• Skip to main content
  • Skip to secondary menu
  • Skip to primary sidebar
  • Home
  • About Us
  • Contact Us

Remunerasi PNS

Tunjangan Kinerja dan Gaji PNS

  • Gaji & Tunjangan PNS
  • Tabel Remunerasi
  • Pemda
  • TNI/Polri
  • Opini
  • Berita
  • QnA Remunerasi PNS
  • Daftar Isi
Home » Berita » Usulan Kenaikan Tunjangan Kinerja 2018

Usulan Kenaikan Tunjangan Kinerja 2018

April 1, 2018 By Setagu 16 Comments

Update: 17/5/2018

Permohonan Ijin Prinsip Penyesuaian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan 13 (tiga belas) Kementerian/Lembaga:

  1. Kementerian Luar Negeri
  2. Badan Intelijen Negara
  3. Kementerian Perindustrian
  4. Kementerian Perdagangan
  5. Kementerian Pariwisata
  6. Kementerian Dalam Negeri
  7. Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat
  8. Arsip Nasional Republik Indonesia
  9. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
  10. Kementerian Pertahanan
  11. TNI
  12. POLRI
  13. Kementerian Pertanian

1 April 2018

Menteri PAN RB selaku Ketua TRBN baru-baru ini telah mengajukan permohonan ijin prinsip penyesuaian tunjangan kinerja 6 Kementerian/Lembaga ke Menteri Keuangan. Pengusulan ini diajukan setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di K/L dimaksud.

Pelaksanaan reformasi birokrasi ke-6 K/L yang dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi dinilai layak untuk mendapatkan penyesuaian (kenaikan) tunjangan kinerja.

Daftar 6 k/L yang diusulkan adalah:

  1. TNI (Tentara Nasional Indonesia)
  2. POLRI (Kepolisian RI)
  3. Kementerian Pertahanan
  4. Kementerian Dalam Negeri
  5. Kementerian Pertanian
  6. Kementerian Agama

Perkembangan terakhir Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Anggaran mulai membuat simulasi dan riviu  ketersediaan anggaran dalam rangka penyesuaian besaran Tunjangan Kinerja bagi pejabat/pegawai di lingkungan 6 K/L di atas.

Baca juga:  Honorarium/Tunjangan Kerja/ Uang Kehormatan Lembaga Non Struktural (LNS)

Ditjen Anggaran akan melakukan pemetaan terhadap jumlah dan formasi pegawai per kelas jabatan serta menganalisis kemampuan optimalisasi anggaran dan dampak fiskalnya terkait dengan usulan penetapan besaran tunjangan kinerja.

Data-data dukung yang diperlukan meliputi:

  • Jumlah dan formasi pegawai per kelas jabatan.
  • Alokasi belanja pegawai TA 2018 dan alokasi tunjangan kinerja TA 2018.
  • Realisasi belanja pegawai TA 2018 dan realisasi tunjangan kinerja TA 2018.
  • Data kegiatan dan jumlah anggaran yang dapat dioptimalisasikan untuk pembayaran tunjangan kinerja.

Prinsipnya Kementerian Keuangan akan membuat simulasi besaran tunjangan pada masing-masing jabatan dan dampak anggarannya, jika diperlukan penambahan anggaran mengusulkan ke DPR.

Mereviu tahun 2017 khusus Polri sudah mengajukan usulan penyesuaian tunjangan kinerja namun Kementerian Keuangan tidak mengabulkan dengan alasan ketiadaaan anggaran. Akhirnya diputuskan hanya anggota kepolisian di Polres yang memperoleh predikat Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang akan mendapatkan kenaikan tunjangan 70 persen seperti Polres Jember, Polres Jombang dan Polres Sidoarjo.

Namun sampai saat ini penyesuaian tunjangan kinerja pada Polres percontohan tersebut belum terlasakan juga. Mungkin kendalanya pada perumusan dasar hukumnya, seperti diketahui setiap perubahan angka nominal tunjangan kinerja harus melalui Perpres.

Baca juga:  Anggaran Remunerasi Kemenkumham dan Kejagung Mencapai Rp 1,6 T

Skor Indeks Reformasi Birokrasi TNI, Polri dan Kemenhan

Apakah tahun ini kenaikan tunjangan kinerja Polri disetujui Kementerian Keuangan? Masih akan menjadi pertanyaan jika belum terjawab. Namun ada faktor “pendukung” yaitu usulan penyesuaian tunjangan kinerja untuk tahun ini Polri diajukan bersama TNI dan Kemenhan. Dalam persepsi masyarakat dua institusi ini harus selalu bersinergi termasuk dalam pengajuan penyesuaian tunjangan kinerja.

Selain itu pada awal tahun 2018 ini pemerintah juga telah menyetujui kenaikan tunjangan kinerja 21 K/L (termasuk Ditjen Pajak)  sehingga akan menjadi sedikit ironi jika nantinya TNI Polri tetap tidak disetujui dengan alasan ketiadaan anggaran sementara intansi lainnya besaran tunjangan kinerjanya sudah jauh lebih tinggi.

Sesuai SOP dari Kemenpan jangka waktu penyelesaian proses layanan penetapan tunjangan kinerja instasnsi pemerintah memerlukan waktu kurang lebih 45 hari. Proses telaahan Ditjen Anggaran baru langkah awal dari keseluruhan proses sampai penerbitan Perpres tunjangan kinerja, jadi tunggu hasil selanjutnya..

Daftar K/L (Penyesuaian Tunjangan Kinerja) per Maret 2018

Baca juga:  Agenda Rapat DPR 4 September 2012

Share

Filed Under: Berita

Reader Interactions

Comments

  1. Bps says

    April 24, 2018 at 6:05 am

    Om, kabar penyesuaian tunjangan kinerja bps sudah sampai mana ya?

    Reply
    • Heryandi says

      June 5, 2018 at 7:26 pm

      Belum ada

      Reply
    • Feki says

      October 29, 2018 at 10:08 pm

      Lum ada brita

      Reply
  2. emil says

    May 24, 2018 at 2:12 pm

    lho kok kemenag ilang mas setagu ?

    Reply
    • Heryandi says

      June 5, 2018 at 7:27 pm

      Anggaran kemenag terlalu besar

      Reply
  3. Omi says

    June 12, 2018 at 10:37 am

    Mas setagu.udh ada update terbaru atau bocoran brapa yg diterima polri…

    Reply
    • paino says

      July 13, 2018 at 9:07 am

      Kenaikan tunjangan kinerja di lingkungan TNI, apakah termasuk PNS yang naik golongan III/a pake ijazah palsu?

      Reply
  4. paino says

    July 13, 2018 at 9:09 am

    Di lingkungan TNI AD ada PNS yang naik golongan III/a pake ijazah sarjana palsu dari PTS yang sudah bubar, apa dapat kenaikan tunjangan kinerja juga? rugi dong negara…..

    Reply
  5. priyo says

    July 14, 2018 at 4:25 pm

    Justru TNI dan Kementerian Pertahanan, tugasnya untuk menjaga keamanan yang gak semua orang pernah melihatnya secara langsung, Bgmana anggota TNI yang bertugas di perbatasan atau daerah terpencil.

    Reply
  6. priyo says

    July 14, 2018 at 4:29 pm

    Untuk menjadi profesional, harus dibarengi dan didukung dengan kesejahteraan kepada prajurit TNI POLRI dan PNS nya. Dengan tetap loyal kepada NKRI, . NKRI HARGA MATI

    Reply
    • Paijan says

      July 26, 2018 at 1:51 pm

      Smg trlksana.amiiin

      Reply
      • Supri says

        July 26, 2018 at 4:44 pm

        Bawahan tetep ngenes, tp alhamdulillah

        Reply
  7. Baso Said says

    September 10, 2018 at 8:01 am

    bang setagu info terakhir kenaikan tukin kementerian pertanian sudah sampai dimana apakah sudah di sekneg ?

    Reply
  8. Manippo Simamora says

    September 26, 2018 at 9:47 pm

    Mas Setagu, Tukin Kementan sudah dimana posisi Perpresnya ya?

    Reply

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Primary Sidebar

FOKUS

  • PP Kenaikan Gaji PNS 2019 Telah Terbit – PP No 15 Tahun 2019
  • Daftar Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan
  • Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Tertentu – Bagian 1
  • Kenaikan Tunjangan Kinerja 2020 – Daftar 13 K/L
  • Remunerasi TNI dan Polri Dibayarkan per Bulan
  • Gaji Polri dan Take Home Pay
  • Penentuan Kelas Jabatan di Kementerian Agama
  • Perkiraan Tunjangan Kinerja Polri 2018 Setelah Naik
  • Kenaikan Tunjangan Kinerja 12 Kementerian Lembaga
  • PP No 16 Tahun 2019 – Gaji Pokok TNI Terbaru 2019

DISCLAIMER I PRIVACY POLICY

Copyright © 2021 · setagu.net