Remunerasi PNS

Tunjangan Kinerja dan Gaji PNS

Inilah 28 K/L yang Mendapat Remunerasi 2013

By 217 Comments

Proses panjang penantian pemberian remunerasi akan berakhir dengan disetujuinya anggaran tunjangan kinerja oleh Badan Anggaran DPR pada tanggal 21 Oktober 2013.

Menteri Keuangan sebelumnya telah mengajukan surat SR-414/MK.02/2013 tanggal 30 Juli 2013 kepada DPR perihal permohonan persetujuan pemberian tunjangan kinerja bagi 28 Kementerian/Lembaga tahun 2013. Anggaran tunjangan kinerja hasil efisiensi atau optimalisasi K/L harus harus mendapat persetujuan dari komisi terkait sebelum dibawa ke Banggar DPR.

Sampai saat ini (24/10/13) hanya Perpusnas yang belum final dalam pembahasan anggaran tunjangan kinerjanya. Komisi X sebagai mitra kerja Perpusnas dalam rapat terakhir tanggal 24 September 2013 belum sepakat dengan perubahan alokasi DIPA Perpusnas 2013.

Awalnya K/L yang diusulkan menerima remunerasi pada tahun 2013 sejumlah 23 K/L, namun dalam perjalanannya terdapat tambahan 5 K/L yakni BSN, Setjen Ombudsman, Kemsos, ESDM, dan Basarnas. Total anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai tunjangan kinerja tersebut mencapai 3,55 T.

Dalam pertemuan KPRBN tanggal 25 Juni 2013 Wapres Boediono telah memberikan persetujuan pemberian remunerasi bagi 28 K/L tahun 2013 dengan beberapa keputusan antara lain:

  1. Besaran tunjangan kinerja untuk 28 K/L yang mengajukan remunerasi pada tahun 2013 sama dengan besaran yang diterima oleh 20 K/L pada tahun 2012 yakni 47%. Besaran tunjangan kinerja 47% tersebut juga akan diberlakukan untuk K/L yang memperoleh remunerasi pada tahun 2014.
  2. TMT Remunerasi 1 Juli 2013.
  3. Pembatasan honorarium kegiatan Tim yang diberlakukan mulai 1 Juli 2013. Dalam hal ini Pemerintah telah memberlakukan PMK No. 91/PMK/02/2013 tentang Perubahan Kedua Atas PMK No. 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 yang dikeluarkan tanggal 24 Juni 2013.
Baca juga:  Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2013

Pada pembahasan dengan Banggar DPR tanggal 21 Oktober 2013 diputuskan hanya 27 K/L yang akan menerima remunerasi tahun 2013. Satu lembaga yaitu Sekretariat Jenderal DPR juga mendapat anggaran remunerasi, namun dana kebutuhan tunjangan kinerja Setjen DPR baru akan digunakan pada tahun 2014.

Berikut daftar K/L yang mendapat remunerasi TMT per 1 Juli 2013:

No K/L Anggaran(M)
1 Kemenlu 52,6
2 Kemendag 113
3 Kemenkes 347
4 Kemendikbud 989,8
5 Kemen Parekraf 37,1
6 Kemenhut 194
7 Kemendagri 101,7
8 Wantannas *
9 LAPAN 9
10 Kemen K P 168,9
11 Kemen L H *
12 Kemenhub 485,7
13 Kemenakertrans 85,6
14 BAPETEN 3
15 Kemen P U 403,9
16 Kemenkominfo 65,2
17 BMKG 77,7
18 Bakorkamla 5,41
19 BNP2TKI 16,8
20 Kemen PDT 12,4
21 Perpusnas 14
22 BIN *
23 Setjen DPR 24,21
24 Basarnas 46,2
25 Kemensos 76,2
26 ESDM 98,2
27 BSN 3
28 Setjen Ombudsman 3

Dengan adanya tambahan 28 K/L di atas berarti tinggal 13 K/L yang belum mendapatkan remunerasi yaitu:

  1. Kementerian Agama
  2. Kementerian BUMN
  3. Kementerian Koperasi dan UKM
  4. Kementerian Pemuda dan Olahraga
  5. Badan Informasi Geospasial
  6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
  7. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
  8. Setjen DPD
  9. Setjen Komnas Ham
  10. Setjen KPU
  11. Setjen KY
  12. Setjen MK
  13. Setjen MPR
Baca juga:  Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011

Proses selanjutnya setelah persetujuan DPR adalah penerbitan Perpres (Peraturan Presiden) sebagai dasar hukum pencairan anggaran tunjangan kinerja. Perpres tersebut akan digunakan Kemenkeu melalui Ditjen Perbendaharaan sebagai dasar mengeluarkan peraturan atau petunjuk teknis (juknis) tentang pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja.

Banyak pertanyaan yang sering dilontarkan pada forum ini seperti:

  • Pemberian tunkin bagi yang tugas belajar
  • Apakah dosen yang sudah bersertifikasi mendapatkan tunjangan kinerja?
  • Apakah RS BLU yang sudah ada remunerasi rumah sakit juga mendapatkan tunjangan kinerja?
  • dll

Nah, pertanyaan/persoalan di atas akan terjawab dalam peraturan Menteri atau pimpinan K/L yang akan diterbitkan sebagai pedoman pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan K/L masing-masing. Hal-hal teknis maupun aturan yang berkaitan dengan tunjangan kinerja akan diuraikan dalam peraturan tersebut.

salam ..

Share

Reader Interactions

Comments

  3. Alhamdulillah……….. akhirnya terjawab sudah penantian dengan sabar mulai ada titik terang……….. semangat layani masyarakat

    Reply

  12. ah, PNS daerah sungguh tidak dianggap keberadaannya oleh Pemerintah Pusat., terbukti sampai saat ini tidak dapat remu.

    Reply

    • PNS daerah mana gan? saya sebagai PNS pusat penempatan Kaltim iri ma PNS Pemprov tunjangan darahnya ngeri liatnya belum lagi perjalanan dinasnya.

      Reply

      • Hoooeee… ternyaata daerah juga berbeda2 ya, tetangga saya Petugas kesehatan di desanya Pak SBY di Paitan, tiap hari melayani Jamkesmas dan orang sakit yg gak punya duit… eh ternyata gajinya cuma Rp. 500 ribu itupun belum tentu keluar tiap bulan, hebatnya dia tetap setia mengabdi pada negeri walau gaji jauh dibawah UMR, gak ada gaji seperti PNS apalagi Remunerasi….. ❗ ❗ ❗ 🙁 😀 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄 ❗

        Reply

    • Hoooeee… ternyaata daerah juga berbeda2 ya, tetangga saya Petugas kesehatan di desanya Pak SBY di Paitan, tiap hari melayani Jamkesmas dan orang sakit yg gak punya duit… eh ternyata gajinya cuma Rp. 500 ribu itupun belum tentu keluar tiap bulan, hebatnya dia tetap setia mengabdi pada negeri walau gaji jauh dibawah UMR, gak ada gaji seperti PNS apalagi Remunerasi….. ❗ ❗ ❗ 🙁 😀 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄 ❗

      Reply

    • Hadeeeew, PNS Pemda Riau sebulan dapat tunjangan selain gaji sebesar 3.500.000
      Kita yang pusat cuma terima gaji dan honor 300 per bulan.
      Kalo mau diadu kerja, ayo. Kalo mau diadu gaji, jelas saya gak berani.

      Reply

  15. klo guru kan sudah ada tunjangan sertifikasi, biasanya di petunjuk teknisnya untuk PNS yang memperoleh tunjangan profesi misal Guru dan Dosen, akan diberikan tunjangan remunerasi dengan ketentuan, jika tunjangan profesinya lebih besar maka yg diterima hanya tunjangan profesi, namun bila tunjangan profesinya lebih rendah dari grade remunerasinya, maka selisihnya diberikan sebagai remunerasi… yang sudah-sudah seperti itu…

    Reply

  20. alhamdu.. lillah.. giat bekerja yuk.. salut buat para pekerja yang mengusahakn kesejahteraan pegawai n masyarakat………….

    Reply

  24. iya, saya sering ngiri lihat PNS daerah yang bnyk dapat tunjangan ini itu.

    Teman saya di puskesmas, selain dpt gaji dan tunjangan fungsional, juga dapat tunjangan lainnya dr pemda

    Reply

  34. Yg PNS daerah sabar menunggu instansinya mengusulkan RAIMU nerasi,, remunerasi at engga analoginya spt pengadaan,, kl instansi daerah pengen remunerasi ya usul donk ke pusat,, terus yg ngurus at pny kekuatan utk mengusulkan macam itu sp,, udh tentu pejabat2 teras instansi daerah,,, kl udh usul, ntr pusat tinggal ngasi syarat2nya,, terus dievaluasi syarat2nya udh lengkap lom?! Smg mjd jwbn bagi PNS daerah yg ketus sm PNS pusat yg sudah mereformasi birokrasi instansinya

    Reply

  37. Tetangga saya Petugas kesehatan di desanya Pak SBY di Pacitan, tiap hari melayani Jamkesmas dan orang sakit yg gak punya duit… eh ternyata gajinya cuma Rp. 500 ribu itupun belum tentu keluar tiap bulan, hebatnya dia tetap setia mengabdi pada negeri walau gaji jauh dibawah UMR, gak ada gaji seperti PNS apalagi Remunerasi….. ❗ ❗ ❗ 🙁 😀 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄 ❗ ❗ ❗

    Reply

  41. PNS hendaknya lebih bersyukur terhadap apa yang telah diterima berupa kenikmatan rezeki dan perhatian terhadap kesejahteraan terhadap PNS itu sendiri, ingatlah bahwa berbagi atas kelebihan yang kita miliki adalah merupakan wujud perluasan rezeki kita.

    Reply

  46. Pemerintah Indonesia memang Edan ndak mikirin PNS nya, mo nyekolahin dua anak kuliah yang bapak seorang PNS saja susah… Pemerintah nya diatur Wong Edan.. Saking jengkelnya aku,Sudah dilaporkan ke Obama melalui kenalan aku PNSnya Amrik.. Hahaha…

    Reply

  47. Udin dan andi M, klu gk mau jdi PNS brenti aja alias PENSIUN DINI, Gk usah pke mnghujat pmerintah lah, kerja aja d swasta yg gajinya gede emang pmerintah cuman mau ngurusin K/L nya kalian.

    Reply

  48. Alhamdulillah..atas semua rahmat Mu ya Allah…tapi mas setagu knp bisa beda TMT remun 2013 dgn TMT thn2 sebelumnya itukan berarti ada diskriminasi terhadap k/l penerima remun thn 2013?? trmks atas jawabannya

    Reply

  51. Untuk PNS Daerah Sudah Ada Diberikan Tunjangan Kinerja Dari Pemerintah Daerah Masing Masing. Kalau Pemerintah Daerah Minta Tunjangan Kinerja Lagi Ke Pemerintah Pusat Semua Penghasilan Asli Daerah Harus Setor Ke Pemerintah Pusat Dong. Khusus PNS Pemerintah Daerah Anda Harusnya Bersyukur Sudah Diberikan Tunjangan Tranportasi Rp.1.500.000/Bulan Ditambah Tunjangan Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Rp.1.000.000/Bulan Ditambah Tunjangan Dari Pemerintah Provinsi Rp.1.800.000/Bulan. Sudah Besar Masih Kurang Juga. Belum Permainan SPPD Dll.

    Reply

  52. Alhadulillah, akhirnya penantian panjang untuk mendapatkan erempat terkabul juga hendaknya. 🙂 🙂
    terima kasih kepada om setagu, pacek kemenkeu dan paman banggar atas perjuangan mendapatkan tunjangan remunerasi untuk ke 28 K/L, khususnya KEMENDIKBUD yang diberikan pada TMT 1 Juli 2013. Mari kita berikan yang kinerja terbaik untuk negara. tunjukan prestasimu sebagai ABDI NEGARA yang selalu aktif dalam memberika. the best of servisce in public. BRAVO PNS PUSAT.

    Reply

  53. kami pns di rs blu selama ini dapat uang remun tapi kecil sekali gol 3 cuma 1,2juta apakah dengan turunnya persetujuan dpr remun kami sama seperti anggota tni dan polri apa tetap seperti ini anakbuah dpt kecil bos besar

    Reply

    • khusus pns di rs setelah persetuan dpr anak buah dapat buesar dan bos dapat kecil 👿 👿 👿 👿 👿 👿 👿 👿 👿 👿

      Reply

  55. Maaf Nih untuk para pejabat di kemenag:
    KALAU SAYA JADI PEJABAT ESELON DI KEMENAG MAKA SAYA TIDAK AKAN MAU REFORMASI BIROKRASI DAN RENUMERASI; KARENA ITU SAMPAI SAAT INI KEMENAG BELUM DISETUJUI TERUUUUSSSSSS…… SUKSES DEH BUAT PARA PEJABAT ESELON DI KEMENAG, ANDA MASIH DAPAT MENIKMATI UANG DI LUAR TUNJANGAN ESELONNYA…. masalah UNTUK yg BUKAN ESELON DAN PEGAWAI DI SELURUH KEMENAG DI NEGERI INI, ITU SIH URUSAN MU DAN DERITA LU… HEHEHE TRM KASIH SETAGU.NET=

    Reply

  56. Maaf Nih untuk para pejabat di kemenag:
    KALAU SAYA JADI PEJABAT ESELON DI KEMENAG MAKA SAYA TIDAK AKAN MAU REFORMASI BIROKRASI DAN RENUMERASI; KARENA ITU SAMPAI SAAT INI KEMENAG BELUM DISETUJUI TERUUUUSSSSSS…… SUKSES DEH BUAT PARA PEJABAT ESELON DI KEMENAG, ANDA MASIH DAPAT MENIKMATI UANG DI LUAR TUNJANGAN ESELONNYA…. masalah UNTUK yg BUKAN ESELON DAN PEGAWAI DI SELURUH KEMENAG DI NEGERI INI, ITU SIH URUSAN MU DAN DERITA LU… HEHEHE TRM KASIH SETAGU.NET= :mrgreen:

    Reply

      • RENUMERASI MEMBUAT KEHILANGAAN BANYAK LAHAN, [PENDAPATAN ESELON SANGAT BERKURANG DGN RENUMERASI],XIXIXI… SEMOGA….. 😥 ❓

        Reply

      • MAAF NICH GAN@RAKYAT… SEBENARNYA YG HARUS DIBERI SANKSI DALAM MASALAH KUA ADALAH YG MEMBERI PETUGAS KUA JUGA, KRN BIASA ADA BIAYA TAMBAHAN JIKA INGIN MENIKAHKAN DI LUAR KANTOR KUA/BALAI NIKAH DAN DI LUAR HARI KERJA DAN DI LUAR JAM KERJA, DIJAMIN KALO NIKAHNYA DI BALAI NIKAH KUA HANYA SKTARN 30-100AN SAJA

        Reply

        • sebelum K/L mendapatkan Tunjangan Remunerasi harusnya sudah menjalankan Reformasi Birokrasi, salah satunya program Peningkatan Pelayanan Publik. Terkait hal tsb, seharusnya Kementerian Agama mampu meningkatkan pelanan publik di KAU, salah satunya dengan memperbaiki aturan/ketentuan biaya nikah baik waktu (hari kerja/libur) dan tempat (luar/dalam kantor KUA). Sehingga kami sebagai pengguna jasa dapat mengeluarkankan biaya sesuai ketentuan.

          Reply

          • Dokter yg PNS jg sdh dapat gaji, tp ktika memeriksa pasien tetep jg ada bayaran lg untuk “tindakan” Apalagi kalo meriksanya diluar jam/hari kerja tetep saja masang tarif tinggi kq gk jd persoalan ya..?

          • setau saya Dokter PNS yang sudah punya izin buka praktek diluar jam kerja boleh pasang tarif. (mohon koreksi jika salah)

          • ANDA BISA MELIHAT HASIL RAPAT DPR DGN KEMENAG BULAN SEP-OKT YG SUDAH MEMASTIKAN ATURAN TTG KUA INI UNTUK THN 2014, NAMANYA JG ATURAN MANUSIA. UUD SAJA DAPAT DI AMANDEMEN, JADI BAGI YG AKAN MENIKAH ATW MENIKAH LAGI JANGAN KHAWATIR… KUA AKAN LEBIH BAIK PELAYANANNYA. TPI MASYARAKAT JGA PERLU PEMAHAMAN YG BENAR TTG ATURAN INI. DGN REFORMASI MENGURANGI KKN… ALHAMDULILLAH, MDH2AN. TAK ADA KESULITAN UNTUK PERBAIKAN, DAN YG TERSULIT KETIKA MIND-SET YANG SULIT DIUBAH. SEMOGA SAJA

          • GURU JGA BANYAK YG MEMBERIKAN PELAJARAN TAMBAHAN DI LUAR JAM BELAJAR DGN TANPA IZIN DARI PEMERINTAH BELUM PERNAH ADA YG MENGGUGAT.. HEHEHE….. 🙂

          • setahu saya guru/dosen dan dokter adalah pns profesi, jadi di luar jam kerja yg ditentukan boleh memasang tarif (mendapatkan bayaran). sedangkan petugas KUA itu namanya staf bagian pelayanan dan bukan profesi. penyimpangan di kemenag bkn cuma di KUA saja tapi yang lebih parah yaitu di bagian pengurusan ibadah haji.

          • @ Sahnita Kalo KUA hanya ada staf tnpa PPN maka nikah tdk bs diresmikan… PPN/penghulu jg profesi yg memerlukan syarat2 khusus dan ujian khusus untuk bs menjadi PPN/penghulu…

          • Kain putih jika terdapat noda setitik tampaklah jelas kotornya. Terima kasih atas saran kritik dan nasehatnya. Ini akan menjadi cermin kami untuk berbenah. Semoga yang mengkritik dan menasehati tidak sekedar mengkritik noktah diseberang lautan tetapi juga menasehati yang dipelupuk mata.

  58. Sabar untuk Pegawai Kementerian Agama,,ya…., syukuri dulu apa yang kita dapatkan sekarang, kalau pandai bersyukur pasti akan ditambah…, mungkin pegawai kementerian lain yang lebih pertama bersyukur….

    Reply

  60. yah,, payah yg terima cma yg pns pusat, yg didaerah diaanggap apa? emang yg daerah bukan kerja untuk pemerintah ya… 😐 😳 🙁

    Reply

    • Setahu saya, dicari selisih yang terbesar antara tunjangan kinerja dan tunjangan profesi. Tidak bisa mendapatkan kedua-duanya. CMIIW. Untuk PNS pusat biasanya take home paynya terdiri dari tiga komponen, yaitu “Gaji Pokok, Tunjangan Kinerja/Tunjangan Profesi, dan Uang makan/Lauk pauk”.

      Reply

  64. lamaaaaaaaaaaaaaa bangeeeeeeeeeeeeettt,,,,,udah menderitaaaaaaa nih,,,
    perpres ama juknis nya dipercepat doooooonggggg
    emang ngasi makan keluarga bisa ditunda-tunda,,,,,oooiiii pejabat pns gol rendah udah mau mati nih nungguin perpres ama juknis nya laamaaa amaaaaaaatttttttt,,,,
    😛

    Reply

  66. Kapan presiden SBY menandatangani Perpres pembayaran Tukin 2013. Walaupun Bapak SBY sibuk, maklum thn 2013 "tahun politik". Namun mohon pejabat sekretariat negara bikin konsep atau kalo konsep sudah ada, tolong taruh di meja presiden…..Bapak2 yang golongan tinggi, jabatan bagus, kan senang, tak pernah kekurangan duit, bahkan duit banyak, tiap hari terima uang dari berbagai sumber…..Kasian sekali PNS apalagi golongan kecil. Gaji mereka kecil, mereka bikin hutang di mana-mana (koperasi kantor, bank, dsbnya) untuk membiayai pendidikan, sewa/angs rumah, kesehatan……Pak SBY perhatikan PNS yang sedang menunggu, kapan tukin mereka dibayar utk tahun 2013. Tahun 2012, Perpres utk pembayaran Tukin diterbitkan bulan Nopember….Tahun ini, ga ada sinyal…..

    Reply

  74. kalau yang dapat tunjangan kinerja reformasi birokrasi kemdikbud yang kerja di daerah dapat ngga? misalnya yang kerja di kota bandung jawa barat..soalnya setiap saya baca di internet sepertinya hanya yang bekeja di jakarta ya…..mohon yang tahu beri jawaban ya…terima kasih ya…

    Reply

  75. Kalo dah menerima rapelan jangan lupa disisihkan untuk zakat….. Es IV jabfung muda dapat 2,9 … Staf 2 – 2,3

    Reply

  85. doain pak beye keluarin perpresnya sbelum tgl 20 nov 2013..lalu dilanjutkan pak menkeu mengeluarkan juklakjuknis awal desember 2013..mdh2an tunkin sudah diterima 28 k/l minggu ke 3 desember 2013..(nb. buat 28 k/l yg uda cair tunkin nya harap di update ya)

    Reply

  86. Untuk PNS Daerah Sudah Lama Diberikan Tunjangan Kinerja Daerah ( TKD ) Kalau PNS Daerah Minta Tunjangan Kinerja Lagi Ke Pemerintah Pusat Semua Penghasilan Asli Daerah ( PAD ) Harus Disetor Semua Ke Pemerintah Pusat. Khusus PNS Daerah Anda Harusnya Bersyukur Sudah Diberikan Tunjangan Tranportasi Rp.1.500.000/Bulan Ditambah TKD Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Rp.1.000.000/Bulan Ditambah TKD Dari Pemerintah Provinsi Rp.1.800.000/Bulan. Sudah Besar Masih Kurang Juga. Belum Ditambah Permainan SPPD Dll.

    Reply

  87. Peraturan Presiden ( Perpres) Tentang Tunjangan Kinerja Untuk 28 Kementerian & Lembaga Tahun 2013 Akan Di Keluarkan Pada Tanggal 4 Desember 2013 Bersamaan Dengan Jadwal Pengumuman Kelulusan Tes CPNS Tahun Anggaran 2013. Untuk Juknis Pencairan Tunjangan Kinerja 2013 Akan Di Keluarkan Pada Awal Bulan Januari 2014. Terima Kasih http://www.setkab.go.id

    Reply

  92. kemungkinan besar remun 28 k/l ditunda dikarenakan situasi yg tidak kondusif ,,,saat ini perhatian bpk presiden tertuju pada penyadapan dan babak baru kasus bank century,,,jd pns yg mau berbisnis diluar dipersilahkan saja,,

    Reply

  101. Percuma kita ribut mah remunerasi untuk daerah. Emang daerah smpai skrng selalu dianaktirikan aplg di Papua hanya dapat tunjangan daerah 400 rb.u.nga ada yang benar…lebih baik remunerasi seluruh kl maupun lembaga..dihapus aja…disumbangkan untuk fakir miskin..beli alutsita…negara kita disegani…

    Reply

  102. Percuma kita ribut mah remunerasi untuk daerah. Emang daerah smpai skrng selalu dianaktirikan aplg di Papua hanya dapat tunjangan daerah 400 rb.u.nga ada yang benar…lebih baik remunerasi seluruh kementrian maupun lembaga..dihapus aja…disumbangkan untuk fakir miskin..beli alutsita…negara kita disegani…

    Reply

  103. Setagu, mau tanya apakah K/L yang remun 2012 dan 2013 harus sudah menerapkan pemotongan-pemotongan presensi pada waktu rapel?

    Reply

  106. saya bukan pns, cuma bingung aja, kok pns pada ngarepin remunerasi, bukannya selama ini sudah dapat gaji, tunjangan intern, dan honor. Padahal kalo sesuai info yg saya dapet dari situs ini, kalo udah remunerasi yg didapat cuma gaji dan tukin aja (itu juga kalo kehadirannya sempurna).

    Reply

    • itu namanya rejeki pak. Ini emang sifat jelek manusia “senang kalo liat orang lain susah, dan susah kalo liat orang lain senang”

      Reply

    • Betul, kalau konsisten hrsnya yg diterima dlm remunerasi PNS adalah Gaji (tanpa tunjangan jabatan lg) dan Tunj kinerja. Tetapi kenyataannya tunjangan jabatan tetap diberikan, jadinya dobel2. Perhitungannya seharusnya jg bukan hanya kehadiran, tetapi juga kinerja nyata.

      Reply

      • Bukan hanya kehadiran bro, tapi juga capaian kinerja, nanti dengan berlakunya SKP, maka itu yang akan jadi dasar penilaian kinerja untuk menentukan besaran TK yang diberikan. Tapi sekali lagi, seperti apanya pelaksanaan di masing-masing kantor tergantung dari PIMPINANNYA. ada “kemauan” atau tidak untuk melaksanakannya, karena biasanya akan banyak pertentangan terutama bagi orang yang sudah nyaman dengan kondisi saat ini..

        Reply

    • Bisnis apa’an Bro, jngan jngan stu bisnis’y pada jm kerja lagi,
      sama aja itu Korupsi, korupsi waktu, gkgkgk

      Reply

  112. gak adil K/l yang gak dapat remun jangan pilih sby lagi ya…, kementerian keuangan dapat remun nya 100% kerja nya gak becus, rupiah melemah heeeheeeee……… emang kapan rupiah menguat paling2 rp. 9000/ 1 dolar, kalo masalah korupsi malahan banyak di mereka (century berapa anggaran negara yang di hilangkan), kalo datang ke kementrian/lembaga untuk pemeriksaan malahan nyuruh korupsi untuk kasih ke dia kalo gak masuk penjara karena laporan anda salah

    Reply

    • btl bro, ngurus rupiah aja gk becus. dapat remon 100%, ada pula K/L yg 50%, 60%, 70% dst, aneh, kok gk sm, penilaiannya udh WTP, tp kok gk 100%, klo masih dibawah 100% berarti sama ja belum WTP. emg amburadul neh birokrasi. terkutuklah !

      Reply

  113. tenang pak Mus,karyasiswa masih diperhatikan, lihat ketentuane :

    Pasal 9

    (1) Besaran Tunjangan Kinerja bagi CPNS dibayarkan sebesar 80%
    (delapan puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja pada jabatan
    yang akan didudukinya.

    (2) Besaran Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang dibebaskan dari
    jabatan karena melaksanakan tugas belajar dibayarkan sebesar
    75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja yang
    diterima dalam jabatannya.

    (3) Besaran Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang menduduki jabatan
    fungsional peneliti yang merangkap jabatan struktural di lingkungan
    Kementerian Pertanian yang tugas dan fungsi berkaitan erat
    dengan bidang penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan
    perundang-undangan, hanya diberikan satu tunjangan jabatan
    struktural atau fungsional yang menguntungkan bagi yang
    bersangkutan.

    Reply

  115. Pengunduran Penerbitan Peraturan Presiden ( Perpres) Tentang Tunjangan Kinerja Untuk 28 Kementerian & Lembaga Tahun 2013 Akan Terbit Pada Tanggal 21 Desember 2013 Bersamaan Dengan Jadwal Pengumuman Kelulusan Tes CPNS Tahun Anggaran 2013. Untuk Juknis Pencairan Tunjangan Kinerja 2013 Akan Terbit Pada Awal Bulan Januari 2014. Terima Kasih http://www.setkab.go.id

    Reply

  120. Irwansyah Ajah : Permentan Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Kementan, harapannya sih karena dulu dephut pernah jadi bagian dari deptan jadi mudah2an aturannya juga BBT alias beda-beda tipis…keep smile brow…

    Reply

  122. @ mas setagu, sebetulnya yg ngedraft/ngerancang perpres remun, kemenkeu atau menpan sih atau bahkan setkab/setneg. kok belum ada beritanya itu perpres?

    Reply

    • Draft Perpres dibuat sejak awal oleh Tim RBN yg melibatkan Menpan, Kemenkeu dan harmonisasi oleh Setkab. Setelah persetujuan DPR posisi sekarang di tangan Setkab dan Presiden (masih dalam proses)

      Reply

      • Pak setagu saya denger kemdikbud remunerasi nya sudah cair, padahal yang remunerasi staf kemdikbud sudah pensiun katanya berlaku surut ya….mohon pak setagu penjelasannya.

        Reply

  124. Presiden SBY Sudah Tanda Tangani Perpres Pemberian Tunjangan Kinerja untuk 27 K/L
    Oleh : DESK INFORMASI
    – Dibaca: 206 kali

    Ini kabar gembira buat para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari 27 Kementerian/Lembaga yang telah mengajukan proses pemberian tunjangan kinerja atau remunerasi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 11 Desember 2013 telah menandatangani Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja Pegawai untuk ke-27 K/L.

    Ada 27 Peraturan Presiden yang ditandatandatangani oleh Presiden SBY, dimana satu nomor Perpres untuk satu K/L, yaitu mulai Peraturan Presiden Nomor 77/2013 hingga Peraturan Presiden Nomor 103/2013.

    Ke-27 K/L yang telah memperoleh Perpres tentang Tunjangan Kinerja Pegawai adalah: 1. Kemendagri; 2. Kementerian ESDM; 3. Kementerian Kehutanan; 4. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 5. Kementerian Kesehatan; 6. Kementerian Komunikasi dan Informasi; 7. Kementerian Lingkungan Hidup; 8. Kementerian Luar Negeri; 9. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

    10. Kementerian Pekerjaan Umum; 11. Kementerian PDT; 12. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 13. Kementerian Perdagangan; 14. Kementerian Perhubungan; 15. Kementerian Sosial; 16. Kemenakertrans; 17. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional; 18. Badan Intelijen Negara;

    19. Badan Koordinasi Keamanan Laut; 20. Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika; 21. BNP2TKI; 22. Badan Pengawas Tenaga Nuklir; 23. Badan SAR Nasional; 24. Badan Standarisasi Nasional; 25. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia; 26. Setjen Dewan Ketahanan Nasional; dan 27. Setjen Ombudsman.

    Berlaku 1 Juli 2013

    Terkait dengan pemberian tunjangan kinerja itu, Kementerian Kehutanan telah menyiapkan anggaran Rp 279,199 miliar. “Jika Perpres sudah ditandatangani oleh Presiden, maka pemberian tunjangan kinerja atau yang dikenal dengan remunerasi pegawai Kementerian Kehutanan akan dibayar pada akhir 2013, terhitung mulai 1 Juli 2013,” kata Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pada Pembinaan Rimbawan Hari Ulang Tahun Ke 42 Korpri lingkup Kementerian Kehutanan di Jakarta, Rabu (27/11).

    Menhut menjelaskan, kebutuhan anggaran pembayaran tunjangan kinerja Kemenhut tahun 2013 adalah Rp279,199 miliar, yang akan ditutup dengan optimalisasi anggaran sebesar Rp84,2 miliar sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp194,9 miliar. “Kekurangan tersebut akan dipenuhi setelah mendapat persetujuan Badan Anggaran DPR,” katanya. (ES)

    http://setkab.go.id/berita-11417-presiden-sby-sudah-tanda-tangani-perpres-pemberian-tunjangan-kinerja-untuk-27-kl.html

    Reply

    • hehe.. sori. itu kemarin 11/21/2013 cuma nguping pembicaraan karo keuangan sama pimpinan satker.. tapi infonya sudah ada di web setkab. tambahan: untuk dosen juga sudah disetujui. tks..

      Reply

  133. maksudnya apa ni pak Pengawas Setkab ” tambahan: untuk dosen juga sudah disetujui. tks.”
    Saya baca bolak-balik Perpresnya fungsional guru dan dosen tidak mendapat tunjangan kinerja (pasal 3.1.f , dan pasal 8)

    Reply

    • maksud saya remun dosen di k/l tertentu diakomodir lewat peraturan kepala / lembaga terkait. mungkin ini berlaku selain dikbud. Sebab saya pikir ini terkait dengan kebijakan/ politik anggaran. remun dikbud Rp 0.98 T itu hanya mengakomodir 58 ribu PNS di dikbud, sementara dikbud punya 120 ribu lebih PNS, jadi ini minus pns dosen. kalo remun diterapkan untuk dosen di dikbud akan membutuhkan dana yang sangat besar…

      Reply

      • Kalau gitu kebijakannya gak adil pak pengawas Setkab, masa semua dosen PNS dibawah kementerian lain dapat remun, sedangkan dosen dibawah Dikbud gak dapat. Ini berarti diskriminasi dong. Padahal sebagian besar dosen di bawah dikbud (53 %) masih belum dapat tunjangan serdos dan gajinya tidak lebih dari 2,5 jt. Gimana nih pengawas Setkab kok beda dengan kementerian lainnya? mohon jawabannya.

        Reply

  134. nah, pepres kan udah terbit and di tandatangani Presiden SBY (yang terhormat), sekarang alur’y tinggal tunggu juknis dari Kementrian keuangan. yg jadi permasalahan’y, Kalau terbit Juknis’y januari 2014, gagal dunk Remunerasi / 1 juli 2013, mohon info’y..? trims.

    Reply

  137. Pandailah banyak bersyukur meski remun belum nyata cair sampai ketangan, tapi harapan besar sdh didepan mata. Hanyalah do’a kita, mudah2an aja negara Indonesia tercinta tidak akan colaps akibat remun. Tingkatkan kinerjamu dan semangatmu untuk menuju negara dan bangsa Indonesia yang Baldatun Thoyyibatun Wa Robbun Ghofur.

    Reply

  138. kementerian agama kenapa tidak dapat jatah remunerasi?
    yang saya takutkan KUA se indonesia bisa mogok masal.
    karena terkait PMA memutuskan biaya pencatatan nikah hanya 30rb
    lebih dari itu bisa di usut kejari
    kecuali ada SPPD untuk KUA. ini udah dapet cuma 30rb remunerasi juga tidak dapat
    apa alasan nya?
    atau karna kementerian agama mempunyai satker terbanyak?
    knp kementerian2 yang kedapatan korupsi dapet padahal korupsi nya bnyak merugikan negara?
    janngan salahkan KUA se indonesia mogok masal
    kalo mereka mogok siapa yang akan menikah kan catin??
    kementrian agama (kua) taggung jawab nya besar
    mereka yang menentukan halal tidak halal nya hubungan suami istri.

    Reply

  139. kementerian agama kenapa tidak dapat jatah remunerasi?
    yang saya takutkan KUA se indonesia bisa mogok masal.
    karena terkait PMA memutuskan biaya pencatatan nikah hanya 30rb
    lebih dari itu bisa di usut kejari
    kecuali ada SPPD untuk KUA. ini udah dapet cuma 30rb remunerasi juga tidak dapat
    apa alasan nya?
    atau karna kementerian agama mempunyai satker terbanyak?
    knp kementerian2 yang kedapatan korupsi dapet padahal korupsi nya bnyak merugikan negara?
    janngan salahkan KUA se indonesia mogok masal
    kalo mereka mogok siapa yang akan menikah kan catin??
    kementrian agama (kua) taggung jawab nya besar
    mereka yang menentukan halal tidak halal nya hubungan suami istri.

    Reply

  140. bapak … , apa berul remunerasi itu cair pertengahan desember 2013………..sekarang lho sudah tanggal 21 desember 2013 ……
    terima kasih …

    Reply

  141. Pemerintahan yang baik mestinya tidak pilih-pilih untuk bisa remunerasi sebiknya semua, mengingat dan menimbang Pemerintahan era SBY akan berakhir di tahun 2014 sehingga apapun alasannya dari 13 yang belum masuk remonerasi tetap namanya tidak berperi keadlian sesama pns dalam negara NKRI……

    Reply

    • Berbicara remunerasi memang harus adil dan jangan pilih kasih, hendaknya sebelum ditanda tanagni dipikirkan dahulu efeknya bagi yang tidak mendapat padahal jauh sebelumnya remunerasi sudah diisukan akan dinikmati oleh pegawi depdikbud, mengapa hanya pegawai tertentu saja yang dapat, bisa terjadfi kecemburuan sosial dikalangan pns, jadi tolong diperhitungkan tunjangan untuk para dosen agar layak , karena kalau tunjangan profesi juga kurang cukup untuk biaya hidup, apalagi yang belum mendapat serdos, tugas dosen itu sangat berat selain mempersiapkan bahan ajar, meneliti, pengabdian masyarakat dan banyak lagi beban yang lain, kalau pegawai tugasnya itu-itu saja dan banyak duduk di tempat , untuk mengembangakna bahan ajar dan laboratorium perlu pikiran dan tenaga serta konsentrasi yang serius jadi harus punya ketenangan finansial agar produktif. Jadi kita harus berfikir ke depan kalau mau maju dunia pendidikan tentu kinerjanya juga perlu diberikan yang adil dan layak, bagaimana peran seskab ?

      Reply

  142. karna turunnya ….dari pusat….ke provinsi,,,,dlll…brarti yg ngajinya melalui pusat dl yg di dahulukan sdh itu br,,,provinsi/kab…..

    Reply

  144. nanti klu sudah sampe di rekening saya,,,, baru saya nyatakan ada,,,,,,,skarank aku bermimpi dulu lah,,,

    Reply

  146. saya harap para pengajar….nda merASA tersaingi,,,,karna…klu mau flash back…para pengajar khususx yg pns,,,,lebih banyak….klu staff biasa,,,sperti halx dalam bola…kita itu cuman pemain cadangan …….

    Reply

  148. kalau staf tu di sekolah2 kira 2 ikut dapat remunerasi gak ya… bingung nih, gurunya dapat sertifikasi tapi stafnya gak ada yang mikirin nih…

    Reply

  149. minder rasanya ketika orang tahu kalo peg.KUA termasuk PNS pusat, ternyata kere, peg.pemda, apalagi guru PNS didaerah sy aja dapat Tunjangan trnspot 1,6 jt. untuk staf Kacabdis dapat kendraan plat merah, begitu pula dgn para PNS di BIP, rata2 plat merah, sama2 dikecamatan, ternyata sangat jauh beda.

    Reply

  151. lucu, sebanyak ini K/L mungkin diKemenaglah yg menentukan jadwal itu adalah pihak yg dilayani, contoh: jadwal Nikah ditentukan oleh pasangan catin, sangat beda dgn pengurusan ditempat lain, seperti bikin SIM, KTP, pajak dsb, yg nanya malah masyarakat, “kapan siapnya pak?”, tapi kalo di KUA ” justru pegawainya yg nanya” kapan Nikahnya dek”. (public service)

    Reply

  153. Pemerintah ga adil, kenapa remunerasi tidak secara serentak dan merata kepada semua PNS, apakah ga bikin sakit hati dan iri, sementara instansi seperti kementrian keuangan, BPK, mahkamah agung sudah menerima duluan,dengan alasan bla bla bla, kenapa kebijakan yg diberikan tidak merata, seharus nya setiaap kebijakan yg terkait itu harus adil, banyak PNS yg hidup sederhana dan pas2an tapi banyak juga yg hidup nya berlebihan, wajar aja pemimpin saat ini ga dihormati dan dihargai rakyatnya, dulu kami sebagai PNS walau gaji kecil mungkin bisa menerima keadaan, karna kami merasa satu dalam rasa sesama PNS, tapi kini dengan adanya remunerasi muncul rasa marah, karna disisi lain PNS2 lain bisa menerima takepay sama belasan or puluhan juta, sementara bagi yg belum menerima remun dengan gaji yg pas2an cuma bisa manyun, kenapa bisa sampai begitu, ini karna pemimpinnya tidak cermat, tidak melihat akan kecemburuan para PNS lain, kalo memang mau adil ya dihilangkan sajalah, yg pasti buat pemimipin2 yg merasa dirinya pemimpin bangsa HOAX lah buat anda sekalian.

    Reply

    • Yg jelas, bukan meningkatkan kinerja tetapi malah sebaliknya. Kalau pegawai yg santai kemudian diberi gaji plus tunjangan (peneliti) hingga sampai 6 s/d 10 jt bahkan lebih, hanya krn punya jabatan! Kalau PNS yg berprestasi tdk dihargai, hanya krn tanpa jabatan! dimana letak keadilannya?

      Reply

  155. apa benar tunjangan tidak boleh lebih besar dari gaji?, nah kalo gaji gol III/a gajinya 2 jt, lalu kenapa bisa dapat perbulan 5 jt ?

    Reply

  158. Sudah jangan rame n berantem aja,,ntar dicabut lagi remun-nya..
    contoh di PTN Jawa Timur : Banyak Dosen yg gak setuju kalo karyawan “miskin” dapat remun..ANEH DOSEN YG notabene otaknya encer Sekolahnya selangIt , titelnya DOBEL2..TAPI PIKIRANYA PICIK SEPERTI IRI bin DENGKI AMA KARYAWAN BIASA YG DAPAT REMUN.
    Asal tau aja selama ini karyawan pendidikan cuma nurut2 aja ,dosen terima sertifikasi + Gaji dan honor dari intern PTN, biasa aja karyawan gak pernah IRI…karena kami sadar itu REJEKI DOSEN2…tapi giliran kami dapat jatah REJEKI KENAPA DOSEN NGIRI?????
    sADAR DONK PAK DOSEN !!!!!.
    kALAO DOSEN KERJA SAMBIL “NGELIRIK” TETANGGA GIMANA DENGAN KERJAAN DOSEN SENDIRI?????????????

    Reply

  159. Sudah jangan rame n berantem aja,,ntar dicabut lagi remun-nya..
    contoh di PTN Jawa Timur : Banyak Dosen yg gak setuju kalo karyawan “miskin” dapat remun..ANEH DOSEN YG notabene otaknya encer Sekolahnya selangIt , titelnya DOBEL2..TAPI PIKIRANYA PICIK SEPERTI IRI bin DENGKI AMA KARYAWAN BIASA YG DAPAT REMUN.
    Asal tau aja selama ini karyawan pendidikan cuma nurut2 aja ,dosen terima sertifikasi + Gaji dan honor ngajar dari intern PTN, biasa aja karyawan gak pernah IRI…karena kami sadar itu REJEKI DOSEN2…tapi giliran kami dapat jatah REJEKI KENAPA DOSEN NGIRI?????osen jd bingung n galu..
    sADAR DONK PAK DOSEN !!!!!.
    kALAO DOSEN KERJA SAMBIL “NGELIRIK” TETANGGA GIMANA DENGAN KERJAAN DOSEN SENDIRI?????????????

    Reply

  160. btl bro, ngurus rupiah aja gk becus. ganjang ganjing terus neh rupiah, kok Keuangan dapat remon 100%, ada pula K/L yg 50%, 60%, 70% dst, aneh, kok gk sm, penilaiannya udh WTP, tp kok gk 100%, klo masih dibawah 100% berarti sama ja belum WTP. emg amburadul neh birokrasi. seenaknya aja remon2. cocok keperut dia dpt remon, biarpun masih banyak ngelakuin korupsi ! terkutuklah ! emang penuh rekayasa neh bangsa ! DPR ja kerja cm 5 th nyantai2 , eh, malah dpt pensiun, ketahuan bgt ketidak adilan bangsa penipu ini ! terkutuklah !

    Reply

  161. Beberapa kekurangan dari system remunerasi yg saat ini diterapkan:
    1. Tunjangan fungsional tdk dihapus sehingga terjadi kecemburuan ekonomi krn duplikasi tunjangan yg berbasis kinerja.
    2. Tunjangan kinerja diberikan berdasar jabatan (bukan kinerja) shg terjadi kecemburuan kerja krn tdk adilnya antara beban kerja dan reward/punishment bg pegawai.
    3. Menganggap bahwa semua K/L (PNS) adalah bersifat pelayanan umum sehingga hrs absen datang dan pulang tepat waktu. Padahal banyak instansi yg bersifat penelitian/perekayasaan yg tdk sangat terikat dgn ruang dan waktu.
    3. SKP adalah tulisan hitam di atas putih yg semua orang bisa menulis apa adanya. Tak ubahnya spt laporan/naskah/paper yg tdk perlu lg diperiksa realitasnya. Kecuali ada semacam BPK yg memeriksa hasil2 kegiatan(:penelitian) yaitu Badan Pemeriksa Kegiatan Pe…. (BPKP).
    Justru system sbelumnya lbh baik (walau bukan yg terbaik), krn pemberian honor (bila ada) disesuaikan dng kinerja masing2 pegawai (jabatan fung tdk sangat brpengaruh) krn yg menilai adalah atasan langsung (kep. kelompok keg). Kalau system remun/sekarang kep. kelompok tdk berwenang dan malah bisa mendptkan tunkin jauh lbh kecil dibanding anggota bila jab fungsional kepala keg. lbh rendah/tanpa fungsional tertentu. Padahal beban kerja kepala kelmpk lebih tinggi dibanding anggota.
    Aneh bin ajaib.

    Reply

  162. Pemerintah ngk adil nih……,masak pns pusat aja yang diberikan remunerasi sementara pns daerah tidak diberikan remunerasi padahal sama2 pelayan masyarakat….. ketidakadilan yg kyk bgini nih yg menyebabkan musibah dan bencana di indonesia tiada habis2nya,,,,! sadarlah wahai para penguasa…..azab Allah itu sangat pedih dan semua akan dimintai pertanggungjawabannya kelak…..

    Reply

    • walaikumsalam …… yang jelas semua sudah dapat merasakan gelisah dan resah …….. ya itu yang kita nikmati sekarang ………… Alhamdulillah hirobil alamiiiiiiiin ……

      Reply

  165. M Aulia Nugraha: Maaf ya..setau saya pernikahan yg menentukan sah dan tidaknya adalah saksi,KUA melalui P3N hanya petugas pencatat,yg menikahkan itu orang tua /bpk kandung atau wali ,maaf kalo salah

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.