Sejak tahun 2010 Kementerian PANRB melakukan evaluasi terhadap seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi setiap tahun. Hasil evluasi menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).
Hasil Laporan Evaluasi Kinerja kementerian/lembaga dan Pemerintah Provinsi tahun 2015 menunjukkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperoleh nilai tertinggi.
Bersama dua provinsi, yaitu Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperoleh nilai di atas 80 atau dengan predikat A.
Nilai rata-rata untuk kementerian/lembaga meningkat, dari 64,70 pada tahun 2014 menjadi 65,82 pada tahun 2015. Sedangkan nilai rata-rata untuk pemerintah provinsi meningkat dari 59.21 pada tahun 2014 menjadi 60.47 pada tahun 2015.
Maap bang setagu mau nanya nih, Apakah Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja K/L bisa di jadikan patokan untuk kenaikan Tukin? Klo ia kok K/L kami sejak bebrapa tahun lalu Laporan Evaluasi nya masuk 5 besar kok tukinnya naiknya sama dengan K/L lain yang Hasil Laporan Evaluasinya jauh berbeda nilai dg K/L kami.. Mohon pencerahannya bang.. Terima kasih