Category Archives: Berita

Berita

Perpres Kenaikan dan Tunjangan Kinerja 2014

Peraturan Presiden mengenai tunjangan kinerja pegawai di Kementerian dan Lembaga tahun 2014 telah diterbitkan tanggal 17 September 2014 dan diundangkan sehari sesudahnya. Terdapat dua jenis Perpres yang ditandatangani Presiden SBY sebelum purna tugas tanggal 20 Oktober 2014 nanti, yakni:

Pertama, Perpres pemberian tunjangan kinerja bagi K/L baru. Tunjangan kinerja ini diberikan sebagai upaya peningkatan kinerja Pegawai atas pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi tersebut, dengan kata lain berdasarkan penilaian dari TRBN layak untuk mendapatkan tunjangan kinerja pada tahun 2014 ini.  Sebanyak 6 (enam)  K/L yang akan mendapatkan tunjangan kinerja yang dibayarkan terhitung mulai bulan Juli 2014.

  1. Perpres No. 107 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara
  2. Perpres No. 108 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Agama
  3. Perpres No. 110 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pemuda Dan Olahraga
  4. Perpres No. 113 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
  5. Perpres No. 114 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
  6. Perpres No. 115 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

read more »

Berita

Tunjangan Kinerja KPU dan MK Disetujui

Kabar gembira bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Setjen Mahkamah Konstitusi (MK), tunjangan kinerja di kedua lembaga tersebut telah disetujui.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengeluarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: SR-966/MK.02/2014 tanggal 12 September 2014 perihal Persetujuan ijin prinsip pemberian tunjangan kinerja dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi bagi pegawai di lingkungan Setjen Mahkamah Konstitusi dan Setjen Komisi Pemilihan Umum.

Persetujuan ini tidak terlepas dari penilaian Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) yang  menyatakan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di KPU dan MK telah memenuhi kriteria untuk mendapatkan tunjangan kinerja.

read more »

Berita

Tunjangan Kinerja Perguruan Tinggi Negeri-Badan Hukum (PTN-BH)

Pemberian  Tunjangan Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2013, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sejak Juli 2013, PNS serta CPNS di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah diberikan.

Adanya TUNJANGAN KINERJA, diharapkan bisa memacu semangat setiap pegawai agar dapat bekerja lebih efektif, dan giat lagi. Selain itu, pemberian TUNJANGAN KINERJA pun diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan tiap-tiap pegawai.

Persoalan muncul di saat ada keluhan akan ketidakadilan dari para pegawai baik PNS maupun CPNS yang bekerja di lingkungan kampus dengan status Perguruan Tinggi Negeri-Badan Hukum (PTN-BH). Di saat pegawai di lingkungan Kemdikbud telah menerima TUNJANGAN KINERJA, para pegawai di PTN-BH justru belum menerima.

read more »

Berita

Juknis Pemberian Gaji ke-13 PNS TA 2014

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Gaji/ Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2014 telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan No 144 /PMK.05/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2014 Kepada PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan.

Berikut rangkuman pokok-pokok dalam PMK No 144 Tahun 2014:

1. PNS, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun /Tunjangan diberikan gaji/ pensiun/ tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2014.

2. Besarnya gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas adalah sebesar penghasilan sebulan yang diterima pada bulan Juni 2014.  Penghasilan sebagaimana dimaksud bagi:

  • PNS, anggota TNI, anggota POLRI, dan Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/ tunj angan umum, dan tunjangan kinerj a/ Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN);
  • Penerima Pensiun meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan tambahan penghasilan; dan
  • Penerima Tunjangan hanya menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.

read more »

Berita

Persetujuan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi 9 Kementerian/Lembaga 2014

Kementerian Keuangan sebagai pemegang kewenangan di bidang anggaran secara prinsip telah menyetujui pemberian tunjangan kinerja dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di 9 (sembilan) Kementerian dan Lembaga, yakni:

  1. Kementerian Agama
  2. Kementerian BUMN
  3. Kementerian Koperasi dan UKM
  4. Kementerian Pemuda dan Olahraga
  5. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
  6. Badan Informasi Geospasial
  7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
  8. Setjen Komisi Yudisial
  9. Setjen Komnas Ham

Sesuai mekanisme persetujuan pelaksanaan RB dan tunjangan kineja bagi Kementerian/Lembaga, Tim Reformasi Birokrasi Nasional menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri Keuangan untuk perhitungan besaran tunjangan kinerja yang telah ditetapkan dalam Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN). KPRBN sendiri telah memberikan penilaian yang menyetujui proses pelaksanaan maupun penyesuaian tunjangan kinerja bagi 9 K/L di atas.

read more »

Berita

Surat Edaran Penyesuaian Gaji Pokok PNS Anggota TNI dan Polri 2014

Sebagai tindak lanjut penerbitan peraturan pemerintah No 35 s/d 36 Tahun 2014 yang telah ditetapkan besaran gaji pokok baru bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Anggota Polri, Kementerian keuangan dalam hal ini Direktorat Perbendaharaan telah mengeluarkan SURAT EDARAN Nomor SE- 22 /PB/2014 sebagai petunjuk pelaksanaan pembayaran kenaikan gaji tersebut.

Maksud dan Tujuan

Memberikan keseragaman pemahaman pada KPPN dalam pelaksanaan pembayaran atas penyesuaian besaran gaji pokok baru sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Pemerintah dimaksud.

Ruang Lingkup

  1. Penyesuaian besaran gaji pokok.
  2. Pembayaran kekurangan gaji sebagai akibat penyesuaian besaran gaji pokok.
  3. Tata cara pengajuan SPM gaji/kekurangan gaji bagi Satker yang telah menggunakan aplikasi Gaji PNS Pusat (GPP) dan Belanja Pegawai Polri (BPP).

read more »

Berita

Batas Usia Pensiun PNS Akhirnya Menjadi 58 Tahun

Pemerintah dan DPR RI sepakat bahwa batas usia pensiun (BUP) PNS menjadi 58 tahun. Usia pensiun yang baru ini berlaku menyeluruh untuk PNS golongan I sampai IV.

Ketentuan ini sudah masuk dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang rencananya akan di sahkan dalam rapat paripurna DPR tanggal 19 Desember 2013.  Ada empat RUU yang akan disahkan pada masa sidang 2012-2013 yang berakhir pada paripurna nanti yaitu RUU ASN (Aparatur Sipil Negara), RUU Perindustrian, RUU tentang Perubahan UU No.30 Tahun 2004, dan RUU Desa.

Perubahan BUP ini sebenarnya cukup mengagetkan karena dalam Draft RUU ASN terakhir (21 Oktober 2013), pemerintah bersikeras bahwa batas usia pensiun (BUP) PNS untuk jabatan administrasi tetap 56 tahun. Pertimbangan kemampuan keuangan negara menjadi alasan pemerintah menolak perpanjangan BUP PNS tersebut. Sejak awal dalam draft RUU ASN yang disusun DPR, sebenarnya batas usia pensiun (BUP)  sudah direncanakan menjadi 58 tahun.

Namun perkembangan terakhir tadi malam (16 Desember 2013) rapat Panja RUU ASN seluruh fraksi dan pemerintah akhirnya sepakat menyetujui BUP PNS bertambah dua tahun.

read more »

Berita

Perpres Tunjangan Kinerja 2013 Sudah Ditandatangani

Dikutip dari situs Sekretariat Kabinet RI, Presiden SBY telah menandatangani Perpres tunjangan kinerja bagi 27 Kementerian Lembaga. Peraturan Presiden tersebut ditandatangani per tanggal 11 Desember 2013.

Terdapat 27 Perpres dimana satu nomor Perpres untuk satu K/L, di mulai Peraturan Presiden Nomor 77/2013 hingga Peraturan Presiden Nomor 103/2013.

Sesuai persetujuan dari DPR terhadap pengajuan tunjangan kinerja 28 K/L, terdapat satu instansi yaitu Setjen DPR di mana dana kebutuhan tunjangan kinerja baru akan digunakan pada tahun 2014. Sehingga hanya 27 Perpres yang ditandatangani Presiden dengan pemberlakuan TMT per 1 Juli 2013.

Dengan penandatanganan ini, berarti  Perpres tidak lama lagi akan dirilis di setkab.go.id, tunggu saja …

Mekanisme Pencairan Tunjangan Kinerja :

  1. Perpres
  2. Kemenkeu mengeluarkan juknis
  3. K/L memproses pembayaran ke KPPN Mitra berupa pengajuan SPM-LS, yang mengajukan adalah KPA Pusat (biasanya bendahara K/L). Pengajuan ini disertai dokumen pendukung sebagai persyaratan seperti rekap daftar nominatif dan surat pertanggungjawaban mutlak.
  4. KPPN melakukan uji substantif dan formal, Jika syarat lengkap KPPN menerbitkan SP2D.
  5. Secara berjenjang Bendahara – Pengeluaran K/L mentransfer dana Tunjangan Kinerja ke Ditjen/Badan, Kanwil dan UPT/Satker.
Page 1 of 3123