Uang Makan PNS 2010

1. Uang Makan PNS

Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada PNS berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan PNS. Uang makan diberikan paling banyak 22 hari kerja dalan 1 bulan. Tahun 2010 uang makan mengalami kenaikan Rp 5.000  menjadi Rp 20.000 per hari. Sebenarnya pagu definitif sudah dikeluarkan Menkeu dengan SE-2679/MK.02/2009 hanya saja sampai saat posting tulisan ini, uang makan yang diterima masih 15.000 per hari karena belum ada Surat Edaran dari Dirjen Perbendaharaan mengenai teknis pembayaran uang makan PNS.

Apakah semua PNS menerima uang makan ?

Selama ini untuk PNS Pusat tidak mengalami masalah penerimaan uang makan karena sejak awal sudah dialokasikan/dianggarkan. Sedangkan bagi PNS Pemda pengalokasian anggaran tergantung pada kebijakan Pemda setempat dengan persetujuan DPRD.  Masalah klasik yang timbul tergantung kondisi keuangan daerah, jadi masing-masing Pemda bisa berbeda dalam pemberian uang makan PNS.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59/2007 pasal 39:

-Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

-Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai, seperti pemberian uang makan.

Mengapa uang makan PNS Gol.  III dipotong PPh 21 ?

Uang makan yang diterima PNS selama ini terpisah dari gaji dan dikategorikan sebagai penghasilan tambahan yang kena tarif pajak final sebesar 15 %. Selain itu ada peraturan pemerintah tentang PPh tahun 2009 yang mengatur tentang tarif dan penerapannya:

-Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI yang menerima honorarium dan imbalan lain yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah dipotong PPh Ps. 21 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepada PNS Gol. IId kebawah, anggota TNI/POLRI Peltu kebawah/ Ajun Insp./Tingkat I Kebawah.

2. Uang Lauk Pauk (ULP) TNI/Polri

Berbeda dengan PNS yang kenaikannya masih menunggu pencairan, uang lauk pauk (ULP) TNI/Polri sudah menerima kenaikan sebesar Rp 5.000 sejak 1 Januari 2010,  hal ini didasarkan surat edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: SE-51/PB/2009 tanggal 21 Desember 2009.  Uang lauk pauk (ULP) TNI/Polri tahun 2010 ditetapkan menjadi Rp. 40.000,- /orang/hari.

Selain lebih besar ULP TNI Polri tidak dipotong PPh karena ULP tersebut dimasukkan dalam komponen gaji, sehingga PPh-nya ditanggung pemerintah. Beda dengan uang makan PNS yang diberikan terpisah dari gaji, karenanya dipotong tarif final sebesar 15 %.

Sebagai catatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) diberikan bagi mereka yang berpenghasilan lima juta rupiah kebawah. Intinya PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah adalah PPh atas Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP) sampai lima juta rupiah. Sedangkan jika PNS memperoleh penghasilan diatas lima juta maka PPh-nya tidak ditanggung.

Baca Juga:

132 Comments

  • justice is shit
    March 5, 2011 - 11:14 am | Permalink

    Kenapa uang makan harus kena pajak 15 % ?? Logikanya uang makan kan dpergunakan untuk makan, dimana untuk makan di restoran, kita dikenai pajak restoran 10%. Klo dipotong pajak lagi 15%, berarti kena double taxation dong, sedangkan dalam aturan pajak, double taxation itu dilarang. Pemerintah memang bangsat !!!

    • misrun
      March 5, 2011 - 3:44 pm | Permalink

      waduhhh,,, mas pns gol brapa sich?? apa blm terima uang makan bln kmarin?? sekarang pajaknya cuma 5% mas!!! per januari 2011 pajaknya turun dari 15% jadi 5%… gituuuu,,,

  • pegawai daerah
    March 11, 2011 - 9:35 pm | Permalink

    pemerintah pusat gak bisa kerja maksimal…taek lah kalian yg buat peraturan tapi gak bisa menjalankan dengan bener…pegawai didaerah sudah kelaparan krn tidak ada penghasilan lain selain gaji pokok…

  • ee sutija
    March 12, 2011 - 8:49 am | Permalink

    saya staf TU PNs di sekolah, ya status kepegawaiannya PNSD kab.bandung. tapi kapan dapat uang makan

  • budi marbun
    March 12, 2011 - 10:54 am | Permalink

    dari 2009 uang makan sudah Rp 15.000 per-hari. tapi kenapa ya di pemkab deli serdang hanya dapat Rp 7.500 per-hari sampai saat ini padahal nasi bungkus saja sudah Rp 10.000 per-bungkus

  • March 22, 2011 - 2:10 pm | Permalink

    Kami menunggu rapelan gaji, Kenaikan gaji 2011

  • nathaniel
    April 2, 2011 - 8:13 pm | Permalink

    rapelan gaji kan dah bsa dimsukin ntuk bln mei ini..
    untuk uang makan ntk gol 2 ga da pot, gol 3 5% dan Gol 4 15%
    untk yang daerah minta ja kepemda@ tu, n tu bkan krna pemerintah pusat ga adil, tpi tu permintaan daerah sndiri untuk mengurus keuangannya.. jdi ga salah pemerintah psat uga..

  • Bambang
    April 21, 2011 - 9:49 pm | Permalink

    Untung gw bukan PNS,jadi dah terbiasa hidup kerja cari uang,ga kerja ya ga dapat uang,ga usah tergantung sama pemerintah n make uang rakyat. Jangan pernah iri sama yang gajinya lebih banyak,ato terlalu menuntut gaji meski sebenarnya dah cukup. Yang kasih “gaji” itu yang DIATAS,bukan pemerintah.

  • April 27, 2011 - 1:55 pm | Permalink

    Bener2 gak adil, cuma PNS pusat yg dapat uang makan (sudah dianggarkan oleh pemerintah). PNS pemprov/pemda/pemkot di daerah harus mengandalkan kebijakan pimpinan, gak ada anggaran dari pusat. Peraturan yg diskriminatif model begini yg harus dihilangkan. sama2 status PNS tapi beda perlakuan. Mau dibawa kemana NKRI???
    Ingatlah, gak ada pusat kalo gak ada daerah…

  • suoh
    December 19, 2013 - 9:06 pm | Permalink

    Yang penting sekarang pikirin aja dulu, kinerjanya. Orang kerjanya dikantor duduk” aja sambil ngrumpi, mau nuntut lebih uang makan, hah gak lah kalo gw..

  • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>