Perhitungan Grading Remunerasi

Ada 2 jenis grading tunjangan kinerja yang sudah dipakai oleh Kementerian/Lembaga di Indonesia, yakni metode Hays dan metode Factor Evaluation System (FES). Hanya 2 (dua) instansi yang memakai metode Hays yaitu Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kabar terakhir BPK tahun 2014 sudah pasti memakai grading model FES menggantikan metode Hays yang sudah digunakan sejak tahun 2007. Secara sederhana pebedaan antara Hays dan FES terletak pada jumlah kelas jabatannya, metode Hays grade-nya 1 – 27 , sedangkan FES hanya 1 – 16/17 kelas jabatan.

Permenpan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan secara khusus menggunakan metode Sistem Evaluasi Faktor atau Factor Evaluation System (FES) sebagai acuan bagi setiap kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk melaksanakan evaluasi jabatan dalam rangka penentuan nilai dan kelas jabatan Pegawai Negeri di lingkungan masing-masing.

Harus ada validasi untuk setiap jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, maupun jabatan fungsional umum di lingkungan instansi berupa:

  1. Peta Jabatan.
  2. Informasi Faktor Jabatan Struktural.
  3. Informasi Faktor Jabatan Fungsional Tertentu/Jabatan Fungsional Umum.

Intinya suatu jabatan baik struktural maupun fungsional bisa berada/menduduki grade tertentu, perhitungan atau polanya sudah standar.

Penggunaan Metode FES dalam Evaluasi Jabatan struktural dan fungsional memiliki informasi faktor evaluasi yang berbeda. Masing-masing faktor evaluasi jabatan di atas diberikan nilai (skor) yang sudah ditentukan dan dijabarkan lagi dalam range yang mempunyai nilai berbeda pula

Perbedaan Faktor Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional:

Struktural Fungsional
1. Ruang Lingkup dan Dampak Program 1. Pengetahuan Yang Dibutuhkan Jabatan
2. Pengaturan Organisasi 2. Pengawasan Penyelia
3. Wewenang Penyeliaan dan Manajerial 3. Pedoman
4. Hubungan Personal 4. Kompleksitas
a. Sifat Hubungan 5. Ruang Lingkup dan Dampak
b. Tujuan Hubungan 6. Hubungan Personal
5. Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan 7. Tujuan Hubungan
6. Kondisi Lain 8. Persyaratan Fisik
9. Lingkungan Kerja

Sebagai contoh untuk jabatan fungsional faktor 1. Pengetahuan Yang Dibutuhkan Jabatan dijabarkan lagi menjadi 9 tingkatan dengan skor nilai yang berbeda. Tingkat 1-1 nilai 50 sampai tingkat 1-9 dengan nilai 1850 yang merupakan tingkatan tertinggi (Pakar pekerjaan profesional untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan hipotesa baru).

Begitu juga untuk faktor ke-2 dan seterusnya, masing-masing dibagi lagi menjadi berbagai tingkatan dengan nilai yang berbeda.

Ilustrasi perhitungan grade untuk jabatan fungsional : Analis Kepegawaian Tingkat Terampil

1. Pedoman Umum

Grading Remunerasi

2. Hasil Evaluasi Jabatan Analis Kepegawaian Tingkat Terampil.

Faktor Evaluasi Nilai Yang diberikan Keterangan
Faktor 1: Pengetahuan Yang Dibutuhkan Jabatan 350 Tingkat Faktor 1-3
Faktor 2: Pengawasan Penyelia 125 Tingkat Faktor 2-2
Faktor 3: Pedoman 125 Tingkat Faktor 3-2
Faktor 4: Kompleksitas 150 Tingkat Faktor 4-3
Faktor 5: Ruang Lingkup dan Dampak 75 Tingkat Faktor 5-2
Faktor 6: Hubungan Personal 45 Tingkat Faktor 6-2
Faktor 7: Tujuan Hubungan Tingkat Faktor 7-A
Faktor 8: Persyaratan Fisik 5 Tingkat Faktor 8-1
Faktor 9: Lingkungan Kerja 5 Tingkat Faktor 9-1
880

3. Batasan Nilai per Kelas Jabatan

Batasan Nilai Kelas Jabatan
190-240 1
245-300 2
305-370 3
375-450 4
455-650 5
655-850 6
855-1100 7
1105-1350 8
1355-1600 9
1605-1850 10
1855-2100 11
2105-2350 12
2355-2750 13
2755-3150 14
3155-3600 15
3605-4050 16
4055-ke atas 17

4. Besaran Tunjangan Kinerja 

Dengan demikian untuk Jabatan fungsional Analis Kepegawaian Tingkat Terampil mempunyai skor total sebesar 880 dan berada pada kelas jabatan no 7 dengan besaran tunjangan kinerja sebesar Rp 2.304.000.

Ilustrasi di atas bisa digunakan untuk jabatan fungsional lain atau struktural berdasarkan informasi faktor evaluasi yang sudah ditentukan guna mendapatkan Nilai Hasil Evaluasi Jabatan.

Baca Juga:

67 Comments

  • iffasulastri
    September 24, 2013 - 3:15 pm | Permalink

    alhamdulillah semoga remunerasi ini terwujud

  • Fajar
    September 24, 2013 - 8:07 pm | Permalink

    InsyaAllah…. Sudah saatnya hanya kualitas dan kualitas SDM dinegeri ini dihargai yang PANTASSS, Aminnn

  • Muhammad Lukman Thamrin
    September 25, 2013 - 9:43 am | Permalink

    Menurut saya batasan nilai untuk kelas jabatan masih kurang fair, karena faktanya ada pejabat eselon 4 yang kinerjanya tidak lebih baik dari stafnya, semua yang kerja stafnya, saya kira perlu ada aturan yang mendorong lingkungan kerja yang kompetitif dimana para pns termotivasi untuk saling berkompetisi secara sehat untuk menghasilkan prestasi terbaik bagi unit kerjanya secara khusus maupun birokrasi pemerintahan secara umum, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas aparatur negara yang akan memberikan efek domino terhadap komponen bangsa lainnya sehingga sektor swasta juga lebih produktif lagi dan negara akan lebih maju. Mungkin perlu juga dipikirkan oleh Menpan untuk membuat sistem birokrasi yang lebih terbuka (open beaurocracy) dimana anak bangsa (pns) dimana saja berada dalam artian dari Sabang sampai Merauke (tidak mengenal dikotomi PNS Pusat dan Daerah) yang memiliki kinerja tinggi, dedikasi tinggi untuk kemajuan bangsa untuk bisa masuk kedalam institusi pemerintah dimana saja sesuai dengan kompetensinya setelah melalui fit and proper test tentunya. Karena fenomena saat ini terkadang di daerah maupun pusat banyak unit-unit dengan tingkat kinerja rendah, kurang kreatif dan inovasi sehingga menghambat proses kemajuan bangsa, kenapa tidak didatangkan pns2 terbaik? Bangsa kita harus bisa bergerak lebih cepat untuk mencapai kemajuan….

    • saw
      November 7, 2013 - 10:45 am | Permalink

      Setuju sekali. Yg ada saat ini PNS berlomba2 melakukan “sesuatu” untuk menaikkan Angka Kredit demi Jabatan dan Tunjangan khusus. Kalau memang pemerintah bertekad untuk membenahi kinerja PNS maka mulailah dengan membenahi pemberian tunjangan2 pd PNS secara fair dan adil. Yg bekerja dan berprestasi lbh layak mendptkan tunjangan atapun reward dibanding yg lainnya. Jabatan khusus tdk menjamin bhw PNS tsb telah bekerja dan berprestasi.

  • dikbudstaff
    September 25, 2013 - 11:30 am | Permalink

    Om stagu sepertinya tunkin di atas belum 100% ya om? Setahu saya rumus tunkin = skor total x 5000. cmiw

  • September 28, 2013 - 2:32 pm | Permalink

    Assalamualaikum W.W.
    Mo nanya nih,
    Memang Jabatan Fungsional Umum itu ada? Dasar hukumnya apa? K/L apa yang menjadi pembinanya?
    Dalam PP 16/1994 Pejabat fungsional itu bertugas dengan dasar keahlian/ketrampilam tertentu!
    Dalam Keppres 87/1999 Fungsional umum itu masuk rumpun jabfung apa? karena setiap pejabat fungsional itu melakukan tugas penelitian dst.nya sesuai keahlian/ketampilannya!
    Dalam penyetaraan, Fungsianal keahlian disetarakan dengan sbb. Fung Pratama setara dg ess IV, Fung. Muda setara dengan ess III, Fung Madya setara dg Ess II dan Fung Utama setara dg ess I, Mohon penjelasannya ttg grade fungsional keahlian.

    Bila PNS yg tidak menduduki jabatan fungsional atau Struktural disebut sebagai PNS Administrasi Umum dapat dbagi dlm tiga kelompok pengelola, yaitu
    1. Pengelola Keuangan (mulai dari KPA sampai pembantu bendahara pengeluaran)
    2. Pengelola BMN (barang milik negara) mulai dari KPA samapai pengelola barang
    3. Pengelola Tata Usaha yang terdiri dari Agendaris dan caraka.
    Mohon tanggapannya.
    Trims.

    Edy H. Hs.

    • Setagu
      September 29, 2013 - 8:04 pm | Permalink

      Soal Jabatan fungsional umum (JFU), saya coba menjelaskan secara kronologis:

      1. Tahun 1994, pemerintah mengeluarkan PP No 16 tahun 1994 tentang jabatan fungsional pegawai negeri sipil.
      Pasal 2
      (1) Jabatan-jabatan fungsional dihimpun dalam rumpun jabatan fungsional.
      (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
      a. jabatan fungsional keahlian;
      b. jabatan fungsional ketrampilan.

      disitu belum ada jabatan fungsional umum

      2. Frase jabatan fungsional umum baru keluar ketika BKN mengeluarkan Peraturan Kepala BKN No 10 Tahun 2005, pasal 1 (4) menyebutkan
      Jabatan fungsional adalah :
      a. Jabatan fungsional tertentu yang pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit; dan
      b. Jabatan fungsional umum yang untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit;

      Selanjutnya “pengakuan” jabatan fungsional umum semakin kuat dengan diberikannya tunjangan umum mulai tahun 2006.

      3. Tahun 2010, pemerintah menerbitkan PP No 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP nomor 16 tahun 1994 yang intiya perlu diadakan pengelompokan jabatan fungsional menurut pengangkatan dan angka kredit.
      Jabatan fungsional umum tidak memerlukan angka kredit.

      4. Tahun 2011, Mendagri menerbitkan Peraturan Mendagri Nomor 70 tahun 2011 Tentang Pedoman jabatan fungsional umum Di lingkungan pemerintah daerah, isinya Nama-nama jabatan fungsional umum Di lingkungan pemerintah daerah yang jumlahnya mencapai ratusan JFU.

      5. Terakhir Tahun 2013 pemerintah pusat melalui Kepala BKN menegeluarkan Perka no 3 Tahun 2013 tentang Kamus JABATAN FUNGSIONAL UMUM PEGAWAI NEGERI SIPIL.

      Berdasarkan perumpunan tersebut, jabatan fungsional umum dapat dirumpunkan menjadi 4 (empat) rumpun, yaitu rumpun jabatan administrasi, rumpun jabatan teknis, rumpun jabatan operasional, dan rumpun jabatan pelayanan.

      Secara gamblang dalam Perka tersebut, disebutkan ribuan jabatan fungsional umum berdasarkan rumpun tadi.

      Jika dikaitkan dengan tunjangan kinerja, bobot jabatan tunjangan fungsional tertentu (JFT) lebih tinggi dibandingkan dengan jabatan fungsional umum (JFU).
      Salam.

      • suryadi
        March 8, 2014 - 10:53 am | Permalink

        om apakah tenaga kontrak pegawai dapat remunisasi

    • saw
      November 7, 2013 - 10:32 am | Permalink

      Wa alaikumslm.w.w.
      Adanya jabatan fungsional khusus ataupun umum menyebabkan motivasi kerja pegawai menjadi tidak jelas dan terjadi ketimpangan kinerja dan penghasilan bg PNS. Belum tentu mereka yg memiliki jabatan fungs khusus memiliki keahlian dan ketrampilan lebih dibanding yg tanpa jabatan, sebaliknya mereka yg tanpa jabatan khusus malah bisa memiliki kelebihan dan prestasi yg sangat dibutuhkan instansi. Tetapi krn tdk memiliki jabatan khusus, maka mereka ini hanya dimanfaatkan keahliannya sj tanpa tunjangan khusus pula. Seharusnya jab fungsional diberikan berdasarkan kinerja dan prestasi PNS, apalagi remunerasi ujung2nya jg dinilai berdasar jab fungsional khusus (bisa dpt dubel tunjangan). Bukan keadilan yg dirasakan oleh PNS (terutama di instansi LITBANGYASA) dan malah akan menurunkan kinerja PNS yg memiliki motivasi untuk instansi/negara. Kalau mau jujur, bukankah sebag bsr. motivasi PNS untuk memiliki jab khusus tsb hanya demi kepentingan pribadi? Yaitu demi angka kredit dan tunjangan khusus? Wassalammualaikum.

  • Beni
    September 29, 2013 - 7:26 am | Permalink

    ah, Cape dech

  • October 1, 2013 - 9:36 pm | Permalink
  • OneD
    October 7, 2013 - 6:59 am | Permalink
    • Setagu
      October 8, 2013 - 7:00 am | Permalink

      Sesuai ketentuan Banggar DPR-lah yg menentukan anggaran tunjangan kinerja bisa diberikan atau tidak. Tahun lalu banggar DPR menyetujui tunjangan kinerja batch 2012 pada bulan September 2012, sedang tahun ini masih 3 bulan sebelum tahun 2013 berakhir. Sampai saat ini juga belum ada keputusan menerima atau menolak usulan penganggaran remunerasi, meskipun beberapa komisi sudah menyetujui namun kata akhir tetap di Paripurna. Secara kritis (fakta) beberapa penilaian mengatakankan bahwa reformasi birokrasi di Indonesia bergerak lambat sehingga perlu dievaluasi. Namun saya masih yakin tahun ini DPR akan tetap memberikan persetujuan. Amin

  • gibran
    October 8, 2013 - 10:08 am | Permalink

    om setagu, udah 3 tahun ini persentase perolehan Kemenkumham baru 40 %, apa sih kriteria pengajuan Tunker sebuah instansi nya naik… Mohon penjelasannya om setagu…. :cool:

  • gibran
    October 8, 2013 - 10:10 am | Permalink

    om setagu, kementerian hukum dan ham kok 3 tahun ini nggak naik2 persentase penerimaan tunkernya, berapa tahun sekali sih penilaiannya?

  • saful
    October 8, 2013 - 3:39 pm | Permalink

    gimana hasil rapat banggar dengan kemenkeu tanggal 3 oktober 2013 kemarin. apakah ada membahas tunjangan kinerja 2013

  • pipin
    November 7, 2013 - 7:45 am | Permalink

    Yang minus dari FES dari artikel diatas adalah Kompetensi diabaikan… Gini simple nya Sama-Sama Fungsional apapun kompetensi nya gradenya sama dan terlalu struktural… aneh gak (kalau Remunerasi itu mengacu ke Kinerja dan Kompetensi)???
    Misalnya kalau Dokter Spesialis di RS masa kalah sama Esselon IV kan gak mungkin? sedang dalam tabel diatas dokter (JFT) ada dibawah… Terus seorang Pranata Komputer Pertama = Arsiparis Pertama Mungkin Juga Dokter Pertama … apa demikian?? Mudah2 an pada prakteknya tidak demikian karena saya sebagai Orang SD/Kepegawaian tidak sesederhana itu… banyak orang Fungsional pada Area Kerja dan Kompetensi Tinggi sama bahkan kalah dengan Fungsional pada area biasa dan menuntut Kompetensi Standar… ternyata pada beberapa insatansi penerapan remunerasi itu grading berdasarkan tingkatan Jabatan Fungsional jadi tidak ada pembedaan Bidang Kompetensi

    • Setagu
      November 7, 2013 - 2:43 pm | Permalink

      Benar… pada prakteknya yang terpenting adalah hasil evaluasi jabatan yg penilaiannya tdk sesederhana yag Pipin sebutkan, banyak JFT secara skor menduduki grade yang lebih tinggi dari eselon. Tabel pertama yg saya lampirkan hanya sbg pedoman umum saja untuk mempermudah gambaran.

  • Boed
    November 27, 2013 - 3:55 am | Permalink

    tanya dong… kalau yang dicontohkan di atas Hasil Evaluasi Jabatan Analis Kepegawaian Tingkat Terampil. Kalau yang ahli gmn,Pak?? Trims berat

  • Sumantri
    December 6, 2013 - 11:42 am | Permalink

    Tanya om, saya seorang PNS di lingkungan Dinas Pendidikan di sebuah kabupaten.Apakah orang seperti saya ini juga akan mendapatkan Renemurasi.Kalau dapat saya ikut kemendikbud atau Kemendagri om. Trima kasih.

    • Setagu
      December 7, 2013 - 10:07 am | Permalink

      Tergantung instansi induknya, Kemendagri atau Kemdikbud. Kalau menginduk ke Pemda berarti juga tergantung Pemdanya pakah sdh ada remunerasi atau belum

  • Joko
    December 7, 2013 - 8:44 am | Permalink

    Mas bro, mohon penjelasan pns tata usaha sekolah apakah masuk katagori penerima remunerasi, kalau iya ikut kemendagri atau kemendikbud ?

    • ilam
      March 11, 2014 - 7:22 am | Permalink

      @mas joko setau saya tata usaha sekolah itu di bawah / dikelola pemda jadi tidak dapat remunerasi serta tunjanga kinerja karena tidak termasuk instansi pusat dapatnya tunjangan kinerja daerah atau tpp …mohon koreksi jika saya salah….

  • dee
    March 10, 2014 - 10:19 pm | Permalink

    mau tanya artikel diatas ada dasar hukumnya tidak. terutama dalam hal “pedoman umum” penetuan kelas jabatan berdasarkan esselon dan jabatan struktural yang diduduki..

    terima kasih.

  • motivasi
    March 21, 2014 - 11:22 am | Permalink

    Bagaimana dengan PNS yg tugasnya hanya
    - SOPIR,
    - Ngurusi urusan Kantor/RT
    - Surat Menyurat
    - Nyuci Piring, Gelas, nyiapin Minuman buat PNS lain.
    karena ditempat kerja saya, PNS golongan 3 masih nyupir (Nyuci PIRing)..

  • April 9, 2014 - 5:43 pm | Permalink

    Alhamdulillah, semoga dapat remunerasi. Jadi ngerti sekarang perhitungannya…

  • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>