Tag Archives: remunerasi

Berita

Presiden : Pemerintah Menganggarkan Remunerasi Tahun 2013

Demikian yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menyampaikan RAPBN 2013 beserta nota keuangannya di ruang rapat paripurna, DPR, Kamis (16/8) malam. Selain itu pemerintah juga berencana menaikkan gaji PNS TNI/Polri, hakim dan mengalokasikan tambahan tunjangan sertifikasi guru. Berikut beberapa kutipan pidato Presiden SBY di DPR:

“Pada tahun 2013 mendatang Pemerintah berkomitmen untuk memberikan perhatian pada perbaikan kesejahteraan aparatur negara baik PNS maupun TNI dan Polri, serta para pensiunan. Karena itu, Pemerintah akan meneruskan kebijakan pemberian gaji dan pensiun bulan ke-13, yang akan kita bayarkan pada tahun ajaran baru,”

“Pemerintah juga merencanakan kenaikan gaji para hakim ke tingkat yang lebih baik, sepadan dengan tugas dan tanggung jawabnya,”

“Pemerintah merencanakan penyesuaian gaji pokok dan pensiun pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta anggota TNI dan polri sebesar rata-rata 7 persen, mengacu pada tingkat inflasi,”

“Dengan pokok-pokok kebijakan itu, alokasi anggaran belanja pegawai dalam RAPBN 2013 kita rencanakan sebesar Rp 241,1 triliun,jumlah tersebut meningkat Rp28,9 triliun atau 13,6 persen dari pagu belanja pegawai dalam APBN-P 2012.”

“Dalam rangka menuntaskan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi pada Kementerian Negara/Lembaga, peningkatan alokasi belanja pegawai itu, pemerintah juga merencanakan untuk anggaran remunerasi.”

“Pada tahun 2013 kita akan melanjutkan pelaksanaan sertifikasi guru bagi lebih dari 325 ribu guru. Pelaksanaan sertifikasi akan didahului dengan Uji Kompetensi bagi Guru yang belum bersertifikasi,”

Opini

Kebijakan Remunerasi Tahun 2013

Sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun-tahun sebelumnya, Tema RKP 2013 dituangkan lebih lanjut ke dalam 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas lainnya. Prioritas pertama adalah Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.

Reformasi birokrasi akan dituntaskan di tingkat pusat dan diperluas ke Pemerintah Daerah. Melalui percepatan reformasi birokrasi sangat diharapkan adanya peningkatan kinerja birokrasi untuk menciptakan good governance pada instansi pusat dan daerah.

Sampai dengan tahun 2011, sebanyak 16 Kementerian/Lembaga (K/L) telah melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) dan 20 K/L sedang dalam proses persetujuan. Pada tahun 2012, diharapkan K/L yang telah mengusulkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat diproses. Perluasan reformasi birokrasi di daerah pada tahun 2012 mulai dilaksanakan di 33 provinsi, 33 kabupaten dan 33 kota.

read more »

Kementerian/Lembaga Tabel Remunerasi TNI/Polri

Tabel Remunerasi Polri

Berdasarkan Perpres no 73 tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Polri tertanggal 15 Desember 2010, berikut tabel remunerasi Polri berdasar eselon/pangkat (update):

No Grade Besaran Eselon/Pangkat
1 Grade 18 21.305.000 IA
2 Grade 17 16.212.000
3 Grade 16 11.790.000
4 Grade 15 8.575.000 IB
5 Grade 14 6.236.000 IIA
6 Grade 13 4.797.000
7 Grade 12 3.690.000 KBP II B1
8 Grade 11 2.839.000 KBP II B2
2.500.000 KBP II B3 DAN PNS GOL IV C
9 Grade 10 2.271.000 AKBP III A1
10 Grade 9 1.817.000 AKBP III A2 DAN PNS GOL IVB
11 Grade 8 1.453.000 KOMPOL III B1/III B DAN PNS GOL IIID
1.353.000 AKP IV A DAN PNS GOL IIIC
12 Grade 7 1.211.000 INSPEKTUR / IV B DAN PNS GOL IIIB
13 Grade 6 1.010.000 INSPEKTUR / IV B DAN PNS GOL IIIA
14 Grade 5 841.000 AIPTU – AIPDA DAN PNS GOL IIC*
15 Grade 4 731.000 BRIPKA – BRIGADIR DAN PNS GOL IID, IIC
16 Grade 3 636.000 BRIPTU – BRIPDA DAN PNS GOL IIB, IIA
17 Grade 2 553.000 TAMTAMA/PNS GOL IA-ID
18 Grade 1 -

Ket : PNS Gol II D masa  kerja minimal 24 Th dan Gol II C minimal 20 Th

Opini

Sri Mulyani ke Bank Dunia, Reformasi Birokrasi Terancam

Tokok sentral reformasi birokrasi  Sri Mulyani sekaligus Menteri Keuangan Indonesia ditunjuk sebagai Managing Director Bank Dunia, suatu jabatan bergengsi yang hanya setingkat dibawah Presiden. Penunjukan Sri Mulyani disampaikan langsung oleh Presiden Bank Dunia Robert B Zoellick, dia mengatakan Sri Mulyani telah membawa satu kompetensi dan keahlian yang khas serta pengalaman di Kelompok Bank Dunia, yang berawal dari sebuah negara dengan pendapatan menengah yang masih menghadapi tantangan kemiskinan. Sri Mulyani sudah banyak dikenal secara global atas kesuksesannya dalam melawan korupsi dan memperkuat tata kelola yang baik.

Melawan korupsi dan memperkuat tata kelola yang baik, itu kata kuncinya. Program Reformasi Birokrasi yang dijalankannya di Depkeu telah menjadi role semua K/L di negara ini. Secara signifikan dia telah mengubah paradigma kerja PNS di Depkeu. Sri Mulyani juga sebagai motor penggerak reformasi birokrasi demi terwujudnya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi.  Harapannya agar semua PNS negeri ini hidup descent, tidak kaya sekali, tapi tidak dianggap miskin. Bisa menghidupi anak secara normal, dihormati dan dihargai.

Dengan perginya Sri Mulyani apakah program Reformasi Birokrasi terancam. Harapannya tentu saja tidak, tapi akan sangat tergantung kepada sosok pengganti yang mempunyai integritas dan niat yang kuat untuk mereformasi birokrasi negeri ini, yang menjadi titik lemah dalam layanan perekonomian. Reformasi birokrasi adalah suatu keharusan demi terwujudnya aparat yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima dan manajemen pemerintahan demokratis dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Akhirnya selamat kepada Sri Mulyani dan semoga penggantinya mempunyai integritas yang kuat.

Kementerian/Lembaga Tabel Remunerasi

Tabel Remunerasi BPK

Berikut  tabel remunerasi BPK yang disebut sebagai Tunjangan Khusus Pembinaan Kegiatan  (TKPK) yang berlaku saat ini:

No Grade Jumlah Tunjangan
1 27 35,210,000
2 26 31,160,000
3 25 27,580,000
4 24 24,400,000
5 23 18,080,000
6 22 15,990,000
7 21 14,160,000
8 20 12,530,000
9 19 9,270,000
10 18 8,070,000
11 17 7,020,000
12 16 5,190,000
13 15 4,520,000
14 14 3,930,000
15 13 3,660,000
16 12 3,280,000
17 11 2,980,000
18 10 2,710,000
19 9 2,470,000
20 8 2,240,000
21 7 2,030,000
22 6 1,860,000
23 5 1,690,000
24 4 1,530,000
25 3 1,400,000
26 2 1,270,000
27 1 1,230,000

* thx buat Tito di Gorontalo

Penentuan dan penempatan grade  didasarkan atas nilai bobot jabatan. Pembobotan jabatan memperhitungkan factor Organization Scale, Ability, Process, Outcome dan Working Condition. Sebagai contoh dengan meperhatikan faktor2 tersebut  seorang auditor BPK menempati range grade 11 -20.

Jika digambarkan berdasarkan Pangkat, Golongan dan Eselon, secara umum dapat digambarkan seperti tabel sbb :

GRADE JENJANG PANGKAT / GOLONGAN RUANG
ESELON TERENDAH TERTINGGI
PANGKAT GOL RUANG PANGKAT GOL RUANG
24-27 I PEMBINA UTAMA IV/d PEMBINA UTAMA IV/e
20-23 II PEMBINA UTAMA MUDA IV/b PEMBINA UTAMA MADYA IV/d
17-19 III PEMBINA III/d PEMBINA TK.I IV/b
13-16 IV PENATA III/b PENATA TK.I III/d
1-12 PELAKSANA JURU MUDA IA PENATA MUDA TK.I III/b
GRADE JENJANG PANGKAT / GOLONGAN RUANG
ESELON TERENDAH TERTINGGI
PANGKAT GOL RUANG PANGKAT GOL RUANG
24-27 I PEMBINA UTAMA IV/d PEMBINA UTAMA IV/e
20-23 II PEMBINA UTAMA MUDA IV/b PEMBINA UTAMA MADYA IV/d
17-19 IIIA PEMBINA III/d PEMBINA TK.I IV/b
13-16 IVA PENATA III/b PENATA TK.I III/d
1-12 PELAKSANA JURU MUDA IA PENATA MUDA TK.I III/b