Tunjangan Risiko PNS

Tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat dan ditugaskan secara penuh di K/L sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk kompensasi atas risiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam melaksanakan tugasnya.

Besaran tunjangan resiko diberikan berdasar sistem penilaian yang diperoleh dari hasil penjumlahan nilai dari masing- masing unsur penilaian.

1. Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Permasyarakatan

Dasar Hukum: Perpres No 88 Tahun 2006
Unsur Penilaian:
a. Tingkat hubungan dengan warga binaan pemasyarakatan atau barang sitaan dan rampasan negara;
b. Keterampilan petugas pemasyarakatan;
c. Lama bekerja

Tabel Tunjangan Risiko:

2. Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Search And Rescue Nasional (Basarnas)
Dasar Hukum : Peraturan Presiden Republik Indonesia No : 23 Tahun 2007
Unsur Penilaian:
a. Faktor risiko bahaya penyelenggaraan SAR;
b. Faktor masa kerja.

Tabel Tunjangan Risiko:

3. Tunjangan Pengamanan Persandian
Dasar Hukum: Peraturan Presiden Republik Indonesia No : 79 Tahun 2008
Unsur penilaian:
a. Tanggung jawab menjaga rahasia;
b. Tingkat Kualifikasi Sandi;
c. Lamanya bertugas di persandian.

Tabel TPP:

4. Tunjangan Bahaya Radiasi bagi PNS di lingkungan BPTN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir)
Dasar Hukum: Peraturan Presiden Republik Indonesia No.  48  Tahun  2005
Unsur Penilaian:
a.Potensi risiko bahaya radiasi;
b.Tingkat keahlian atau keterampilan;
c.Tanggung jawab manajemen pengawasan tenaga nuklir.

Tabel Tunjangan Bahaya Radiasi:

5. Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pekerja Radiasi
Dasar Hukum: Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 48 Tahun 1995
Diberikan kepada:
a.dokter spesialis radiologi;
b.radiografer/penata rontgen;
c.ahli fisika medik;
d.perawat radiologi;
e.tenaga kamar gelap radiologi;
f.tenaga administrasi radiologi;
g.tenaga teknisi radiologi.
Sebagai catatan pekerja radiasi sebagaimana dimaksud di atas, tidak berhak mendapatkan lebih dari satu tunjangan, dan kepadanya diwajibkan untuk memilih salah satu tunjangan yang menguntungkan baginya.

Tabel Tunjangan Bahaya Radiasi:

6. Tunjangan Pengelolaan Arsip Statis bagi PNS di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

Dasar Hukum: Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005

Dasar penilaian:
a. Kontak fisik dengan arsip statis;
b.Tanggung jawab pelaksanaan pengelolaan arsip statis;
c. Lama bekerja di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

Tabel Tunjangan Pengelolaan Arsip Statis