Tabel Remunerasi Hakim MA

Santai aja mas BRO, Hakim dan Seluruh PNS yang ada di MA ikhlas dengan keputusan SBY….
Apa yang bisa diharapkan dari Presiden yang doyan nyiptain lagu???

kalo dilihat dari struktur penghasilan hakim diatas, ternyata sudah sangat mencukupi, tetapi kenapa yang digembar-gemborkan di media massa selalu GAJI POKOK….! mestinya ada pembahasan yang lebih detil tetanng penghasilan hakim ini di tivi (tvone dengan ilc-nya), gaji hakim sudah sangat tinggi jangan minta naik lagi, pikiran juga pns ditempat lain…..!

menunggu… dan menunggu…. smoga segera terwujud dan menjadi rizqi yang barokah. amin

sudahla ngk usa difikirkan lagi tentang remonerasi, uda capek, lelah, yang ktannya remon mau naek 2011 apa buktinya,,..

satu lagi hakim itu harus jujur kata kode etik, memangnya lho pada jujur semua apa,mana ada manusia yang tidak berbohong, jd intinya pintar-pintarlah kalian hakim itu cari uang, jgn bisa mengeluh, kalau ada kesempatan hajar, kesempatan tidak dtg dua kali pak..bu..biarkan orang ngomong apa yang penting kebutuhan tercukupi. salam dari markus = mafia kasus.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiih amit amit sebel

denger-denger hakim tingkat pertama dan banding tidak menerima TPN…benerkah kabar tersebut???

menyambung sodara woi diatas….hidup ini realistis,hidup itu butuh uang..tapi satu yang ga bisa dinilai dengan uang,,yaitu kejujuran.hakim itu harus jujur,hakim itu profesi yang sangat berat.hadist mengatakan,2 dari 3 orang hakim akan masuk neraka.
yang menjadi soal,persoalan perut itu tidak bisa dikompromi.Seorang hakim yang tugasnya berat,yang harus memutus suatu perkara,antara yang benar dan yang slah, dikejar keluarga terugat,keluarga tersangka,bahkan terancam dibunuh,hanya digaji paling besar 5 juta.Itu tidak realistis,tidak sebanding dengan resiko yang ditanggung.
Masih banyak diluar hakim2 yang jujur diluar sana,dan saya pun tidak emmungkiri jika masih banyak yang nakal.
Saya sangat bangga dengan ayah saya yang menjadis eorang hakim yang jujur,dengan pengabdiannya hampir selama 30 tahun,dengan pangkat IV B yang disebut sebagai pejabat negara.Alhamdulilah sekarang ini sudah memiliki sebuah rumah berukuran 10x5meter di sebuah gang sempit.memiliki sebuah sepeda motor supra keluaran tahun 2003.tagihan bank yang hampir 2juta/bulannya untuk membayar utang2 karena mengkuliahkan 2 org kakak saya yang kini sudah jadi sarjana.
dan saya kini kuliah di fakultas hukum,melihat penghasilannya hanya segitu saya menjadi pikir2 utk menjadi seorang hakim! ga sebandinng dengan resiko nya!

Numpang….Numpang….Entri kesedihan kami dikiiit pakde operator…

Pakde,,,,KAPAN PNS Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di remunerasi-kahn juga????

OoooAllah….Kulo dadi pengamat cuaca resiko kerokan istri trusss sesudah dinas malam,,,belum masuk angin-angin duduk,belum rawan kena resiko ledakan tabung gas balon pibal,,,belum lagi tidak dapat rumah dinas selama dinas 4 tahun ngabdi di daerah…

Piye toh ono guru diperhatikan kesejahteraannya trus2an, wong aku dinas masih koyok umar bakrieeee….

Bisuuuk sa’ wayahe Indonesia bakal kena badai,hujan salju atau peringatan gempa tsunami, aku ora gelem informasikan ke seluruh masyarakat sebagai peringatan dini.Orak sudiiiiiii….!!!Selamatkan brutu masing-masing…rek(ngambek…:P)

Podo wae ngarepku….!!!

Aku niat remunerasi untuk “NGAMPRAH NENG BANK KUDU AMBIL BTN….”
Nak Saiki aku ngontrak umah dari jaman biyen sampai saiki (NOMADEN)….
Piye carane PNS iso dapet Umah klo ndak wani NGAMPRAH BANK,,,pakdeeee…..????
Lah,klo gaji masih golongan 2c,aku piye carane ngambil BTN lah wong neng MATARAM – NTB, deplover BTN ngasih harga diatas 150jt,trusss sisa Gaji kurang memadai untuk dipotong cicilan BTN….

Walah-talaaaaaahhhh…..KUALAAAAATTTT….BISUUUUUKKKKK….ONO GEMPA/TSUNAMI UNTUK WILAYAH INDONESIA TENGAH-TIMUR,,,AKU ORAK SUDIIIII INFORMASIKAN SEBAGAI PERINGATAN DINI….ORAK SUDIIIIIIIIIIIIII…..!!!!!(xixixixixixiiiiiiii…..)

Byar podo dipateni alammmm….

gaji hakim indonesia adalah terendah diseluruh dunia,
tapi coba tengok kode etik & PPH sangat rumit n berat, hidup bermasyarakta saja sngat di batasi seakan-akan hakim adalah manusia yg sudah tidak butuh lgi apa2 dari org lain, coba kita bayangkan qt harus hdp mandiri total dgn gaji yg sangat menyedihkan…
kayaknya hanya lillahitaala saja yg bisa membuat para hakim ut bekerja lebih baik… kalu ingat gaji maka itu hanya akan melemehkan kinerja saja,,,
jadi wahai para hakim, biarlah deretan angka-angka itu menjadi impian bgi yg lain tpi hakim hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm gak jelasssssssssssssss

Yang dibayar untuk hakim itu bukan kinerja. Tapi moral yang dibayar. Ga usah banyak cingkonek lah pemerintah. Haruslah dikaji dulu yang baik, baru bisa disebut tunjangan moral. Bukan tunjangan kinerja. Hakim ga terikat dengan absen datang dan pulang. Tapi bagaimana ia menerima tunjangan agar tidak lagi lirik kanan lirik kiri. Cuma itu koq dibikin susah…

Mati aja kalian hakim2 tu, Kalian tun PENJAHAT NEGARA yang layak MASUK NERAKA…!!!

Ketika berbicara masalah tugas, hakim (pengadilan) paling disoroti, dan mereka disebut-sebut PEJABAT NEGARA… tapi klo sudah berbicara gaji dan tunjangan, hakim gak bakal diliat-liat,,gak bakal diperhatikan…karena mereka (katanya) BUKAN PEJABAT NEGARA
Padahal, meski mereka dengan segala macam kritikan bahkan hinaan tetap melakukan pembenahan-pembenahan disemua lini dan meningkatkan kualitas kerja…toh gak juga m’dapat perhatian..
Cocoklah lagu Projet POP kalau semua ini ‘HANYA MIMPI’

hakim tu hanya keset kaki pemerintah, gak lebih.

Kalo diundang-undangnya kayaknya si oke, dalam suatu pasal disebutkan:
(1) Kedudukan protokol hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Selain mempunyai kedudukan protokoler, hakim pengadilan berhak memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun dan hak-hak lainnya.
(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
a. tunjangan jabatan; dan
b. tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(4) Hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
a. rumah jabatan milik negara;
b. jaminan kesehatan; dan
c. sarana transportasi milik negara.
(5) Hakim pengadilan diberi jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya.
Nanub dalam kenyataannya terutama utk hakim tk bawah mengenai:
rumah jabatan milik negara; jaminan kesehatan; sarana transportasi milik negara.
dan jaminan keamanan, masih belum ada realisasinya. entah kapan. entah kapan, kapan entah, entahlah……..

remunerasi 70% pun turunya tidak pasti, kita harus menunggu uuuuuuuuuu tanpa ada kepanstian apa lagi 100% mimpi kale ye…………!

dimana letak keadilan jika pengadilan tidak mampu berbuat adil sama pegawainya ,kini beritanya hebat dimedia tentang tunjangan pejabat negara bagi hakim tetapi kenyataan pahit pns naik gaji hakim tidak ikut naik karena pejabat negara , katanya pejabat negara tetapi tidak diberikan fasilitas sebagai pejabat negara dimana keadailan itu berada ? tolong donk sirami kami dengan air bersih nan sejuk

walaupun langit akan runtuh,keadilan harus di tegakkan…ck ck ck ck ck ck ck…gagah nian ya kata-kata itu…

HAKIM= Hidup Anda Kasihan ikut Menyedihkan, begitulah nasib Mu sebagai pejabat Negara bagai macan ompong, hidup segan mati tak mau, gaji disunat untuk sumbang inilah itulah, ( Infak Kata Bapak diatas ) kamuflase untuk mengokohkan kursi kekuasaan selama menjabat agar fasilitas enak tidak pindah tanggan

sabar.. yang sabar ya.. Eksekutip, DPR, ICW, tolong engkau perhatikan kesejaahteraan penegak hukum, setelah itu silahkan engkau hujat..

oh pemerintahqu, tolonglah engkau buka matamu,, please,.. jangan engkau siksa penegak hukum dengan ketidak adilanmu,, wahai negaraku.. engkau kaya, dan engkau telah memperhatikan eksekutip dan legislatip dengan bijaksana, kapankah engkau akan memperhatikan penegak hukum dengan bijaksana? Oooh Tuhanku.. kuberdiri diatas takdirmu, mengabdi bagi negaraku.. dengan hanya mengharapkan yang halal bagiku.. Oh Tuhanqu,, dikala pertengahan bulan, aqu sudah tak punya apa2 lagi yang bisa kuberikan untuk isteri dan anak2ku.. ku berdiri diatas hutang, tanpa menghiraukan suap sedikitpun demi kecintaanqu kpd negeri qu,, Oooh Tuhan.. Oooh Tuhan qu,, kapankah negeriku akan memperhatikanku?? jgn siksa kami dikarenakan perbuatan segelintir orang yang rakus, apakah dosaku dan dosa kami yang mengabdi dengan tulus untuk negeri ini.. kutak tahu harus bagaimana lagi,, ku hanya bisa menahan tangis.. dikala isteriku berkata,, Pa.. uang belanja sudah habis, Pa.. uang sekolah anak2 gimana? Pa.. listrik belum dibayar.. Pa.. anak kita sakit.. dan Pa.. lainnya.. Ya Tuhan.. kutak ingin rumah mewah, kutak ingin mobil mewah, kuhanya ingin ku bisa memenuhi kewajibanku sebagai kepala keluarga untuk keluargaku,, kapankah negeriku bisa melihat ini semua? dikala Meneteri, DPR maupun DPRD bergonta ganti mobil dinas tiap lima tahun? pejabat daerah sibuk menambah falitas mobil dinas dan renovasi gedung atau rumah yang masih bagus? apakah penegak hukum tiada artinya dinegeri ini? apakah kami hanya sekumpulan debu yang tiada memiliki arti??,, hiks.. hiks.. hiks..

dha kwalik wudele, guru dianak tirikan. kenapa pgri diam? mari kita minta keadilan.
kalo perlu mogok ngajar.

Lord Action menyatakan: power tends to corrupt and absolute power corrupt absoltely,
disamping pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan penegak hukum dgn serius supaya tidak sewenang2 dalam mempergunakan kewenangan absolutnya, pemerintah juga harus memberlakukan azas pembuktian terbalik (pembuktian negatip) pada delik pidana suap, walaupun delik pembuktian negatip ini tidak dikenal dalam sistem hukum anglo saxon ataupun eropa kontonental, namun khusus untuk delik pidana suap, pembuktian terbalik (negatip) ini dapat diberlakukan dalam sistem hukum di Indonesia.
beban pembuktian terbalik bukan untuk semua delik, hanya berlaku untuk psl 12b dan 38b yaitu yang berkaitan dengan delik suap.

ya apalagi mau dikata, dah remunnya cuma 70 % trus sampe sekarang ga cair-cair lagi……kasian deh lo……tapi tetap semangat ya…..lillahi taala dalam menjalankan tugas dan kewajiban………junjung semangat keadilan dalam membantu menyelesaikan masalah…..

LEGISLATIP (DPR) punya fasilitas mobil mewah, rumah dinas mewah, gaji yang tinggi plus lebih lebih kurang 10 tunjangan lainnya, plus uang sidang, plus uang jalan, plus laptop, dan plus2 lainnya, EKSEKUTIP (pemerintah pusat n Daerah): gaji, plus tunjanga jabatan, daerah, insentip dari Bank, remunerasi, uang jalan,rumah dinas, mobil dinas, uang minyak, dan plus2 anggran lainnya, sedangkan YUDIKATIP (penegak hukum kita contohkan hakim sebagai penegak hukum paling tinggi); gaji stagnan, tunjangan gak naek2, remunerasi hanya 2.9, harus mengontrak rumah sendiri, bayar listrik sendiri, bayar air, beli laptop sendiri, beli kendaraan sendiri kalau terbeli, askesnya PNS, terkadang harus pisah keluarga karena anak2 harus disekolah di kota demi kepentingan negara, semua harus ditanggung sendiri, itu bru hakim, gimana lagi dengan jaksa, Polri dan TNI?? lebih suram lagi pastinya, yang herannya legislatip eksekutip dan yudikatip itu setara, bahkan UUD mengamanatkan negara ini adalah negara hukum, tapi ternyata negara telah berlaku tidak adil terhadap aparat penegak hukum sebagai penegak negara hukum, hmmm… negara tidak berlaku adil, kasian rakyat, menjadi korban dari ketidak adilan negara kepada penegak hukum, hmmm.. kapan ya negara bisa membuka matanya untuk melihat ini semua? kasian penegak hukum, semua hanya bisa menghujat, memaki dan menyudutkan saja, tapi tak ada satupun yang rela berkorban demi tegaknya supremasi hukum dinegeri ini, termasuk DPR atau ICW sendiri, bumi pertiwi terlalu lama menangis dan kita terlalu lama tidak perduli…

koruptor… hmm.. suatu perbuatan yang teramat tercela, bagaimana tidak, perbuatan korupsi telah melemahkan persendian bangsa sehingga bangsa tidak bisa mandiri. Tapi benarkah koruptor berdiri sendiri tanpa latar belakang masalah? tentu tidak, sejak zaman feodal sampai dengan kolonial, budaya suap sudah begitu menggurita di bumi pertiwi ini, ditambah dengan lemahnya sistem hukum dan para penegak hukum yang sudah berjalan selama berabad-abad. Kita semua tahu, koruptor hanya dapat dibabat habis, jika supremasi hukum dapat ditegakkan setegak-tegaknya. Ada 2 barometer yang melemahkan penegakan hukum, 1. dari segi UU, kita tahu bahwa setelah disahkannya UU No. 4 tahun 2004, Kekuasaan Kehakiman menjadi mandiri tanpa intervesi dari eksekutip, UU ini baru berjalan 6 tahun, jadi perbaikan sistem oleh MA dan lembaga terkait masih terus dilakukan, dan sudah keliatan mulai ada perkembangan dan itu harus diapresiasi dengan baik, 2. Dari segi kesejahteraan. Bagaimanapun baiknya UU dibuat, jika para penegak hukum masih jauh dari kesejahteraan, sudah pasti kemandiriannya menjadi terikat, karena para penegak hukum tidak boleh bekerja dalam keadaan lapar, sakit, sedih ataupun marah, jika mereka bekerja dalam kondisi seperti ini, bagaimanapun bagusnya pendidikan dan pelatihan menempah para penegak hukum, sisi kemanusiaan akan tetap berbicara, dikala anaknya sakit, isterinya sakit, anak butuh sekolah, keluarga butuh tempat tinggal, maka disinilah sisi seorang penegak hukum akan teruji. tidak benar semua penegak hukum kotor, tidak benar, sangat tidak benar!! itu hanya segelintir orang, masih terlalu banyak yang baik, kalaupun jumlahnya menjadi banyak, mungkin terpaksa berbuat karena keadaan. Disinilah pemerintah harus berperan secara maksimal, bagimana supaya meningkatkan kebutuhan para penegak hukum walaupun secara bertahap. tiada gunanya pemerintah menaikkan usia pensiun hakim menjadi 70 tahun jika tidak diringi dengan peningkatan kesejahteraan, begitu pula dengan penegak hukum lainnya, yang lebih baik adalah, mengembalikan usia pensiun tersebut menjadi sewajarnya tapi diiringi dengan peningkatan kesejahteraan, sehingga hakim dapat terbina dengan baik dengan meneruskan tongkat estafet kepada generasinya, dan ketika hakim pensiun, ia masih dapat mengabdi di perguruan tinggi sekaligus beribadah merenungi hidup sebagai hamba dan memberikan tauladan kepada masyarakat. intinya adalah: pemerintah mesti bijak dalam menyikapi 2 faktor diatas demi berjalannya penegakan hukum, karena negara kita adalah negara hukum sebagaimana amanat UUD 45, selamatkan negeri ini dengan mencintai para penegak hukum kita sendiri.

kalo segitu remunarasi hakim dan gaaji lain, pantesan nggaak cukup, apalagi saat nangani perkara milyaran, ingat sekolah anak udah bingung apalagi sakit….kasian deh lo hakim indonnn…..

Hakim Tinggi Tun ketangkap tangan nerima suap 300 jt, dan sekarang sudah dipecat, terlepas dari perbuatannya, rasanya kasian juga ya, karena mungkin untuk biaya perobatan ginjal dan cuci darahnya, bukankah ini demi menyelematkan nyawanya, mmenurutku beliau jangan dihujat lagi, karena negara belum bisa berbuat apa2 untuk dirinya, biarkan ini menjadi renungan bersama untukmu negeri…