MA cukup Keputusan Ketua MA, CMIIW
sippzz… thx inpoh nya gan..
btw, RPP penggajian ASN, single salary income, katanya dah harmonisasi juga di Kemenkumham, ada bocoran jg ga ni gan?.
kalo itu belum mas, hehehe
setahu saya single salary untuk pns/asn sudah positif batal sejak agustus lalu.
link:
http://www.jpnn.com/read/2014/08/13/251450/Single-Salary-PNS-Batal-
gan, keuangan belum penyesuaian kah?
keuangan didoakan saja, suratnya sudah di Setneg, agak telat dikit,
tak putus kami berdo’a…..kami yakin harapan itu msh ada…
oya…prosedur penerbitan Perpres itu bgm, setelah di Setneg, kemudian?
terima kasih infonya….
dibalikkin ke Menteri Keuangan lagi, untuk dibuatkan Juklak Juknisnya, Surat Menteri Keuangan tanggal 30 September 2014 ke Pak Presiden untuk diterbitkan Perpresnya
kok telat ya….padahal dari tanggal 30 september…sudah setengah bulan, kalo ada info terbaru kabari ya…kita lagi h2c
trims
sengaja bikin spot jantung, hihi
serius sengaja? ya gpp bikin sport jantung asal beneran ditandatangan mah…hehe
kalo dari kabar burung yang beredar sih sudah ditandatangani, cuma kapan jadi “burung merpatinya” saya ga tau, hehe
kementerian setneg dan setgab udah ada di Perpres 101 tahun 2014. tinggal kemenkeu dan kemen RP dan PAN yg belum ketauan. keuangan dah ditandatangani belum gan?… takutnya keburu ganti jokowi,
kalo keuangan dapat, pegawai DJP yang grade 4 dapat juga ga??
pegawai DJP yang grade 4 tidak dapat TKT, berharap TUKIN
TKPKN itu mau diganti sama TUKIN, soalnya tkpkn udah gak sesuai dengan UU ASN
sama gak sih TKPKN Ma Tukin itu
Kenaikan tunjangan jabatan fungsional perancang kapan mas bro
gan perpres no 116 tahun 2014 terkait apa ya? tks
116 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil