Setagu
No Result
View All Result
  • Home
  • Gaji dan Tunjangan PNS
  • Tukin K/L
  • TPP Pemda
  • Berita
  • Tanya Jawab
  • Opini
  • Daftar Isi
  • Home
  • Gaji dan Tunjangan PNS
  • Tukin K/L
  • TPP Pemda
  • Berita
  • Tanya Jawab
  • Opini
  • Daftar Isi
No Result
View All Result
Setagu
No Result
View All Result
Home Data & Survey

Opini BPK atas Laporan Keuangan K/L Tahun 2012

12/06/2013
Reading Time: 7 mins read
16

Salah satu indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi Nasional salah satunya adalah capaian opini Wajar Tanpa Persyaratan (WTP) dari BPK terhadap pemeriksaan laporan keuangan K/L. Pemerintah mengharapkan pada tahun 2014 semua laporan keuangan Kementerian/Lembaga Pusat sudah WTP atau Wajar Tanpa Persyaratan.

Namun nampaknya pemerintah harus bekerja keras untuk mencapai target 100 % WTP tersebut, pasalnya berdasarkan pemeriksaan BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2012 yang merupakan gabungan konsolidasian dari Laporan Keuangan Kementerian Negar/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN), pencapaian WTP baru 74% (lihat tabel)

Opini BPK 2013

Dari 93 entitas yang sudah diperiksa 69 sudah mendapatkan opini WTP. Meskipun jumlah Opini WTP naik dari tahun 2011 yang semula 67 entitas, namun secara persentase mengalami penurunan sebanyak 3%, sebelumnya 77%.

Persentase Opini BPK

Hasil pemeriksaan BPK untuk LKPP Tahun 2012 memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sama dengan opini BPK untuk LKPP Tahun 2011. Pengecualian (qualification) pada LKPP Tahun 2012 meliputi empat hal sebagai berikut:

  1. Untung atau rugi selisih kurs dari seluruh transaksi yang menggunakan mata uang asing belum dilakukan sesuai Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan terkait yang berpengaruh pada realisasi penerimaan dan/atau belanja;
  2. Kelemahan penganggaran dan penggunaan Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial,
  3. Aset eks-BPPN sebesar Rp8,79 triliun belum ditelusuri keberadaannya dan aset properti eks kelolaan PT PPA sebesar Rp1,12 triliun belum diselesaikan penilaiannya; dan
  4. Saldo anggaran lebih (SAL) pada akhir tahun 2012 yang dilaporkan berbeda dengan keberadaan fisik SAL tersebut sebesar Rp8,15 miliar, penambahan fisik SAL sebesar Rp33,49 miliar tidak dapat dijelaskan, serta koreksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp30,89 miliar tidak didukung dokumen sumber yang memadai .

BPK melaporkan 12 temuan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dalam LHP SPI LKPP Tahun 2012 dan lima temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam LHP Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan LKPP Tahun 2012

Berikut Rincian dari opini atas LKKL dan LKBUN :

1. Opini WTP

No BA Kementerian / Lembaga Negara Opini
1 1 Majelis Permusyawaratan Rakyat WTP
2 2 Dewan Perwakilan Rakyat WTP
3 4 Badan Pemeriksa Keuangan WTP
4 5 Mahkamah Agung WTP
5 7 Sekretariat Negara WTP
6 11 Kementerian Luar Negeri WTP
7 15 Kementerian Keuangan WTP
8 19 Kementerian Perindustrian WTP
9 20 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral WTP
10 34 Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan WTP
11 35 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian WTP
12 36 Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat WTP
13 41 Kementerian Badan Usaha Milik Negara WTP
14 42 Kementerian Riset dan Teknologi WTP
15 47 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak WTP
16 50 Badan Intelijen Negara WTP
17 51 Lembaga Sandi Negara WTP
18 52 Dewan Ketahanan Nasional WTP
19 54 Badan Pusat Statistik WTP
20 55 Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional WTP
21 57 Perpustakaan Nasional WTP
22 64 Lembaga Ketahanan Nasional WTP
23 65 Badan Koordinasi Penanaman Modal WTP
24 66 Badan Narkotika Nasional WTP
25 68 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional WTP
26 74 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia WTP
27 75 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika WTP
28 77 Mahkamah Konstitusi WTP
29 78 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan WTP
30 80 Badan Tenaga Nuklir Nasional WTP
31 84 Badan Standarisasi Nasional WTP
32 86 Lembaga Administrasi Negara WTP
33 87 Arsip Nasional Republik Indonesia WTP
34 88 Badan Kepegawaian Negara WTP
35 89 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan WTP
36 90 Kementerian Perdagangan WTP
37 93 Komisi Pemberantasan Korupsi WTP
38 95 Dewan Perwakilan Daerah WTP
39 100 Komisi Yudisial WTP
40 103 Badan Nasional Penanggulangan Bencana WTP
41 104 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia WTP
42 105 Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo WTP
43 106 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah WTP
44 107 Badan SAR Nasional WTP
45 108 Komisi Pengawas Persaingan Usaha WTP
46 110 Ombudsman RI WTP
47 114 Sekretariat Kabinet WTP
48 999 .04 Penerusan Pinjaman WTP
49 999 .05 Transfer ke Daerah WTP
50 999 .08 Belanja Lain-lain WTP
51 6 Kejaksaan Agung WTP-DPP
52 10 Kementerian Dalam Negeri WTP-DPP
53 12 Kementerian Pertahanan WTP-DPP
54 13 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia WTP-DPP
55 24 Kementerian Kesehatan WTP-DPP
56 25 Kementerian Agama WTP-DPP
57 27 Kementerian Sosial WTP-DPP
58 29 Kementerian Kehutanan WTP-DPP
59 32 Kementerian Kelautan dan Perikanan WTP-DPP
60 33 Kementerian Pekerjaan Umum WTP-DPP
61 43 Kementerian Lingkungan Hidup WTP-DPP
62 44 Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah WTP-DPP
63 56 Badan Pertanahan Nasional WTP-DPP
64 60 Kepolisian Negara RI WTP-DPP
65 67 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal WTP-DPP
66 999.01 Pengelolaan Utang WTP-DPP
67 999.02 Pengelolaan Hibah WTP-DPP
68 999.03 Investasi Pemerintah WTP-DPP
69 999.07 Belanja Subsidi WTP-DPP

2. Opini WDP

No BA Kementerian / Lembaga Negara Opini
1 18 Kementerian Pertanian WDP
2 22 Kementerian Perhubungan WDP
3 23 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan WDP
4 26 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi WDP
5 40 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif WDP
6 48 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi WDP
7 59 Kementerian Komunikasi dan Informatika WDP
8 76 Komisi Pemilihan Umum WDP
9 79 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia WDP
10 81 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi WDP
11 82 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional WDP
12 83 Badan Informasi Geopasial (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional) WDP
13 85 Badan Pengawas Tenaga Nuklir WDP
14 91 Kementerian Perumahan Rakyat WDP
15 92 Kementerian Pemuda dan Olahraga WDP
16 109 Badan Pengembangan Wilayah Suramadu WDP
17 111 Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan WDP
18 113 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme WDP
19 115 Badan Pengawas Pemilihan Umum WDP
20 116 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia WDP
21 117 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia WDP
22 Bendahara Umum Negara WDP

 

3. Opini TMP

No BA Kementerian / Lembaga Negara Opini
1 63 Badan Pengawasan Obat dan Makanan TMP
2 118 Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang TMP

4. Beum selesai diperiksa : Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

SendShareTweetShare

Comments 16

  1. westi says:
    12 years ago

    mas,klo opininya TMP, tukin 2013 nya msh dpt gak ya?hik hik hik

    Reply
  2. Lasmawaty Manurung says:
    12 years ago

    Teman2 apakah benar tidak jadi lagi Remun? apakah semuanya hanya mimpi belaka?

    Reply
  3. Novreza Utama Putra says:
    12 years ago

    hallo bro..nyampe jg ke blog ini…

    Reply
  4. penantiremun says:
    12 years ago

    itu di tabel , BA artinya apa mas ?

    Reply
    • Setagu says:
      12 years ago

      BA K/L = Bagian Anggaran K/L yg menampung belanja pemerintah pusat, yg pagu anggarannya di alokasikan pd K/L dan dikuasakan pada Menteri/Pimpinan K/L tersebut.
      Contoh: BA 001 berarti anggaran untuk MPR dst

      Reply
  5. Nuraini Ratri Tunjungsari says:
    12 years ago

    oo gitu to yus…pentinge wes WTP yo.hehe

    Reply
  6. Yusmaidhar Saint Parlin says:
    12 years ago

    DPP = Dengan Paragraf Penjelas, biasanya klo ada kaitannya dengan akun yang sering ada temuannya, kayak aset tetap itu kan udah kronis di sektor publik

    Reply
  7. Nuraini Ratri Tunjungsari says:
    12 years ago

    WTP-DPP maksudnya apa ya?

    Reply
  8. Angin Bayu Riwut says:
    12 years ago

    hahahaha..sip broe..lanjutkan

    Reply
  9. Yudi Hariyanto says:
    12 years ago

    Biar remunnya tambah gede

    Reply
  10. Angin Bayu Riwut says:
    12 years ago

    hehehehehhehehehehe, BPS dapat lagi WTP

    Reply
  11. Mohamad Rusdi Hidayat says:
    12 years ago

    Setau saya syarat utama pemberian tunkin itu dapat WTP. Selain itu ya nda dapet…
    Turut berduka bagi yang instansinya nda dapat WTP…

    Reply
  12. Tika Widayanti says:
    12 years ago

    gimana ini ayah…hiks hiks.. coba tolong dong orang BPK jelasin Setiadi Untung

    Reply
  13. pipit says:
    12 years ago

    Mas Setagu, nanya juga, yang tahun 2012 sudah dapat Tunjangan Kinerja, kalau dapat opini WDP, apakah selanjutnya Tunjangan Kinerjanya di-stop? Trims.

    Reply
    • Jhon says:
      12 years ago

      Setagu June 12, 2013 at 10:19 pm
      hampir sama dg pertanyaan dibawah, setahu saya tdk ada aturan spt itu, kalau belum dibayarkan biasanya ada kendala pertanggungjawaban spt dokumen pendukung, atau blm ada SOP K/L soal tunkin.

      Reply
  14. Mamat says:
    12 years ago

    Mas Stagu nanya gmn dengan Kemendikbud yg dapat opini WDP apakah batal mendapat tunjangan untuk tahun 2013, sebelumnya terima kasih,… salam

    Reply

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Rekomendasi

Gaji PNS 2023

Gaji PNS 2023

29/01/2024
Gaji Polri 2023

Gaji Polri 2023

12/07/2023

Tabel Remunerasi Hakim MA

20/11/2011

Popular Stories

  • Daftar Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Gaji Polri 2023

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • PP Kenaikan Gaji PNS 2019 Telah Terbit – PP No 15 Tahun 2019

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Daftar Gaji PNS 2013

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tabel Tunjangan PNS

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Contact Us
Setagu.Net

© 2024 Gaji dan Tunjangan Kinerja"

No Result
View All Result
  • Home
  • Gaji dan Tunjangan PNS
  • Tukin K/L
  • TPP Pemda
  • Berita
  • Tanya Jawab
  • Opini
  • Daftar Isi

© 2024 Gaji dan Tunjangan Kinerja"