Progres Remunerasi 2014

ANDAIKAN REMuNERISASI SEPERTI TUNJANGAN SERTIFIKASI GURU UTK SELURUH NKRI, PASTI TAK ADA YG CEMBURU…! mmg sampe saat ini pemerintah pusat betul2 blm adil antara PNS pusat dan Daerah. KLO pmerintah pusat alasannya itu resiko anda dg adanya otonomi Daerah… ” itu alasan tak masuk akal,

sekarang mah kerja aja, jadi ga nya remun naik, kecil atau besar, katanya ntar april, mei dst..dst…capek hati, kalau udah rejeki ga kemana, kerja aja, besar ga barokah buat apa…….

Tampaknya besaran tunjangan remun msh didasarkan pd absen dan jabatan (apalagi jab fungsional) spt tahun lalu, bukan pd kinerja. Masalahnya memang aturan dr pemr spt itu shg dianggap sdh memenuhi aturan dan tdk ada unsur penyelewengan/korupsi thd aturan ‘pejabat’. Maka unt itu hrs hati2 pilih Presiden yg akan memilih mentri2nya nantinya. Krn imbas dari kebijakannya akan berakibat pd nasib PNS juga, terutama yg dianggap tdk masuk dlm ‘kasta atas’ (‘pejabat’). Ketidak adilan kebijakan akan mengakibatkan penyelewengan, birokrasi berbelit2, penurunan kinerja dsb. Kerja gk kerja gk berpengaruh pd penghasilan krn hanya titel ‘pejabat’ (walau hanya jab fungsional) serta ‘kehadiran’ yg paling menentukan.

SESUAI PREDIKSI REUMNERASI KEMENAG cair 2014
Kemen PAN & RB Pastikan Remunerasi Kemenag di 2014
Bogor [ItjenNews] – Banyak kalangan terus menanyakan kapan Kementerian Agama mendapatkan tunjangan kinerja (remunerasi) sebagai implikasi dari pelaksanaan program Reformasi Birokrasi? Menjawab pertanyaan seputar ini, pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi memastikan akan menuntaskan program Reformasi Birokrasi dengan implikasi pemberian tunjangan remunerasi bagi seluruh Kementerian/Lembaga pada tahun 2014 ini.

“MenPAN & RB bertanggung jawab untuk mengawal program Reformasi Birokrasi ini. Sesuai kebijakan, pada 2014 ini remunerasi harus tuntas untuk semua Kementerian/Lembaga, termasuk Kementerian Agama. Mudah-mudahan tidak terlalu lama,” demikian ungkap Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III KementerianPAN & RB, Naptalina Sipayung, Jumat (22/02/2014).

Penegasan tersebut disampaikan Naptalina saat menjadi pemateri Kegiatan PMPRB Kementerian Agama Tahun 2014 di Hotel Horison, Bogor, Jawa Barat. Di hadapan 65 peserta kegiatan tersebut, Naptalina meminta agar pihak Kementerian Agama tidak berkecil hati meski terlambat dalam program remuerasi.

“Meski terlambat, jangan berkecil hati. Sebenarnya Kementerian Agama sudah masuk ke-7 rombongan Kementerian/Lembaga yang sudah beres, namun masih ada yang perlu diperbaiki karena belum lengkap. Ada 14 Kementerian/Lembaga yang belum remun termasuk Kementerian Agama, tapi Kementerian Agama sudah beres, tinggal diperbaiki yang kurang,” tuturnya.

Naptalina mengingatkan Kementerian/Lembaga yang sudah mendapat tunjangan remunerasi agar menjaga kualitas pelayanan publik sebagai salah satu indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Selain itu, perlu dijaga agar tidak lagi ada praktek korupsi dan menjaga akuntabilitas instansi pemerintah.

“Kalau sudah mendapat tunjangan remunerasi, jaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jangan sampai sudah remunerasi tapi pelayanan tidak baik. Nanti digugat masyarakat,” tukasnya. []

Reporter : Moh. Anshari

kemenag 2014 cair ngak yah

Nunggu Cair, iseng-iseng isi survei aja dulu agan-agan 🙂
http://www.idsurvei.com/survei/rubenpanjaitan/

Remunerasi bagi pns/tni/polri,merupakan kebijakan pemerintah pusat yg diatur melalui uu. untuk menambah penghasilan dan meningkat kinerja pelayanan terhadap masyarakat yg ada di NKRI, kebutuhan dasar bagi pns/tni/polri sebelum ada remunerasi kurang tidak seimbang dengan tanggung jawab yg diemban selama ini,dengan gaji yg relatif kurang untuk kebutuhan dasar makan selama 30 hari,biaya transportasi ketempat kerja,biaya pendidikan anak dan kontrak rumah/pembuatan rumah,boleh dikatakan setiap bulan gali lobang tutup lobang,sya sudah bekerja serlam 25 thn menjadi pns itulah yang terjadi setiap bulan setiap tahun sampai sekarang sudah berjalan selama 25 tahun,untuk pelayanan pns terhadap masyakat di NKRI sama malah di daerah yg terpencil,di perbatasan di pulau pulau terpencil memerlukan pelayanan ekstra mengorbankan tenaga fikiran dll yg ekstra juga dibandingkan saudara sadara kami yg pns yg tinggal di perkotaan dan tinggal di daerah sumber daya alamnya yg kaya, fasilitas yg ada serba memungkinkan,coba kita renungkan bagi pns yg ada di daerah yg terpencil baik dari komunikasi dan tranportasi minim sekali untuk mecapai dari kabupaten ke tempat tugas bisa 3 hari baru bisa berangkat di sebabkan kapal yg menuju ketempat tugas kecil tdk memumungkinkan untuk berangkat karena keselamatan akan terancam,masalah komunikasi kadang memanjat pohon yg paling tinggi untuk mencari signal,pengalam yg seperti ini kadang pemerintah pusat tidak jeli melihat kondisi seperti itu. Sekarang ini ada remunerasi bagi PNS/TNI/ dan POLRI apakah ini sudah tepat …………… ? apakah ini sudah adil………….. ? menurut hemat saya ini tdk tep[at ……………. tidak …………… adil . dengan alasan membedabedakan pns karena tdk semua pns yg sdh menerima perbaikan penghasilan dampak dari remunerasi pns ada yg sudah menerima berapa tahun bagai mana pns yg lainnya apa dijadikan penonton saja atau dijadikan sebagai pelengkap penderita saja,selanjutnya bagi saudara saudara kami pns yg kebetulan tempat tugasnya sumber daya alamnya bagus cendrung pendapatan dan tunjangan daerah cukup lumanyan………….sekarang timbul pertanyaan bagaimana pns yg tinggal di daerah yg suber daya alamnya tidak menunjang dan pad nya rendah ………………….. apakah pns yg ada disana sebagai penonton saja atau hanya pelengkap penderita saja. kalau kita berbicara tentang uu seharusnya diberlakukan sama kepada semua PNS yg ada di NKRI, seharusnya tidak membedabedan satu dengan yg yg lain. kalau ada UU tentang PNS seharusnya diberlakukan tanpa membedabedakan satu dengan yg lain satu daerah dengan daerah yg lain tanggung jawab PNS terhadap bangsa dan negara ini sama sesuai dengan tugas dan fungsinya baik di kota maupun di daerah kalau ini ini terjadi apakah tidak dikatagorikan ini sebagai alat pemecah belah PNSyg ada di NKRI. PNS Menurut saya sama yg ada di NKRI memiliki UUD YG SAMA MEMILIKI LAMBANG NEGARA YG SAMA MEMILI NKRI YG SAMA MEMILIKI PANCA PRASETIA KORPRI YG SAMA, tba saat remunerasi PSN YG DI ATUR MELALUI UU tapi tdk diberlakukan yg sama harus ini harus itu harus penuhi persaratan ini dan itu,seharusnya sebelum ada UU tentang PNS harus dikaji diteliti semua yg dibutuhkan baik dari suberdaya PNS dan pendanaan kalau sudah ok baru diajukan menjadi UU bagi PNS agar dapat diberlakukan secara keseluruhan, kalau belum tentunya ada perbaikan perbaikan untuk memenuhi standar yg di harapkan. PNS/TNI dan POLRI tahan bantinbg ko selama ini berapanpun diberikan gaji tidak ada yg menuntut tidak ade yg unjuk rasa semua menerima secara ikhlas karena itulah kemampuan negara, PNS ADALAH ABDI NEGARA DAN ABDI MASYARAKAT apapun keputusan pemerintah semua pns menerima secara ikhlas YG PENTING TIDAK MEMBEDA BEDAKAN SATU DENGAN YG LAIN MEMILIKI KESETIA KAWANAN YG SANGAT TINGGI UNTUK MENGABDI KEPADA BANGSA DAN NEGARA…………….. DENGAN ADANYA REMUNERASI PNS INI KELIHATANNYA SUDAH ADA PENGKOTAK KOTAKAN SATU DAERAH DENGAN DAERAH YG LAIN APAKAKAH INI MENCIPTAKAN RASA NASIONALISME ATAU MENIMBULKAN RASA KEDAERAHAN ……………… MOHON KITA RENUNGKAN DAN KITA PERTIMBANGKAN SECARA ARIF DAN BIJAKSANA TERUTAMA BAPAK BAPAK PENENTU KEBIJAKAN YG ADA DIPUSAT. dengan diberlakukanya remunasi bagi pns saya sebagai peribadi tidak setuju diberlakukan kalau ada rasa tidak keadilan ada rasa sifat kedaerahan antara daerah yg miskin dengan daerah yg kaya mari kita hindari diskriminasI mari kita hindadari disintegrasi kita kukuhkaan persatuan dan persatuan untuK NKRI.TERIMA KASIH

kemenag kapan remunerasix