Sebagaimana diketahui Badan Anggaran DPR telah memberikan persetujuan pemberian remunerasi bagi 20 K/L dengan anggaran lebih dari 2,97 Triliun. Perlu dipahami bahwa ada 2 model persetujuan DPR, pertama melalui Komisi terkait dan kedua lewat Badan Anggaran DPR. Perbedaaanya terletak pada pemenuhan kebutuhan anggarannya, bila suatu Kementerian/lembaga memerlukan tambahan pagu untuk tunjangan kinerja atau remunerasi, pagu tersebut perlu mendapat persetujuan Badan Anggaran DPR. Apabila tidak memerlukan tambahan pagu, namun memerlukan realokasi anggaran cukup melalui komisi terkait.
Itulah yang menyebabkan mengapa LIPI, Kemenristek, BATAN bisa lebih dulu mendapat persetujuan DPR, karena hanya realokasi anggaran. Tinggal Kemenpera saja yang belum ada persetujuan DPR. Nah, dengan persetujuan DPR berarti tinggal menunggu Peraturan Presiden keluar. Perpres ini sebagai payung hukum, sebagai dasar untuk mencairkan dana tunjangan kinerja.
Pertanyaan selanjutnya yang sering wira wiri di blog ini: Bagaimana Job Grade-nya ? Yang pasti tunggu Perpres-nya 🙂 Namun saya coba memberikan sedikit gambaran penentuan job grading tunjangan kinerja.
Jumlah kelas grading remunerasi dibedakan :
- Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-kementerian (LPNK) yang pimpinannya setingkat Menteri, job gradingnya paling tinggi kelas 17, dengan 1 jabatan non grade untuk posisi Wakil menteri (jika ada),
- LPNK dengan jabatan struktural teringgi: Sekretaiat Utama, Deputi atau Inspektorat Utama, jab grade tertinggi adalah grade 16, dengan 1 jabatan non grading untuk posisi Kepala atau Wakil Kepala.
Penentuan Besaran Tunjangan Kinerja per Grade bagi bagi K/L yang telah melaksanakan reformasi didasarkan pada faktor berikut: Tingkat capaian (persentase) RB, Nilai dan Kelas jabatan, Indeks harga nilai jabatan, Faktor Penyeimbang dan Indeks tunjangan kinerja daerah provinsi
Rumus Tunjangan Kinerja : Tingkat Persentese RB x Nilai Rata2 jabatan x Indeks Harga jabatan x Faktor penyeimbang x Indeks tunjangan kinerja daerah provinsi
Sebenarnya masing-masing K/L sudah melakukan avaluasi jabatan berikut besaran tunjangan per grade-nya yang sudah disetujui. Jadi besaran tersebut tinggal dikalikan dengan persentase tingkat capaian Reformasi Birokrasi di instansi tersebut. Besaran persentase diperoleh dari verifikasi lapangan oleh Tim UPRBN yang sudah pernah saya posting sebelumnya ( Bagian 1 dan Bagian 2)
| Tingkat Pencapaian Reformasi Birokrasi | ||
| No | K/L | Persentase |
| 1 | ANRI | 53% |
| 2 | BATAN | 53% |
| 3 | BKKBN | 54% |
| 4 | BKN | 48% |
| 5 | BKPM | 56% |
| 6 | BNN | 45% |
| 7 | BNPT | 35,7% |
| 8 | BNPT | 35,7% |
| 9 | BPOM | 47% |
| 10 | BPPT | 68% |
| 11 | BPS | 53% |
| 12 | LAN | 58% |
| 13 | Lemhanas | 54,0% |
| 14 | Lemsaneg | 42% |
| 15 | LKPP | 70% |
| 16 | Perindustrian | 56% |
| 17 | Pertanian | 45% |
| 18 | Perumahan Rakyat | 41% |
| 19 | PPPA | 33,9% |
| 20 | Ristek | 47,0% |
Sebagai ilustrasi atau contoh lihat pada Tabel Remunerasi bagi bagi K/L yang sudah menerima tunjangan kinerja. Persentese capaian Polri 24,5 %, TNI 37 %, Kejaksaan dan Kemenkumham sekitar 40 %. Satu-satunya instansi yang tingkat pencapaiannya sudah 100 % hanya Kemenkeu. Silahkan hitung sendiri perkiraan besaran tunjangan kinerja yang diterima.
Nilai persentase LIPI kok ga ada bang Setagu????
masih di pikirkan oleh para pejabat – pejabat nya boss…!
ada bos ade, di thread tentang hasil verifikasi lapangan, persentase lipi 40%…
Klo lihat persentase diatas, 20 Kementrian yg tercantum diatas Tunjangan kinerjanya Beda semua ya bg setagu, LKPP paling besar donk 70% Asyikkk
Kalau udah pada remun beli batik yang asli ya.. jangan beli batik printing..
Untuk kementan jangankan 45%…. 2% aja udah sanggat syukur…. alias….. bagaikan buah masak di pohon….
Reformasi Birokrasi di BATAN sudah dimulai sejak 1 Januari 2012,…,semoga remunnya juga mulai 1 Januari 2012 juga (seperti kata Menkeu)
Bravo utk Pns Batan Slmt ya..
Rumus Tunjangan kinerja => Tingkat Persentese RB x Nilai Rata2 jabatan x Indeks Harga jabatan x Faktor penyeimbang x Indeks tunjangan kinerja daerah provinsi
1. Apakah saya boleh tanya perhitungan Indeks harga jabatan itu K/L yang mengajukan atau sudah ditentukan oleh Kemkeu?
2. Faktor Penyeimbang itu seperti apa perhitungannya
mohon informasinya ya
sini saya hitungin,
golongan berapa? tamatan apa?
lokasi instansi di mana?
berapa % capaian RB ?
Tolong dong hitungin ya bang setagu : Gol IIId, tamatan S2, instansi kementan, 45% capaian RB
untuk Gol III klo tidak memiliki jab Fung tertentu dimasukkan ke pejabatFungsional umum Gol III (masuk Grade 5 kalo ga salah), klo punya fungsioal tertentu klo ga salah ingat untuk pertama (grade 8), Muda (grade 9), madya (grade 11) dan Utama (grade 13). itupun klo grade Ka unit kerana grade dibawahnya, pejabat fungsional nilai Gradenya akan diturunkan di bawah grade Ka unit kerjanya
di kementerian saya kelas jabatan sudah dihitung sudah di tandatangan Menpan dan BKN namun saya bingung membuat harga jabatannya (indeks harga jabatan itu dari mana ya?, mohon di bantu ya 😀
grade berapa ?
kementannya lokasi mana ?
kalo’ S2, mungkin grade 9
Tingkat Persentese RB x Nilai Rata2 jabatan x Indeks Harga jabatan x Faktor penyeimbang x Indeks tunjangan kinerja daerah provinsi
nilai rata2 jabatan grade 9 = 1478
index harga jabatan = 6000
faktor penyeimbang = 1
TKDP (jakarta) = 1
% RB = 45 % = 0.45
1478x6000x1x1x0.45 = 3.990.600
tapi tahun pertama dikasih 40%
jadi 3.990.600 x 0.4 = 1.596.240
itu saya hitungin, tanpa konfirmasi dr om setagu
saya hitung berdasarkan permenpan no.63 ttg prosedur RB
semoga bener…heheh
besaran grade tidak dihitung dari pendidikannya tetapi dari jabatan disandang PNS yang bersangkutan
Pejabat Struktural (5 Faktor)
– FAKTOR 1- RUANG LINGKUP DAN DAMPAK PROGRAM
– FAKTOR 2- PENGATURAN ORGANISASI
– FAKTOR 3- WEWENANG PENYELIAAN DAN MANAJERIAL
– FAKTOR 4- HUBUNGAN PERSONAL
– FAKTOR 5- KESULITAN DALAM PENGARAHAN PEKERJAAN
– FAKTOR 6 – KONDISI LAIN
Pejabat Fungsional (9 Faktor)
– FAKTOR 1, PENGETAHUAN YANG DIBUTUHKAN JABATAN
– FAKTOR 2, PENGAWASAN PENYELIA
– FAKTOR 3, PEDOMAN
– FAKTOR 4, KOMPLEKSITAS
– FAKTOR 5, RUANG LINGKUP DAN DAMPAK
– FAKTOR 6, HUBUNGAN PERSONAL
– FAKTOR 7, TUJUAN HUBUNGAN
– FAKTOR 8, PERSYARATAN FISIK
– FAKTOR 9, LINGKUNGAN PEKERJAAN
kalau boleh menyimpulkan, dalam rumus di atas, pemerintah mempertimbangkan biaya hidup tiap provinsi yg berbeda-beda. TKDP itu indeks kemahalan bukan yah ? Kalau benar maka bisa dibuat hingga tk kab/kota.
Yang belum dipikirkan adalah tipologi satuan kerja sejenis dalam satu instansi namun dalam provinsi yang berbeda. Kasian kan kepala provinsi jatim tk nya sama dengan kepala prov. babel, padahal rentang tgjwbnya berbeda. Sy setuju gradenya tetap sama karena memang jabatannya sama, tapi angka rupiahnya seharusnya berbeda.
Saya coba beri pencerahan y… Rumus Tunjangan kinerja => Tingkat Persentese RB berdasarkan tabel di atas misalnya Mentan 45%.
Nilai rata-rata jabatan sudah ada pada peraturan menpan dan RB no. 63 tahun 2011 lihat aja di google ada… setelah dapat lihat (halaman 12)… nah untuk kelas jabatan 9 misalnya nilai rata2 jabanya 1478
Indeks Harga jabatan 6.000,-
Faktor penyeimbang 1.
Indeks tunjangan kinerja daerah provinsi untuk DKI itu 1(halaman 13)
Jadi nilainya adalah:
0.45 x 1478 x 6.000,- x 1 x 1 = 3.990.600
wah gede banget ya…. semoga tik mengecewakan rakyat yang sudah menggaji kita… so haruskerja yang bener…
kalau lihat realisasi perhitungan diatas kok nggak pas ya! contoh u grade 11 di Kejaksaan dan Hukum – HAM yang sudah jalan di tabel RB tertulis 3.855 jt? padahal rb nya sdh 70 %. Bisa dijelaskan
Yah kan tergantung presentasenya pak, yang 3.855 jt itu kan yang waktu masih 40%, sekarang konon sudah 70%. Jelaskan dong pak setagu….
bu naida: sekarang masih 40 % kok bu, buktinya dari awal dapat sampai sekarang belum ada perubahan nilai. barang kali tahun depan kali bu.
benar 🙂 ..edited
coba lihat juga contoh sbg referensi Peraturan Kepala BKN no. 20 Tahun 2011, siakan googling
saya sudah googling peraturan kepala BKN no. 20 rumusnya adalah TK = NJ x IDrp (rumus ini berarti TK pada semua kementerian SAMA? karena tidak ada faktor tingkat persentase RBnya)
jika melihat rumus tersebut berarti hasil yang di dapat tidak sama dengan permenpan RB no. 63 tahun 2011 yang mana rumusnya ada faktor tingkat persentase RB (masing-masing K/L berbeda, sesuai hasil verifikasi dari tim UPRBN)
Mohon dijelaskan….. saya jadi bingung
waaah terimakasih ya naida, penjelasannya sangat membantu. 🙂
kalau untuk D3 fungsional khusus kira2 dapetnya berapa yah>>>ada yang bisa bantuin ngitung,,,aku udah nyari2 nilai jabatannya ga nemu2….makasihhhhh,,, 😀
Untuk Referensi (Job Grading di BPPT) 😎
Kepala BPPT (Non Grade)
Sekretaris Utama Kelas Jabatan 16 Nilai Jabatan 3920
Deputi Bidang Kelas Jabatan 16 Nilai Jabatan 3920
Kepala Pusbindiklat Kelas Jabatan 15 Nilai Jabatan 3525
Kepala Pusat BPPT Enjiniring Kelas Jabatan 15 Nilai Jabatan 3500
Ka, Balai Besar / Ka. UPT Es. II Kelas Jabatan 15 Nilai Jabatan 3500
Direktur Kelas Jabatan 15 Nilai Jabatan 3500
Ka. Biro Perencanaan Kelas Jabatan 15 Nilai Jabatan 3475
Ka. Biro SDM&O Kelas Jabatan 15 Nilai Jabatan 3475
Ka. Biro Umum & Humas Kelas Jabatan 15 Nilai Jabatan 3475
Kepala PDIS Kelas Jabatan 15 Nilai Jabatan 3475
Inspektur Kelas Jabatan 15 Nilai Jabatan 3275
Ka. Biro Keuangan Kelas Jabatan 15 Nilai Jabatan 3165
Ka. Balai / Ka. UPT Es.III Kelas Jabatan 13 Nilai Jabatan 2605
Perekayasa Utama Kelas Jabatan 13 Nilai Jabatan 2490
Peneliti Utama Kelas Jabatan 13 Nilai Jabatan 2490
Kepala Bagian di lingkungan Balai Besar/UPT Es. II Kelas Jabatan 12 Nilai Jabatan 2255
Kepala Bagian di lingkungan Setama Kelas Jabatan 12 Nilai Jabatan 2255
Perekayasa Madya Kelas Jabatan 11 Nilai Jabatan 2060
Peneliti Madya Kelas Jabatan 11 Nilai Jabatan 2060
Kepala Balai di bawah UPT Es. II Kelas Jabatan 11 Nilai Jabatan 2000
Kepala Bidang di lingkungan Balai Besar / UPT Es. II Kelas Jabatan 11 Nilai Jabatan 1955
Kepala Bidang di lingkungan Pusat Setama Kelas Jabatan 11 Nilai Jabatan 1955
Perencana Madya Kelas Jabatan 11 Nilai Jabatan 1885
Widyaiswara Madya Kelas Jabatan 11 Nilai Jabatan 1885
Auditor Madya Kelas Jabatan 11 Nilai Jabatan 1885
Kepala Bidang di lingkungan Pusat Kedeputian Kelas Jabatan 10 Nilai Jabatan 1825
Dokter Gigi Muda Kelas Jabatan 10 Nilai Jabatan 1630
Widyaiswara Muda Kelas Jabatan 9 Nilai Jabatan 1535
Ka. Sub Bag Tata Usaha Inspektorat Kelas Jabatan 9 Nilai Jabatan 1455
Ka. Sub. Bag di lingkungan Balai Besar / UPT Es. II Kelas Jabatan 9 Nilai Jabatan 1430
Ka. Sub Bag Tata Usaha di lingkungan Balai / UPT Es III Kelas Jabatan 9 Nilai Jabatan 1430
Ka. Sub. Bag Tertentu Lainnya (Selain TU Perbantuan) di lingkungan Setama Kelas Jabatan 9 Nilai Jabatan 1430
Dokter Gigi Pertama Kelas Jabatan 9 Nilai Jabatan 1380
Perekayasa Muda Kelas Jabatan 9 Nilai Jabatan 1370
Peneliti Muda Kelas Jabatan 9 Nilai Jabatan 1370
Perencana Muda Kelas Jabatan 9 Nilai Jabatan 1370
Pengendali Dampak Lingkungan Muda Kelas Jabatan 9 Nilai Jabatan 1370
Perancang Undang-Undang Muda Kelas Jabatan 9 Nilai Jabatan 1370
Auditor Muda Kelas Jabatan 9 Nilai Jabatan 1370
Pranata Humas Muda Kelas Jabatan 9 Nilai Jabatan 1370
Pranata Komputer Muda Kelas Jabatan 9 Nilai Jabatan 1370
Analis Kepegawaian Muda Kelas Jabatan 9 Nilai Jabatan 1370
Pustakawan Muda Kelas Jabatan 9 Nilai Jabatan 1370
Teknisi Litkayasa Penyelia Kelas Jabatan 8 Nilai Jabatan 1320
Ka. Sub Bag Tata Usaha di lingkungan Pusbindiklat / PDIS / BPPT Enjiniring Kelas Jabatan 8 Nilai Jabatan 1320
Ka. Sub. Bag TU Perbantuan di lingkungan Setama Kelas Jabatan 8 Nilai Jabatan 1295
Ka. Sub. Bid di lingkungan BE / Pusbindiklat / PDIS Kelas Jabatan 8 Nilai Jabatan 1295
Ka. Sub. Bid di lingkungan Balai Besar / UPT Es. II Kelas Jabatan 8 Nilai Jabatan 1295
Ka. Seksi di lingkungan Balai Besar / UPT Eselon II Kelas Jabatan 8 Nilai Jabatan 1295
Ka. Seksi di lingkungan Balai / UPT Eselon III Kelas Jabatan 8 Nilai Jabatan 1295
Widyaiswara Pertama Kelas Jabatan 8 Nilai Jabatan 1235
Perekayasa Pertama Kelas Jabatan 8 Nilai Jabatan 1220
Perencana Pertama Kelas Jabatan 8 Nilai Jabatan 1190
Pengendali Dampak Lingkungan Pertama Kelas Jabatan 8 Nilai Jabatan 1190
Perancang Undang-Undang Pertama Kelas Jabatan 8 Nilai Jabatan 1190
Auditor Pertama Kelas Jabatan 8 Nilai Jabatan 1190
Pranata Humas Pertama Kelas Jabatan 8 Nilai Jabatan 1190
Pranata Komputer Pertama Kelas Jabatan 8 Nilai Jabatan 1190
Analis Kepegawaian Pertama Kelas Jabatan 8 Nilai Jabatan 1190
Pustakawan Pertama Kelas Jabatan 8 Nilai Jabatan 1190
Auditor Penyelia Kelas Jabatan 8 Nilai Jabatan 1140
Pranata Humas Penyelia Kelas Jabatan 8 Nilai Jabatan 1140
Pranata Komputer Penyelia Kelas Jabatan 8 Nilai Jabatan 1140
Analis Kepegawaian Penyelia Kelas Jabatan 8 Nilai Jabatan 1140
Pustakawan Penyelia Kelas Jabatan 8 Nilai Jabatan 1140
Arsiparis Penyelia Kelas Jabatan 8 Nilai Jabatan 1140
Teknisi Litkayasa Pelaksana Lanjutan Kelas Jabatan 7 Nilai Jabatan 1020
Analis Data (Gol IV fungsional umum) Kelas Jabatan 7 Nilai Jabatan 890
Auditor Pelaksana Lanjutan Kelas Jabatan 7 Nilai Jabatan 890
Pranata Humas Pelaksana Lanjutan Kelas Jabatan 7 Nilai Jabatan 890
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan Kelas Jabatan 7 Nilai Jabatan 890
Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan Kelas Jabatan 7 Nilai Jabatan 890
Pustakawan Pelaksana Lanjutan Kelas Jabatan 7 Nilai Jabatan 890
Arsiparis Pelaksana Lanjutan Kelas Jabatan 7 Nilai Jabatan 890
Teknisi Litkayasa Pelaksana Kelas Jabatan 6 Nilai Jabatan 820
Auditor Pelaksana Kelas Jabatan 6 Nilai Jabatan 690
Pranata Humas Pelaksana Kelas Jabatan 6 Nilai Jabatan 690
Pranata Komputer Pelaksana Kelas Jabatan 6 Nilai Jabatan 690
Analis Kepegawaian Pelaksana Kelas Jabatan 6 Nilai Jabatan 690
Pustakawan Pelaksana Kelas Jabatan 6 Nilai Jabatan 690
Arsiparis Pelaksana Kelas Jabatan 6 Nilai Jabatan 690
Teknisi Litkayasa Pemula Kelas Jabatan 5 Nilai Jabatan 570
Pelaksana Urusan Teknis (Gol III fungsional umum) Kelas Jabatan 5 Nilai Jabatan 490
Pelaksana Urusan Administrasi (Gol III fungsional umum) Kelas Jabatan 5 Nilai Jabatan 490
Pembantu Pelaksana urusan Teknis (Gol II fungsional umum) Kelas Jabatan 3 Nilai Jabatan 340
Pembantu Pelaksana urusan Administrasi (Gol II fungsional umum) Kelas Jabatan 3 Nilai Jabatan 340
makasih adi……
😡
coba kasih contoh rumus dan hasil perhitungannya mas 🙂
oiya ,,aku lupa,,instansi saya kementan,,capaiannya 45 %
Bung Stagu kira2 perpres terbitnya kapan, karena ini menjadi harapan semua PNS yang sudah tercantum di atas terutama saya sendiri, menunggu rapelan BUAT BAYAR HUTANG biar gak semakin menumpuk trima kasih atas pencerahanya
Mr. setagu, mohon diralat utk kemenkumham baru menerima 40 % bukan 70 % spt yang diberitakan
Bung Gibran jadi tabel menkumham yang ada ini baru 40% gitu? bukan 70% ya?
Leo@ betul bung leo yang dibilang bung gibran,, bahkan menurut informasi bentar lagi akan naik jadi 70%,,
mari kita berdoa bersama,,,
memang kadang2 apa yang di sampaikan oleh yang diatas sana tidak sesuai dengan kenyataan nya, alasanya, semua butuh proses untuk mencapai nilai 100 %. tapi tetap bersyukur aja moga2 tunjangan remunnya berlanjut hingga priode presiden berikutnya.
Coba di Jabarkan dari yg Gol IIa,IIb,IIc,IId,IIIa dan seterusnya , utk nilai nominal BPPT..
Bang Setagu, tlng dunk utk tabelnya remun kememperin bisa diakses ke webnya bang setagu.
Terima kasih atas infonya
saya ndak punya mas, kalau di internal yg tahu bagian Reformasi Birokrasi K/L-nya. Bagian tsb yg ngurusin semua dokumen pendukung termasuk besaran tunjangan kinerja.
Bang, katanya saat ini Indonesia defisit anggaran dan defisit perdagangan, walau paruh kedua diperkirakan npi kita naik tetapi apa kira2 ada uang untuk remunerasi ya tahun ini?
setiap instansi kemungkinan akan berbeda gradingnya…jadi lebih baik jangan di itung-itung dulu…harapan udah gede…eh pas dapet ga sesuai harapan…malah bisa stress…perhitungan grading tidak berdasarkan pendidikan,usia,ato golongan,hanya struktural dan fungsional,jika tidak masuk dalam ke dua jabatan tersebut,maka akan masuk di jabatan umum (termasuk para kandidat fungsional)…itu pun yang berlaku di instansi saya…instansi anda mungkin berbeda…setiap grading memiliki bobot nilai yang besaran nya pun berbeda…grading yang sama bisa memiliki bobot yang berbeda…so yang penting cair dulu aja dah…berapa aja besarannya tetep di syukuri…daripada dah siap-siap DP kendaraan baru…eh ga sesuai harapan…jebol dah setorannya 😛
Betul kata “under_miner” kata usah berkhayal yang muluk2 dulu.Yang penting dapat dulu. Kalo merasa kurang berarti harus berkerja lebih baik lagi agar sesuai harapan …
ah,..berhayalah setinggi2nya,..ini tunjangan kinerja kawan,..
rere : benar bung, mereka pikir TKD ato tunjangan lain yang didapat secara cuma2. semua nya ada pertanggung jawabannya.
Berharap setinggi-tingginya gak apa-apa lag yang penting tebal iman jadi kalo gak jadi ya jangan frustasi…
denger2 cairnya bulan november…jgn terlalu berharap tinggi karena setelah mendapat tunjangan kinerja bisa jadi thp kita justru turun (takutnya kuciwa)…
Bagi ane kalau sudah ada kata pegawai yang ngurus gaji/keuangan…silahkan chek rekening baru ane happy….kalau sekarang mau Kepres, PP…ingat salah satu LPNK yang gembar gembor Remunerasi sampai sekarang juga belum..hehehe
bergembiralah…Kenaikan Tunjangan Fungsional Peneliti
Peneliti Utama Rp. 3.250.000
Peneliti Madya Rp. 2.500.000
Peneliti Muda Rp. 1.200.000
Peneliti Pertama Rp. 540.000
Berlaku mulai Agustus 2012
dasar : Surat Menteri Keuangan kepada Menteri PAN dan RB no. S-628/MK.02/2012
selanjutnya remun….kekeeke
Bang Setagu….tolong dikasih link Surat Menteri Keuangan kepada Menteri PAN dan RB no. S-628/MK.02/2012 dan juga KEPPRESNYA Dong…!!!
Bang Hendik Batan. anda dapat nomor surat itu darimana ?
dari posting di ATASnya….@under_miner September 18, 2012 at 11:24 am
Perpres belum keluar, lihat di setkab.go.id atau setneg.go.id. Dikedua situs tsb kalo ada Perpres baru pasti diberitakan
Yg penthink kpn perpres ditandtngni dan cairnya????!!!
Tenang bro oktober bulan depan…..berdo’a aja pasti itu
Tahapan REMUNERASI :
Kerja – peningkatan kinerja – peningkatan kreatifitas – evaluasi diri (pantas atau tidak menerima remun) – baru dah perpresnya turun,…
Asyik,..Uang remunku untuk biaya menikah ah,…:p
INI BARU KHAYALAN, YG PASTI TUNJANGAN TENAGA PENDIDIK (GURU&DOSEN) LEBIH TINGGI BAYANGKAN SELAIN TUNJ FUNGSIONAL+ TUNJ SERTIFIKASI (SATU BULAN GAJI)+ TUNJ STRUKTURAL BILA RANGKAP KEPALA SEKOLAH (BOLEH DOBEL TUNJANGAN), LEBIH NIKMAT LAGI DOSEN DPT PROYEK PENELITIAN MILYARAN DANANYA DARI APBN DAN NEGARA ASING (URGE DAN HIBAH BERSAING)
Berharaplah setinggi langit asal harus TEBAL IMAN so kalo gak jadi tercapai ya jangan FRUSTASI apalagi gantung diri… yang penting jangan spekulasi… uang belum diterima sudah beli ini itu… sekian deh lo…
Berhayal itu boleh saja,..setinggi2nya nirwana…ya jelaas turun lah dananya,…anak muda harus optimis,..
Mo tanya kl penentuan grade utk BPOM brp U?
BS bantu itungin ga.
Sbg info saya gol 3c ,bekerja di laboratorium pengujian makanan Dan Belum fungsional
Bang setagu, ditunggu info perpres nya donk..
Bung Setagu ini kok ga ada koment2 ya…info PERPRES nya ya…thx
seperti yang sudah-sudah Perpres biasanya sekitar 2 bulan setelah persetujuan DPR, jadi diperkirakan November terbitnya, moga lebih cepat 🙂
Betul.. Sebaiknya kita hadapi dengan biasa2 aja dan nikmati hari ini aja jangan banyak rencana dan harapan terlalu besar, bisa berbahaya lho…Coba kalo ternyata Remun batal… bisa kecewa/stres berat. Ya gak Bro?
rencana aku mah nggak muluk2..
cumamau bayar hutang ajah…
hidup tenang tanpa hutang…
ehm,sesuatu yah..
Sama dong bung Jebo rapelan buat bayar hutang, nasib PNS jujur kalee ya, tapi kalau ngutang jadi lebih semangat, mudah2an segera cairnya Amin….
amin…semoga kita selalu jujur dan menjadi PNS yg baik ya bang…
terima kasih bang setagu, semoga paling cepet bulan depan, amin..
amien 😛
sy cm kepingin tau seperti apa tabelnya
Saya mau cerita sesuatu yang SANGAT LUCU.
Di Kemenkumham grade terendahnya adalah grade 2. Ini biasanya untuk Gol IIa. Maaf bukan untuk menjelek-jelekkan.
Tapi di Kanwil saya (Sumatera), tak ada sama sekali yang menjabat grade 2!!!! Ini yang LUCU!
Lucunya lagi, semua CPNS Sarjana/ Gol IIIa (belasan orang) mulai grade 3. Padahal menurut SK CPNSnya adalah grade 4.
Kami berbesar hati (kami anggap amal) dengan grade 3 sudah hampir 2 tahun ini. Tapi, untuk memohon kenaikan Gradenya seakan-akan kami ini Pengemis.
Lucunya lagi, CPNS Gol. II yang baru masuk (IIa) langsung dapat grade 4 (ini sekitar 50% dari gol II nya).
Alasanya tdk jelas. Cuma karena mereka anak/keluarga pejabat di Kanwil.
RUSAK!
Sorry, hanya menyampaikan kekesalan 😀 .
turut berduka 😛
waduh, kok begitu ya…bgmn dgn kanwil yg lain?
@Intro: Jngn memnacing di air keruh. sy jg insan kumham kbtulan jg cm di grade 3, tp sy bersyukur n sy tau klo di kumham itu penentuan grade ny bukan berdasar pngkat/golongan/pendidikan tp berdasarkan beban kerja. sy jg S1 dngn pngkat 3a. jd syukurilah..”hidup ini indah” 😎
@sipir86.
Saya tidak memancing di air keruh, saya bicara Hak saya (HAM), hak untuk memperoleh keadilan. Koleksi peraturan & perundang2an kepegawaian saya lumayan lengkap lho Pak. Saya juga bicara dasar hukum di SK PNS saya.
sedikit penjelasan masalah grade itu tidak dipengaruhi golongan tapi dipengaruhi beban kerja kalo seandainya gol III tapi kerjaannya sama seperti golongan II ya maka gradenya sama begitu juga sebaliknya. oh ya satu lagi kalo cpns biasanya gradenya emang dikurangi satu dari standart grade biasanya.
Penentuan si A, si B, si C menduduki jabatan, sebaiknya dikembalikan ke SK PNS awalnya, Pak. Itu kata kuncinya. Saya tidak perlu bicara panjang lebar.
CM MENGINGATKAN…DI SK PNS ITU GA DA PENYEBUTAN GRADE TUNJANGAN KINERJA.
setuju gue sama lu..
Mohon maaf, Pak, kalau Bapak bicara dalam kapasitas sebagai orang Kepegawaian, mungkin kita bisa adu argumen.
hehehe ngapain beradu argumen mas/mbk? sebaiknya cari jalan keluar bersama, bukan debat kusir yang gak berguna. saya hanya meluruskan aja kalo remunersasi itu tidak berdasarkan golongan tetapi beban kerja, lihat kenyataan dilapangan kebanyakan yg udah remun penentuan gradenya masih pake golongan gak ngelihat beban kerja padahal yang level2 bawah misalnya yang gol 2 atau 3 itu biasanya yang pekerjaanya paling banyak/ sering disuruh2. Oh ya untuk penentuan jabatan gak semata lihat SK loh mas, harus lihat pengalaman, cara dia menyelesaikan masalah bukan karena dia S2 S3. OH ya kalo seandainya emang bener beban kerja saudara lebih berat dari yang gol 2 saya setuju kalo grade anda seharusnya lebih tinggi. memang menurut saya pelaksanaan remunerasi belum berjalan dengan baik masih banyak penentuan grade yang amburadul dan hanya berdasarkan subyektifitas ato kedekatan semata. ya semua tergantung instansi masing2 kalo mau berubah.
to Introxxx: Bikin malu aja… kejelekan instansi sendiri diumbar di ranah publik… udah gitu infonya tidak berdasar lagi.. job grade itu tidak berdasarkan pangkat/golongan tapi beban kerja.. baca lagi permenpan RBnya… Sebaiknya Anda legowo saja.. jika sudah tidak sejalan lebih baik keluar barisan..
orang luar: wah extrem neh….ha ha ha anda benar
Ha ha … kalo saya kasih info segamblang2nya, saya perlu perlindungan LPSK, dong….
@Sipir86,
Mohon maaf, Pak, kalau Bapak bicara dalam kapasitas sebagai orang Kepegawaian, mungkin kita bisa adu argumen.
Yang ngga jelas itu, CPNS yang gol IIa langsung dikasih grade 4, karena, ada sekitar 50% dari total gol II yg baru. Logiskah? Para seniornya aja kesal. Coba deh baca lagi dengan seksama.
Y TLNG ANDA JABARINNYA YG JELAS GOL IIA DIATAS SEBAGAI APA? KLO SBGAI BENDAHARA PENGELUARAN/OPERATOR SIMAK BMN/SAKPA ATAU KOMANDAN JAGA YA ANDA HRUS LEGOWO EMANG DI PERMENNYA UDH DIATUR MEREKA DI GRADE 4.
betul itu, TK bukan lagi melihat dari gol dan pendidikan. Tapi melihat apa yg dikerjakan. Kalo gol II/a tapi disuruh ngerjain pekerjaan tingkat ahli pertama ya sudah selayaknya mendapatkan reward untuk tk ahli pertama.
Lah kalo golongan IV/a, tapi kerjaannya cuman bengong2x doang ya wajar kalo cuman dikasih grade kecil
tapi penerapan konsep remunerasi memang sulit untuk diterapkan, terlebih kalau instansi tersebut belum punya hasil analisis beban kerja/ peta kebutuhan
revisi bro, bukan beban kerja tapi nilai suatu pekerjaan
Kalau beban kerja hasil akhirnya formasi pegawai
Memang sih seringkali banyak orang yang berasumsi bahwa semakin tinggi beban kerja maka semakin tinggi gradenya, padahal belum tentu
contoh :
pengarah surat : beban kerja 1000 surat/hari
analis kepegawaian penyelia : 10 SK/hari
Beban kerjanya lebih banyak pengarah surat, tapi nilai pekerjaannya tinggian AK penyelia
👿
kemenkes kapaan ya? hik hik hik
Mohon info besaran renumerasi lingkup BNN, BNP dan BNNK, terima kasih sebelumnya.
Kalau tunjangan Pustakawan kapan nih ada kenaikan, kan tetap masih segitu, sebagai pnyelia 350.000 apa ada rencana kenaikan fungsional pustakawan
Hallo mbak sopia pustakawan mana ya kenalan doong
wah itu sih tunjangan jabatan fungsional, bukan tunjangan kinerja/remunerasi.
Kalau TK cair, tunjangan jft yg skr cuman 1/10nya doang, gak usah dipikirin lagi 😀
NGIIIMMPPPIIIIII !!!!
sabarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 😀
Betul Sabar. Nanti Perpres Remun -nya keluar pas Launching Ipone 5 di Indonesia. Pas banget kan bagi yang mau langsung beli tu HP … Pan Launching Pas ada Harapan uang cair … 😆
hmmmm kapan ya?
ni udah oktober, lom ada kabarnya……
Koq saya udah yaa?? owhh lupa, saya kan PNS Depkeu!!
jadi gue harus bilang wow sambil koprol gitu sama omongan mu … ha..ha…ha… just joke…
ah, serius juga gpp. Paling benjol gara2 koprolnya salah heuheuheu
tp ingat jangan korup lagi….di depkeu banyak lho
Tenang aja bro akhir bulan okt tgl 31
betul dan 31 oktober pas hari rabu
iya beneran….besoknya tgl 1
heheheh…………….
Kalo Pegawai BUMN (Garuda Indonesia) ada gak remunnya. Untuk nambah2 penghasilan … 😀
ada yang udah dpt link perpres nya?
hehehehe
perpres udah ada katanya tinggal di tandatangan pak pres. November cair, smoga aja
Tenang bro uangnya udah di bagian keuangan tinggal bagi kok sabar aja
@ Leo : oke bro, dtunggu kl gt..
pusing banget dengar kabar angin , tapi yang jelas dari kemarin belum ada kejelasan tentang perpressnya
tul betul besoknya lagi tanggal 2 ❗ ❓ 😛 😎 💡 ➡
menghitung hari yang tak pasti….PREEETTT
jangan pada becanda gitu donk, kasian kan yg lom dapet Remun..!!
Bang Setagu, dalam penentuan grade, apakah ada perbedaan antara setiap fungsional, misalnya peneliti muda dengan perekayasa muda atau dengan pranata komputer muda, apakah disamakan atau bagaimana ?
kebetulan Peneliti Muda, Perekayasa Muda dan Pranata Komputer Muda ditempat kami sama-sama grade 9 dengan bobot nilai 1385, instansi lain mungkin saja berbeda
Seluruh jft dalam level yg sama kelas jabatannya sama. Pernah dicontohkan pas sosialisi oleh tim menpan
…. muda = …. muda
….madya = …. madya
Yang membedakan cuma jobvaluenya saja
Masalahnya JV gak kepake di tabel remun yang ada di perpres karena variasinya bisa terlalu banyak.
mustinya bang setagu memberikan informasi sejauhmana perpresnya, knp ndak muncul2 apa harus 20kl.bareng .? sampai saat ini bang setagu ndak pernah kasih komen? gmn bang setagu………..
kabar perpres udah kluar, ada yg tau linknya?
bung setagu?
eki: informasinya valid apa nggak ya? lam kenal coy…
november ceria…november ceria….milik kitaaa
YAP… PERPRSNYA DAH KELUAR. INFO RESMI, TAPI LINK DI SETNEG DAN SETKAB BELUM ADA.
ah yang boneng????seriuuusss?????bagi donk scan2nya…apa kek/…….hehehehe
amin….
ngarep…….bohong ah…pade ngimpi semue……mending ke bank brie lagi..pasti cairnya…wkwkkwkwkw
orang luar: yang aku tau blom ada britanya
balik koperasi lagi…
hhhhhhhhhhh…………… pret………….
akhirnya….. 😛
Setagu……………. dimana dikau
bentar gw ke toilet dulu….
hmmmm
om setagu………..
Desember mendekat, januari menjelang.
Rapel kah ?
Apa dikembalikan ke negara 😳
itulah……. 😉
Sekilas INFO REMUNERASI 20K/L TH 2012 :
DJA sdh mngingatkan memberikan DEAD LINE kpd pihak Kemenpan-RB utk cepat membuat PERPRES REMUN, klo sd 1 Januari 2013 Perpres TDK KELUAR itu artinya Pagu anggaran 2,8Trilyun akan HANGUS! Masalahnya skrg ada di Kementerian Keuangan: Agus Marto/Menku tdk mau menandatangani Perpres jika TMT cairnya REMUN itu Januari 2012 (dia maunya TMT Juli 2012..sdgkan keputusan persetujuan Banggar DPR+Pemerintah medio September 2012 itu menyebutkan TMT remun Januari 2012) hal lain lagi pihak DJA Kemenku mempermasalahkan tidak dicantumkannya JOB GRADE Menteri/Kepala di Kementerian dan Lembaga di dalam dokumen validasi job grade. Ini artinya…wktu yg hnya tinggal 2 bulan lagi jika msalah ini tdk trselesaikan…DEADLINE 1 JANUARI 2013 Pagu remun yang 2,8 Trilyun akan hangus!
Agak bingun juga, yang menandatangani perpres itu presiden apa menkeu yah ? Terus kalau sudah diputuskan banggar dan pemerintah memangnya bisa dianulir oleh menkeu ?
Kalau tmt nya juli artinya setengah dana remun yang 2,8 T itu bakalan hangus juga.
Menyangkut tidak dicantumkannya jobgrade menteri/kepala ya karena memang dalam penyusunan jobgrade instansi tidak dilakukan penilaian untuk jabatan menteri/kepala karena nilainya sudah dipatok jauh2x hari. Meminjam istilah tim validasi dari BKN, nilainya datang dari langit 🙂
mantap kali infonya……kabar kabur lagi neeh…..hahahhaa
Ups MAKSUD ANE..YG TTD PERPRES TETEP PRESIDEN…Nah..si Menteri Keuangannya KAGAK MAU PARAF di Perpresnya klo TMT Remun Januari 2012…gitu lho pencerahannya!
infonya darimana nih?? valid ngak 😀
info itu gak valid,..dasarnya aje kagak ada,..sama kayak kabar remun gak valid juga ternyata,..btw setagu kamana ya,..
mohon koreksi jika salah…Perpres No 68 Tahun 2005 mengatur tentang tata cara mempersiapkan rancangan peraturan (UU,PP Pengganti UU,PP dan Perpres)…jadi bukan Kemenpan RB yang membuat Perpres…tapi bisa jadi Menpan RB yang menjadi ketua panitia antardepartemen(bisa jadi loh 😛 )klo sampe Januari 2013 tidak cair dan hangus bisa jadi…karena itu pembebanan atas anggaran 2012 bukan 2013,TMT pasti tentunya kita akan tahu ketika Perpres dah keluar…tentang job grade kita bisa baca lagi postingan om setagu di atas “Jumlah kelas grading remunerasi dibedakan :
Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-kementerian (LPNK) yang pimpinannya setingkat Menteri, job gradingnya paling tinggi kelas 17, dengan 1 jabatan non grade untuk posisi Wakil menteri (jika ada),
LPNK dengan jabatan struktural teringgi: Sekretaiat Utama, Deputi atau Inspektorat Utama, jab grade tertinggi adalah grade 16, dengan 1 jabatan non grading untuk posisi Kepala atau Wakil Kepala.”
PERPRES RB MEMANG DIBUAT DRAFTNYA OLEH KEMENPAN RB..KLO OK PERPRES AKAN LANGSUNG NAIK KE TIM RB NASIONAL (WAPRES YG CEK) DARI SITU DISODORKAN KE PRESIDEN UTK TTD MELALUI SETNEG..GITU LHO..KLO MASALAH TMT REMUN BERES+JOB GRADE MENTERI/KEPALA K-L SMUA BERES..INSYAALLAH AKHIR OKTOBER PERPRES REMUN KELUAR! 😎
ahh parah nehh, ini sengaja digagalin ato emang perencanaan dan pelaksanaan yg kacau balau
walau apapun yang terjadi tetap alhamdulillah yah
sayhrini hanya bisa berdoa semoga pejabat yang diatas sana hendaknya bisa memikirkan nasib krucuk2 yang di bawah, bukan malah mikir seenak udelnya sendiri
ya sudahlah hangus semua,,,,,,, 😈 😈
😛 😛 😉 😐
Tenang saudara saudara.. sedang diusahakan secepetnya keluar… ini sudah saya gedor gedor
gak kedengaran gedorannya wkwkwkwkwkw…….
ini mah harus dikasih “shock therapy” thp Menkeu… dalam bentuk “DEMO” ! berdemolah seluruh PNS (yang mayoritas tergabung dlm wadah KORPRI). Berdemo dengan santun mendorong agar sang Menteri secepatnya merealisasikan apa-apa yg sdh menjadi keputusan antara pemerintah dan banggar DPR… karyawan/buruh aja berani demo akbar sampai 3 kali untuk mengkiritik kebijakan pemerintah thd issue tenaga “outsourcing”…jadi sekali lagi… berDEMOlah, ndak usah takut atau gentar….tapi tetap santun…. MERDEKA !