Usulan Kenaikan Tunjangan Kinerja 22 K/L

Hal: Permohonan Izin Prinsip Penyesuaian Tunjangan Kinerja

Kepada: Menteri Keuangan Republik Indonesia

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional Periode 2015 – 2019 Pasal 3 ayat (3), Tim Reformasi Birokrasi Nasional telah menerima pengajuan kenaikan/penyesuaian tunjangan kinerja dari kementerian/lembaga.

Sebagai tindak lanjut pengajuan tersebut sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah kami telah melakukan evaluasi atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi pada 22 (dua puluh dua) kementerian lembaga yang diajukan usulan penyesuaian besaran tunjangan kinerja. Adapun hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Usulan kenaikan tunjangan kinerja 2016

Atas dasar hasil evaluasi tersebut, kami merekomendasikan kenaikan besaran tunjangan kinerja untuk kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud di atas sesuai dengan pencapaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditujukan dengan hasil evaluasi sebagai berikut:

Baca juga:  Presiden : Pemerintah Menganggarkan Remunerasi Tahun 2013

Hasil Evaluasi RB 22 kementerian lembaga

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharapkan Saudara dapat segera memberikan izin prinsip atas penyesuaian tunjangan kinerja pada 22 (dua puluh dua) kementerian/lembaga tersebut di atas, sebagai dasar penyusunan Peraturan Presiden Tunjangan Kinerja.

Atas perhatian Saudara, disampaikan terima kasih.

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi selaku
Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional

Permohonan Izin Prinsip Kenaikan Tunjangan Kinerja

Kenaikan Tunjangan Kinerja

Proses selanjutnya menunggu Kementerian Keuangan melakukan kajian ketersediaan anggaran. Berdasarkan keterangan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan PAN-RB bahwa tidak ada tidak ada penambahan anggaran (link). Merujuk pernyataan di atas berarti sumber anggaran dari hasil optimalisasi atau realokasi anggaran masing-masing kementerian/lembaga.

Hasil telaahan dan kajian menjadi dasar Kementerian Keuangan mengeluarkan persetujuan prinsip beserta besaran tunjangan kinerja yang baru. Mengacu pada proses pengajuan kenaikan tunjangan kinerja terhadap 19 K/L tahun 2015, diperkirakan Perpres baru akan terbit sekitar pertengahan tahun 2016.

NB. Credit mas JP atas kirimannya

41 thoughts on “Usulan Kenaikan Tunjangan Kinerja 22 K/L

  1. barusan ane sdh email om setagu. cuma tdk ada lampiran 20 k./l nya. biar om setagu yang olah dan aplod wa nya..

  2. Mungkin K/L yang Tukinnya disetujui tahun kemarin kali. Wong PERPRES nya baru pada keluar. Kalo yang 22 K/L mungkin (insya Allah) tahun depan, seperti yang dikatakan Bung setagu, PERPRES sekitar pertengahan tahun 2016

    1. Kabar drmn om kabag? Info dr tempat saya dilihat mana saja kl yg masih tersedia anggaran utk pembayaran rapelan kenaikan tukin oleh menkeu, rapelan tmt diputuskan juli kemudian disamaratakan jadi dari mei. Tapi dg syarat perpres keluar sebelum pergantian tahun dan kalau lebih dari itu maka rapelan tdk berlaku.

      1. info dari wa. surat menkeu nomor sr.2478/mk.02/2015 tgl 11 desember 2015 kepada kemenpan tentang penetapan ijin prinsip tukin 20 k/l.. tmt 1 nop 2015.
        perpres mah bisa berlaku surut nantinya.. selamat.!

        1. grade tukin katanya ada hubungannya dengan beban kerja, bukan golongan atau pendidikan, udalah yang penting kita mentranspormasi diri kearah yang lebih maju, baik dan bertenggung jawab, dengan sendirinya pemerintah memikirkan nasib kita aamiin

  3. Hehehehe………namanya aja Tukin. Nek meTU wes misKIN, tinggal bwat bayar hutang plus Bunga ! capedeh !

    1. Maaf, sk tukin seperti apa ya? Kalau daftar usulan grade pegawai saya pernah lihat. Di tempat kami, usulan tersebut diverifikasi lagi oleh pusat, sehingga bisa saja jumlah yang diterima berbeda dengan grade yang diusulkan

    2. Kalo untuk SK Tukin, sebenarnya tidak diberikan perorang. Kalo di instansi ane ditetapkan oleh Surat Keptusan Menteri, dimana pada lampiran memuat siapa2 saja yang mendapatkan Tukin beserta grade nya. Grade (kelas Jabatan) pada tukin tergantung jabatan pegawai. Misalnya Untuk Fungsional Umum (S1) golongan III/a, Grade saat itu ada di angka 6, III/b 7.Untuk Fungsional Pertama (IIIa / IIIb) ada di Grade 8, Fungsional Muda (IIIc/IIId) ada di grade 9 dst….
      Demikian sekilas info.

      1. kalau di kemenlu tunkinnya berdasarkan grade bukan jenjang pangkat…..jadi grade 6 dengan besaran uang tunkin Rp. 2.090.000,- tuh isinya bisa jenjang pangkat gol. II dan gol III. Kasian yang udah gol. III/c disamain sama yang golongan dibawahnya, jadi nilai pendidikannya dan jenjang pangkatnya kurang dihargai.

        1. Tukin dihitung berdasarkan jabatan, beban kerja, bukan pangkat/golongan. Namanya saja tunjangan kinerja bukan tunjangan pangkat/golongan

    1. Masbro di dirjen apa? Dikti? Temen ane di biro keuangannya lancar2 aja.. Tiap tgl 20/21 cair tukinnya doi Cpns.. Kalo dikti katanya masih reorganisasi ya makanya macet..

      1. Betul, alhamdulillah Tukin ane masih lancar, walaupun waktunya agak molor seminggu semenjak gabung jadi Kemenristekdikti. Masbri bekantan hamux
        dulu pegawai Dirjen Dikti atau Ristek? ANe gak tahu Dirjen Dikti sudah dapat Tukin apa belum kalo Ristek sudah dapat Tukin sekiatar tahun 2012 ….

      2. Aq staf di fakultas, aq tanya temen2 di univ. lain juga blm dibyr dr bln juni 2015, tukin 13 jg blm…mungkin alasan penggabungan ini yg jd masalah….

  4. Mau tanya, misalkan grade 8 tukin 40 % sebesar rp.2.535.000. Jika naik jadi 70 % apakah sesuai rumus matematika: sekitar 4,3 juta atau 70 persen dari grade 8 kemenkeu? Terima kasih

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.