DPR Setujui Tunjangan Kinerja PU, Kemenhub, PDT, BMKG dan Basarnas

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR dengan mitra kerjanya menghasilkan persetujuan DPR tentang anggaran tunjangan kinerja.

Dalam rapat yang digelar kemarin (12 September 2013) Komisi V DPR bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Sekretaris Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Sekretaris Utama BMKG, dan Sekretaris Utama Badan SAR Nasional beserta jajaran membahas tentang persetujuan pemberian tunjangan Kinerja bagi Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi V DPR RI.

Hasil Rapat akhirnya Komisi V DPR RI menyetujui realokasi/Optimalisasi untuk Tunjangan Kinerja 2013 berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor : SR-414/ MK.02/ 2013, Tanggal: 30 Juli 2013, dan Surat Menteri Keuangan RI Nomor: SR-499/MK.02/2013 Tanggal 30 Agustus 2013 pada:

  1. Kementerian Pekerjaan Umum.
  2. Kementerian Perhubungan.
  3. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
  4. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
  5. Badan SAR Nasional (Basarnas)

Selanjutnya Komisi V DPR RI mendukung tambahan anggaran untuk Tunjangan Kinerja 2013 pada Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, BMKG dan Basarnas.

Dari kelima Kementerian/lembaga tersebut hanya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal yang sumber anggarannya bisa terpenuhi dari realokasi/optimalisasi intern. Sedangkan yang lainnya masih diperlukan tambahan anggaran guna memenuhi tunjangan kinerja (remunerasi) pada pegawai di masing-masing K/L.

Baca juga:  Remunerasi TNI/Polri Akan Dibayarkan Akhir Tahun Ini

Kementerian Pekerjaan Umum dengan jumlah pegawai 26.405 masih membutuhkan tambahan dana sebesar 353.631.240.000. Kementerian Perhubungan jumlah pegawai 31.820 mampu realokasi anggaran sebesar Rp 218.652.000.000 sehingga memerlukan tambahan dana remunerasi mencapai Rp 267.059.900.

Selengkapnya hasil realokasi/optimasi anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Remunerasi Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, BMKG dan Basarnas

Seperti diketahui terdapat 2 model pembahasan anggaran tunjangan kinerja dengan DPR:

  1. Realokasi atau optimalisasi anggaran dilakukan DPR dalam hal ini Komisi terkait denagn mitra kerjanya.
  2. Jika diperlukan tambahan anggaran, maka pengajuan harus dilakukan oleh Menteri Keuangan kepada Badan Anggaran DPR.

Dengan demikian kekurangan anggaran bagi K/L mitra Komisi V akan dilanjutkan pembahasannya antara Kemenkeu dan Banggar DPR yang akhirnya akan disahkan dalam Rapar Paripurna DPR.

Begitu pula kementerian lembaga lain yang tahun ini direncanakan menerima tunjangan kinerja, pembahasannya sama seperti di atas.

Share

111 thoughts on “DPR Setujui Tunjangan Kinerja PU, Kemenhub, PDT, BMKG dan Basarnas”

  1. Masalah tunjangan kinerja banyak yang janggal, yang kerjanya semaunya malah gradenya lebih tinggi dari yang kerjanya ogah2 padahal pangkat dan golongan sama, penilaianya tidak per!!!! kasihan kami yang kerjaannya numpuk dan kerja keras

    Reply

  5. menjelang diterapkan remunerasi sdh mulai dirasakan bg PNS yg tdk punya jabatan fungsional khusus, walau kerja serius dan produktif tdk akan dihargai menyamai apalagi melebihi PNS dng jab fungsional walau kerjanya berleha2. di instansi kami (litbangyasa), pejabat fungsional disegani hanya krn jabatannya. tdk tahu di inst2 lainnya, apakah memang demikian?

    Reply

  7. Bukan hanya guru yang memerlukan kesabaran tuk menjalani tugasnya
    Namun,pegawai RS,baik tim medis maupun administrasi juga bekerja harus extra sabar!
    Apalagi kami menghadapi resiko yng “cukup” membahayakan nywa kami

    Reply

  13. om setagu dimana kabarnya hasil rapat banggar dengan kemenkeu, bapenas, kemenpan pada tanggal 3 oktober 2013 kemarin kemarin. apakah ada membahas tunjangan kinerja 2013.

    Reply

  14. buat BMKG kapan dibayarkan tunkin nya oom,,apa sperti lembaga laen nya yg nunggu setaon baru dpt duit nya oom? 😳

    Reply

  19. sabar saja sobat…bila sudah tidak berminat jadi polhut .cari saja kerja yg lain.simple saja..ini cuma masalah keputusan..Sukses bwt keputusannya

    Reply

  23. selamat pagi mas, mohon info berita terbaru ttg remunerasi kemendikbud 2013 ya, sebagai berita tambahan , ada salah satu widyaiswara dari Badan Kepegawaian Negara Pusat menyebutkan kemendikbud insyaallah tahun ini jg keluar remunnya katanya.makasi mas…slmt bertugas.

    Reply

    2. wow..senang juga denger kemendikbud mau keluar remunerasinya…mudah2an….lancar ya…..terima kasih ya beritanya….selamat beraktivitas.

      Reply

  26. utk kemediknas info SK dah turun sekarang tggal menunggu JUKNIS aja jd sementara proses ,,,
    dan akan cair bulan Oktober , TMT bulan juli jd terima 4 bulan Alhamdulillah …Amin

    Reply

  28. klo saya pns rs yg sudah blu dan sudah remunerasi sndiri,apa bnar tidak ikut remunerasi kementrian,???
    atau ikut yg mna yg lbh besar,??

    Reply

  40. Untuk rs blu yg belum jalan remunerasinya apa bisa ikut remun kemenkes? Smoga bisa kami semua mengharap sgra terealisasi cair oktober atau paling lambat desember 2013 cair btk bang setagu tlg infonya

    Reply

  45. Perlu diketahui bahwa 5 K/L diatas adalah mitra kerja dr Komisis V DPR RI, sedangkan kemenhut dan kemen KP dibawah Komisi IV,, jd belum tentu batal… qta tunggu aj perkembangnya… 🙂

    Reply

  47. Kemendagri, Kemelu jg sudah sudak approve jd positive 2013 ini dibayarkan, memang sudah seharusnya 3 kementerian Utama itu dapet.

    Reply

  52. Boz, ini SK dari MenKeunya belum bisa didownload ya?
    Pengen baca selengkapnya.
    Ada yang tau ga dibayarnya mulai dari bulan apa?
    Januari atau juli?
    Btw ada yang bisa sharing, kalo tugas belajar S2 dapet ga remunerasinya?
    Thnak you

    Reply

  53. guru sm dosen bsk suruh milih mau ikut tunj kinerja ato tunj profesi.pilihan itu berdasar mana nilai nominal terbesar.jd tdk akn terima 2,tp pilih salah satu.gt peraturannya….

    Reply

        1. wah,thanks pak. kalau analisis saya pasal 7 ayat 1 yang dibayarkan adalah selisih antara tunjangan kinerja di kelas jabatannya dengan tunjangan profesi. jadi,tetap dibayar selisihnya. sementara ayat dua mengatakan kalau tunjangan profesi lebih besar dari tunjangan kinerja baru tunjangan profesi yang dibayar. kalau begitu guru/dosen yang belum tersertifikasi otomatis dapat tunjangan profesi, sementara guru/dosen yang telah berjuang untuk mendapatkan sertifikasi untuk dapat tunjangan profesi malah yang dibayarkan selisih atau malah ambil yang nominal terbesar. btw, untuk mendapatkan sertifikat pendidik itu tidak gampang. mungkin guru/dosen yang lain bisa bagi pengalamannya disini…… trims 🙂

          Reply

  54. Teluk Pulai Polhut dengan pasukan andalan SPORC adalah unjung tombak pengamanan hutan pada Kemenhut. Sabar teman Kemenhut PASTI dapat Tunjangan Kinerja, PNBP Kemenhut kita banyak, ambil 1 satu aja masih ada kembaliannya. Kemenhut sumber devisa negara. Bapak Menhut telah perintahkan dibawahnya segera cairkan tunjangan kinerja khususnya Polhut. Bravo Polhut.

    Reply

  55. Tunjangan Kinerja bila sudah cair, saatnya memikirikan pengawasan. Bgm kalau BPK RI dan Inspektorat yang ada pada K/L di merger masuk kepada KPK. Saatnya dibahas di DPR.

    Reply

  57. kita tidak perlu saling iri kepada dosen dan guru karena jika dosen menerima sertifikasi itu lah perbedaan dan penghargaan terhadap tenaga pendidik sedangkan remunerasi adalah hak dan kewajiban sebagai PNS , jd itu adalah nilai tambah dari tugas sebagi pendidik . mendidik manusia calon2 penerus bangsa tdk semudah mengerjakan tugas kertas yg menumpuk , tp membutuhkan kesabaran serta keikhlasan dan yg pasti beban moralnya sgt besar … Rezeki Tuhanlah yg mengatur kita hanya bisa bersyukur darpd ngga dpt sama sekali atau KLnya ngga lolos , lolos aja udah bersyukurlah ,,, terima kasih

    Reply

    1. jangan anggap hanya guru yang berat pekerjaannya. teman saya di laboratorium lebih besar resikonya, sampai nyawa, karena menguji menggunkan pereaksi yang bersifat racun. malah ada beberapa yang meninggal karena kanker di usia muda. kerja kami bukan cuma menghadapi kertas yang menumpuk.

      Reply

    2. beri kesempatan anggaran pemerintah untuk remun ini ke pagwai instansi yg lain dulu slain guru/dosen 😀
      ,.,. guru sudah sjahterah kok yg pnya sertifikasi,.,. instansi di atas trsbut ada loh yg sistemnya shift,.,.pagi, siang, malam.,. dan mereka disertifikasi scara internasional (wajib, jika tidak,.,. bandara indonesia gak bisa masuk psawat luar negeri karena salah 1 instansi yg mlayani bandara blum sertifikasi internasional),dan mreka belum terdngar ada / akan mendapat tunjangan sertifikasi sperti guru,.,.
      jdi tunjangan remun ini sangat2 bermanfaat tuk mreka,.
      🙂

      Reply

  62. “Dengan demikian kekurangan anggaran bagi K/L mitra Komisi V akan dilanjutkan pembahasannya antara Kemenkeu dan Banggar DPR yang akhirnya akan disahkan dalam Rapar Paripurna DPR.

    Begitu pula kementerian lembaga lain yang tahun ini direncanakan menerima tunjangan kinerja, pembahasannya sama seperti di atas.”

    kalo kemnakertrans gimana ya?? dgr2 dr pusat juga udah keluar sk nya..

    Reply

  63. terima kasih komisi V DPR, wabil khusus buat Bpk. Rendy Lamadjido (Fraksi PDI P) yg tlh menyutujui remun. makasih mangge

    Reply

  66. Alhamdulillah.. setelah dihitung2 pengusulan dana tersebut di atas pas untuk 6 bulan kiranya.. jadi tmt tetap juli.. 🙂

    Reply

  80. Syamsu E Rinaldi ini bukan tentang siapa yg salah dan siapa yg benar, berarti pemikiran anda terlalu dangkal, ketika anda dihadapkan dengan permasalahan hidup, mungkin saya tidak seberuntung anda sebagai peneliti, dibandingkan dengan polhut, godaan kami lebih besar.. jujur saja, saya bisa saja menghasilkan uang 100jt/ bulan bila tidak benar2 menjalankan aturan. banyak cukong kayu, penambang emas maupun pemburu orang utan yg mencoba menggoda saya dengan uang. jd dsini saya jelaskan resiko tinggi bukan hanya resiko kematian atau ancman, tp harga diri dan jiwa konservasi lah yg membuat itu tidak terjadi.

    Reply

  83. alhamdulillah, selamat kepada rekan – rekan di lima institusi tersebut. kalau kemendikbud kapan mas setagu? apakah dosen juga dapat tunjangan kinerja? salam dari padang

    Reply

      1. kalau besar kecilnya tunjangan guru/dosen itukan relatif. Alhamdulillah kami tetap bersyukur. yang perlu didiskusikan konsep tunjangan sertifikasi dengan tunjang kinerja itu kan beda. untuk mendapatkan sertifikasi guru dan dosen perlu perjuangan. kalau tunjangan kinerja kan langsung bisa di dapat sesuai grade jabatan masing – masing. solusinya, pemerintah diharapkan bisa berlaku adil apapun posisi dan instansinya sesuai dengan beban kerja dan kinerja masing – masing. trims…..

        Reply

        1. Dosen dan Guru Kerjanya jelas sudah terukur dengan beban kErja masing2, diberikan tunjangan kinerja Berupa Tunj. Sertifikasi, sementara Pegawai Non Guru dan Dosen kerjanya dr pagi sampai sore setiap hari kerja yg smntara tanpa tunjangan apa2. kalau mnurut saya untuk penghematan anggaran sebaiknya Guru dan Dosen mhon bersabar terlebih dahulu. Kasian Pegawai biasa yg bekerja Full semsntara tdk ada tunj. selama ini (ini baru adil).
          thnks……….

          Reply

        2. menurut saya tidak, remunerasi tidak serta merta jatuh dari langit, banyak sekali persiapan yang dilakukan. bahkan setiap pegawai diharuskan membuat SKP, jika tidak memenuhi otomatis tunjangan akan dikurangi

          Reply

          1. rasanya tidak elok kita membandingkan siapa yg pantas atau yg tidak pantas dapat remunerasi karena masing – masing pihak punya argumen. kita berharap pemerintah bisa memperhatikan kesehjateraan pegawai negeri, apapun itu profesi dan posisinya. tentu dengan memperhatikan keadilan sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja. trims

        3. beri kesempatan anggaran pemerintah untuk remun ini ke pagwai instansi yg lain dulu slain guru/dosen 😀

          ,.,. guru sudah sjahterah kok yg pnya sertifikasi,.,. instansi di atas trsbut ada loh yg sistemnya shift,.,.pagi, siang, malam.,. dan mereka disertifikasi scara internasional (wajib, jika tidak,.,. bandara indonesia gak bisa masuk psawat luar negeri karena salah 1 instansi yg mlayani bandara blum sertifikasi internasional),dan mreka belum terdngar ada / akan mendapat tunjangan sertifikasi sperti guru,.,.

          jdi tunjangan remun ini sangat2 bermanfaat tuk mreka,.

          🙂

          Reply

  84. kemenhut batal… jd jangan terlalu berharap remunerasi… jd BIARKAN SAJA POLHUT SEPERTI KAMI YG BERMINGGU2 DI HUTAN HANYA MENERIMA GAJI 2JT, BLM LG BEBAN MENTAL DI LAPANGAN YG TIAP HARI MENELAN RESIKO DI BUNUH, TERPISAH DENGAN KELUARGA, BELUM LG MEDAN LAPANGAN YG BERESIKO KEMATIAN TINGGI… BANGSA INI MEMANG SUDAH HILANG KENDALI, BANYAK SALAH SASARAN… MASA KERJA KANTORAN MALAH DULUAN YG REMUN… MENDINGAN POLHUT KERJA SAMA SAAJA DENGAN CUKONG KAYU DRPD MATI2AN JAGA HUTAN…

    Reply

  87. Departemen pendidikan dan kebudayaan kapan yaa… apa ada info bisa terima tahun 2014 ya… udah berharap-harap cemas nih…

    Reply

    1. Ya karena mitra kerja Komisi V ke-5 K/L diatas, sedangkan Kemenhut dengan Komisi IV.
      Namun bisa saja pembahasan langsung Kemenkeu dengan Banggar DPR tanpa melalui komisi.
      Tunggu saja

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.