Indeks Persepsi Korupsi (KPI) Indonesia Th 2010

TI-Indonesia menilai ada usaha-usaha positif dalam reformasi
birokrasi, perlu strategi Reformasi birokrasi dengan arah dan konsep yang benar sebagai salah satu usaha pemberantasan korupsi.

Hasil survey Transparency International tentang indeks persepsi korupsi (IPK) menilai tidak ada terobosan baru dalam usaha pemberantasan korupsi di Indonesia, bahkan ada indikasi terjadi degradasi dalam penegakan hukum. Indonesia mendapat skor IPK 2,8, sama seperti skor pada tahun 2009. Artinya dalam kurun waktu setahun ini tak ada kemajuan (stagnan) dalam pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi selalu bisa disuarakan pemerintah maupun kelompok lainnya dengan gegap gempita, tetapi pada sisi lain korupsi jalan terus: corruption as usual.

TI-Indonesia menilai juga  ada usaha-usaha positif dalam reformasi birokrasi, namun hal itu belum cukup dalam usaha pemberantasan korupsi.

Strategi yang tepat yang harus dijalankan Indonesia:

1. Penegakan hukum yang tegas

2.Reformasi birokrasi dengan arah dan konsep yang benar

Tabel Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Asia Pasifik

RankGlobal RankRegional Negara Skor IPK
1 1 New Zealand 9.3
1 1 Singapore 9.3
8 3 Australia 8.7
13 4 Hong Kong 8.4
17 5 Japan 7.8
33 6 Taiwan 5.8
36 7 Bhutan 5.7
38 8 Brunei 5.5
39 9 Korea (South) 5.4
46 10 Macau 5.0
56 11 Malaysia 4.4
62 12 Samoa 4.1
73 13 Vanuatu 3.6
78 14 China 3.5
78 14 Thailand 3.5
87 16 India 3.3
91 17 Kiribati 3.2
91 17 Sri Lanka 3.2
101 19 Tonga 3.0
110 20 Indonesia 2.8
110 20 Solomon Islands 2.8
116 22 Mongolia 2.7
116 22 Vietnam 2.7
127 24 Timor-Leste 2.5
134 25 Bangladesh 2.4
134 25 Philippines 2.4
143 27 Maldives 2.3
143 27 Pakistan 2.3
146 29 Nepal 2.2
154 30 Cambodia 2.1
154 30 Laos 2.1
154 30 Papua New Guinea 2.1
176 33 Afghanistan 1.4
176 33 Myanmar 1.4
Baca juga:  Progres K/L Yang Diusulkan Menerima Tunjangan Kinerja 2013 - 2014

TI-Indonesia

3 thoughts on “Indeks Persepsi Korupsi (KPI) Indonesia Th 2010

  1. Bagaimana mau berubah ? Sistem hukumnya saja lemah tidak mampu memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Mana ada di Indonesia koruptor di HUKUM MATI…Begitu bebas mereka masih bisa menikmati hasil korupsinya. Coba bandingkan dengan RRC, atau tidak usah jauh2 Malaysia mereka tegas menghukum koruptor. Jadi selama tidak ada kemauan politik untuk mengubah SISTEM HUKUM maka Penegakan Hukum indonesia ibarat hanya “menggantang asap”.

    1. Hahahahahah, Setuju Setuju. Btw, kok berita ini sepi komentar ya, kalo berita remunerasi aja udah kayak semut. Intinya orang2 indo lebih mikir dapat dulu baru kerja. Wkwkwkwkwk

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.