Gaji Wakil Menteri

Beberapa waktu lalu dalam reshuffle kabinet Presiden SBY mengangkat 13 Wakil menteri dalam KIB II. Kecuali Denny Indrayana, semua wakil menteri yang diangkat menduduki eselon Ia. Dalam aturan sebelumnya seorang PNS yang menduduki eselon Ia harus mempunyai golongan minimal IV/d, sedangkan Denny baru III/c.

Dengan terbitnya Perpres No 76 tahun 2011 per 13 Oktober 2011 maka syarat menjadi wakil menteri tidak harus menjabat sebagai pejabat Eselon I/a. Posisi wakil menteri dapat diduduki mereka yang statusnya PNS dan dan memiliki jenjang karier serta disetarakan pejabat Eselon I/a.

Meskipun jabatannya wakil menteri, namun gaji atau take home pay-nya mengikuti pola PNS pada umumnya. Sehingga tidak ada penambahan anggaran secara khusus untuk menggaji para wamen ini. Jika Kementeriannya sudah diberlakukan tunjangan kinerja (reformasi birokrasi), maka dia mempunyai grading atau kelas jabatan paling tinggi.

Tabel Gaji Wakil Menteri :

Ket:
-Eselon I a ( Gol IV/d – IV/e)
-Status K/2 (Kawin/2 Anak)
-PPh 21 ditanggung pemerintah

Penghasilan lain yang secara legal bisa didapat antara lain : honor sbg pejabat pengadaan Barang/Jasa, honor sbg narasumber dll (lihat di Standar Biaya Umum).

Dari 13 Wakil Menteri yang dilantik SBY tanggal 18 Oktober 2011 terdapat 3 nama yang menjadi Wamen pada Kementerian yang sudah memberlakukan tunjangan kinerja yaitu Wakil Menteri Hukum dan Ham Denny Indraya, Wakil Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Eko Prasodjodan dan Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar, sehingga para Wamen tresebut mendapat tambahan tunjangan kinerja sbb:

Dari data di atas, seorang Denny Indrayana (gol III/c) sebagai Wamen Kemenkumham dapat diperkirakan jumlah THP-nya sekitar 27 – 30 juta/bulan.

Sebagai bentuk transparansi publik maka masyarakat dapat menilai penambahan kekayaan yang didapat para Wamen (dan pejabat lainnya) selama menjabat apakah wajar atau tidak dengan penghasilan seperti di atas. Karena ada kewajiban penyelenggara negara menyerahkan LHKPN sebelum, selama dan sesudah menjabat.