Skema Baru Tunjangan Kinerja Pajak 2018

Skema Tunjangan kinerja pegawai pajak tahun 2018 akan berubah berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 96 tahun 2017 yang merupakan revisi dari Perpres No 37 tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Mengacu Perpres 96/2017 pemberian tunjangan kinerja dilakukan paling sedikit mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:

a. capaian kinerja organisasi; dan
b. capaian kinerja pegawai

Pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan kriteria di atas dapat diberikan paling banyak 10% lebih rendah sampai dengan paling banyak 30% lebih tinggi dari besaran tunjangan kinerja yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Belum jelas kriteria capaian kinerja organisasi dan capaian kinerja pegawai beserta formulanya. Namun seperti yang disampaikan pihak Kemenkeu nantinya pemberian tunjangan kinerja berdasarkan beban dan tanggung jawab masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Selain itu antar KPP bisa berbeda tunjangan kinerjanya dan dalam satu KPP antar pegawai juga bisa menerima dalam jumlah yang berbeda. Dalam skema yang baru, didesain berbeda antara kantor pajak yang target dan risiko besar dengan yang rendah.

Baca juga:  Perpres Tunjangan Kinerja Kemenhub, Kementan, Kemendag dan KKP 2015

Rencananya ketentuan lebih detail mengenai formula dan tata cara penghitungan tunjangan kinerja yang diberikan kepada pegawai pajak akan dikeluarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Skema Lama

Berbeda dengan skema lama yang tertuang dalam Perpres No 37 tahun 2015, pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai pajak murni dilihat dari realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya. Jika penerimaan pajak tidak tercapai, maka pegawai pajak tidak menerima tunjangan kinerja 100%. Hitungannya seperti ini :

  • Realisasi penerimaan pajak 95% atau lebih, tunjangan kinerja tetap 100%.
  • Realisasi penerimaan pajak 90-95%, tunjangan kinerja 90%.
  • Realisasi penerimaan pajak 80-90%, tunjangan kinerja 80%.
  • Realisasi penerimaan pajak 70-80%, tunjangan kinerja 70%.
  • Realisasi penerimaan pajak kurang dari 70%, tunjangan kinerja 50%.

Perlu diketahui besaran tunjangan kinerja sesuai Perpres No 37 tahun 2015 mengalami kenaikan antara 70 – 240 % dibandingkan yang diterima pegawai pajak sebelumnya (TKPKN + TKT + IPK).

Yang perlu dicermati selama hampir 3 tahun (tepatnya 2 tahun 10 bulan) sejak diterbitkannya Perpres No 37 tahun 2015, skema di atas hanya berlaku selama 1 tahun periode saja yakni pada tahun 2016. Mengapa demikian?

Baca juga:  Tunjangan Kementerian ESDM

Ketentuan pasal 3 Perpres 37/2015 menyatakan bahwa dalam tahun anggaran 2015 besaran tunjangan kinerja yang baru, dibayarkan 100% (seratus persen) terhitung sejak bulan Januari 2015 tanpa melihat realisasi penerimaan pajak.

Seharusnya pada tahun 2017 tunjangan kinerja yang dibayarkan hanya 80% karena pencapaian target penerimaan pajak hanya 83,3%. Namun dengan dikeluarkannya Perpres 96 tahun 2017 tunjangan yang diterima pegawai pajak tetap 100% atau dibayarkan penuh.

Dalam Perpres tersebut di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Tunjangan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun 2017 diberikan sebesar 100% dari besaran tunjangan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, terhitung mulai bulan Januari 2017.
  • Bagi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang telah menerima pembayaran tunjangan kinerja lebih rendah dari besaran tunjangan kinerja sesuai dengan peringkat jabatannya, dibayarkan selisihnya.

Praktis selama hampir tiga tahun pemberlakuan skema menurut Perpres 37/2015 dengan mengambil median kenaikan terendah dan tertinggi, serta memperhitungkan skema tahun 2016 tunjangan kinerja pegawai pajak meningkat rata-rata 138%.

Baca juga:  Tabel Remunerasi Kemenko Kesra

Konsisten

Data menunjukkan realisasi penerimaan pajak selalu di bawah target, contohnya dalam 3 tahun terakhir: tahun 2015 hanya 83,3%, tahun 2016 capaian 83,5% dan tahun 2017 sebesar 89,74% (sumber)

Sementara tahun ini seperti yang terungkap dalam APBN 2018 pemerintah mematok target setoran pajak sebesar Rp 1.424 triliun atau naik sekitar 24% dari realisasi tahun lalu yang sebesar Rp 1.147,5 triliun. Meskipun berat untuk dicapai setidaknya skema baru pemberian tunjangan kinerja akan memberikan motivasi bagi pegawai pajak untuk mengejar target tersebut.

Karena jika capaian kinerja KPP dan individu bagus maka tunjangan kinerja bisa naik hingga 30% (tiga puluh persen). Meskipun punishment boleh dikatakan tidak terlalu berarti dalam artian pegawai pajak masih bisa menerima tunjangan kinerja sampai 90% jika capaian organisasi dan individu tidak tercapai.

Hanya perlu dilihat apakah skema reward dan punishment seperti ini akan konsisten diterapkan. Karena akan percuma jika ujung-ujungnya ada revisi Perpres lagi dengan menambahkan klausul: Tunjangan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun 2018 diberikan sebesar 100% terhitung mulai Januari 2018.

39 thoughts on “Skema Baru Tunjangan Kinerja Pajak 2018

    1. siapa bilang belum jelas capaian kinerja organisasi dan capaian kinerja pegawai. Formulanya sudah cukup adil. sudah disahkan di Kemenkumham, DPR dan disetujui Menteri. bukan formula asal-asalan. mana mungkin peraturan ttg tukin disahkan sepihak tanpa persetujuan DPR

  1. Ya kan DJP itu juga seleksinya orang2 yg kompeten, masa iya yg kuliahnya asal2 ujian masih nyontek skripsi bayar calo dan lulus di kementerian lain disamain dgn orang pajak yg sekolahnya aja ada target, penerimaan tiap tahunnya (selain stan) sangat terbatas dari sekian banyak orang. Ya beda juga dong gajinya

    1. Gajuga kok teman teman saya orang pajak banyak, banyak juga yang ga kompeten, ga banyak kerja pun ada untuk yang jauh jauh di pelosok, paling waktunya banyak kosong. Sistem penggajian harus diubah dan menyesuaikan beban kerja dan kinerja, mungkin nanti akan lebih rumit setelah ada jafung dan bisa disesuaikan dengan kinerja sesuai angka kredit.

      1. Kurasa sistem penilaian kinerja sudah cukup adil. Peer dan Atasan memiliki hak untuk menilai kinerja pegawai. kalo temen2 yang tidak perform, biasanya penilaiannya jelek dan mempengaruhi grade, yang pada akhirnya mempengaruhi besaran tukin. selain tukin, tmn2 yg nilainya jelek juga susah untuk berkembang misalnya promosi, kuliah lagi. jadi stuck sampe akhir hayat dipelosok dengan tukin yang segitu2 aja. Paling gaji pokok doank yang naik 50ribua tiap tahun. kalo di fungsionalisasikan, dijamin lebih susah lagi. pgawe yang gabisa capai target bakal gitu2 aja sampe pensiun

  2. Manteman semua harus menyadari dan memahami sepenuh nya bahwa sanya semua angka angka tsb tergantung kepada keputusan politik, ingat ya keputusan politik hehehe

    1. ya sama aja, gaji tukinmu dikantor ntah di BUMN, swasta, K/L lain memang keputusan politis. Cari noh arti politis apaan. ngomong gajelas wkwkw

  3. Pasal 8 ayat (10) Permenkeu nomor 262/PMK.03/2010, tukin tidak dipotong PPh Pasal 21 final…namun dipotong PPh Pasal 21 tidak final

  4. Soal kinerja saya rasa punya resiko,tp bkn brarti yg mencari duit dikasih tunjangan gede,pdhl yg mmbelanjakan jg punya resiko gede jg,sama..disitu harusnya ada keadilan utk seluruh asn,wlo mereka secara tunjangan pantas lebih gede,tp bukan bagaikan bumi dan langit dgn kementerian/lembaga lain..

    1. yang membedakan dari tusi nya. fokus DJP ke penerimaan negara. dari tusi nya aja udah keliatan. dikantor kerjaanmu ngapain aja? coba muhasabah aja dulu. udah pantes belom dapet gaji gede kalo kerja bengong doank main games

  5. Lahannya diperhatikan, disiram, dipelihara, subur …. hasil panen melimpah..
    Penentu hasil bukan hanya petugas panen

    1. Setuju. Sebagai org DJP saya sering malu sendiri sama arogansi “kami yang cari uang”. Emang doktrin lama dari sekolah tinggi yang “itu” sih

      1. Kalo malu ga usah jelek2in pihak lain mas/mbak,evaluasi aja udah pantes belum dpt tunjangan segitu dengan kinerja saudara….

        1. malu karena walau saya rasa instansi saya pantas, tp instansi lain banyak yg pantas juga kinerjanya tp nggak dapet. Udah gitu banyak yg sering arogan di komen2 dunmay

      2. mohon maaf, kamu hina almamater kamu atau kamu anak non sekolah tinggi itu? emang bener sih DJP yang cari uang krn 70% lebih APBN ditopang dengan pajak. tp menjadi tidak adil jika membawa kata2 “kami yang cari uang”, karena di kampus itu dosen gk pernah doktrin dengan kalimat demikian. Dari kata2 mu sepertinya ada dendam dengan kampus ya? kok kasian, wkwkw

    2. hilih mosok sih, lagian analoginya ngawur.
      Tanpa kalian sadari, uang pajak juga digunakan untuk memberikan bantuan such as subsidi dan bantuan seperti subdidi pupuk, beras, sekolah (dana BOS), BBM, transfer ke daerah, ke desa, dll). Lah kuwi kalo tanpa subsidi, mampu beli BBM? mampu kalo anakmu mbayar di sekolah negeri? mampu bayar dokter kalo ke RS tanpa BPJS? rela jalan rumahmu jelek? rela jalan rumahmu tanpa penerangan? plis deh, waras dikit.

      sapa bilang DJP gk memperhatikan wajib pajak. DJP juga bantu UMKM dan Bisnis loh, ngasih tax incentives, keringanan2 biar bisnis ttp jalan, ngasih bantuan dana pekerja pas covid kmaren. gausah kujabarin satu2 deh. kalo udah benci, ttp akan benci walau udah dijelasin panjang lebar berbusa-busa, wkwk

      1. Maaf resiko apa ya? kamu ASN mana? ASN Pemda? Pemda Mana? beda Pemda beda Tunjangannya. Coba lihat potensi daerahmu, ASN DKI lebih makmur karena potensi DKI Jauh lebih besar dari daerah lain. Gabakal adil memang, karena beda instansi, beda tupoksi, beda risiko. Syukuri aja yang didapet. kalo ttp iri, cari kerjaan dengan gaji yang bagus, jgn stuck ditempat yang bikin kita gitu2 aja.

    1. Yup, beda nasib emang. Semoga lebih baik pemerataan ke depannya. Atau mungkin instansi lain kudu banyak kasus, pajak naek banyak sejak kasus Gayus kan, haha

    2. Bukan masalah beban kerja atau mereka yg cari duit teman2… namanya asn sih rata2 sama aja beban kerjanya, cuma mereka dikasih uang besar karena takut mereka korupsi… jd pliss deeh anak pajak jangan ngerasa yang nggaji PNS lain.

      1. enggak mas. percaya lah tuntutan kerja di kemenkeu dan di instansi lain contoh misal batan. itu beda. gk bisa di pungkiri atmosfer kerja di kemenkeu lebih “menantang”. walaupun ada aja asn kaleng kaleng dimana saja..

      2. salah besar kalo beban kerjanya sama. Hehehe.
        Belum tau dapurnya, jd jangan gampang menyimpulkan ya.
        pemberian tunjangan juga bukan asal2an. Pangkat/Golongan boleh sama walau sesama pegawai pajak. Namun, beda performance dan beban kerja, beda pula tunjangannya.
        sesama pegawai aja beda-beda tunjangannya, apalagi beda instansi.

    3. beda jauh memang. kalau mau sama, daftar aja saat pembukaan rekrutmen pegawai DJP. yang memenuhi syarat boleh ikut kok. Goodluck

  6. Tunkin nya lebih besar dari pada take home pay saya di salah satu instansi di jakarta. Udah bener penggajian pake skema yg itu yg ada tunjangan kemahalannya. Kapan ya itu di terapkan.?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.