Beberapa waktu lalu BPK RI mengeluarkan press release tentang hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. BPK menyatakan ada peningkatan kualitas dalam penyajian laporan keuangan K/L. BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP/qualified opinion) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2009. Peningkatan opini tidak lepas dari upaya pemerintah dalam meningkatkan penyajian laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) dengan memperbaiki sistem pembukuan dan sistem teknologi informasi, meningkatkan kualitas SDM, juga menertibkan pungutan non-pajak, serta mematuhi peraturan yang berlaku.
Jumlah K/L yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified opinion) meningkat dari 7 pada 2006, menjadi 16
pada 2007, kemudian menjadi 35 pada 2008, dan pada 2009 menjadi 45.
Berikut tabel daftar opini BPK atas Laporan Keuangan K/L berdasar prioritas Remunerasi:
| K/L yang sudah Remunerasi | |||
| No | K/L | Opini BPK | |
| LKKL 2009 | LKKL 2008 | ||
| 1 | Badan Pemeriksa Keuangan | WTP | WTP – DPP |
| 2 | Mahkamah Agung | TMP | TMP |
| 3 | Sekretariat Negara | WDP | WDP |
| 4 | Kementerian Keuangan | WDP | WDP |
| K/L prioritas rencana Remunerasi read more | |||
About