Take Home Pay (THP) Anggota DPR

Penggalangan koin untuk presiden oleh beberapa anggota Komisi III DPR waktu lalu menunjukkan penyimpangan dari fungsi utamanya yaitu fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Aksi semacam itu hanya menunjukkan ketidakcakapan anggota DPR dalam melaksanakan fungsi utamanya tadi. Harusnya DPR mengkritisi soal kebijakan bukan tindakan yang cenderung menyerang ke arah pribadi presiden.

Kalau disimak secara utuh pernyataan SBY pada Rapim TNI dan Polri hanya mengungkapkan bahwa selama 7 tahun terakhir tidak mengalami kenaikan, bukan meminta kenaikan gaji.

Jika gaji Presiden Rp 62.497.800/bulan (sudah termasuk tunjangan), berapa sih gaji DPR. Berdasarkan Surat Edaran Setjen DPR RI No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 pendapatan anggota DPR terendah Rp  51.567.200, bagi yang menjabat Ketua/Wakil di Komisi bisa sampai Rp  54.907.200. Ternyata tidak beda jauh dengan pendapatan Presiden …

Lebih lengkapnya angka pendapatan anggota DP per bulan dapat dilihat tabel di bawah ini (dalam rupiah) :

No Uraian Penerimaan Setelah Dipotong Pajak
Ketua AKD Wakil Ketua AKD Anggota AKD
Gaji Pokok dan Tunjangan
1 Gaji Pokok (GP) 4.200.000 4.200.000 4.200.000
2 Tunjangan Istri (10% GP) 420.000 420.000 420.000
3 Tunjangan Anak (2 anak x 2 % GP) 168.000 168.000 168.000
4 Uang Sidang/Paket 2.000.000 2.000.000 2.000.000
5 Tunjangan Jabatan 9.700.000 9.700.000 9.700.000
6 Tunjangan Beras rata-rata 4 Jiwa = 4x10x 4.230 198.000 198.000 198.000
7 Tunjangan PPh Pasal 21 1.729.608 1.729.608 1.729.608
Jumlah 18.415.608 18.415.608 18.415.608
Potongan-potongan
1 Iuran Wajib 10% (GP+Tunjangan Keluarga) 478.800 478.800 478.800
2 Pajak PPh Pasal 21 1.729.608 1.729.608 1.729.608
Jumlah 2.208.408 2.208.408 2.208.408
A Jumlah Penghasilan Gaji Pokok dan tunjangan Bersih 16.207.200 16.207.200 16.207.200
Penerimaan Lain-Lain
1 Tunjangan Kehormatan 4.460.000 4.300.000 3.720.000
2 Tunjangan Komunikasi Intensif 14.140.000 14.140.000 14.140.000
3 Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran 3.500.000 3.000.000 2.500.000
4 Biaya Penelitian dan Pemantauan Peningkatan Fungsionalitas Konstitusional Dewan 600.000 500.000
5 Dukungan Biaya bagi Anggota Komisi yang merangkap Menjadi Anggota Badan/Panitia Anggaran 2.000.000 1.500.000 1.000.000
6 Bantuan Langganan Listrik dan Telepon 5.500.000 5.500.000 5.500.000
7 Biaya Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Kinerja Komunikasi Instensif 8.500.000 8.500.000 8.500.000
B Jumlah Penerimaan Lain” 38.700.000 37.440.000 35.360.000
Take Home Pay (A+B) 54.907.200 53.647.200 51.567.200
Baca juga:  Perkiraan Tabel Remunerasi Kemenkumham

AKD : Alat Kelengkapan Dewan

Baca juga Remunerasi Pejabat

12 thoughts on “Take Home Pay (THP) Anggota DPR

  1. setuju dgn tulus setia…sebauknya dpr di bubarkan aja..kerja gak ada hanya abisin uang negara & bikin rakyat sengsara..katanya wakil rakyat, entah rakyat mana yg diwakilin…bubarkan dpr…

  2. Muka tembok semua yang di senayan tu, mau dicaci maki kayak apa yg tetep aja ngga ngaruh… Rasanya kalaupun ngga ada mereka negeri ini akan tetap berjalan, bahkan bisa lebih baik lagi…

  3. Enaaak bener ya, gaji gede, jalan jalan, dpt berbagai fasilitas, tiap thn minta naik gaji di ruang sidang tidur, ato lihat flm porno

  4. Saya yakin, masih banyak penghasilan lain diluar THP anggota DPR di atas yg bisa saja nominalnya jaauuh lebih besar. Mana mungkin sih mrk berani mengeluarkan uang ratusan juta bahkan miliaran kalo cuma digaji 50jtan/bln. Proveri mrk itu mereka anggap sbg investasi

  5. mantap dah anggota DPR, hampir setiap tahun minta naik gaji, tp begitu Presiden ngomong gajinya gak naik2 langsung diserang…

    btw tunjangan tidur pas rapat sama tunjangan studi banding blom dimasukin tuh 😀

  6. Wah.. Jgn bawa2 anak Tk mas alvin.. Beda donk,anak tk itu lugu,polos,jiwanya masih bersih ibarat kertas yg masih baru blm ada coretan..lha DPR, apa coba?yg diotaknya cuma duit,kerja gak jelas,bacot doank,ngabisin anggaran negara.. Katanya wakil rakyat wakil apanya ygdiwakili.?wakil setan kali?

  7. itulah mental dewan kita, mestinya ditelaah dulu, gak ceplas ceplos mentang2 kebal hukum untuk berbicara seenaknya, seperti anak tk suka ngambek kalau diserang ulang

  8. Tunjangan PPh Pasal 21
    ====
    lho,ada tunjangan lg dari itu.kalau tidak salah kalau pegawai biasa pasal itu malah potongan ya? Cmiiw, atau pemotongan buat bayar pajak ya lupa saya.

    1. “Tunjangan PPh Pasal 21”, secara fungsi merupakan tunjangan untuk membayar PPh atas penghasilan pegawai ybs.. yang besarnya sama dengan “PPh Pasal 21” pada potongan penghasilan.. Kalau dari segi perpajakan, yang perlu dilihat adalah apakah anggota Dewan sudah benar dalam melaporkan semua penghasilannya dalam SPT-nya?
      CMIIW

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.