Category Archives: Gaji dan Tunjangan PNS

Gaji dan Tunjangan PNS

PP No 30 Tahun 2015 – Kenaikan Gaji PNS 2015

Postingan dapat dilihat juga di: http://cpnsbersih.blogspot.com/2015/06/pp-no-30-tahun-2015-gaji-pokok-pns-2015.html

****

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI
PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

 a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan basil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu menaikkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tabun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

Gaji Pokok PNS 2015

Download: PP 30 Tahun 2015

Gaji dan Tunjangan PNS

PP 38 Tahun 2015 – Gaji 13 PNS 2015

Berhubung terkena suspen dari pihak penyedia hosting, sementara postingan pindah ke:

http://cpnsbersih.blogspot.com/2015/06/gaji-ke-13-pns-2015.html

****

Info Awal PP Gaji ke-13 tahun 2015:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 38 Tahun 2015
Tentang
Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Agggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisisn Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan

PP Gaji 13 Tahun 2015

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS TNI/Polri

ULP TNI dan Polri Ditetapkan Rp 50.000/hari

Berdasarkan surat edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-17/PB/2015 tanggal 25 Mei 2015, Direktur Jederal Perbendaharaan memberikan petunjuk lebih lanjut dalam hal pembayaran uang lauk pauk (ULP) anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia mulai Tahun Anggaran 2015.

Maksud dan Tujuan surat edaran ini adalah memberikan informasi yang lebih jelas kepada seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Kantor/Satuan Kerja serta memberikan pemahaman yang sama atas pembayaran uang lauk pauk anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia mulai Tahun Anggaran 2015.

Ketentuan ULP Anggota TNI dan Polri TA 2015:

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

Revisi Uang Makan PNS 2015

Beberapa waktu yang lalu seiring adanya update Aplikasi GPP tanggal 10 Maret 2015 terdapat perubahan tarif uang makan PNS (pusat) dengan penurunan yang sama tiap golongan yakni sebesar Rp 5000. Padahal pada bulan Januari 2015 uang PNS masih menggunakan tarif yang lebih tinggi berdasarkan Standar Biaya Masukan TA 2015.

Aplikasi GPP (Gaji Pegawai Pusat) adalah aplikasi Aplikasi untuk melakukan administrasi pengelolaan belanja pegawai khususnya gaji PNS Pusat yang anggarannya langsung dari APBN. Aplikasi ini digunakan untuk mengolah dan menghitung gaji, uang makan dan uang lembur.

Adanya perubahan tarif uang makan pada aplikasi GPP menimbulkan tanda tanya apakah ada perubahan SBM TA 2015. Pertanyaan itu terjawab dengan diterbitkannya PMK No 57/PMK.02/2015 bertanggal 18 Maret 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan TA 2015.

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS Opini

Penghapusan Gaji 13 dan Tunjangan Anak Istri

gaji 13 dihapusCoba ketik kata kunci di Google keyword “gaji 13″, jangan kaget kata turunannya seperti gambar di atas yang berarti  info gaji 13 PNS dihapus paling banyak dicari pembaca. Entah dari mana asalnya namun isu penghapusan gaji 13 ini masih ramai di berbagai medsos.

Sebenarnya sumber sahih untuk mengetahui apakah gaji 13 masih ada atau dihapuskan lihat Nota Keuangan APBN yang sudah disetujui atau disahkan DPR. Terdapat dua APBN yang dapat menjadi acuan, pertama APBN 2015 yang diajukan Presiden terdahulu SBY dan disahkan DPR pada bulan Oktober 2014. Dalam NK APBN 2015 alokasi untuk anggaran belanja K/L dalam APBN tahun 2015 sebesar Rp647.309,9 miliar. Belanja K/L tersebut telah menampung kebutuhan untuk biaya operasional antara lain belanja  pegawai yang meliputi pembayaran gaji, tunjangan yang melekat pada gaji (termasuk gaji ke-13).

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

Tunjangan Beras PNS Naik Menjadi Rp 7.242 per Kg

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-881/MK.02/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Harga Pembelian Beras (HPB) untuk Tunjangan Pangan Golongan Anggaran (PNS, TNI dan Polri) Tahun 2014, maka terhitung mulai 1 Januari 2014 Harga Pembelian Beras (HPB) oleh Pemerintah kepada Perum BULOG ditetapkan sebesar Rp 8.047,00 per kilogram.

Dengan pertimbangan di atas  ditetapkan Perdirjen Nomor Per-3/PB/2015 tentang PERUBAHAN KELIMA ATAS Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan kelima atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/ PB/ 2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan uang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/ 2013 diubah sebagai berikut :
read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

Penguatan Jabatan Fungsional Tertentu

Sebagai bentuk penyederhanaan Grand Design Reformasi Birokrasi, Kemenpan sejak tahun 2012 telah mencanangkan sembilan Program Percepatan Reformasi Birokrasi. Program percepatan RB nomor 4 profesionalisasi PNS dengan salah satunya dengan rencana aksi penguatan jabatan fungsional (JF). Dengan penguatan jabatan fungsional tertentu diharapkan adanya peningkatan produktivitas kerja, produktifitas unit kerja, karir PNS dan peningkatan profesionalisme PNS.

Penguatan jabatan fungsional tidak terlepas kondisi umum saat ini di mana JF masih dipandang sebagai jabatan alternatif atau diminati sekedar untuk memperpanjang BUP (batas usia pensiun). Selain itu gambaran lain yang menunjukkan perlunya perbaikan terhadap jabatan fungsional:

  • Belum dipisahkan antara JF terampil dan ahli dengan BUP dan tunjangan disamakan artinya pembebanan keuangan negara yang tidak tepat sasaran).
  • Kegiatan berdasarkan proses dan produk/output tidak terdefinisikan sehingga angka kredit yang dikumpulkan tidak mencerminkan prestasi kerja JF.
  • Belum terdefinisinya standar kompetensi jabatan.
  • Persyaratan pengangkatan dalam JF tidak berdasarkan uji kompetensi.

Dampaknya JF menjadi hanya menjadi jabatan alternatif atau sebagai tempat penampungan bagi PNS terutama ketiadaan kompetensi untuk menduduki jabatan fungsional. Tidak mengherankan banyak PNS yang lebih memilih jabatan struktural dibandingkan jabatan fungsional.

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

Gaji dan Remunerasi CPNS

Semua sudah mafhum bahwa kepada seorang yang diangkat menjadi calon Pegawai  Negeri Sipil (CPNS) diberikan gaji pokok sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977.

Namun tidak semua paham bahwa pemberian gaji CPNS melekat tunjangan lainnya seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan umum. Artinya pendapatan atau take home pay CPNS bukan hanya sebesar 80% gaji pokok namun masih ada tambahan tunjangan yang melekat tadi.

Besaran Tunjangan Keluarga untuk Istri/Suami 10 % dari gaji  pokok, sedang anak 2 % dengan maksimal yang dapat diajukan 2 anak. Tunjangan Pangan sebesar nilai beras per 10 kg per orang yang masuk dalam daftar gaji.  Sampai saat ini pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang atau natura kepada PNS dan CPNS ditetapkan sebesar Rp6.976,00 per kg.

read more »

Page 1 of 712345...Last »