Setagu
No Result
View All Result
  • Home
  • Gaji dan Tunjangan PNS
  • Tukin K/L
  • TPP Pemda
  • Berita
  • Tanya Jawab
  • Opini
  • Daftar Isi
  • Home
  • Gaji dan Tunjangan PNS
  • Tukin K/L
  • TPP Pemda
  • Berita
  • Tanya Jawab
  • Opini
  • Daftar Isi
No Result
View All Result
Setagu
No Result
View All Result
Home Opini

Data Korupsi 2011 versi ICW

07/02/2012
Reading Time: 3 mins read
18

Indonesian Corruption Watch (ICW) mengungkapkan selama tahun 2011 pelaku korupsi banyak yang berlatar belakang  banyak berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tersangka berlatar belakang pegawai negeri menempati urutan teratas dengan jumlah 239 orang diikuti oleh direktur atau pimpinan perusahaan swasta dengan 190 orang, serta anggota DPR/DPRD dengan jumlah 99 orang.

Menarik pernyataan ICW yang menilai “Kebijakan remunerasi dalam kerangka reformasi birokrasi ternyata belum efektif mereduksi berbagai bentuk atau perilaku korup yang dilakukan para PNS”. Tapi kontradiktif dengan data yang dirilis ICW mengenai adanya penurunan kasus korupsi yang melibatkan PNS dibandingkan tahun 2010.

Tahun 2010 terdapat 336 PNS yang terlibat korupsi, dibandingkan  tahun 2011 terjadi penurunan sebanyak 29 %. Suatu jumlah penurunan yang cukup signifikan. Kita tahu tahun 2011 banyak K/L yang sudah menjalankan Reformasi Birokrasi. Korupsi adalah masalah mental, agenda Reformasi Birokrasi jika dijalankan secara benar dan konsisten akan dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi.

1. Pelaku Korupsi

No Keterangan Kasus
1 Pegawai Negeri 239
2 Direktur swasta/Rekanan/Kontraktor 190
3 Anggota DPR/DPRD 99
4 Kepala Dinas 91
5 Panitia Lelang 67
6 Bendahara Pemda 51
7 Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota 41
8 Kepala desa 31
9 Ormas 30
10 Konsultan/Pengawas 28
11 Pegawai BUMN/D 27
12 Sekda/Sekot/Sekab/Sekjen 24
13 Pegawai Swasta 24
14 KPU/KPUD 20
15 Direktur BUMN/D 17

2. Sektor Paling Korup
No Keterangan Kasus
1 Pendidikan 54
2 Keuangan Daerah 51
3 Sosial Kemasyarakatan 42
3. Modus Korupsi
No Keterangan Kasus
1 Penggelapan 168
2 Penyalahgunaan Anggaran 81
3 Mark Up 80
4 Laporan Kegiatan/Proyek/Perjalanan Dinas 53
5 Penyuapan 19
6 Pungli/pemerasan 19
7 Penyalahgunaan Wewenang 5
8 Mark Down 4
9 Penunjukan Langsung dlm pengadaan 4
10 Gratifikasi 3
4. Tempat / Lembaga Korupsi
No Keterangan Kasus
1 Pemerintah Kabupaten 264
2 Pemerintah Kota 56
3 Pemerintah Provinsi 23
5. Jumlah Kerugian
No Keterangan Rupiah
1 Pemerintah Kabupaten 657,7 M
2 BUMN 249,4 M
3 Pemerintah Kota 88,1 M
SendShareTweetShare

Comments 18

  1. Mbak Winarni says:
    12 years ago

    hmmmmmm

    Reply
  2. Pingback: Indonesia “Tanah Surga” katanya, Surga bagi siapa? | DuaSembilan's
  3. Limbad says:
    13 years ago

    Coba cari tu, di tiap K/L mengenai BBM pasti dapat, soalnya paling banyak korupsnya di BBM, baik TNI maupun Polri…Kalau untuk tunjangan pasti setuju aja (350 ribu utk ops dilapangan), tapi kalau di kasih sepeda motor atau mobil…pasti BBM nya untuk pejabatnya aja…sepeda motor bobrokpun pasti dilaporkan baik utk keluarkan BBM…coba ungkap tu…pasti nggak bisa krn birokrasinya kayak ikan belut licin plus belak belok.

    Reply
  4. Pingback: Data Korupsi 2011 « Forum PNS Berdikari
  5. Agus Sofyan says:
    13 years ago

    betul……………………..

    Reply
  6. JABRIK says:
    13 years ago

    buat bang L.A.W Betul…betul..betul itu!! 😎 😯 😛

    Reply
  7. JABRIK says:
    13 years ago

    Info dari Istana, dana remunerasi tunjangan kinerja utk thn 2012 ini TIDAK ADA alias pemerintah gak punya duit! Yang sudah siap utk remunerasi/tunjangan kinerja Mandiri adalah hnya Kementerian Ristek utk 2012…so utk instansi lain bye..bye! No Remun…back to korupsi again!

    Reply
    • L.A.W says:
      13 years ago

      Istana Mana yah? 😀 😀 😀 😀
      Lha Indonesia kan ngutang dulu, emang kalau mau gaji PNS duitnya dari mana Ngutang lah….
      Makanya sekaran Ada aplikasi AFS buat perencanaan ngutang….
      Tenang aja sepanjang bisa ngutang pasti dibayar bos Jabrik. Yang penting PNS kerja Jujur, Iklas dan ngak KKN…

      Reply
      • JABRIK says:
        13 years ago

        buat bang L.A.W Betul…betul..betul itu!! 😎 😯 😛

        Reply
  8. D says:
    13 years ago

    bang setagu ktnya uang makan uda NAIK ? TOLONG DONG SURAT EDARANYA

    Reply
    • Setagu says:
      13 years ago

      Surat edaran blm ada, namun ada info beberapa KPPN sudah ada yang memprosesnya krn dasar hukumnya jelas yaitu KMK Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya TA. 2012.

      Yang jelas aplikasi GPP Satker telah di update per 20 Januari untuk mengakomodasi perubahan uang makan PNS 2012.

      Reply
  9. D says:
    13 years ago

    bang setagu katanya uang makan pns uda baik??? tolong dong surat edaranya…

    Reply
  10. chen beggy says:
    13 years ago

    Ada beberapa point yang dapat digarisbawahi yakni:
    1.Jumlah kasus korupsi yang menyangkut PNS pada th 2011 menurun dibandingkan th 2010, hal ini menunjukkan ada penurunan kasus korupsi karena adanya REMUNERASI di beberapa K/L. Sehingga segera perlu diperluas RB diseluruh K/L yang ada.
    2.Sektor terkorup ada di Dinas Pendidikkan sehingga perlu ditingkatkan pengawasan pada Kementrian Pendidikkan dan Kebudayaan.Disusul oleh Pemerintah Daerah dan Pemkot.
    3. Perlu segera mendapatkan perhatian yang serius pada point 2 diatas untuk perbaikkan yang konprehensif.

    Reply
    • PNS Kementan says:
      13 years ago

      Setuju oom Chen, rasanya kurang tepat kalau ICW menyatakan bahwa kebijakan remunerasi belum efektif mereduksi perilaku korupsi PNS. Berdasarkan data di atas, korupsi lebih banyak pada sektor pendidikan (Khan Kemendiknas belum RB dan belum mendapat remunerasi??)dan keuangan daerah, lalu lembaganya terbanyak di Pemda bukan di Kementerian … artinya justeru kebijakan remunerasi telah efektif menekan perilaku korupsi di Kementerian !!! Kalau mau adil, mestinya ICW membandingkan angka-angka tersebut hanya pada K/L yang sdh mendapat remunerasi lalu dilihat kapan kejadiannya (sebelum atau sesudah mendapat remunerasi)!!

      Reply
      • titik koma says:
        13 years ago

        ya setuju… esmeralda dan marimar harus saling bantu…

        Reply
    • DIlema says:
      13 years ago

      Angka yang cukup baik untuk birokrasi (eksekutif) .

      ada 4,7 Juta PNS di Indonesia, yang korup dan ketahuan = 239.

      Legislatif = MPR/DPR sekitar 560. DPRD Provinsi rata2 45 x 33prov = 1485, DPRD Kota rata2 45 x 480kab = hitung sendiri. intinya kurang dari 50.000 anggota dewan namun yang korupsi dan ketahuan ada 99 (persentasi jauh lebih tinggi ketimbang PNS.

      Dinas pendidikan paling korup ? ya wajar (walaupun dalam hati sedih) kenapa? PNS terbanyak di indonesia adalah Guru, dan untuk bag administrasi (non guru), apakah dapat sertifikasi ? apakah dapat remunerasi ? TIDAK .

      Reply
    • titik koma says:
      13 years ago

      1. mau naik atau mau turun yang namanya korupsi ya korupsi, baru bisa dibanggakan kalo itu sudah hilang
      2. ini menyangkut konstitusi, harusnya malu satu malu semua… kok saling menyalahkan?
      3. amin

      Reply
    • titik koma says:
      13 years ago

      1. mau naik atau mau turun yang namanya korupsi ya korupsi, baru bisa dibanggakan kalo itu sudah hilang
      2. ini menyangkut konstitusi, harusnya malu satu malu semua… kok saling menyalahkan?
      3. amin

      Reply

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Rekomendasi

Gaji PNS 2023

Gaji PNS 2023

29/01/2024
Gaji Polri 2023

Gaji Polri 2023

12/07/2023

Tabel Remunerasi Hakim MA

20/11/2011

Popular Stories

  • Daftar Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Gaji Polri 2023

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • PP Kenaikan Gaji PNS 2019 Telah Terbit – PP No 15 Tahun 2019

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Daftar Gaji PNS 2013

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tabel Tunjangan PNS

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Contact Us
Setagu.Net

© 2024 Gaji dan Tunjangan Kinerja"

No Result
View All Result
  • Home
  • Gaji dan Tunjangan PNS
  • Tukin K/L
  • TPP Pemda
  • Berita
  • Tanya Jawab
  • Opini
  • Daftar Isi

© 2024 Gaji dan Tunjangan Kinerja"