Category Archives: Berita

Berita Tabel Remunerasi

Persetujuan Prinsip Kenaikan Tunjangan Kinerja 13 K/L

Salah satu fase yang harus dilewati untuk menaikkan tunjangan kinerja adalah adanya rekomendasi Ijin Prinsip Menteri Keuangan terkait remunerasi atau tunjangan kinerja. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sebagai pelaksana terhadap proses penyelesaian rekomendasi ijin prinsip tersebut sehingga menghasilkan rekomendasi besaran remunerasi kepada Menteri Keuangan.

Secara umum tahapan-tahapan yang dilakukan dalam rangka penyelesaian rekomendasi ijin prinsip Menteri Keuangan terkait remunerasi adalah sebagai berikut :

read more »

Berita TNI/Polri

Persetujuan Prinsip Kenaikan Tunjangan Kinerja Polri

Usulan penyesuaian Tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada prinsipnya dapat di setujui Kementerian Keuangan.

Sebelumnya melalui Ditjen Anggaran telah dilakukan pemetaan dan analisis terhadap jumlah pegawai, besaran take home pay saat ini, kemampuan optimalisasi anggaran dan dampak fiskalnya terkait dengan usulan penetapan besaran tunjangan kinerja atau remunerasi di Polri. Kemudian DJA juga menyusun simulasi/skenario besaran tunjangan kinerja/remunerasi serta menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan.

read more »

Berita

Surat Edaran Penyesuaian Gaji Pokok PNS TNI dan Polri

Kemenkeu melalui direktorat perbendaharaan telah mengeluarkan surat edaran nomor SE-19/PB/2015 sebagai petunjuk dalam pelaksanaan pembayaran atas gaji pokok baru PNS, TNI dan Polri sesuai PP NO 30 Tahun 2015.

Ruang lingkup SE ini meliputi penyesuaian besaran gaji pokok, pembayaran kekurangan gaji sebagai akibat penyesuaian besaran gaji pokok serta Tata cara pengajuan SPM gaji/kekurangan gaji bagi Satker yang telah menggunakan Aplikasi Gaji PNS Pusat (GPP), Aplikasi Belanja Pegawai POLRI (BPP), dan Aplikasi Daftar Pembayaran Penghasilan (DPP).

Petunjuk penyesuaian besaran gaji pokok PNS TNI dan Polri adalah sebagai berikut: read more »

Berita

Inilah K/L yang Diusulkan Kenaikan Tunjangan Kinerja 2015

Besar kecilnya pemberian tunjangan kinerja kepada Pegawa Negeri salah satunya berdasarkan pada tingkat capaian pelaksanaan reformasi birokrasi instansi. Progress atau capaian sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaan reformasi birokrasi diketahui dari hasil monitoring dan evaluasi berkala. Hasilnya bisa penambahan atau pengurangan (punishment) tunjangan kinerja tergantung penilaian.

Merujuk Permenpan No 14 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Permenpan No 1 Th 2012 dan Permenpan No 31 tahun 2012, ditetapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) sebagai instrumen yang dipakai untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri. Sistem self assessment ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2012 secara online.

Ruang lingkup penilaian meliputi:

  1. Penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan internal instansi pemerintah.
  2. Penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan sampai dengan saat terakhir pembahasan hasil penilaian.

Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang digunakan dalam pedoman ini disusun berdasarkan program-program reformasi birokrasi dengan komponen: pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil.

read more »

Berita

SE Pembayaran Tunjangan Kinerja Kemenag, BNPB dan Tunjangan Jaksa

Kementerian Keuangan melalui Ditjen Perbendaharaan sudah menerbitkan surat edaran (SE) sebagai  penjelasan atau petunjuk mengenai pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja di Kementerian Agama dan BNPB.

Bersamaan dengan juknis ini juga dikeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan Perpres Nomor 117 Tahun 2014 tentang tunjangan jabatan fungsional jaksa. Ruang lingkup SE terdiri atas besaran tunjangan kinerja atau tunjangan jabatan fungsional jaksa serta tata cara pembayaran tunjangan tersebut.

Tunjangan Kinerja dibayarkan terhitung mulai bulan Juli 2014 sedangkan tunjangan fungsional jaksa terhitung diberikan mulai 1 Oktober 2014. Seperti yang berlaku di instansi lain tunjangan kinerja tidak diberikan kepada pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu, dinonaktifkan, pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Kementerian Lembaga.
read more »

Berita

Perpres Kenaikan dan Tunjangan Kinerja 2014

Peraturan Presiden mengenai tunjangan kinerja pegawai di Kementerian dan Lembaga tahun 2014 telah diterbitkan tanggal 17 September 2014 dan diundangkan sehari sesudahnya. Terdapat dua jenis Perpres yang ditandatangani Presiden SBY sebelum purna tugas tanggal 20 Oktober 2014 nanti, yakni:

Pertama, Perpres pemberian tunjangan kinerja bagi K/L baru. Tunjangan kinerja ini diberikan sebagai upaya peningkatan kinerja Pegawai atas pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi tersebut, dengan kata lain berdasarkan penilaian dari TRBN layak untuk mendapatkan tunjangan kinerja pada tahun 2014 ini.  Sebanyak 9 (sembilan)  K/L yang akan mendapatkan tunjangan kinerja yang dibayarkan terhitung mulai bulan Juli 2014.

  1. Perpres No. 107 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara
  2. Perpres No. 108 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Agama
  3. Perpres No. 109 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah.
  4. Perpres No. 110 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pemuda Dan Olahraga.
  5. Perpres No. 111 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Informasi Geospasial.
  6. Perpres No. 112 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
  7. Perpres No. 113 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
  8. Perpres No. 114 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
  9. Perpres No. 115 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

read more »

Berita

Tunjangan Kinerja KPU dan MK Disetujui

Kabar gembira bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Setjen Mahkamah Konstitusi (MK), tunjangan kinerja di kedua lembaga tersebut telah disetujui.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengeluarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: SR-966/MK.02/2014 tanggal 12 September 2014 perihal Persetujuan ijin prinsip pemberian tunjangan kinerja dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi bagi pegawai di lingkungan Setjen Mahkamah Konstitusi dan Setjen Komisi Pemilihan Umum.

Persetujuan ini tidak terlepas dari penilaian Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) yang  menyatakan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di KPU dan MK telah memenuhi kriteria untuk mendapatkan tunjangan kinerja.

read more »

Berita

Tunjangan Kinerja Perguruan Tinggi Negeri-Badan Hukum (PTN-BH)

Pemberian  Tunjangan Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2013, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sejak Juli 2013, PNS serta CPNS di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah diberikan.

Adanya TUNJANGAN KINERJA, diharapkan bisa memacu semangat setiap pegawai agar dapat bekerja lebih efektif, dan giat lagi. Selain itu, pemberian TUNJANGAN KINERJA pun diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan tiap-tiap pegawai.

Persoalan muncul di saat ada keluhan akan ketidakadilan dari para pegawai baik PNS maupun CPNS yang bekerja di lingkungan kampus dengan status Perguruan Tinggi Negeri-Badan Hukum (PTN-BH). Di saat pegawai di lingkungan Kemdikbud telah menerima TUNJANGAN KINERJA, para pegawai di PTN-BH justru belum menerima.

read more »

Page 1 of 41234