Kenaikan Remunerasi TNI dan Polri

Dalam berbagai kesempatan pimpinan TNI dan Polri sering kali mengungkapkan kenaikan remunerasi TNI dan Polri. Khususnya TNI, dimulai oleh panglima TNI yang lama Agus Suhartono dalam berbagai kesempatan berharap agar tunjangan kinerja TNI bisa meningkat. Penggantinya Jenderal Moledoko dalam fit dan proper test di DPR pada tahun 2013 mengatakan salah satu programnya sebagai Panglima TNI adalah meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI adalah dengan menaikkan persentase remunerasi yang semula hanya diperoleh 37 persen menjadi 57 persen.

Terakhir seperti yang diungkapkan panglima TNI (23/12/2014), Presiden Jokowi pada saat memberikan pengarahan di Pangkalan Komando Satuan di Kalimantan menyampaikan akan ada penambahan remunerasi dari 37% menjadi kurang lebih 50%.

Bagaimana dengan Polri? Asisten Perencanaan Polri, Irjen Pol Tito K mengatakan tunjangan gaji Polri akan mengalami kenaikan mulai Januari 2015 mendatang. Angka kenaikan berkisar Rp 500 ribu untuk pegawai berpangkat bintara, remunerasi Polri akan disamakan dengan TNI (sumber)

Faktanya sampai tahun 2014 berlalu remunerasi TNI Polri belum berubah, besarannnya masih sama seperti  4 tahun lalu. Bahkan Kemenkumham yang baru belakangan diberikan tunjangan kinerja malah sudah dinaikkan tunjangannya. Sedangkan instansi “seangkatan” TNI Polri seperti Kejaksaan, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenpan dan Bappenas juga sudah mendahului dalam hal peningkatan tunjangan kinerja. Begitu pula Setkab/Setneg serta Kementerian Lembaga pionir pelaksanaan RB yakni Kemenkeu, MA dan BPK besaran tunjangan kinerjanya sudah jauh melampui.

Perlu dicatat start awal besaran remunerasi K/L yang yang disebutkan di atas lebih tinggi dibandingkan dengan TNI dan Polri. Ibaratnya bagi TNI Polri untuk sekedar menyamai tunjangan kinerja instansi sebelum ada kenaikan sudah merupakan peningkatan yang luar biasa.

Proses Kenaikan Remunerasi

Namun tidak banyak disampaikan kepada publik bahwa kenaikan remunerasi  harus melalui prosedur dan evaluasi sesuai ketentuan yang diatur dengan Permen PAN & RB.

Semula pelaksanaan evaluasi pelaksanaan RB disuatu K/L built in dalam program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan menggunakan instrumen evaluasi sederhana  yakni pemenuhan dokumen pelaksanaan. Kemudian metodenya berubah dengan bergulirnya Permenpan 53/2011 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) dan Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Reformasi Birokrasi. Permenpan tersebut hanya berumur 6 bulan karena kemudian diubah lagi dengan Permenpan 1/2012 dan PermenPAN 31/2012 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) melalui metode self-assessment.

Secara garis besar perbedaan utama PMPRB dengan instrumen monitoring dan evaluasi sebelumnya:

Pihak yang melakukan penilaian (mandiri)

Di dalam model evaluasi sebelumnya, pelaksana penilaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian/lembaga dilaksanakan oleh Tim Quality Assurance dari Kementerian PAN & RB. Sementara itu, pada model PMPRB pelaksana penilaian dilaksanakan secara mandiri oleh Asesor.

Terdapatnya Instrumen Survei

Yang membedakan dengan model penilaian sebelumnya adalah hadirnya metode Survei dengan baik internal maupun ekstrnal untuk menilai dampak pelaksanaan program sehingga subyektivitas penilaian dapat dikurangi.

Penilaian yang dilakukan K/L secara mandiri berikut skoringnya dilaporkan ke Kemenpan. Selanjutnya Tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi Nasional/QA RBN yang pimpin BPKP melakukan Peer Review terhadap proses penilaian pengelolaan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan secara mandiri (PMPRB).

Menurut Permenpan 31/2012 berperan sesuai dengan tugasnya yaitu melakukan penjaminan kualitas atas pencapaian pelaksanaan RB Kementerian/Lembaga dan Pemda tertentu dengan menggunakan instrumen PMPRB ONLINE melalui telaahan dan verifikasi penilaian. Selain itu, bila dipandang perlu,  melakukan pengecekan dan observasi atas bukti-bukti pelaksanaan RB di Kementerian/Lembaga dan Pemda bersangkutan.

Peer review oleh Tim QA RBN dilakukan dengan menggunakan metodologi: pengumpulan bukti/data/dokumen; observasi dan penelitian internal maupun eksternal, online maupun langsung, wawancara untuk mengkonfirmasi hasil observasi dan pengumpulan bukti, dan analisis.

Jadi untuk mendapatkan kenaikan tunjangan kinerja K/L bersangkutan sudah menyelesaikan PMPRB ONLINE dan dikunjungi Tim QA RBN dalam hal ini BPKP untuk melakukan peer review.

Petanyaannya apakah TNI Polri sudah dilaksanakan kedua proses tersebut?

Merujuk pada halaman http://pmprb.menpan.go.id/ TNI dan Polri telah melalui semua tahap penilaian. Ketiga tahap tersebut tersebut  pertama  Proses koordinasi penilaian atau perbaikan penilaian di Inspektorat, kedua  Sudah disampaikan ke Ketua Tim RB Instansi dan tahap 3. Sudah dikirim ke Kementerian PAN dan RB.  Sedangkan Proses kedua, belum ada informasi yang jelas apakah Tim QA sudah melakukan penilaian pencapaian RB di TNI dan Polri.

Pencapaian Reformasi Birokrasi TNI dan Polri

Untuk mengetahui sejauh mana kinerja instansi dalam memenuhi target indikator internal atas “Hasil Yang Diharapkan” dapat dilihat dari 9 Program Reformasi Birokrasi Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Berdasarkan dokumen yang diunduh dari PMRN Mandiri, nilai 9 Program Reformasi Birokrasi TNI mencapai skor 91,24%, sedangkan Polri skor PNMR Mandiri mencapai 60,60% dengan katgori baik. Meskipun masih harus diverifikasi kembali oleh Team Quality Assurance (TQA) TRBN setidaknya ada kemajuan pada dua lembaga tersebut.

Selain itu dalam Permenpan No 1 2012 tentang PMPRB Pedoman penilaian mandiri pelakanaan Reformasi  Birokrasi secara jelas bahwa tercapainya sasaran dan target reformasi birokrasi secara nasional dapat dilihat pada 6 (enam) indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi Nasional yakni:

1. Opini BPK (WTP)
2. Integritas Pelayanan Publik
3. Kemudahan Berusaha
4. Instansi Pemerintah Yang Akuntabel
5. Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
6. Efektivitas Pemerintahan

Empat indikator pertama merupakan Actionable Indicators yang menunjukkan bahwa capaian suatu keberhasilan diperoleh dari satu penilaian/pengukuran yang dapat dipengaruhi atau dicapai secara langsung oleh berbagai usaha yang dilakukan. Sedangkan nomor 5 dan 6 bersifat persepsi atau tidak langsung dapat dipengaruhi (Non-Actionable Indicators).  Artinya indikator 1 s/d 4 dapat dengan mudah menunjukkan keberhasilan K/L bersangkutan karena berdasarkan berbasis data (evident based).

Berdasarkan data yang telah dirilis inilah hasil analisa terhadap indikator-indikator di atas yang berkaitan dengan TNI Polri

Opini BPK

Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan  TNI dan Polri

Hasil  pemeriksaan BPK  tahun 2013 terdapat 33 Kementerian Lembaga dengan  opini  di bawah TNI TNI Polri dengan rincian 11  WTP-WDP, 19 instansi WDP bahkan 2 K/L yakni BIG dan Kementerian Parekraf  berpredikat TMP (tidak Memberikan pendapat). Faktanya tunjangan kinerja ke-33 K/L tersebut semuanya lebih besar dari TNI Polri.

Instansi Pemerintah Yang Akuntabel

Evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah  dilakukan oleh Kementerian PAN-RB, BPKP, dan Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional. Evaluasi dilakukan terhadap komponen, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian kinerja. Dengan komponen ini, TNI mendapatkan nilai B berada diperingkat 8 dan Polri skornya B (peringkat 42)

Tahun 2014 kondisi akuntabilitas kinerja K/L dengan kategori “AA” (memuaskan) masih belum ada, kategori “A” (sangat baik) sebesar 7 K/L, Kategori “B” (baik) sebesar 42 K/L, kategori “CC” (cukup baik) sebanyak 31 K/L, kategori “C” (agak kurang) sebanyak 3 kementerian/lembaga. Artinya akuntabilitas TNI Polri lebih baik dari 36 K/L. Faktanya tunjangan kinerja lebih kecil dari ke-36 K/L tersebut.

Survey Integritas Publik

KPK tahun 2014 lalu mengadakan survei integritas pelayanan publik terhadap 40 layanan di 20 kementerian /lembaga dengan 1.200 orang responden. Kriteria yang dijadikan sampel adalah layanan publik pada kementerian/lembaga strategis yang menjadi fokus Renstra KPK yang terkait dengan National Interest dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini, daftar yang ditampilkan hanya skor dibawah rata-rata:

Survey Integritas 2014

Hasilnya pelayanan Polri untuk pelayanan Polri untuk Izin Kermaian dan Pembuatan SIM Baru masih lebih baik dari Izin Penyelenggara Angkutan Barang Khusus Kemenhub, Peralihan Hak Atas Tanah BPN, Izin Penyelenggara Angkutan Pariwisata Kemenhub, Pencatatan Nikah di KUA Kemenag. Kenyataannya tunjangan kinerja Polri masih dibawah ke-3 K/L tersebut.

Namun sejauh ini kinerja Polri masih lekat dengan persepsi buruk dari masyarakat, hasil survey TII tahun maupun KPK 2013 secara kelembagaan Polri dianggap korup. Bahkan terkorup bersama parlemen dan pengadilan.  Perlu diketahui bahwa Indikator IPK Indeks Persepsi Korupsi bersifat persepsif atau tidak langsung dapat dipengaruhi (Non-Actionable Indicators).

Dengan kondisi  seperti ini tidak jarang persepsi  mengalahkan fakta, ada polisi korup namun faktanya masih ada anggota Polri yang jujur, dan tidak korupsi.  Ada sekitar 415.000 anggota Polri yang didominasi anggota berpangkat brigadir. Sebagian besar dengan penempatan pada kesatuan yang berbeda-beda selain Satuan Reskrim atau Lantas  yang sering dipersepsikan buruk oleh publik.

Disisi lain indikator – indikator yang dapat dinilai (bukan persepsi) atau  dicapai secara langsung seperti Opini BPK, AKIP maupun integritas publik Polri menghasilkan penilaian yang cukup baik bahkan banyak yang nilainya lebih tinggi dari K/L lain.

Persoalan krusial lain yang harus perbaiki intitusi TNI dan Polri adalah pola rekrutmen dan pola mutasi, kenaikan pangkat maupun demosi. Tautan ini dan link ini sudah cukup menerangkan persolan tersebut.

Keterbatasan Anggaran

Dengan pencapaian indilator di atas sudah sewajarnya  jika remunerasi TNI dan Polri dinaikkan.  Ironisnya semua K/L besaran tunjangan kinerjanya jauh di atas TNI Polri meski banyak K/Li dengan pencapaian indikator dibawah kedua instansi ini.  Rata-rata K/L lain untuk  kelas jabatan terendah menerima Rp 1. 1.563.000, bandingkan dengan Polri Rp 553.000 dan TNI sebesar Rp 954.000.

Padahal bersama Kejaksaan TNI dan Polri termasuk prioritas pertama pelaksanaan RB. Apalagi dikaitkan dengan fungsi  dan tugas keduanya yang sangatlah penting:  TNI  menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI  serta Polri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Anaisa penulis keterbatasan anggaran menjadi alasan utama TRBN belum  menaikkan tunjangan kinerja TNI dan Polri. Jumlah anggota TNI dan Polri yang mencapai ratusan ribu tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk bisa mencukupi tunjangan kinerja  pegawainya. Berbeda dengan dengan K/L lain yang jumlah pegawainya relatif lebih sedikit.

Sedikit gambaran anggaran remunerasi TNI (termasuk Kemenhan) tahun 2010 mencapai  Rp 7,36 Triliun untuk 471.223 pegawai dalam 1 tahun.  Sedangkan anggaran remunerasi setahun Polri pada tahun yang sama sebesar Rp 4,2 Triliun unruk mebayara 415.557 pegawai.

Sebagai ilustrasi berikut usulan remunerasi Polri tahun 2015 seperti yang dipaparkan  Kapuskeu Polri:

 Jumlah Anggota Polri (2011)

Dengan besaran dan kelas jabatan di atas serta jumlah anggota Polri dan PNS Polri secara kasar dapat diperkirakan tambahan anggaran yang dibutuhkan Polri kurang lebih 1 Triliun atau sekitar 5,2 T per tahun. Usulan perubahan indeks di atas termasuk sangat moderat dalam arti Polri hanya menaikkan grade / kelas jabatan pegawai ke atasnya tanpa perubahan besaran tunjangan kinerja per kelas jabatan.

Demikian pula terjadi di TNI apabila ada perubahan seperti yang diungkapkan Panglima TNI bahwa remunerasi TNI akan naik menjadi sekitar 50% dari semula 37 % maka ketersediaan dana yang dibutuhkan pasti lebih besar dari Polri.

Penutup

Pemberian atau peningkatan tunjangan kinerja seharusnya berdasarkan atas penilaian obyektif berdasarkan pencapaian reformasi birokrasi yang bersangkutan. Berkaitan dengan pencapaian reformasi birokrasi, TNI dan Polri sudah sangat layak untuk dinaikkan tunjangan kinerjanya pada tahun 2015 ini.