Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Pemprov Sumut

Dasar hukum pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemprov Sumatera Utara adalah  Pergub No. 5 Tahun 2013 tanggal 4 Maret 2013 yang ditandatangani Gubernur Sumut saat ini Gatot Pujo Nugroho.

Tambahan Penghasilan dimaksudkan memotivasi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Tambahan Penghasilan dibayarkan berdasarkan:
a. tempat bertugas;
b. kelangkaan profesi;
c. beban kerja.

Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional sepanjang tidak diatur dalam peraturan ini diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada level Staf (Non Eselon) dengan tetap menerima tunjangan Jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundangan. Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada PNS yang diperbantukan di luar SKPD dan PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar.

Aturan pemotongan yang tidak hadir melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah sebesar 5 % (lima persen) per hari dari besaran keseluruhan. Kehadiran Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas didasarkan kepada daftar hadir pelaksanaan apel setiap hari kerja pada SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Tabel TPP Pemprov Sumut

1. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Jakarta

2. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Kelangkaan Profesi kepada Widyaiswara

3. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Kelangkaan Profesi kepada Auditor

4. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Kelangkaan Profesi kepada Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)

5. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Kelangkaan Profesi kepada Peneliti

6. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja kepada Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubsu, Inspektur Daerah

7. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil yang bertugas Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara