Gaji PNS 2018 Tidak Naik

Presiden Jokowi dalam pidatonya di parlemen hari ini 16 Agustus 2017 menyampaikan rancangan undang-undang APBN 2018 serta memaparkan nota keuangannya. Secara spesifik Jokowi tidak menyinggung sama sekali tentang kebijakan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pidato kali ini.

Namun dari Nota Keuangan 2018 dapat dibaca arah kebijakan umum belanja pemerintah pusat dalam tahun 2018. Salah satunya kebijakan mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur pemerintah dalam rangka efisiensi dan efektivitas birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik, antara lain melalui:

(1) pemberian THR kepada ASN, TNI/Polri, dan pensiunan;
(2) menaikkan uang lauk pauk TNI/Polri; serta
(3) tetap memberikan gaji/pensiun ke-13 bagi aparatur negara.

Jadi dipastikan tahun 2018 tidak ada kenaikan gaji PNS. Kebijakan masih sama dengan tahun 2016 dan 2017 yaitu dengan memberikan THR dan Gaji 13 bagi PNS. Terdapat perbedaan bagi pensiunan, jika tahun 2017 dan 2016 tidak mendapatkan THR maka pada tahun mendatang boleh berlega hati, karena THR diberikan untuk PNS, TNI/Polri aktif maupun pensiunan.

Program Jaminan Sosial Aparatur Sipil Negara

Nampaknya akan ada perubahan tentang skema pensiun PNS, berikut kutipan lengkap dari Nota Keuangan 2018 :

Baca juga:  Anggaran Remunerasi Kemenkumham dan Kejagung Mencapai Rp 1,6 T

Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PNS berhak memperoleh: (1) gaji, tunjangan, dan fasilitas; (2) cuti; (3) jaminan pensiun dan jaminan hari tua; (4) perlindungan; dan (5) pengembangan kompetensi.

Perlindungan dimaksud berupa Jaminan Kesehatan, JKK, JKm, dan bantuan hukum. Saat ini baru program JKK dan JKm bagi ASN yang telah diimplementasikan dan dikelola oleh PT Taspen (Persero) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, serta program JKN bagi PNS yang telah terintegrasi dengan SJSN dan dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Sementara itu, pelaksanaan program JP dan JHT bagi PNS yang saat ini berlaku masingmasing berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya, untuk menyelaraskan dengan amanat Undang-Undang ASN, maka Pemerintah saat ini dalam proses pembahasan penyusunan kembali sistem JP dan JHT bagi PNS.

Desain program pensiun PNS saat ini adalah melalui skema pembiayaan pay as you go, manfaat pasti sebesar maksimal 75,0 persen dari gaji pokok, iuran PNS sebesar 4,75 persen dari gaji pokok dan tunjangan keluarga, dan dititipkelolakan pada PT Taspen (Persero).

Baca juga:  Anggaran Tunjangan Kinerja 2013 Disetujui DPR

Atas kondisi tersebut, beban pensiun PNS tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 tidak pernah mencapai 1,0 persen dari PDB atau berkisar 4,0 persen dari total belanja negara dalam APBN. Sedangkan desain program Tunjangan Hari Tua (THT) menggunakan skema manfaat pasti dan iuran pasti sebesar 3,25 persen dari gaji pokok dan tunjangan keluarga.

Perubahan penerapan desain program JP dan JHT PNS saat ini menjadi desain baru diyakini memiliki potensi risiko fiskal yang cukup besar, baik secara jangka menengah maupun jangka panjang, apabila tidak didesain secara cermat dan hati-hati. Beberapa potensi sumber risiko fiskal JP dan JHT sebagai berikut:

  1. Kebijakan desain program single pillar (terpisah) dari program jaminan sosial SJSN atau multi pillar (terintegrasi) dengan program jaminan sosial SJSN.
  2. Perubahan struktur remunerasi PNS Struktur remunerasi dan komposisi gaji digunakan sebagai formula perhitungan besaran manfaat pensiun yang diterima PNS dan besaran iuran apabila menerapkan skema pendanaan sehingga besarannya sangat berpengaruh terhadap beban belanja pensiun APBN.
  3. Skema program dan skema pembiayaan Penentuan skema program pensiun memiliki risiko baik Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) atau Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Sedangkan skema pembiayaan
    dapat ditentukan sesuai kondisi APBN yaitu pembebanan biaya program sejak awal implementasi (target funding atau fully funding) atau saat terjadi kewajiban pembayaran manfaat pensiun (pay as you go).
Baca juga:  Remunerasi 6 Kementerian/Lembaga Disetujui DPR

Penggunaan skema pay as you go sebagaimana diterapkan saat ini dapat menambah beban APBN saat jumlah PNS semakin meningkat, sedangkan penggunaan skema target funding atau fully funding dapat menimbulkan beban APBN atas iuran yang dibayarkan Pemerintah sebagai pemberi kerja sejak awal implementasi program.

Risiko atas skema program dan skema pembiayaan tersebut dapat berdampak langsung pada beban program pensiun terhadap APBN yang akan menjadi komitmen Pemerintah dan kontingensi apabila terdapat perubahan kebijakan. Untuk itu, Pemerintah harus cermat dan hati-hati dalam menentukan skema program dan skema pembiayaan pada Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua bagi ASN.

 

16 thoughts on “Gaji PNS 2018 Tidak Naik

  1. Katanya negara sedang sulit, banyak hutang.. Ya sabar lah, menunggu kemampuan negara yang tepat untuk kenaikan gaji PNS. Untuk saat ini saja, negara Harus mengeluarkan uang Rp 500 triliun lebih untuk gaji PNS per tahun. Kenaikan Rp 200.000 saja rata2 per bulan, negara sudah terbebani Rp 9.6 Triliun tambahan per tahun. Itu baru dari gaji pokok. Tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya yang dihitung dari besaran gaji pokok, tentunya akan menjadi ikutan dan semakin besar.. Sekarang ini bersyukur, berdoa utk kemajuan negeri, bekerja yang terbaik selaku abdi negara. Bersyukur dapat gaji ke 14 / THR sebagai kompensasi gaji umum yg belum naik. Dan bersyukur masih ada kenaikan gaji berkala karena kenaikan pangkat atau golongan. Juga masih ada honor honor lain, SPPD/ uang perjalanan dinas.

  2. Gaji pokok S1 golongan 3B berkisar 3 Jtan, sementaraa UMK untuk buruh ditempat saya sudah 3,3an…hebat gaji S1 kalah dg gaji buruh…dan sebenarnya selama ini tiap tahun itu gaji kt gk naik cuma disesuaikan dengan adanya inflasi…gaji naik itu klo kenaikannya melebihi laju inflasi…

  3. Bila 2 periode lagi, wah maka selama 10 tahun engga ada kenaikan gaji bagi PNS lagi. Padahal dulu janji-janjinya bakalan mensejahterahkan pns secara bertahap, ah dia lupa.

    Bagi PNS pusat sih enak ,ada tunjangannya yang naik mulu, jadi engga begitu masalah.

    Bagi PNS daerah yang PAD nya kecil, kepala daerah dan DPRD nya engga care terhadap kesejahteraan , maka dipastikan pns daerah merana., biaya hidup makin mahal saja…

    Semoga pNs daerah bersatu berdemo tuntut gaji yang layak…

    1. kalo pns pusat tunjangannya naik … apalagi pake “mulu”
      blog ini pasti sudah memuat beritanya
      ya kan mas Setagu

  4. Mas setagu, itu yg namanya blog http://www.jumanto.com punya siapa ya? Apakah yg bersangkutan seorang pns kemenkeu? Karena beberapa komentar dia di postingan blognya selalu membahas instansi2 yg lain cm komentarnya dia itu ga bijak cenderung negative thinking sm instansi lain yg bukan instansinya sendiri karena itu bs menimbulkan kesalahpahaman

  5. aku eselon IVa gol IIIc, total gaji dibawah 4juta, teman yg baru pensiun gajinya 4jt/bln. memang masa kerjanya lama. tapi beliau tidak kerja lagi, ckp tunggu terima gaji pensiun tiap bulan. Bukan tidak senang pensiun seperti itu, cuma kita yg masih kerja 20 hari sebulan tentu perlu biaya operasional pribadi sehari2. Tapi selamat buat pensiunan, akhirnya bisa juga dpt THR.

  6. Ngenese pns…rego podo munggah bayaran sekolah mesti munggah..penghasilan sma sekali g diperhatikan…enek duit sitik diarani pungli…enek duit akeh diarani korupsi..masyaalllah

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.