Skema Baru Tunjangan Kinerja Pajak 2018

Skema Tunjangan kinerja pegawai pajak tahun 2018 akan berubah berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 96 tahun 2017 yang merupakan revisi dari Perpres No 37 tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Mengacu Perpres 96/2017 pemberian tunjangan kinerja dilakukan paling sedikit mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:

a. capaian kinerja organisasi; dan
b. capaian kinerja pegawai

Pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan kriteria di atas dapat diberikan paling banyak 10% lebih rendah sampai dengan paling banyak 30% lebih tinggi dari besaran tunjangan kinerja yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Belum jelas kriteria capaian kinerja organisasi dan capaian kinerja pegawai beserta formulanya. Namun seperti yang disampaikan pihak Kemenkeu nantinya pemberian tunjangan kinerja berdasarkan beban dan tanggung jawab masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Selain itu antar KPP bisa berbeda tunjangan kinerjanya dan dalam satu KPP antar pegawai juga bisa menerima dalam jumlah yang berbeda. Dalam skema yang baru, didesain berbeda antara kantor pajak yang target dan risiko besar dengan yang rendah.

Baca juga:  Tunjangan Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Rencananya ketentuan lebih detail mengenai formula dan tata cara penghitungan tunjangan kinerja yang diberikan kepada pegawai pajak akan dikeluarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Skema Lama

Berbeda dengan skema lama yang tertuang dalam Perpres No 37 tahun 2015, pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai pajak murni dilihat dari realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya. Jika penerimaan pajak tidak tercapai, maka pegawai pajak tidak menerima tunjangan kinerja 100%. Hitungannya seperti ini :

  • Realisasi penerimaan pajak 95% atau lebih, tunjangan kinerja tetap 100%.
  • Realisasi penerimaan pajak 90-95%, tunjangan kinerja 90%.
  • Realisasi penerimaan pajak 80-90%, tunjangan kinerja 80%.
  • Realisasi penerimaan pajak 70-80%, tunjangan kinerja 70%.
  • Realisasi penerimaan pajak kurang dari 70%, tunjangan kinerja 50%.

Perlu diketahui besaran tunjangan kinerja sesuai Perpres No 37 tahun 2015 mengalami kenaikan antara 70 – 240 % dibandingkan yang diterima pegawai pajak sebelumnya (TKPKN + TKT + IPK).

Yang perlu dicermati selama hampir 3 tahun (tepatnya 2 tahun 10 bulan) sejak diterbitkannya Perpres No 37 tahun 2015, skema di atas hanya berlaku selama 1 tahun periode saja yakni pada tahun 2016. Mengapa demikian?

Baca juga:  Tunjangan Kinerja BPK

Ketentuan pasal 3 Perpres 37/2015 menyatakan bahwa dalam tahun anggaran 2015 besaran tunjangan kinerja yang baru, dibayarkan 100% (seratus persen) terhitung sejak bulan Januari 2015 tanpa melihat realisasi penerimaan pajak.

Seharusnya pada tahun 2017 tunjangan kinerja yang dibayarkan hanya 80% karena pencapaian target penerimaan pajak hanya 83,3%. Namun dengan dikeluarkannya Perpres 96 tahun 2017 tunjangan yang diterima pegawai pajak tetap 100% atau dibayarkan penuh.

Dalam Perpres tersebut di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Tunjangan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun 2017 diberikan sebesar 100% dari besaran tunjangan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, terhitung mulai bulan Januari 2017.
  • Bagi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang telah menerima pembayaran tunjangan kinerja lebih rendah dari besaran tunjangan kinerja sesuai dengan peringkat jabatannya, dibayarkan selisihnya.

Praktis selama hampir tiga tahun pemberlakuan skema menurut Perpres 37/2015 dengan mengambil median kenaikan terendah dan tertinggi, serta memperhitungkan skema tahun 2016 tunjangan kinerja pegawai pajak meningkat rata-rata 138%.

Baca juga:  Take Home Pay (THP) Anggota DPR

Konsisten

Data menunjukkan realisasi penerimaan pajak selalu di bawah target, contohnya dalam 3 tahun terakhir: tahun 2015 hanya 83,3%, tahun 2016 capaian 83,5% dan tahun 2017 sebesar 89,74% (sumber)

Sementara tahun ini seperti yang terungkap dalam APBN 2018 pemerintah mematok target setoran pajak sebesar Rp 1.424 triliun atau naik sekitar 24% dari realisasi tahun lalu yang sebesar Rp 1.147,5 triliun. Meskipun berat untuk dicapai setidaknya skema baru pemberian tunjangan kinerja akan memberikan motivasi bagi pegawai pajak untuk mengejar target tersebut.

Karena jika capaian kinerja KPP dan individu bagus maka tunjangan kinerja bisa naik hingga 30% (tiga puluh persen). Meskipun punishment boleh dikatakan tidak terlalu berarti dalam artian pegawai pajak masih bisa menerima tunjangan kinerja sampai 90% jika capaian organisasi dan individu tidak tercapai.

Hanya perlu dilihat apakah skema reward dan punishment seperti ini akan konsisten diterapkan. Karena akan percuma jika ujung-ujungnya ada revisi Perpres lagi dengan menambahkan klausul: Tunjangan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun 2018 diberikan sebesar 100% terhitung mulai Januari 2018.

24 thoughts on “Skema Baru Tunjangan Kinerja Pajak 2018

  1. Ya kan DJP itu juga seleksinya orang2 yg kompeten, masa iya yg kuliahnya asal2 ujian masih nyontek skripsi bayar calo dan lulus di kementerian lain disamain dgn orang pajak yg sekolahnya aja ada target, penerimaan tiap tahunnya (selain stan) sangat terbatas dari sekian banyak orang. Ya beda juga dong gajinya

    1. Gajuga kok teman teman saya orang pajak banyak, banyak juga yang ga kompeten, ga banyak kerja pun ada untuk yang jauh jauh di pelosok, paling waktunya banyak kosong. Sistem penggajian harus diubah dan menyesuaikan beban kerja dan kinerja, mungkin nanti akan lebih rumit setelah ada jafung dan bisa disesuaikan dengan kinerja sesuai angka kredit.

  2. Manteman semua harus menyadari dan memahami sepenuh nya bahwa sanya semua angka angka tsb tergantung kepada keputusan politik, ingat ya keputusan politik hehehe

  3. Pasal 8 ayat (10) Permenkeu nomor 262/PMK.03/2010, tukin tidak dipotong PPh Pasal 21 final…namun dipotong PPh Pasal 21 tidak final

  4. Soal kinerja saya rasa punya resiko,tp bkn brarti yg mencari duit dikasih tunjangan gede,pdhl yg mmbelanjakan jg punya resiko gede jg,sama..disitu harusnya ada keadilan utk seluruh asn,wlo mereka secara tunjangan pantas lebih gede,tp bukan bagaikan bumi dan langit dgn kementerian/lembaga lain..

  5. Lahannya diperhatikan, disiram, dipelihara, subur …. hasil panen melimpah..
    Penentu hasil bukan hanya petugas panen

    1. Setuju. Sebagai org DJP saya sering malu sendiri sama arogansi “kami yang cari uang”. Emang doktrin lama dari sekolah tinggi yang “itu” sih

      1. Kalo malu ga usah jelek2in pihak lain mas/mbak,evaluasi aja udah pantes belum dpt tunjangan segitu dengan kinerja saudara….

        1. malu karena walau saya rasa instansi saya pantas, tp instansi lain banyak yg pantas juga kinerjanya tp nggak dapet. Udah gitu banyak yg sering arogan di komen2 dunmay

    1. Yup, beda nasib emang. Semoga lebih baik pemerataan ke depannya. Atau mungkin instansi lain kudu banyak kasus, pajak naek banyak sejak kasus Gayus kan, haha

    2. Bukan masalah beban kerja atau mereka yg cari duit teman2… namanya asn sih rata2 sama aja beban kerjanya, cuma mereka dikasih uang besar karena takut mereka korupsi… jd pliss deeh anak pajak jangan ngerasa yang nggaji PNS lain.

      1. enggak mas. percaya lah tuntutan kerja di kemenkeu dan di instansi lain contoh misal batan. itu beda. gk bisa di pungkiri atmosfer kerja di kemenkeu lebih “menantang”. walaupun ada aja asn kaleng kaleng dimana saja..

  6. Tunkin nya lebih besar dari pada take home pay saya di salah satu instansi di jakarta. Udah bener penggajian pake skema yg itu yg ada tunjangan kemahalannya. Kapan ya itu di terapkan.?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.