Kenaikan Tunjangan Kinerja Mahkamah Agung – MA

Setelah menunggu kurang lebih 6 tahun sejak tahun 2008, tunjangan kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya mengalami penyesuaian atau kenaikan tunjangan kinerja yang signifikan.

Sebenarnya MA ditetapkan sebagai pilot project percontohan reformasi birokrasi nasional yang pertama bersama Kemenkeu dan BPK sebagai upaya pemerintah untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Quick Wins, area perubahan di bidang peradilan menjadi program pokok MA, penilaian pencapaian RB baik oleh Tim Quality Assurance maupun penilaian mandiri menunjukkan bahwa MA berbenah.

Kenaikan tunjangan kinerja PNS ini diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Surat Keputusan MA No 128/KMA/SK/VIII/2014 yang ditandatangani tanggal 8 Agustus 2014. Penyesuaian tunjangan kinerja ini juga untuk mendukung upaya peningkatan kinerja PNS, Anggota TNI dan Anggota Polri di lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Juli 2014 sehingga pembayaran tunjangan kinerja juga berlaku mulai tanggal tersebut. Besaran tunjangan kinerja CPNS dibayarkan sebesar 80% tunjangan kinerja.

Baca juga:  Tunjangan Kinerja Lemhanas 2018

Secara umum tunjangan kinerja Pegawai Negeri di MA dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian berdasarkan jabatan struktural, jabatan fungsional dan pegawai badan peradilan. Masing-masing akan dibuat artikel (post) tersendiri dimulai dengan yang pertama:

Daftar Tunjangan Kinerja MA – Jabatan Struktural

Struktural 1

Struktural 2

Bila dibandingkan dengan tunjangan sebelumnya, kenaikan bagi pegawai negeri yang menduduki jabatan struktural terbilang tinggi. Sebagai contoh Eselon I awalnya Rp 8.400.000 kemudian naik menjadi Rp 31.865.000 dan Rp 31.605.000 sesuai jabatan, atau naik 291% dan 276% (hampir 3x lipat). Pegawai MA Eselon IV tunjangan kinerja menjadi Rp 8.659.000 atau naik hampir 2 kali lipat, sebelumnya Rp 3.122.000.

Kenaikan lebih rendah terjadi pada pegawai MA yang tidak menjabat, sebagai contih Staf Gol III/a tunjangan kinerja menjadi Rp 3.072.000 dari semula Rp 1.925.000 atau naik 60%.

23 thoughts on “Kenaikan Tunjangan Kinerja Mahkamah Agung – MA

  1. BANG SETAGU TRUS KALAU PENEGAK HUKUM DI KEJAKSAAN NAIK NGAN ? SOALNYA YG DISEBUT CUMAN 9 KEMENTRIAN/LEMBAGA… MOHON PENCRAHANYA SOALNYA KEJAKSAAN JUGA PENEGAK HUKUM

  2. pemberian tunjangan kinerja bagi pnsd sebenarnya berdasarkan pada kemampuan anggaran masing2 daerah,klo daerah yg padnya besar mcm riau or kaltim,tentu saja tunjangan bagi pnsdny besar mcm yg d pemprov riau inilah bahkan jumlahnya lebih besar dari pns pusat di riau yg sudah dpt tunkin skalipun. Jadi menurut sy alokasi pemberian tunjangan kinerja atau apapun namanya bagi pnsd tergantung pada kemampuan keuangan daerah

    1. apa itu gak sejalan dengan pasal 79 ayat 1 dan 2 UU ASN??
      dgn pola seperti itu Golongan IA lulusan SD di instansi Pusat memiliki penghasilan lebih besar daripada Golongan IIIA lulusan S1 PNSD yg penghasilannya tanpa remun dan uang makan. padahal beban kerja keduanya jelas berbeda dan lebih tinggi si golongan III A.

      menurut anda bisa gak Perpres tentang Tunkin PNS Pusat diuji materi terhadap UU ASN Pasal 79 ke MA?
      Atau menguji materi UU APBN terutama pos mata anggaran tunkin terhadap Pasal 28D ayat (2) dan pasal 28I ayat (2)??

      1. justru hal yg berkebalikan terjadi di sini, penghasilan pnsd pemprovnya gol IIA lebih besar dr pns pusat gol IIIA or kasi sekalipun yg sdh dapat tunkin n uang makan. Jadi menurut saya itu kembali pada PAD msg2 daerah.

      1. maaf om…baca lg deh..utk MA msh 70% remenerasinya spt yg dicantulmkan di kop keputusan
        100% remun utk kemenkeu? CHEERS

        1. MA aja yang cuma 70% remunerasinya udah ngalahin yang 100% kemenkeu. wih berarti di media pada salaah tuch, sekarang gaji terbesar adalah pegawai DISPENDA DKI, kemudian MA , baru kemenkeu.

  3. instansi yg udah lama dapet remun malah dinakein gila2an
    instansi daerah jangankan remun, uang makan aja gak ada
    padahal PNSD diangkat dengan formasi yg ditentukan pusat dan NIP yg diterbitkan pusat, tp seolah dianggap gak penting

    mana PNSD?? cuma diem doang

    1. pnsd yg di mana pak? Di riau sini tunjangan pnsdnya lebih besar dari pns pusat di riau yg sdh dpt tunkin n uang mkn sekalipun n sy rasa gak cm di riau saja,terutama bagi propinsi yg kaya mcm kaltimpun nampaknya tunjangan pnsdny lebih besar dibanding pns pusat di daerah

      1. PNSD di lampung
        di sini PNSD di Pemprop maupun Pemkab/Pemkot yg ada di Lampung belum ada yg dapet tunkin
        bahkan jangankan tunkin, uang makan pun sepropinsi belum ada yg dibayar

        yg kyk begini yg susah

  4. 9 Lembaga yang naik tunjangannya per Juli 2014
    1. Kemko Perekonomian
    2.Sekretariat Kabinet
    3.Sekretariat Negara
    4.Mahkamah Agung
    5.Kemenkumham
    6.Bappenas
    7.BPKP
    8.KemenPAN/RB
    9.Kementerian Keuangan

  5. nah berarti bener khan 7 lembaga itu naik lagi, siap2 nunggu kenaikan tunjangan kemenkeu juga, heheh, Alhamdullillah

  6. Assalamualaikum Pak Setagu… tanya : bagaimana proses penyesuaian/ kenaikan tunjangan tersebut? apakah cukup langsung dengan SK mentri/ kepala badan dengan pertimbangan rentang waktu pelaksanaan tunjangan kinerja atau perlu persetujuan DPR atau Peraturan Presiden terlebih dahulu.. tks..

    1. Perangkat hukum sudah cukup, bisa dibayarkan. penetapan tukin khusus ini sudah melewati atau disetujui Kemenkeu artinya jg sdh melalui proses di DPR. Ingat penetapan tunjangan kinerja Kemenkeu dan BPK bukan dengan Perpres, melainkan keputusan Ketua atau menteri terkait.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.