Perbandingan Remunerasi Penegak Hukum dan TNI

Tahap Perhitungan Besaran Tunjangan Kinerja:

1. Dengan asumsi dokumen usulan RB yang diajukan K/L sudah lengkap (baik kelengkapan maupun muatannya), makaTim kerja RB Nasional dibantu Tim Independen mengevaluasi hasil pencapaian kinerja K/L yang bersangkutan. Penilaian terhadap muatan dilakukan dengan melihat kelayakan, kelaziman, atau rasionalitas dari pelaksanaan sebuah kegiatan. Penilaian terhadap hal ini melingkup aspek waktu, sumber daya manusia yang mengarahkan-melaksanakan-mengawasi, sumber daya finansial/anggaran dan kemungkinan keberhasilan pelaksanaannya. Hasil penilaian akan memperoleh nilai sesuai dengan kriteria.
2. Perhitungan tunjangan kinerja yang besarannya ditetapkan oleh Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.
3. Kementerian/Lembaga mengajukan anggaran kepada DPR.
4. Tim Kerja Reformasi Birokrasi Nasional menyusun Racangan Peraturan Presiden tentang tunjangan kinerja Kementerian/Lembaga.

Berdasarkan pentahapan di atas besaran tiap-tiap K/L bisa berbeda. Berikut perbandingan remunerasi K/L rumpun Penegakan Hukum dan TNI:

Keterangan Persentase

1. MA dijelaskan dalam Pasal 3 ayat 2 Perpres No 19 Th 2008
2. Kemenkumham dan Kejaksaan silahkan baca tautan.
3. Polri baca disini dan TNI silahkan klik tautan ini.