Tag Archives: Opini Laporan Keuangan Kementerian Lembaga

Data dan Survey Opini

Hasil Audit BPK dan Integritas Sektor Publik di K/L yang Mendapat Remunerasi

Salah satu indikator penilaian terhadap kinerja bagi Kementerian /Lembaga adalah hasil audit BPK terhadap Laporan keuangan K/L yang bersangkutan.  Pemberian remunerasi yang memakan anggaran triliunan rupiah sudah barang tentu mengharuskan K/L  tersebut mempunyai kinerja yang bagus. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik laporan keuangan harus mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).  Jangan sampai laporan keuangan mendapatkan opini disclaimer atau pernyataan menolak memberikan pendapat.

Opini Disclaimer menginformasikan ada  kelemahan mendasar dalam:
(a) kesesuaian dengan standar akuntansi
(b) kecukupan pengungkapan
(c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
(d) efektivitas sistem pengendalian intern

Disclaimer juga menunjukkan bahwa informasi keuangan yang ada di laporan keuangan tersebut tidak dapat digunakan/dipercaya.

Ada 4 opinit audit dari sebuah laporan keuangan yaitu :

  1. Wajar tanpa pengecualian (WTP atau unqualified opinion)
  2. Wajar dengan pengecualian (WDP atau qualified opinion)
  3. Tidak menyatakan pendapat (Disclaimer)
  4. Tidak wajar (Adverse Opinion)

Berikut hasil Audit BPK tiga tahun terakhir terhadap K/L yang memberikan remunerasi:

No K/L 2006 2007 2008
1 Departemen Keuangan Disclaimer Disclaimer WDP
2 Mahkamah Agung Disclaimer Disclaimer Disclaimer
3

Badan Pemeriksa Keuangan

WDP WTP WTP
4 Sekretariat Negara WDP WDP WDP
5 KPK WTP WTP WTP

Sumber : IHPS BPK 2009 read more »