Kebijakan Gaji PNS 2017

Dijadwalkan tanggal 16 Agustus 2016 Jokowi akan berpidato di DPR dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN 2017. Pidato kenegaraan Jokowi di hadapan anggota DPR tersebut layak kita ditunggu. Pasalnya dalam kesempatan tersebut akan disampaikan juga arah kebijakan gaji PNS tahun 2017.

Tahun 2016 pemerintah membuat kebijakan baru dengan memberikan tunjangan hari raya (THR) di samping gaji ke-13.  PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara mendapatkan THR atau sering disebut gaji 14. Golongan pensiunan semula direncanakan juga menerima gaji 14 dengan besaran 50 % dari gaji pokok. Namun pada saat terakhir hanya para PNS aktif yang diberikan THR seiring terbitnya PP Nomor 20 Tahun 2016.

Pemberian gaji 14 ini sebagai pengganti kenaikan gaji pokok PNS yang biasa dinikmati setiap tahunnya. Pemerintah sendiri belum memastikan apakah kebijakan tahun 2017 akan sama dengan tahun 2016 khususnya dalam hal pemberian THR.

Tema : Penghematan

Pada sidang kabinet paripurna awal Agustus 2016 Presiden Jokowi bersama Wapres Jusuf Kalla (JK) membahas draf nota keuangan dan postur APBN 2017. Jokowi memberikan sinyal kepada para pembantunya dalam hal ini seluruh menteri kabinet kerja untuk tetap melakukan efisiensi anggaran.

Baca juga:  Gaji Pokok PNS 2011

Sejak Sri Mulyani menduduki kursi menteri keuangan, postur APBNP 2016 dipangkas Rp 133,8 triliun. Pemangkasan belanja diterima hampir semua kementerian/lembaga dengan besaran Rp 65 triliun serta transfer daerah Rp 68,8 triliun. Sementara pada sisi penerimaan, diperkirakan akan terjadi pengurangan penerimaan pajak sebesar Rp 219 triliun.

Penghematan paling besar dibebankan pada perjalanan dinas, paket-paket meeting, langganan daya dan jasa, biaya rapat, dan pemotongan dari belanja iklan serta serta honorarium kegiatan.  Namun pemotongan anggaran tidak menyentuh belanja rutin pegawai.

Adanya pemotongan anggaran ini pasti mempengaruhi rancangan APBN 2017. Seperti yang telah disampaikan Sri Mulyani bahwa penyusunan APBN harus memperhatikan aspek kredibilitas. Artinya basis perhitungan angka-angka APBN harus mengacu pada realisasi bukan menggunakan angka yang direncanakan. Faktanya dua tahun terakhir realisasi penerimaan pajak jauh dari target karena basis perhitungannya sangat tinggi.

Anggaran untuk pos belanja pegawai pada APBNP 2016 (termasuk THR) sebesar 247,5 Triliun atau 26 % dari keseluruhan belanja Pemerintah Pusat berdasarkan jenisnya. Pos belanja pegawai naik signifikan dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 dan 2014. Rincian realisasi alokasi pegawai 2015 dan 2014 dapat disimak pada tabel dibawah ini (Sumber LKPP TA 2015):

Belanja Pegawai APBN 2015

Baca juga:  Pembentukan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Baru

Jadi bisa saja dalam rancangan APBN 2017 belanja pegawai menurun dibandingkan dengan APBN 2016 dengan mengurangi pos-pos di luar gaji dan tunjangan salah satunya dengan meniadakan THR.

Skenario

Dengan pertimbangan di atas dan kebijakan di masa lalu penulis membuat skenario yang mungkin terjadi terkait dengan kebijakan gaji yang akan ditempuh pemerintah pada tahun 2017.

  • Skenario pertama sama dengan tahun 2016 yakni Gaji Pokok tetap, mendapatkan gaji 13 dan Gaji 14. Sisi positif kebijakan ini pemerintah tidak menambah beban anggaran pensiun, namun dalam jangka pendek harus mempersiapkan anggaran yang tidak sedikt untuk membayar THR.
  • Skenario kedua, gaji pokok naik dan diberikan gaji 13. Seperti janji pemerintah, kebijakan menaikkan gaji akan dterapkan jika pertumbuhan ekonomi mencapai 7%. Sedangkan target tahun 2016 sebesar 5,2 %, data pertumbuhan ekonomi sampai Semester I 2016 menurut BPS sebesar 5,04 persen. Nampaknya skenario ini bisa dikesampingkan.
  • Skenario ketiga mempertahankan daya beli PNS dari inflasi yakni dengan memberikan semacam dana kompensasi namun gaji pokok tetap dan ada gaji 13. Hampir sama dengan pemberian gaji 14 namun dengan angka yang lebih kecil dari gaji pokok tujuannya agar daya beli PNS tidak menurun.
  • Skenario keempat, gaji tidak naik diberikan gaji 13 tanpa THR. No comment 🙂
Baca juga:  Tunjangan Fungsional Jaksa Naik 300%

Tentu saja kepastiannya tunggu pidato kenegaraan Jokowi hari Selasa 16 Agustus 2016 mulai pukul 14.00 WIB, sayang jika dilewatkan…

Update :

Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2017 pemerintah membuat kebijakan yang sama dengan tahun 2016, yakni memberikan gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (skenario pertama).

Dikutip dari NK RAPBN 2017 :

Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan umum pada tahun 2017 antara lain:
(1) meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan aparatur;
(2) mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur negara dengan tetap memberikan gaji ke-13 serta tunjangan hari raya;
(3) menerapkan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-government);
(4) meningkatkan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik;
(5) menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
(6) meneruskan penerapan penganggaran berbasis kinerja dan pengeluaran jangka menengah.

Tidak adanya kenaikan gaji berarti gaji pokok PNS masih menggunakan PP no 30 Tahun 2015 dengan besaran sebagai berikut:

Gaji Pokok PNS

gaji-pns-golongan-i-dan-ii

gaji-pns-golongan-iii-dan-iv

3 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share
Share