Remunerasi Kementerian Agama

Kementerian Agama pada pembahasan APBN-P 2014 dengan Komisi VII DPR mendapatkan pagu anggaran Reformasi Birokrasi sebesar  Rp1.193.147.779.000,-

Catatan: Rangkaian tulisan ini dibuat sebelum adanya update berita di atas

Alasan utama tidak disetujuinya pemberian tunjangan kinerja Kementerian Agama pada tahun 2013 disebabkan belum adanya Job Grading sebagai salah satu syarat utama dalam mekanisme persetujuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi K/L .

Job grading atau pemeringkatan dihasilkan dari proses Evaluasi  Jabatan  yang digunakan untuk membobot suatu jabatan untuk menghasilkan jabatan (job value) dan kelas jabatan (job class). Tujuan peringkat Jabatan adalah memberikan penghargaan kepada pegawai sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan risiko jabatan/pekerjaan.

Sebenarnya kalau ketiadaan job grading menjadi hal yang agak aneh karena dalam konsep reformasi birokrasi mustahil proses tersebut tidak dilaksanakan dan pedomannya jelas yakni Peraturan MenPAN & RB No 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.

Dan pertanyaan itu terjawab ketika tanggal 14 Februari 2014  Kementerian Agama melalui Sekjen berkirim surat ke Kementerian Keuangan tentang Penyampaian Berita Acara Hasil Evaluasi Jabatan yang menjelaskan penyelerasan dan validasi pemeringkatan jabatan (job grading) di lingkungan Kementerian Agama telah dilakukan sesuai dengan Permen PAN dan RB no 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Eavluasi Jabatan.

Sebelumnya tanggal  tanggal  5 Februari  2014 Kemen PAN dan RB bersurat kepada Kementerian Agama yang menayatakan penyelarasan dan validasi pemeringkatan jabatan (job grading) di lingkungan Kementerian Agama telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam surat tersebut juga dilampirkan Berita Acara hasil validasi nilai jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Agama.  Berita Acara yang dimaksud sebenarnya ditandatangani tanggal 27 September 2013 antara Sekjen Kemenag, Kepala BKN dan Deputi Men PAN dan RB bidang SDM Apatarur. Artinya syarat-syarat pengajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja Kemenag sudah lengkap.

Permenpan No. 34 Tahun 2014 menegaskan bahwa Dokumen Berita Acara harus disampaikan kepada Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) sebagai bagian dari dokumen usulan Reformasi Birokrasi. Hasil finalisasi nilai dan kelas jabatan dibuat dalam Berita Acara Hasil Validasi Nilai dan Kelas Jabatan di lingkungan instansi yang ditandatangani 3 pihak seperti yang disebutkan di atas.

Keterlambatan syarat tersebut mengakibatkan proses pelaksanaan reformasi birokrasi termasuk pemberian tunjangan kinerja Kemenag tidak disetujui pada tahun 2013 yang lalu dan akan diproses pada periode selanjutnya.

– Progress Reformasi Birokrasi Kementerian Agama –

Dosen/Guru/Pengawas 

Dari 15 Kementerian dan Lembaga yang belum mendapat tunjangan kinerja, Kementerian Agama merupakan kementerian yang mempunyai jumlah pegawai paling banyak sehingga membutuhkan anggaran yang paling besar. Data per Februari 2014 menunjukkan jumlah pegawai mencapai 228.264 terdiri atas 72.974 pegawai Struktural, JFU dan JFT Non Pendidik sedangkan sisanya didominasi  Dosen, Guru dan Pengawas dengan jumlah pegawai sebanyak  155.290.

Seperti yang diberlakukan di Kemendikbud, dosen, guru maupun pengawas yang mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG) dikecualikan atau tidak diberikan tunjangan kinerja kementerian. Surat Sekjen Kemenag kepada Menteri Keuangan  tentang Penyampaian Berita Acara Hasil Evaluasi Jabatan menjadi salah satu buktinya. Surat tersebut melampirkan Tabel job pricing per kelas jabatan beserta sumber anggaran remunerasi dengan skenario persetujuan 30%, 40%, 50%, 60% dan 100% (lihat tabel )

Tabel diatas hanya menghitung anggaran remunerasi untuk pegawai struktural, Jabatan Fungsional Umum (JFU) dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)  Non Pendidik artinya usulan yang disampaikan kepada  Menteri Keuangan tidak mencakup anggaran remunerasi bagi Dosen, Guru dan Pengawas.

Perhatikan  penjelasan keterangan dibawah sebagai contoh pada poin c Remunerasi 50% sebesar Rp 188 miliar per tahun dan 2.2 Triliun per tahun, poin d Remunerasi 60% sebesar Rp 226 miliar per tahun dan Rp 2.7 triliun per tahun.

Detail perhitungannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Data di atas menunjukkan dengan persetujuan 50%, anggaran remunerasi yang diusulkan sebanyak Rp Rp 2,2 triliun sedangkan dengan persetujuan 60 % usulan anggaran mencapai  2,7 triliun. Angka tersebut tidak memasukkan total semua pegawai.  Jika ditambahkan jumlah pegawai yang berstatus Dosen, Guru dan Pengawas maka anggaran akan melonjak menjadi 8,8 Triliun/tahun dan 10,6 Triliun per tahun  (untuk persentase60%)

Belum jelas pada persentase berapa persetujuan remunerasi Kementerian Agama 50% atau 60%, namun menurut penulis angka tunjangan kinerja yang setujui nanti tidak akan berbeda dengan batch 2013 (semua K/L tarif tunjangan kinerjanya sama tanpa memperhatikan persentase pelaksanaan RB). Dengan asumsi jumlah pegawai yang sama maka kebutuhan anggaran remunerasi Kemenag dapat dihitung dengan rincian sebagai berikut:

Perkiraan tabel di atas memerlukan anggaran sebanyak Rp 1,8 triliun per tahun ditambah remunerasi ke-13 mencapai Rp 2,0 triliun, sama dengan usulan tunjangan kinerja pada persentase 40 %.

Persetujuan DPR

Sebelum penganggaran tunjangan kinerja diajukan untuk dibahas ke DPR terlebih dahulu Ditjen Anggaran akan mengundang K/L dimaksud untuk mengecek efisiensi dan optimalisasi anggaran yang dilakukan K/L, serta melakukan perhitungan anggaran yang diperlukan untuk tunjangan kinerja dengan asumsi hasil Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional sudah setuju atau merekomendasikan tunjangan kinerja berkaitan dengan pelaksanaan RB di Kementerian Agama.

Jika K/L dapat memenuhi seluruh anggaran tunjangan kinerja dari hasil efisiensi/optimalisasi anggarannya, maka pembahasan dapat dilakukan oleh K/L dengan Komisi DPR yang terkait. Namun jika diperlukan tambahan anggaran, maka pengajuan harus dilakukan oleh Menteri Keuangan kepada Badan Anggaran DPR.

Update

Kebetulan sewaktu mau posting ada update berita tentang persetujuan DPR bahwa anggaran reformasi birokrasi masuk dalam DIPA Kementerian Agama 2014.

Komisi VIII DPR Rl Setujui APBN-P Kemenag Tahun 2014

Jakarta (Pinmas) – Komisi VIII DPR RI menerima dan menyetujui Kementerian Agama memperoleh perubahan anggaran sebesar Rp2.166.297.996.000 dari pagu anggaran sebesar Rp49.402.154.516.000,-. Persetujuan ini dilakukan setelah Komisi VIII DPR RI menerima penjelasan Menteri Agama RI tentang APBN-P Kementerian Agama Tahun 2014 pada rapat kerja Komisi VIII DPRRl  dengan Menteri Agama Rl Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2013-2014 di Gedung Parlemen-Senayan Jakarta, Senin (16/6). Ikut mendampingi Menag, Sekjen Nur Syam, Irjen M. Jasin, Kabalitbang dan Diklat Machasin dan sejumlah pejabat Eselon II Pusat.

Dalam kesimpulan Rapat Kerja tersebut, Perubahan anggaran tahun 2014  sebesar Rp2.166.297.996.000,- dengan rincian: (a) Pemotongan anggaran sebesar Rp1.102.333.892.000,- (b) Keperluan mendesak dan realokasi dari BA BUN sebesar Rp2.000.000.000.000,- (c) Reformasi Birokrasi Rp1.193.147.779.000,- dan (d) Revisi RKA-KL tentang pagu PHLN sebesar Rp75.484.109.000,-. 

Pada kesempatan tersebut, Komisi VIII DPR Rl meminta agar Kemenag untuk memfokuskan alokasi anggaran pada prioritas program dan kegiatan, meningkatkan penyerapan anggaran, dan memastikan program dan anggaran tepat sasaran dan mencegah terjadinya penyimpangan.

Sumber:

Terdapat alokasi anggaran reformasi birokrasi Rp Rp1.193.147.779.000 nampaknya pagu ini digunakan sebagai tunjangan kinerja,  sedangkan poin (b) Keperluan mendesak dan realokasi dari BA BUN sebesar Rp2.000.000.000.000 dipastikan untuk tunjangan sertikasi guru.

Meskipun belum diperoleh penjelasan resmi, nampaknya keinginan rekan-rekan di Kementerian Agama untuk mendapatkan tunjangan kinerja segera terwujud.

Selamat