Pertanyaan yang selalu muncul mengenai remunerasi adalah soal waktu realisasinya. Meskipun reformasi birokrasi tidak melulu soal remunerasi, tapi tidak dapat dipungkiri bagi departemen yang telah mengajukan program Reformasi Birokrasi, hal ini yang paling ditunggu-tunggu. Banyak statemen maupun komentar yang keluar dari para pejabat berwenang yang optimis bahwa program Reformasi akan bertemu muaranya: remunerasi. Tapi itu sebelum kasus Gayus Tambunan muncul pada awal April. Kasus Gayus boleh dikatakan “membuka mata” semua pihak bahwa pemberian remunerasi tidak mencapai tujuan salah satunya masih ada aparat yang koruptif.
Tahapan Reformasi Birokrasi
Tahapan mekanisme kerja reformasi birokrasi terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan yang tergambar dalam diagram dibawah ini:
sumber : Permen no:4 th 2009
1.Hasil penilaian pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi K/LPNK oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional digunakan oleh Menteri Keuangan untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan besaran tunjangan kinerja (Setneg sebagai benchmark) yang diikuti perancangan Peraturan Presiden.
2. Menteri Keuangan mengajukan kebijakan dan alokasi anggaran RB dan tunjangan kinerja (remunerasi) K/LPNK ke DPR.
3. Terbit peraturan presiden
Peran DPR
Lalu sejauh manakah kewenangan DPR dalam menentukan anggaran remunerasi? Kekuasaaan DPR dalam menentukan anggaran kuat karena dapat menolak usulan anggaran yang diajukan.
UU yang mengatur peran DPR dalam penganggaran:
1.Dalam pasal 23 ayat 3 APBN harus dengan persetujuan DPR.
2.Pasal 20-A ayat 1 UUD 1945 dan pasal 25 UU No 22 Th 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD disebutkan bahwa DPR memiliki fungsu anggaran. Yang dimaksud dengan fungsi anggaran adalah fungsi menyusun dan menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
3.Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam RUU APBN. Selanjutnya Pasal 15 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 memberikan kewenangan yang lebih kuat lagi kepada DPR dengan menentukan bahwa, “APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja”
Fakta
1. Sampai saat ini untuk TA 2010 belum ada satupun K/L yang disetujui DPR soal pencairan remunerasi
2. BPKP, Kemenko dan Bappenas yang dinilai sudah siap, pemberian remunerasi akan dibicarakan lagi DPR dengan K/L terkait (klik sini).
3. Penilaian kinerja Tim RB dari Menpan dan Kemenkeu, Polri mendapat skor 3.85 dari skala 1-4 (klik sini).
4. Presiden SBY telah menandatangani persetujuan remunerasi TNI. Akan tetapi remunerasi tersebut masih belum dapat diberikan sebelum TNI-AD dan TNI-AU menentukan jumlah dan besarannya untuk pertanggung-jawaban, seperti yang telah dilaksanakan oleh TNI-AL dan juga POLRI (sumber).
Penutup
1. Kasus Gayus Tambunan menimbulkan pro-kontra soal remunerasi yang berujung pada penundaan pencairannya.
2. DPR sebagai pemegang fungsi anggaran berhak menyetujui atau tidak menyetujui anggaran remunerasi, sehingga perannya sangat besar dalam realisasi remunerasi.
3. Remunerasi tidak akan cair dalam waktu dekat kecuali ada persetujuan definitif dari DPR.
4. TNI/Polri dan Kejaksaan merupakan satu paket artinya artinya pemberlakuan remunerasi akan dilakukan bersamaan.
pinginnya cepat tp ada yg belum siap…..(sabar yo mas)
untuk badan kapan padahal mereka juga berjasa lo
Sebagai saran aja untuk semua kalau mau memberikan angin segar harus yang jelas dooong …… ! berita masih digodok (belum jelas) sudah disebar luaskan inikan bisa membuat rekan-rekan yang salah menerima dapat tersesat bahkan salah mengambil tindakan …… iya kalau remunerasi benar kalau tidak kan kasian mereka yang telah menanggapi dengan serius
Mungkin baru sebatas ini kemampuan yang dimiliki, jadi ya maklum sajalah. yang kita lihat selama ini kan baru pada bisa ngomong belum sampai ke pelaksanaan, apalagi yang pinter-pinter malah disuruh ke luar negeri. salam kenal dari saya http://www.teguhsasmitosdp1.wordpress.com.
Jangankan Remunerasi, Gaji 13 aja PP nya sampai hari ini lum ada padahal sudah menjadi program pemerintah, bagaimana satker mau nerbitkan SE sebagai dasar pencairan gaji 13, padahal dana sudah ada di satker…aneh..aneh..padahal banyak orang pinter lho katanya…
Katanya mau mensejahterakan, kok malah begini, kalo ada satu ato dua yang rusak, jangan digeneralisasi, masih banyak PNS yang jujur, idealis, dan beretos kerja, tapi mereka sepertinya tenggelam dalam kebobrokan beberapa pegawai, kata Nabi “Berikanlah gaji kepada pegawaimu, sebelum keringatnya kering”, maksudnya jangan sampai sudah waktunya menerima gaji ato remun tapi ditunda-tunda hanya demi menyenangkan banyak orang
setuju tuh
remunerasi… sebuah kata yang indah didengar, tapi hingga saat ini hanya menjadi angan2 semu belaka
kapan ya remunerasi keluar??? udh capek nh dengerin janji2 kentut para anggota DPR yg kerjaanya ngibul n menggerogoti uang negara. Memang DPR bisa seenaknya mau menyetujui atau tidk menyetujui cairnya remunerasi. Kalo anggaran remunerasi cepat dicairkan maka mereka takut dana negara untuk mensejahterakan mereka akan berkurang. Kalo para pemimpin/calon pemimpin negara ini aja banyak berasal dari preman, penjahat, penjilat, bahkan PELACUR(Maria Eva, Julia Peres Dll..) mau dibawa kemana negara kita???????
km menunggu remunnya dah lama tp smpai saat ini ngga’ ada realisasinya,suami pergi pam pemilu aja minta duit dr istri krn cuma di kasih makan,kalau dekat sih ngga’ apa ini perginya jauh selama 4 hr nga’ dikasih uang jln,cuma dikasih makan aja mana anak 2 org mau daftar sekolah ke smp dan sma, beginilah nasibnya kalau bintara rendahan biar anak istri ditinggal di rmh ngga’ pakai uang belanja,krn udah dibawa bpknya pergi dinas.
like banget mbak…
nasib kita sama,
suami pergi tugas, ke pelosok jauh dr kota, mnt duit ma istri… udah geto tugasnya 2 minggu lagih… karena gak ada duit aku kasih 100rb aja, ampun deh!!
janji renumerasi mana?
katanya bln januari?
tp hanya kabar angin!!
bgt pulg pengamanan suami kurusan, hitam, gak jauh beda ma anaknya kurus kurg mkan!!
bgnilah nasib keluarga bintara, udah hidup kekurangan ditambah lagih setiap hari waswas tungguin suami, tugas d pelosok yg terancam nyawanya!!
Tarif listrik boleh naik, terus kami bayarnya pake apa kalo renumerasi tidak kunjung terealisasi? Sedihnya PNS indonesia ini…..
kebanyakn lebih memilih jangan remunerasi maklum bir sampingannya tetep dapet, silakan cek di daerah pada parah semua …… ga malu sama omongan tetangga ..
” PNS kok pulangnya cepet ya … emang jam pulang jam 11 ya ?”
APA KATA DUNIA ????
beruntungnya departemen keuangan…dibanding TNI yang peras keringat banting tulang…mereka duduk di belakang meja..justru lebih dulu trima remunerasi….kenapa mereka lebih dianak emaskan…?
BOOOOHOOOONGGGGG semua,cm bt anggota senang,g ada remunerasi polri akn bekerja sebaik mungkin
ktx bln juli 2010 bang remon bakal cair yah mudah2an tp klo g cair yah nasib tinggal nasib potongan BRI msh lama lunasnya bln juli anak2 pd msk sekolah bingung cari tambhn bang remon oh bang remon smg kau cpt2 dtg pd kami yg menderita ini
bayare pake uang jepang. Yen!
Yen disetuji DPR
Yen ana duite
Yen ora disunat rana-rene… 😀
ngga’ usah terlalu mengharap bang remon hadapi aja hidup ini apa adanya,krn uang negara ini sdh habis oleh koruptor,pejabat negara dan bpk2 yg ada di dpr .
remunerasi,,,,,,,pemerintah pa tu…fkir polisi gji’y gx layak….tolonglah….dri dlu sjk skrng ttp gx da kmjuan…..kapan…..klw polisi mogok krja tau rsa low…………
haduh para pejabat ni klo ngomong enak ya bln maret blg juni ee bln juni blg 2011 entar tahun 2011 blg pa lg ya???mending blg aja duitnya habis gitu aja koq repot…kasian tetanggaku yg anggota TNI msh menunggu si Remun buat nyekolahin anaknya n buat nyicil bang BRI
Ya kalau memang remonerasi ada ya disyukuri berapapun jumlahnya, tapi kalau tidak ya gak papa mungkin hanya segini rejekinya, kita patut bersyukur dah dapat bekerja dengan baik demi negara ini walaupun penuh dengan kekurangan, tapi mempertahankan NKRI adalah harga mati.
Mohon kiranya dalam forum resmi mengenai pembahasan remunerasi gaji PNS sebagai bagian Reformasi Birokrasi, keterwakilan kami para PNS Daerah Kab/Kota juga mendapat perhatian, selama ini saluran komunikasi kami lewat organisasi profesi seperti KORPRI nyatanya kurang dibanding organisasi profesi lainnya seperti PGRI, padahal secara nyata kami juga bagian dari aparatur penyelenggara pemerintahan yang tentunya ingin juga memperoleh penghasilan yang layak sesuai dengan latar belakang pengetahuan dan tugas kami, sebagai bahan renungan :
1. bandingkan take home pay seorang camat didaerah dengan pendapatan seorang polisi berpangkat brigadir (nol tahun masa kerja / baru lulus pendidikan) sungguh njomplang.
2. bandingkan take home pay seorang kepala bidang di di dinas pendidikan dengan seorang guru yang bertanggung jawab hanya pada satu kelas atau mapel yang diampunya tentunya sungguh sebuah ironi (sesuai tujuan nasional seorang guru bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa, TNI/Polri melindungi segenap rakyat indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; PNS utk memajukan kesejahteraan umum (kesejahteraan) ;
belum lagi gambaran2 lainnya, terimakasih, mohon realisasi
n.b PNS Daerah khususnya di Rumah Sakit (dokter, bidan, perawat) menghadapi resiko terjangkit penyakit pasien karena kontak fisik, terkena darah yang terkontaminasi (mohon cek di beberapa RS Daerah, ada yg kena hepatitis) kok tidak diperhatikan, tolong remununerasinya diatur yang bijak, terima kasih
Base perbedaan utama Take Home Pay PNS dengan TNI/Polri terletak pada ULP TNI/Polri sebesar 40.000 (setelah kenaikan) diberikan selam 1 bulan sedang uang makan PNS Rp 20.000 maksimal 22 hari.
Selama ini tunjangan sertifikasi profesi hanya untuk guru, untuk kesehatan spt bidan perawat sertifikasi hanya menyangkut legalitas profesi blm menyentuh insentif tunjangan spt sertifikasi guru.
tunjangan sertifikasi guru…..kok mudah ya realisasinya padahal guru kerjanya uenak lho…..byk liburnya, murid libur…..gurunya ikut libur, sedangkan remunerasi kejaksaan hanya angin…., kurang ta….kinerja kejaksaan…..kami sdh byk lho kembalikan uang negara melalui penanganan tipikor dsb, klau ada jaksa, polisi, hakim nakal, ya namanya jg manusia…..manusia tdk luput dari khilaf n dosa, bersih……ya malaikat…….
Bapak-bapak yang duduk di kursi DPR tolong dana Remunerisasi untuk di PNS TNI agar secepatnya dicairkan/diberikan, kami sangat membutuhkan dana itu demi kelangsungan pendidikan anak-anak kami ke perguruan tinggi, karna gaji kami sudah habis digadaikan ke Bank untuk membeli rumah dan rumahpun sudah kami jual untuk biaya kuliah anak-anak, sekarang hidup kami menderita akibat janji bapak-bapak yang tidak pernah dibuktikan, tolong dong Pak kasihani kami para pegawai negeri bawahan.
itu orang yg terhormat dijakarta sana yang ada diotaknya cuma bagimana biar perutnya bengkak.gt apalagi para dewan yg terhormat, gak mau kalah ajukan dana aspirasi karepe dewe
Maklum Pak…mereka kan bekas Preman n Jagger pasar, lagian mrk kan mau balikin modal dl toh…
Bapak-bapak penentu kebijakan, mohon memberikan perhatian saat menaikkan gaji PNS/TNI/Polri. Kami yang golongan rendah disamakan persentase kenaikannya dengan yang golongan tinggi. Maka terjadi gap yang sangat mencolok dalam menerima tambahan gaji pada setiap tahunnya. Pengalaman kami saat Presiden Habibie, tambahan gaji yang diberikan besarannya sama untuk semua golongan. Sama-sama kita gembira dengan kenaikan yang menurut kami saat itu cukup fantastis. Harap menjadi perhatian.
Yang dicarikan cuma untuk meningkatkan Pendapatan, lha indikator untuk itu apa? kemudian kalau pendapatan meningkat apa ya pelayanan dan kinerja juga meningkat? nah kalau tidak meningkat untuk apa di cairkan, menurut saya ya pelayanan dulu ditingkatkan baru setelah pelayanan bagus minimal 6 bulan boleh deh minta remunerasi.
http://arieprawira.wordpress.com/
Banyak rekan2 yg salah langkah akibat isu remun… Ngutang bank buat rehab rumah,beli rumah dst dng harapan tergantikan saat remun tiba.tp nyatanya itu cmn isu kosong. Buat rekan2 yg belum ikut terjebak mending berfikir dulu matang.
Sabar ya,,,,DPR dulu remunerasinya baru PNS,…
KAPAN REMUNERASI PNS-POLRI DIREALISASIKAN..KARENA KAMI SEGENAP PNS SANGAT MENGHARAPKAN..AGAR STANDARTISASI DI LEVEL ASEAN BISA MEMADAI..ITU SETIDAK-NYA AGAR DI NKRI INI TIDAK SELALU KETINGGALAN UTAMANYA MASALAH INI..THANKS
jalitheng : komen anda beneeer banget…dan sy dah terjebak di dalamnya;-)…gara-gara diisukan remun bener-bener turun…malah banyak yg lebih fatal..dah pada kredit mobil….sbnrnya siapa yg brtanggung jawab mengehembuskan isu-isu ini…jangan berjanji kalau tidak bisa menepati…jangan samakan TNI/POLRI dengan kasus Gayus….
jangankan renumerasi kenaikan uang makan aja belum cair, yah mudah-mudahan kenaikan uang makan dalam bulan ini. trims
Tolong kepada bapak-bapak di DPR jangan samakan kami PNS TNI/POLRI denga Gayus yang bekerja di Departemen Pajak, karna apa yang akan kami korupsi tidak ada. Jadi tolong secepatnya Dana Remunerasi, Tunjangan Profesi dsb secepatnya cair untuk kami PNS TNI/POLRI. demi kesejahteraan dan kemakmuran para PNS TNI/POLRI.
DPR = Dewan Penyengsaraan Rakyat, si munafik2 ini ngajukan dana aspirasi per anggota sbnyk 15 M pdhl perut mereka udh mau meledak kyk semar, dasar nggk tau malu kalo rakyat kecil dibiarin..tunggu aja balasan yg setimpal dari Tuhan dan Malaikat pencabut nyawa..baru tau rasa lu pade.
Kiran: itu berarti kita smua pada kena bullshit… Siapa yg paling d untungkan dng adanya isu remon?? Sudah pasti pihak bank yang kash kreditan (skali terjbak susah keluarnya) ada apanya di balik smua ini?????????
Hanya ranjang yg bergoyang paham akan smua itu.
Sudah saatnya giliran mereka,supaya tau rasanya!! Attiiiit….
Yang kami minta dari para petinggi atau para penentu di Negara ini adalah: “tolong jangan hembuskan kenaikan gaji atau remunerasi kalau memang tidak pasti, berapa orang yang korban karena informasi yang tidak jelas ini, remunerasi belum jelas harga barang/ jasa sudah naik, kami juga punya anak dan istri serta keluarga, kalau tidak bisa kami beri nafkah yang cukup mau jadi apa???? anda-anda para petinggi kan berpendidikan, ingat teori kehendak yang menyatakan bahwa manusia tidak dapat secara murni menentukan kehendaknya, sehingga kalau ada sogok menyogok itu mambuktikan kebenaran dari teori tersebut” dan ingat bahwa dalam keadaan terjepit binatang saja akan melawan!
mikir remunerasi tambah puyeng kepala,mending mikir cari utangan lagi,bri udah yudha juga udah koperasi pasti.apalagi ya yg bisa diutangi kasih tau doooooong.
Wahhhhhh utang terus…..hahaha….bayar nya gimana?
ya ni tmpt ngutang banyak z tp bayarx gimana ne?…
saudara-saudara sabar saja, acc dulu dana aspirasi bagi kami yang terhormat ini, maka kami akan pikirkan apakah layak pns juga mendapatkan dana tambahan selain gaji. terima ksh.
Yang sabar semua ya, ntar pasti tak bagikn tp jangan kalo nti pakai mata uang “YEN” Kalo org jawa bilang ” Yen ada uang, yen dlll……
hlawong remun gaji 13 belum naik, sembako udah naik. jadi terpaksa utangnya ya naik. ini merupakan isu yang membuat pegawai jadi tambah miskin karna kabar gak jelas sembako naiknya sudah jelas. lama2 baju dines di tuker dengan beras….. mo nyambi jadi tukang ojek, tukang ojek protes jadi tambah saingan…….. kasian banget dirimu…… akhirnya buntut2nya jadi pengusaha utang sana utang sini. gak bisa bayar ya dikejar sana dikejar sini. kalau pingin enak yo….. turon nonton tv mangan cemilan karo udut klepas klepus langsung turu besoknya masuk angin hlawong tidur gak pakai baju. bajune wis dadi beras.
kalau yang pingin utang datang kerumah saya ….. tar tak utangi beban penderitaanku. soalnya penderitaanku dah tak kumpulkan sebesar gunung halu.
Gak usah ngarep-arep remunerasi mundak ngelu sirahe..
tolong buat bpk2 yg berjabatan………………………
jgn pikirkn kepentingan pribadi tp pikirkn dong nasib anggota2mu ini………….
jgn darah dan keringatnya aja yg di peras………………
tp pikirkan jg kesejahteraanx……………….
Besok dah bulan juli tp sampai sekarang belum ada kbarnya…
Selamat anda berhasil mengibuli 406 ribu anggt bhyangkara…
Saya daftarkan anda di guiness book of record atas prestasinya!
klo guru kurang honor pada demo anak didik dikorbanin,katanya pahlawan tanpa tanda jasa,klo polri aja sengsara diem aja koq tetep jalanin tugas…hidup polri…
reformasi birokrasi, tuntutan pembenahan kinerja aparatur negara…….semuanya ga akan bisa jalan tanpa peningkatan kesejahteraan. omong kosong kalau kita ditugaskan untuk meningkatkan kinerja sedangkan tunjangan kinerja kita datangnya ga bis di prediksi….mana bisa kita bekerja dengan sepenuh hati sedangkan kita masih dipusingkan masalah ekonomi…pada prinsipnya orang bekerja untuk meningkatkan taraf hidup, dan rasanya terlalu berlebihan apabila aparat dituntut loyal pada profesinya sedangkan loyalitas itu tidak mendapatkan penghargaan yang cukup.
Tuan2 yg duduk di DPR, skrg semakin jelas bahwa tuan2 lah yg mnghancurkan bangsa ini, harusnya tuan2 lebih berfikir utk merealisasikan remunerasi bagi TNI/Polri/Pns bukan malah mlancong ke timur tengah utk peletakan batu pertama rumah sakit di Gaza…cari apan sich Lu pada…cari muka doank…dikit2 atas nama rakyat pdhl OMDO alias BANYAK BACOT, liat tuh saudara2 kita di NTT, TNI POLRI DN PNS…
Benar tuh coy…..salut….
Pancene jancuk jaran kabeh kok DPR iku!!!
Ngegombal terus,
Anggota polri mengucapkan Terima kasih atas kado istimewa di hari ulang tahun yg ke 64. Sungguh hadiah yg takan terlupakan!!!
Remunerasi memang sepantasnya diberikan kepada para PNS, TNI,Polri dan Anggaota DPR karena dari Abdi – abdi inilah ide – ide cemerlang timbul dan kemajuan suatu bangsa
ditentukan dari Abdi-abdi inilah lahir pejuang pejuang bangsa sejati.
Gk mungkin keluar Mimpi aja truuuuuuuuuuus……….
Utang dLu achk…
Juli ne dh ad remon,
juli…… Taonx taon gajah… Duhk dh lewat…
Gjah” dDPR msi injak semut” byngkara… Aw..aw… Toloong… Pi ma sopo…???
Janji palsu,panchen Wedhus!!!
Kalau remunerasi masih belum jelas jangan kebanyakan janji repot nanti janjinya ditagih sampai diakhirat lho, dan nantinya remunerasi tetap mensejaterahkan kalangan atas, yang bawahan tetap saja tidak sejahtera alias sami mawon………………….
Mana dong remunerasinya…..ngomong doang kagak jelas….bikin pusing
emang BOS kan kerjaan janji dan tidak ditepati..he3
sabar…sabar..doa org yg d aniaya makbul..yuk rame2 bc surat al-waqiah dkatakan brgsiapa yg membc surat al-waqiah tiap malam tdk akan mengalami kemiskinan seumur hidupx. walaupun g ada remunerSI insyaallah rezeki itu bs dtg lwt mana aja kt syukuri apa yg ada.
Remunerasi Jaksa Segera Direalisasi
JAKARTA – Pengajuan remunerasi oleh pimpinan kejaksaan dan kepolisian, tampaknya segera disetujui DPR. Hanya saja, bila masih ada aparat dua lembaga penegak hukum itu yang nakal, harus diberi sanksi tegas.
”Diharapkan, kelak tak ada polisi dan jaksa yang menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Jadi, kami minta reward and punishment benar-benar diterapkan di lembaga kepolisian dan kejaksaan,” ujar anggota Komisi III DPR-RI Drs H Imam Suroso MM dalam keterangan persnya kepada Suara Merdeka kemarin.
Keterangan pers itu diberikan setelah sebanyak 16 anggota Komisi III DPR-RI, Senin hingga Rabu lalu mengadakan kunjungan kerja di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Rombongan yang diketuai Ir Tjatur Sapto Edy MT itu, bertemu dengan aparat kepolisian kejaksaan, dan kehakiman setempat.
Lebih lanjut, Imam Suroso mengatakan, peluang turunnya remunerasi buat kepolisian dan kejaksaan mencapai sekitar 90 persen.
Sekitar sebulan mendatang, kebijakan tersebut akan digedok DPR. Diharapkan, sebulan lagi bisa direalisasikan.
”Jadi, tahun 2010 ini, insya Allah remunerasi buat jaksa dan polisi sudah bisa diberikan. Kami minta masyarakat untuk mengawasi kinerja dua lembaga tersebut,” ujar dia.
Langsung Laporkan Bila pada kenyataannya di lapangan masih dijumpai aparat penegak hukum yang nakal, diminta langsung dilaporkan ke pihak berwajib. Sebab, dalam penggodokan usulan tersebut, banyak wakil rakyat yang meminta agar begitu remunerasi dijalankan, harus bekerja profesional tanpa merugikan rakyat.
”Ingat, uang remunerasi itu berasal dari rakyat. Kalau ada yang menyalahgunakan jabatannya, harus diberi sanksi tegas,” ujar Imam Suroso, yang berasal dari daerah pemilihan Kabupaten Grobogan, Pati, Rembang, dan Blora tersebut.
Selain itu, DPR juga menegaskan agar aparat jaksa dan polisi yang kinerjanya bagus, harus mendapatkan posisi atau jabatan yang layak. Jangan sampai tak kunjung memperoleh jabatan karena tak disukai pimpinan. (A2-20)
Sumber
Thanks (sdh saya kasih link-nya), semoga DPR segera membuat keputusan definitif
JAKARTA – Ada kabar gembira buat anggota Polri, TNI, dan kejaksaan.
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara segera menandatangani pemberian remunerasi atau tunjangan khusus kepada tiga lembaga negara tersebut. Kebijakan itu diharapkan bisa menekan angka korupsi yang selama ini ditengarai masih marak. ’’Dengan pemberian remunerasi, aparat kita diharapkan benar-benar menjalankan perannya secara aktif,’’ ujar Men PAN Taufik Efendi di Jakarta, kemarin.
Taufik mengatakan, tindak pidana korupsi terjadi karena bertemunya niat dan kesempatan. Kesempatan korupsi masih terbuka karena adanya masalah struktural yang belum teratasi. Misalnya, pengendalian sistem internal yang belum efektif dan masalah remunerasi. ’’Karena itu, kami meminta seluruh aparatur pemerintah berkomitmen dan berperan aktif dalam pemberantasan korupsi,’’ tegasnya.
Dengan pemberian remunerasi tersebut, dia meminta semua pihak, terutama aparat penegak hukum, memperbaiki perilaku yang sebelumnya cenderung formalitas menjadi beresensi. Menurut dia, keberhasilan pemberantasan korupsi akan terlihat jika seluruh elemen masyarakat, terutama pelaksana tugas, konsisten dan memiliki integritas tinggi.
’’Kalau orang mengerti, akan malu minta kedudukan, minta jabatan, atau mengambil yang bukan haknya,’’ tutur Taufik. Untuk saat ini, dia belum bisa menjelaskan secara rinci besarnya tunjangan khusus tersebut. Namun, dia memastikan nilainya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan hidup dan standar kelayakan.
Sebagai ilustrasi, berdasar Perpres No 19/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan MA dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, pemerintah mematok tunjangan kepada hakim Rp 4,5 juta–Rp 31,1 juta. ’’Tunjangan akan disusun dalam waktu dekat ini dan disesuaikan dengan nilai kelayakan.’’ (
Alhamdulillah, tinggal kita lihat apakah ada perubahan…???
Berita lama th 2009 ini link-nya
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB), EE Mengindaan, menyatakan bahwa pembayaran tunjangan kinerja (remunerasi) untuk TNI/Polri terpaksa belum bisa dibayarkan dalam waktu dekat ini. Mangindaan menjelaskan, remunerasi untuk TNI/Polri baru bisa dibayarkan pada akhir tahun ini.
“Tahun ini mudah-mudahan sudah bisa direalisasikan. Saya juga berharap secepatnya dapat,” kata Mangindaan saat ditemui di acara launching Reformasi Birokrasi tahap II, Rabu (7/7),
Mantan petinggi TNI Angkatan Darat itu menambahkan, remunerasi untuk PNS di Kemenko Perekonomian, Bappenas dan BPKP yang sedianya dibayarkan pada Maret-April lalu, urung direalisaikan karena masih harus menunggu keluarnya PP remunerasi. Demikian juga TNI/Polri yang direncakan bisa mendapatkan remunerasi pada pertengahan tahun, terpaksa diundur.
“Kalau PP sudah diteken presiden, remunerasinya sudah bisa langsung direalisasikan. Kita harapkan pertengahan atau akhir tahun ini sudah ada,” ujarnya.
Selain TNI dan Polri, instansi lainnya yang akan dapat tunjangan kinerja tahun ini adalah Kejagung, Kemenpan&RB, Kemenhan, Kemenhumham, Kemenko Polkam serta Kemenko Kesra
saya posting saja . thanks
gau usah dipikirin deh, hanya bikin pusing aja.
Kita berpimpi remun cair biar kita ada semangat kerja
anggota dpr nggak rela ya orang lain dpat remunerasi. padahal mereka sendiri juga udah dapat banyak. gaji, tunjangan, dll. kayak gitu kerja masih nggak beres. nggak masuk, tidur waktu rapat. kami, sudah melakukan persiapan sejak tahun lalu. absen dan jam kerja diperketat. dan sebagainya. padahal kami diprioritaskan tahun depan. la yang tahun ini aja nggak beres, jangan2 kami juga tertunda.
semua hanya angin surga….cuma kabar burung realisasinya nihil….gimanA mau sejahtera negara ini klo pgwemya jg sengsara,,,,,
tak kucing dech remun..
hanya omong doang….
bgmn negara ne mau benar kalau aparat hukum di gaji rendah…
memang sengaja biar negara kita ini makin korup….
wahai engkau anggota dewan….]
berpikirlah …
pantas tidak gaji aparat hukum rendah, kalau menunggu aparat nya benar, samapai
kapan???? yang sudah baik kasihan donk……tindak aja aparat yg korup apabila remun sdh naik….dasar monyet
ANGGOTA DEWAN kan gajinya gede2 Coy, mereka dapat fasilitas GRATIS dari negara (itu diluar gaji mereka), kerjanya duduk di belakang meja, kalau ada masalah BESAR baru ikut SIBUK bikin PANSUS segala dan PAKE DANA ANGGARAN UANG RAKYAT, mereka nggak pernah mikirin bagaimana susahnya bang Remon banting tulang, kasihan bang Remon aspirasinya KEDULUAN sama ASPIRASI DANA ANGGOTA DEWAN, coba dengarlah isi hati bang Remon, apa ada Anggota DEWAN yang mau mendengarnya !
lah anggota dewan, boro2 mikirin orang lain, dibenaknya hanya mikirin gmn cr nya korupsi, he,,,
Yah,,bpak2 sekalian kyak g tau pjabat Indonesia aj…
Negara ini hrz d rombak total sluruh sstem pmerintahan’a klo rkyat’a mw sjahtera….
Ksihan q mah klian…
Klo q pnya death note (ctatan kmatian pnya malaikat,yg nmany d tulis bkal mati) yg prtama q kill smw org DPr n org pjak yg ska korup….
Pndah ke malaysia aj dh….
Indo surem…
Iblis kbeh….
habis dapat dana inspirasi skrang minta perumahan pa nga malu…………..
Kenaikan tunjangan atau gaji wajib hukumnya, walau dgn apapun namanya, bisa dibayangkan dgn gapok 1,2 saat ini bagi pns gol.II cukup buat apa ???????? jangankan mimpi buat punya rumah, buat makan sehari-hari dan biaya anak sekolah aja kita udah cari sana-sini…… jadi pemerintah hrs memikirkan kesejahteraan kita pns yang nota bene adalah bawahan langsung mereka, soal kinerja… itu hanya oknum saja jadi jangan samakan kalo semua pns itu MALAS, TIDAK BECUS KERJA, APALAGI KORUPSI, DSB……..
Klo mau ngluarin duit buat instansi lain lama buanget mikirnya DPR. Tapi klo buat diri sendiri. Hmmm nggak usah tanya…Cepetnya sama kayak processor keluaran terbaru. Tanya kenapa????
au ach no coment aja q tunggu realisasi wae
kalo mau naik yo cepetan thoooo…
janji janji..
ingat yo para peambesar bdangsa ini
JANJImu akan ditagih di akhirat nanti…
jok ngomong sak karepmu dewe…
pikir…
kalo udah pasti baru ngomong!!!!
wong pinter kok koyok dandhang bocor, ngroweng gak nok juntrungane!!!
Negara RI kaya dengan hasil tambang emas,batubara,gas dll dan pajak dinaikan untuk kesejahteran rakyatnya tetapi hanya mau menyetujui REMUNERASI aja kok sulit dan dihambat, tapi kalau WAKIL RAKYAT / DPR yang hanya duduk duduk sambil tidur, kadang juga absen waktu ada kegiatan malah minta hak gaji yang tinggi dan tidak mendengarkan aspirasi dari rakyat yang mendukungnya lupa dengan janji-janji, sedangkan kita dari jajaran yang akan menerima REMUNERASI bersama keluarga berharap cemas KAPAN KITA SEJAHTERA kalau gaji pas-pasan untuk kebutuhan keluarga dalam satu bulan, belum kalau ada tambahan biaya lain-lain, mau kuliahkan anak wah tambah gila biayanya jutaan rupiah uang dari mana gaji yang pas terus maka dari itu kami mengharap dengan sangat kepada yang berkuasa dimohon segera untuk mencairkan janji-janji yang telah disampaikan semoga rakyat tentram negara aman.
kalau aparat pertahanan , aparat keamanan, aparat penegak hukum gajinya terlalu besar nanti banyak yang jadi idealis lurus jadi para penjahat terutama bosnya penjahat yang banyak duit takut tidak bisa lagi mempermainkan atau membelok-belokan para aparat tsb , jadi mereka menghalangi dengan segala cara agar remunerasi batal , biar tetap bisa bebas mengatur aparat dan semua kepentingannya lancar
yach dah terlanjur ngutang buat bangun rumah yg mau rubuh remun gak jadi gmn nih, mbok ya para petinggi negara pada mikir yaaa