Indeks Persepsi Korupsi (KPI) Indonesia Th 2010

TI-Indonesia menilai ada usaha-usaha positif dalam reformasi
birokrasi, perlu strategi Reformasi birokrasi dengan arah dan konsep yang benar sebagai salah satu usaha pemberantasan korupsi.

Hasil survey Transparency International tentang indeks persepsi korupsi (IPK) menilai tidak ada terobosan baru dalam usaha pemberantasan korupsi di Indonesia, bahkan ada indikasi terjadi degradasi dalam penegakan hukum. Indonesia mendapat skor IPK 2,8, sama seperti skor pada tahun 2009. Artinya dalam kurun waktu setahun ini tak ada kemajuan (stagnan) dalam pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi selalu bisa disuarakan pemerintah maupun kelompok lainnya dengan gegap gempita, tetapi pada sisi lain korupsi jalan terus: corruption as usual.

TI-Indonesia menilai juga  ada usaha-usaha positif dalam reformasi birokrasi, namun hal itu belum cukup dalam usaha pemberantasan korupsi.

Strategi yang tepat yang harus dijalankan Indonesia:

1. Penegakan hukum yang tegas

2.Reformasi birokrasi dengan arah dan konsep yang benar

Tabel Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Asia Pasifik

RankGlobal	RankRegional	Negara	Skor IPK
1	1	New Zealand	9.3
1	1	Singapore	9.3
8	3	Australia	8.7
13	4	Hong Kong	8.4
17	5	Japan	7.8
33	6	Taiwan	5.8
36	7	Bhutan	5.7
38	8	Brunei	5.5
39	9	Korea (South)	5.4
46	10	Macau	5.0
56	11	Malaysia	4.4
62	12	Samoa	4.1
73	13	Vanuatu	3.6
78	14	China	3.5
78	14	Thailand	3.5
87	16	India	3.3
91	17	Kiribati	3.2
91	17	Sri Lanka	3.2
101	19	Tonga	3.0
110	20	Indonesia	2.8
110	20	Solomon Islands	2.8
116	22	Mongolia	2.7
116	22	Vietnam	2.7
127	24	Timor-Leste	2.5
134	25	Bangladesh	2.4
134	25	Philippines	2.4
143	27	Maldives	2.3
143	27	Pakistan	2.3
146	29	Nepal	2.2
154	30	Cambodia	2.1
154	30	Laos	2.1
154	30	Papua New Guinea	2.1
176	33	Afghanistan	1.4
176	33	Myanmar	1.4

TI-Indonesia