• Home
Sunday, October 1, 2023
  • Login
Setagu.net
No Result
View All Result
  • Home
  • Gaji & Tunjangan PNS
  • Tabel Remunerasi
  • Pemda
  • TNI/Polri
  • Opini
  • Berita
  • Tanya Jawab
  • Daftar Isi
  • Home
  • Gaji & Tunjangan PNS
  • Tabel Remunerasi
  • Pemda
  • TNI/Polri
  • Opini
  • Berita
  • Tanya Jawab
  • Daftar Isi
No Result
View All Result
Setagu.net
No Result
View All Result
Home Data & Survey

Opini BPK 2016

18/08/2016
in Data & Survey
6.2k
VIEWS

BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015. BPK juga melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/lembaga dan LKBUN Tahun 2015 yang hasilnya digunakan sebagai dasar penyusunan LHP atas LKPP Tahun 2015.

Opini WDP atas LKPP Tahun 2015 diberikan karena permasalahan berikut:

  1. Ketidakpastian nilai Penyertaan Modal Negara pada PT PLN (Persero) yang seharusnya disajikan dalam LKPP sehubungan dengan tidak diterapkannya Kebijakan Akuntansi ISAK 8 pada Laporan Keuangan PT PLN (Persero) Tahun 2015.
  2. Pemerintah menetapkan Harga Jual Eceran Minyak Solar Bersubsidi lebih tinggi dari Harga Dasar termasuk Pajak dikurangi Subsidi Tetap sehingga membebani konsumen dan menguntungkan badan usaha sebesar Rp3,19 triliun. Pemerintah belum menetapkan status dana tersebut.
  3. Piutang Bukan Pajak sebesar Rp1,82 triliun dari uang pengganti perkara tindak pidana korupsi pada Kejaksaan RI dan sebesar Rp33,94 miliar dan USD206.87 juta dari Iuran Tetap, Royalti, dan Penjualan Hasil Tambang (PHT) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tidak didukung dokumen sumber yang memadai serta sebesar Rp101,34 miliar tidak sesuai hasil konfirmasi kepada wajib bayar.
  4. Persediaan pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp2,49 triliun belum sepenuhnya didukung penatausahaan, pencatatan, konsolidasi dan rekonsiliasi Barang Milik Negara yang memadai serta Persediaan untuk Diserahkan ke Masyarakat pada Kementerian Pertanian sebesar Rp2,33 triliun belum dapat dijelaskan status penyerahannya.
  5. Pencatatan dan penyajian catatan dan fisik Saldo Anggaran Lebih (SAL) tidak akurat sehingga BPK tidak dapat meyakini kewajaran transaksi dan/atau saldo terkait SAL sebesar Rp6,60 triliun.
  6. Koreksi langsung mengurangi ekuitas sebesar Rp96,53 triliun dan transaksi antar entitas sebesar Rp53,34 triliun, tidak dapat dijelaskan dan tidak didukung dokumen sumber yang memadai.

Opini BPK 2016

Pada Tahun 2014, jumlah entitas pemeriksaan mencakup 86 KL dan 1 BUN. Pada Tahun 2015, terdapat likuidasi dua KL (Kementerian Lingkungan Hidup dilikuidasi dan digabung menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perumahan Rakyat dilikuidasi dan digabung menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan penambahan satu KL (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman) sehingga
terdapat 85 KL.

Hasil pemeriksaan atas 85 LKKL (termasuk BPK yang diperiksa oleh Kantor AkuntanPublik) dan LKBUN, menunjukkan terdapat 56 LKKL yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 26 LKKL dan LKBUN mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), serta empat LKKL mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Keempat K/L yang mendapat opini TMP atau Disclaimer yakni Kemenpora, Kemensos, TVRI dan Komnas HAM.  Berikut daftar lengkapnya :

Opini BPK atas LKKL 2015Daftar Opini BPK 2016Keterangan : 

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
WTP-DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan
WDP : Wajar Dengan Pengecualian
TMP : Tidak Menyatakan Pendapat
1) Menjadi Bagian Anggaran mulai Tahun 2012
2) Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2015
3) Kementerian/Lembaga di likuidasi mulai Tahun 2015
4) Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru hasil gabungan KL likuidasi mulai Tahun 2015

Previous Post

PP No 20 Tahun 2016 – THR PNS

Next Post

Kebijakan Gaji PNS 2017

BacaJuga

Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja K/L 2015

Sejak tahun 2010 Kementerian PANRB melakukan evaluasi terhadap seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi setiap tahun. Hasil evluasi menunjukkan tingkat akuntabilitas...

THR PNS

Belanja Pegawai dalam RAPBN 2016 : Gaji Pokok Tidak Naik, Ada THR bagi PNS

Hari ini Jumat 14 Agustus Presiden Jokowi menyampaikan Presiden  pidato nota keuangan RAPBN 2016 di Gedung DPR. Terdapat delapan hal...

Opini BPK Tahun 2015

Opini BPK Tahun 2015

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2014 meliputi...

Load More

Discussion about this post

Terbaru

Gaji PNS 2023

Gaji PNS 2023

Kenaikan Tunjangan Kinerja Kemenag Disetujui Tim Reformasi Birokrasi

Kenaikan Tunjangan Kinerja Kemenag Disetujui Tim Reformasi Birokrasi

TPP Pemprov Jatim

TPP Pemprov Jatim

Gaji Polri 2023

Gaji Polri 2023

Tunjangan Tambahan Pegawai TPP Pemkab Tangerang

Fokus

  • Gaji Polri 2023

    Gaji Polri 2023

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Hitungan Gaji dalam RPP Gaji, Penghasilan dan Fasilitas PNS

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Remunerasi TNI dan Polri Dibayarkan per Bulan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Daftar Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • TPP Pemprov Jatim

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Connect with us

  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Contact Us

© 2023 Setagu.net - Tunjangan Kinerja & Gaji PNS/TNI/Polri -.

No Result
View All Result
  • Home
  • Gaji & Tunjangan PNS
  • Tabel Remunerasi
  • Pemda
  • TNI/Polri
  • Opini
  • Berita
  • Tanya Jawab
  • Daftar Isi

© 2023 Setagu.net - Tunjangan Kinerja & Gaji PNS/TNI/Polri -.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In