Category Archives: Pemda

Pemda

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pemkot Surabaya

Ada 3 (tiga) macam tunjangan tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang rutin diterima per bulan atau pada periode tertentu.

Ketiga macam tambahan penghasilan pegawai tersebut berdasarkan paramater yang berbeda, yakni:

1. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja
2. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
3. Uang Kinerja

Menarik di sini bahwa selain tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, para PNS di lingkungan Pemkot Surabaya juga diberikan uang kinerja. Sebagian besar daerah yang menerapkan sistem tunjangan kinerja daerah hanya mengacu pada pembobotan atau beban kerja.

Berdasarkan Perwali Surabaya No. 24 Tahun 2013, Uang Kinerja adalah sejumlah uang yang diberikan Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai bentuk penghargaan karena telah mencapai suatu kinerja tertentu dalam upaya mendukung pencapaian output dan atau outcome kegiatan. Sedangkan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja diberikan kepada seluruh PNSD berdasarkan besaran bobot jabatan masing-masing (Perwali Surabaya No. 13 Tahun 2014).

read more »

Pemda

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pemkot Semarang

Ketentuan TPP PNS Pemkot Seamrang diatur dalam peraturan Walikota Semarang Nomor. 840 Tahun 2014 tentang Tambahan penghasilan pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Seamrang Tahun Anggaran 2014.

Tambahan penghasilan pegawai ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan, motivasi kerja, dan disiplin kerja pegawai. Sedangkan guru yang telah lulus sertifikasi tidak memperoleh tambahan penghasilan pegawai.

Variabel kontrol atau komponen TPP terdiri dari unsur tambahan penghasilan minimal (10%), tambahan penghasilan unsur kekompakan tim (20%), tambahan penghasilan unsur loyalitas pada pekerjaan (20%), dan tambahan penghasilan unsur kedisiplinan kerja (50%) yang diusulkan kepala instansi (SKPD).

Merunut ke belakang pada tahun 2011, pembahasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) TA 2012 Pemkot Semarang menjadikan Walikota Semarang waktu itu Soemarmo sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus penyuapan anggota DPRD dengan vonis 1,5 Tahun penjara.

Tabel TPP Pemkot Semarang

read more »

Pemda

Tambahan Penghasilan PNS Pemprov Sulsel, Sultra, NTT dan Kalbar

Tambahan penghasilan pegawai (TPP) diberbagai pemerintah daerah dapat diberikan kepada PNS berdasarkan pertimbangan obyektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta mendapat persetujuan DPRD.

Hal ini dimungkinkan dengan adanya Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang intinya pemberian tambahan penghasilan kepada PNS Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah (PAD).

Meskipun secara hukum diperbolehkan pemberian penghasilan tambahan pegawai atau tunjangan kinerja daerah harus memperhatikan postur APBD. Pengalokasian PAD harusnya lebi besar untuk  Belanja publik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan dll) dibandingkan untuk belanja aparatur (TPP).

Pemprov Sulawesi Selatan – Sulsel 

Golongan  Rp
Golongan IV  1.925.000
Golongan III  1.950.000
Golongan II  1.975.000
Golongan I  2.000.000

(Pergub No.56 tahun 2013)

read more »

Pemda

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) – Pemprov Jateng

Tambahan Penghasilan Kepada Para Pejabat Dan Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibayarkan setiap bulan dan diberikan sebanyak 13 (tiga belas) kali dalam 1 (satu) tahun.

Sejauh ini baru Pemprov Jateng yang membuat kebijakan untuk memberikan  Tambahan penghasilan ke-13 bagi PNS dibandingkan dengan Pemda lain.

Dasar hukum pemberian tambahan penghasilan Pemprov Jateng tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013. Pemberian Tambahan Penghasilan  diberikan atas dasar penilaian terhadap perilaku kerja yang tertuang dalam instrumen yang disebut rekapitulasi hasil Pengukuran tambahan penghasilan pejabat dan pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
read more »

Pemda

Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Pemprov Sumut

Dasar hukum pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemprov Sumatera Utara adalah  Pergub No. 5 Tahun 2013 tanggal 4 Maret 2013 yang ditandatangani Gubernur Sumut saat ini Gatot Pujo Nugroho.

Tambahan Penghasilan dimaksudkan memotivasi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Tambahan Penghasilan dibayarkan berdasarkan:
a. tempat bertugas;
b. kelangkaan profesi;
c. beban kerja.

Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional sepanjang tidak diatur dalam peraturan ini diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada level Staf (Non Eselon) dengan tetap menerima tunjangan Jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundangan. Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada PNS yang diperbantukan di luar SKPD dan PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar.

read more »

Pemda

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pemprov Kep. Babel

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PNS di lingkungan Pemprov Bangka Belitung – Babel dilandasi Peraturan Gubernur Kepulauan Babel No. 22 Tahun 2013 tentang Pemberian tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja.

TPP diberikan secara lumpsum setiap bulan kepada pegawai yang namanya tercantum dalam Daftar Gaji bulan berkenaan dan melaksanakan tugas secara nyata di SKPD lingkup Pemprov Kep Babel.

 TARIF TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA :

NO JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL/GOLONGAN RUANG  BESAR TARIF PERBULAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
1 ESELON I Rp. 20.000.000,-
2 ASISTEN SEKRETARIS DAERAH / ESELON II a Rp. 10.000.000,-
ESELON II a Rp. 5.175.000,-
3 ESELON II b /
FUNGSIONAL IV/d – IV/e (D4/S1/S2/S3)
 Rp. 4.398.750,-
4 ESELON III /
FUNGSIONAL IV/a – IV/c (D4/S1/S2/S3)
 Rp. 3.622.500,-
5 ESELON IV /
FUNGSIONAL III/b – III/d (D4/S1/S2/S3)
 Rp. 3.151.000,-
6 STAF GOLONGAN IV Rp. 2.213.750,-
7 STAF GOLONGAN III Rp. 1.627.500,-
8 STAF GOLONGAN II Rp. 1.200.000,-
8 STAF GOLONGAN I Rp. 1.070.000,-
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
1 GOLONGAN III Rp. 1.302.000,-
2 GOLONGAN II Rp. 960.000,-
3 GOLONGAN I Rp. 850.000,-
Pemda

Tambahan Penghasilan PNS Kota Tangerang

Terdapat 2 (dua) model pemberian pemberian tambahan penghasilan PNS di Pemerintah Kota Tangerang yang diatur dalam peraturan yang berbeda.

Pertama Peraturan Walikota Tangerang Nomor. 13 Tahun 2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN PRESTASI KERJA dan yang kedua: Peraturan Walikota No.40 Tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI PEJABAT FUNGSIONAL BERDASARKAN PRESTASI KERJA.

Jadi perbedaan kedua peraturan tersebut terletak pada Jabatan yang disandangnya yakni jabatan struktural atau jabatan fungsional.

Kalau dilihat secara kronologis, peraturan kedua adalah perbaikan dari ketentuan sebelumnya, Perwali No.13 yang dikeluarkan tanggal 20 Maret hanya membedakan pemberian tambahan berdasarkan Beban kerja (eselonisasi) dan Prestasi Kerja (golongan) dan terdapat selisih yang relatif besar jumlah tambahan penghasilan antara Eselon dan Golongan. Artinya jabatan fungsional masuk berdasarkan golongan karena tidak mempunyai eselon.

Dengan dikeluarkan peraturan kedua Perwali No. 40 Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012 pejabat fungsional memperoleh tambahan penghasilan yang lebih besar dibandingkan semula.

Ada yang terasa aneh dalam peraturan ini, pemberian tunjangan (atau tambahan penghasilan) didasarkan atas dua kriteria yaitu Beban Kerja (pejabat struktural) dan Prestasi Kerja (fungsional tertentu dan umum). Kutipan dari Perwali di atas: Prestasi Kerja adalah nilai baku kemampuan hasil kerja pegawai yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai hari dan jam kerja efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

read more »

Pemda

Tambahan Penghasilan PNS Pemda Kutai Timur

Kabupaten Kutai Timur dikenal sebagai daerah yang mempunyai sumber daya alam yang besar.

Hasil pertambangan dan perkebunan memberikan kontribusi besar terhadap jumlah Dana Perimbangan yang diterima daerah yang sejak tahun 1999 memisahkan diri dari Kabupaten Kutai.

Tidak mengherankan pada tahun 2012 menduduki peringkat 7 sebagai kota/kabupaten terkaya versi Warta Ekonomi. Data tahun 2011 menunjukkan pendapatan daerah yang diperoleh dari PAD dan Dana Perimbangan (diluar DAU, DAK dan Dana Dekonsentrasi) mencapai Rp 1,635.544.485.000.

Sumber Pendapatan di Luar DAU, DAK dan Dana Konsentrasi Tahun 2011:

PAD 53.198.414
Dana Perimbangan:
* Bagi Hasil Pajak  202.996.579
* Bagi Hasil Bukan Pajak Sumberdaya Alam  1.379.349.492
Jumlah  1.635.544.485
Jumlah PNS 6.429

Berdasarkan Peraturan Bupati No.5 Tahun 2012, Pemda Kutai Timur memberikan tunjangan tambahan penghasilan bagi para PNS. Dalam Perbub ini terutama mengatur tentang kriteria dan penerima tambahan penghasilan dan pemotongan sebesar 3% per hari bagi PNS yang tidak masuk. Ketentuan tambahan penghasilan bagi tenaga Pendidik dan Kependidikan diatur tersendiri.

read more »

Page 1 of 41234