March 9, 2011 By Setagu 26 Comments

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat 2011

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat tahun 2010 yang nilainya cukup baik (CC) ke atas melampaui target. Tercatat sebanyak 50 kementerian/lembaga (63,29%) mendapatkan kategori cukup baik (CC) ke atas, dibanding tahun 2009 yang hanya 47,37% atau naik 16,27%. Padahal target tahun 2010, instansi pusat yang nilainya CC ke atas 60%.

Demikian dikatakan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara E.E. Mangindaan dalam sambutannya pada acara Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat di Jakarta, Senin (7/3). Dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan Kementerian PAN dan RB tahun 2010, terdapat 11 kementerian/lembaga (K/L) mendapat predikat B (baik), 39 K/L berpredikat CC (cukup baik), 27 K/L predikat C (agak kurang) dan tinggal 2 K/L mendapat predikat D (kurang).

Sebagai perbandingan, dari laporan hasil evaluasi AKIP pusat tahun 2009, hanya ada 7 instansi yang mendapat nilai B, sementara yang nilainya CC sebanyak 29 instansi, 33 instansi mendapat nilai C, dan tiga instansi nilainya D.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat

No	Instansi	Kategori
1	Komisi Pemberantasan Korupsi	B
2	Kementerian Pendidikan Nasional	B
3	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	B
4	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	B
5	Kementerian Keuangan	B
6	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	B
7	Badan Pemeriksa Keuangan	B
8	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	B
9	Kementerian Dalam Negeri	B
10	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi	B
11	Mahkamah Konstitusi	B
12	Kementerian Riset dan Teknologi	CC
13	Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	CC
14	Kementerian Perumahan Rakyat	CC
15	Kementerian Pemuda dan Olahraga	CC
16	Kementerian Luar Negeri	CC
17	Kementerian Pertahanan	CC
18	Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia	CC
19	Kementerian Perindustrian	CC
20	Kementerian Perdagangan	CC
21	Kementerian Pertanian	CC
22	Kementerian Kehutanan	CC
23	Kementerian Perhubungan	CC
24	Kementerian Kelautan dan Perikanan	CC
25	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	CC
26	Kementerian Pekerjaan Umum	CC
27	Kementerian Kesehatan	CC
28	Kementerian Agama	CC
29	Kementerian Komunikasi dan Informatika	CC
30	Arsip Nasional Republik Indonesia	CC
31	Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional	CC
32	Badan Koordinasi Penanaman Modal	CC
33	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	CC
34	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	CC
35	Badan Pengawas Obat dan Makanan	CC
36	Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi	CC
37	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	CC
38	Badan Standarisasi Nasional	CC
39	Badan Tenaga Nuklir Nasional	CC
40	Lembaga Administrasi Negara	CC
41	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	CC
42	Lembaga Ketahanan Nasional	CC
43	Lembaga Sandi Negara	CC
44	Perpustakaan Nasional	CC
45	Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat	CC
46	Sekretariat Negara	CC
47	Sekretariat Kabinet	CC
48	Badan Narkotika Nasional	CC
49	Otorita Batam	CC
50	Markas Besar Tentara Nasional Indonesia	CC
51	Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan	C
52	Kementerian Koordinator Perekonomian	C
53	Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat	C
54	Kemterian Lingkungan Hidup	C
55	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	C
56	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	C
57	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	C
58	Kementerian Sosial	C
59	Badan Intelejen Negara	C
60	Badan Kepegawaian Negara	C
61	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	C
62	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	C
63	Badan Pertanahan Nasional	C
64	Badan Pusat Statistik	C
65	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat	C
66	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah	C
67	Mahkamah Agung	C
68	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	C
69	Kejaksaan Agung	C
70	Kepolisian Negara Republik Indonesia	C
71	Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum	C
72	Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Azasi Manusia	C
73	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	C
74	Dewan Ketahanan Nasional	C
75	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	C
76	BPL Sidoarjo	C
77	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	C
78	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	D
79	Badan SAR Nasional	D
	Rata-rata	CC

Referensi:
menpan.go.id

Baca Juga

Remunerasi Gagal ? Kasus Gayus Tambunan (GT) yang diketahui terlibat dalam mafia pajak sungguh menjadi tamparan keras bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Tidak hanya D...

Kupas Gaji Hakim Kasus Hakim Syarifuddin yang tertangkap tangan KPK karena diduga menerima suap sebesar Rp 250 Juta semakin mencoreng dunia peradilan. Ini adalah kasus...

Tunjangan Khusus PPATK Pegawai Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) terdiri dari pegawai tetap, pegawai yang dipekerjakan dan pegawai kontrak. Hal tersebut...

Usulan Penyesuaian Tunjangan Kinerja Polri 2017 Beberapa waktu yang lalu seperti dilansir dari portal kompas.com (27/1/2017) Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian akan mengusulkan kenaikan tunjangan k...

Tabel Remunerasi Kemenkumham Tunjangan Kinerja Departemen Hukum dan HAM diatur dalam Perpres No. 40 Tahun 2011 tanggal 12 Juli tentang Tunjangan Kinerja bagi pegawai di Lingkugan ...

26 Comments on "Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat 2011"

Sort by: newest | oldest

ODING

Baca Juga

Leave a Reply