Progres Remunerasi K/L Tahun 2012

Tahun 2012 ini direncanakan ada 20 Kementerian/Lembaga (K/L) yang akan menerima  tunjangan kinerja (remunerasi) sebagai bagian dari proses reformasi birokrasi di K/L tersebut. Secara umum mekanisme yang harus ditempuh melalui tiga tahap didahului dengan pengajuan usulan RB kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

Selanjutnya Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional akan melakukan penilaian kelengkapan dokumen dan terakhir verifikasi lapangan. Hasil penilaian diserahkan kepada ketua TRBN dalam hal ini Menteri PAN dan RB.

Ketua TRBN menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri Keuangan disertai Berita Acara Validasi Job Grading untuk dibuat simulasi besaran tunjangan kinerja dan penganggarannya.

No K/L Surat Ketua TRBN ke Menkeu
1 BPPT Surat Men PAN dan RB  No: B/2747/M.PANRB/11/2011 Tanggal 15 Nop 2011 perihal Penetapan usulan tunjangan kinerja
2 Lemhanas
3 LAN
4 LKPP
5 Kemenristek
6 Kemenperin
7 BATAN
8 BPOM
9 BKN
10 BKPM
11 BPS
12 BKKBN Surat Men PAN dan RB No: B/2808/M.PANRB/ 11/2011 Tanggal 21 Nop 2011 perihal Penetapan usulan tunjangan kinerja
13 ANRI
14 Kemen PPA
15 Kemenpera
16 Lemsaneg
17 BNN
18 Kementan
19 BNPT Surat Men PAN dan RB No: B/2879/M.PANRB/ 11/2011 tanggal 28 Nop 2011 perihal Penetapan usulan tunjangan kinerja
20  LIPI Surat Men PAN dan RB No:B/ 3019 /M.PANRB/12/2011 tanggal 12 Desember 2011 perihal Penetapan usulan tunjangan kinerja

Penganggaran

Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) sendiri telah membuat estimasi Kasar Anggaran Tunjangan Kinerja (TK) 20 K/L yang telah diproses Tahun 2011. Hitungan dibawah hanya estimasi, ketepatan perhitungan dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

No K/L  Jumlah Pegawai   Anggaran TK Per Bulan   Anggaran TK Per Tahun 
1 BPPT 3.078 8.663.535.000 112.625.955.000
2 Lemhanas 664 2.077.366.000 27.005.758.000
3 LAN 757 2.052.844.000 26.686.972.000
4 LKPP 144 635.069.000 8.255.897.000
5 Kemenristek 835 2.445.484.000 31.791.292.000
6 Kemenperin 6.059 15.292.182.000 198.798.366.000
7 BATAN 3.271 8.852.532.000 115.082.916.000
8 BPOM 3.690 9.982.104.000 129.767.352.000
9 BKN 3.178 7.293.340.000 94.813.420.000
10 BKPM 568 1.885.591.000 24.512.683.000
11 BPS 16.088 38.429.745.000 499.586.685.000
12 BKKBN 3.710 9.579.892.000 124.538.596.000
13 ANRI 532 1.475.252.000 19.178.276.000
14 Kemen PPA 393 1.396.598.000 18.155.774.000
15 Kemenpera 517 1.782.154.000 23.168.002.000
16 Lemsaneg 730 1.622.518.000 21.092.734.000
17 BNN 1.326 3.464.124.000 45.033.612.000
18 Kementan 22.901 56.362.880.000 732.717.440.000
19 BNPT 112 403.605.000 5.246.865.000
20  LIPI  4.948 13.565.149.000 176.346.937.000
Jumlah 73.501 187.261.964.000 2.434.405.532.000
Baca juga:  Kenaikan Gaji PNS 2011: 15% atau 10%

Asumsi:
• Merupakan perhitungan/estimasi kasar
• TK yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah TK Kementerian PAN dan RB
• Satu tahun dihitung 13 bulan

Dari grafik di atas anggaran tunjangan kinerja Kementerian Pertanian dan Biro Pusat Statistik bila dijumlahkan akan sama dengan anggaran akumulatif 18 K/L lainnya. Itu disebabkan besarnya jumlah pegawai di kedua K/L tersebut.

Ketepatan perhitungan besaran tunjangan kinerja bagi ke 20 K/L dilakukan Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Anggaran membuat simulasi dan dampaknya pada anggaran. Ditjen Anggaran bisa mengundang K/L dimaksud untuk mengecek efisiensi dan optimalisasi anggaran yang dilakukan K/L. Hasil perhitungan kemudian disampaikan ke ketua KPRBN untuk dibahas dalam rapat KPRBN. Berdasarkan penetapan besaran tunjangan kinerja tersebut, Menteri Keuangan menyampaikan surat kepada:

1.    DPR RI untuk persetujuan penganggarannya.
2.    Menteri PAN dan RB mengenai besaran tunjangan kinerja untuk di proses Perpres-nya.

Sebagai informasi penting, Menteri Keuangan telah mengeluarkan surat No. SR 74/MK.02/2012 Tanggal 25 April 2012, perihal tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan 20 kementerian dan lembaga dan sudah disampaikan kepada DPR RI melalui ketua DPR untuk dibahas di DPR.

Persetujuan DPR

Terdapat dua model pembahasan anggaran tunjangan kinerja di DPR. Pertama, bagi K/L yang dapat memenuhi seluruh anggaran tunjangan kinerja dari hasil efisiensi/optimalisasi anggarannya, maka pembahasan dapat dilakukan oleh K/L dengan Komisi DPR yang terkait, sebagai contoh Kemenristek, LIPI, BATAN dan BPPT persetujuan tunjangan kinerja oleh komisi terkait yaitu Komisi VII sebagai mitra kerjanya. Kedua, jika diperlukan tambahan anggaran, maka pengajuan harus dilakukan oleh Menteri Keuangan kepada Badan Anggaran DPR (dialokasikan dari BA 999)

Baca juga:  Progress Remunerasi Kementerian/Lembaga (K/L) Pusat

Sepengetahuan penulis sampai saat ini Kementerian/Lembaga yang telah mendapat persetujuan DPR melalui komisi terkait:

No K/L Komisi DPR Tanggal Anggaran
1 LIPI VII 27-Jun-12 203.473.208.000
2 BPPT VII 27-Jun-12 108.975.186.000
3 BATAN VII 27-Jun-12 132.345.353.000
4 Kemenristek VII 27-Jun-12 42.216.139.000
5 LKPP XI 06-Jun-12 6.517.241.000
6 BKN II 10-Jul-12 109.805.029.100
7 ANRI II 10-Jul-12 22.439.845.450
8 LAN II 10-Jul-12  Sekitar 34,5 M
9 BKKBN IX 07-Jun-12 144.490.701.000
10 BPOM IX 07-Jun-12 150.563.273.900

Persetujuan di atas diberikan komisi terkait pada saat rapat kerja dengan K/L yang bersangkutan. Sebagai catatan tidak semua anggaran yang disetujui merupakan hasil dari optimasi atau efisiensi, malah sebagian besar merupakan tambahan anggaran. Namun dengan adanya persetujuan komisi terkait, tinggal dibawa ke Badan Anggaran DPR untuk dibahas lebih lanjut. Badan Anggaran pula nanti yang akan memberikan persetujuan Kementerian/lembaga lainnya seperti Kemenpan, BPS dll untuk dibahas bersama-sama. Tunggu saja agendanya..

Percepatan Pelaksanaan RB Tahun 2012

Perlu diingat ke-20 K/L tersebut prosesnya sudah dimulai sejak lama sekitar tahun 2010-2011, pada tahun inilah direncanakan pemberian tunjangan kinerja. Bagi K/L lainnya, sepanjang tahun 2012 K/L yang sudah mengajukan dokumen usulan dan road map pada tahun 2011 sebanyak 16 K/L yang akan diproses lebih lanjut pada tahun 2012 sebagai berikut:

  1. Kementerian PU
  2. Kementerian LH
  3. Kemenenterian Perhubungan
  4. Kemdikbud
  5. Kementerian Pariwisata dan Ek. Kreatif
  6. Kemenpora
  7. Kem Kelautan dan Perikanan
  8. LAPAN
  9. Bapeten
  10. Kem. Perdagangan
  11. Kem. Kehutanan
  12. Wantannas
  13. Kemlu
  14. Kem. Kesehatan
  15. Kemnakertrans
  16. Kemdagri

Artinya 16 K/L tersebut harus melalui penilaian maupun verifikasi lapangan dengan mekanisme yang berlaku. Selain itu masih terdapat sisa 24 K/L yang akan dipacu percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi-nya pada tahun 2012. Sehingga total ada 40 K/L diproses tahun 2012 ini, keputusan pemberian tunjangan kinerja diperkirakan paling cepat tahun 2013.

Baca juga:  Tiga Tahun
Estimasi Anggaran Tunjangan Kinerja Seluruh K/L Per Tahun

Estimasi anggaran untuk tunjangan kinerja per tahun untuk seluruh K/L untuk 72 K/L dari 76 K/L, tidak termasuk Kementerian Keuangan, MA, BPK, Sekretariat Negara/Sekretariat Kabinet, mencapai angka yang luar biasa yaitu 22,7 Triliun/tahun.

Jabatan Grade Jumlah Besaran TK Anggaran
TK Per Bulan
Anggaran
TK Per Tahun
Eselon I 15 – 17 596 19.360.000 11.538.560.000 150.001.280.000
Eselon II 13 – 14 3,112 7.529.000 23.430.248.000 304.593.224.000
Eselon III 10 – 12 11,688 4.819.000 56.324.472.000 732.218.136.000
Eselon IV 5 – 9 36,605 2.915.000 106.703.575.000 1.387.146.475.000
Jab Fung. 6 – 9 248,235 2.585.000 641.687.475.000 8.341.937.175.000
Jab Fungs. Umum 1 – 5 523,673 1.730.000 905.954.290.000 11.777.405.770.000
823,909 38.938.000 1.745.638.620.000 22.693.302.060.000

Sumber: paparan Ketua TRBN di KPRBN

Asumsi yg digunakan dalam perhitungan estimasi tersebut adalah:

  • Besaran TK yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah besaran Tunkin Kementerian PAN dan RB. Besaran ini rata-rata 47% dari besaran Tunkin Kementerian Keuangan. Angka 47% didapat dari hasil rata-rata verifikasi lapangan. Besaran ini juga merupakan rata-rata besaran Tunkin dari grade pada setiap jabatan
  • Satu tahun = 13 bulan

Semoga tulisan ini bisa memberikan jawaban atas rasa penasaran kawan-kawan PNS tentang progres birokrasi reformasi di K/L yang ditempatinya. Sebagai bahan renungan anggaran yang digunakan untuk membayar tunjangan kinerja adalah uang dari hasil pajak rakyat. Sangat logis jika masyarakat menuntut kinerja yang lebih pada PNS di negeri tercinta ini.
Corruption: your NO counts.

menjelang sahur, 28 Juli 2012

78 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share
Share