Pemda

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) – Pemprov Jateng

Tambahan Penghasilan Kepada Para Pejabat Dan Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibayarkan setiap bulan dan diberikan sebanyak 13 (tiga belas) kali dalam 1 (satu) tahun.

Sejauh ini baru Pemprov Jateng yang membuat kebijakan untuk memberikan  Tambahan penghasilan ke-13 bagi PNS dibandingkan dengan Pemda lain.

Dasar hukum pemberian tambahan penghasilan Pemprov Jateng tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013. Pemberian Tambahan Penghasilan  diberikan atas dasar penilaian terhadap perilaku kerja yang tertuang dalam instrumen yang disebut rekapitulasi hasil Pengukuran tambahan penghasilan pejabat dan pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
read more »

Pemda

Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Pemprov Sumut

Dasar hukum pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemprov Sumatera Utara adalah  Pergub No. 5 Tahun 2013 tanggal 4 Maret 2013 yang ditandatangani Gubernur Sumut saat ini Gatot Pujo Nugroho.

Tambahan Penghasilan dimaksudkan memotivasi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Tambahan Penghasilan dibayarkan berdasarkan:
a. tempat bertugas;
b. kelangkaan profesi;
c. beban kerja.

Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional sepanjang tidak diatur dalam peraturan ini diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada level Staf (Non Eselon) dengan tetap menerima tunjangan Jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundangan. Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada PNS yang diperbantukan di luar SKPD dan PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar.

read more »

Pemda

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pemprov Kep. Babel

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PNS di lingkungan Pemprov Bangka Belitung – Babel dilandasi Peraturan Gubernur Kepulauan Babel No. 22 Tahun 2013 tentang Pemberian tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja.

TPP diberikan secara lumpsum setiap bulan kepada pegawai yang namanya tercantum dalam Daftar Gaji bulan berkenaan dan melaksanakan tugas secara nyata di SKPD lingkup Pemprov Kep Babel.

 TARIF TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA :

NO JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL/GOLONGAN RUANG  BESAR TARIF PERBULAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
1 ESELON I Rp. 20.000.000,-
2 ASISTEN SEKRETARIS DAERAH / ESELON II a Rp. 10.000.000,-
ESELON II a Rp. 5.175.000,-
3 ESELON II b /
FUNGSIONAL IV/d – IV/e (D4/S1/S2/S3)
 Rp. 4.398.750,-
4 ESELON III /
FUNGSIONAL IV/a – IV/c (D4/S1/S2/S3)
 Rp. 3.622.500,-
5 ESELON IV /
FUNGSIONAL III/b – III/d (D4/S1/S2/S3)
 Rp. 3.151.000,-
6 STAF GOLONGAN IV Rp. 2.213.750,-
7 STAF GOLONGAN III Rp. 1.627.500,-
8 STAF GOLONGAN II Rp. 1.200.000,-
8 STAF GOLONGAN I Rp. 1.070.000,-
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
1 GOLONGAN III Rp. 1.302.000,-
2 GOLONGAN II Rp. 960.000,-
3 GOLONGAN I Rp. 850.000,-
Gaji dan Tunjangan PNS

Pembentukan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Baru

Dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN) ditegaskan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan atas kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Kata profesional menjadi landasan penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN.

Salah satu instrumen penting membentuk profesionalisme ASN adalah Jabatan fungsional tertentu (JFT). Pengembangan dan pembentukan JFT baru sudah menjadi kebijakan pemerintah untuk  meningkatkan profesionalisme, kinerja dan karier PNS. Pada penerimaan CPNS 2014 ini Pemerintah akan mengutamakan sarjana dengan keahlian khusus untuk mengisi jabatan fungsional tertentu.

Prosedur pembentukan jabatan fungsional baru:

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

Tunjangan Auditor Naik & Pemberian Tunjangan Analis Pasar Hasil Pertanian

Mulai 6 Februari 2014 atau tepat sejak ditandatanganinya Perpres No. 5 Tahun 2014, tunjangan Jabatan Fungsional Auditor naik rata-rata 28%. Secara nominal kenaikan tertinggi dinikmati JFA Auditor Utama dan Auditor Madya masing-masing kenaikannya sebesar Rp 200.000.

Jabatan Fungsional Auditor (JFA) merupakan jabatan fungsional yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi pengawasan instansi pemerintah/aparat pengawasan instansi pemerintah (APIP) yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Tunjangan Jabatan fungsional Auditor

Dengan berlakunya peraturan ini maka Perpres No.66 Tahun 2007 tentang Jabatan Fungsional Auditor tidak berlaku lagi.

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

Kalender Keuangan PNS

Setiap tahun ada momen yang berhubungan dengan keuangan dan kesejahteraan PNS seperti kenaikan gaji PNS, penerimaan gaji 13, persetujuan remunerasi dan lain-lain. Boleh dikatakan peristiwa ini merupakan kalender rutin yang terjadi sepanjang tahun anggaran seperti yang diuraikan dibawah ini.

Februari s/d April – Penerbitan PP Kenaikan Gaji

Pada kisaran bulan ini PP kenaikan atau perubahan gaji PNS beserta pensiunan diterbitkan bersamaan dengan PP kenaikan gaji anggota Polri dan TNI. Peraturan yang ditandatangani presiden ini melampirkan besaran gaji pokok baru yang diterima berdasarkan golongan, masa kerja dan berlaku surut, artinya kenaikan gaji pokok berlaku mulai bulan Januari.

Tahun-tahun sebelumnya PP kenaikan gaji biasanya dikeluarkan pada bulan Februari, namun tahun 2013 kemarin PP baru diterbitkan pada bulan April tepatnya tanggal 11 (semoga tahun ini bisa lebih cepat).

Setelah terbit PP perubahan gaji ini, tidak membutuhkan waktu yang lama Kemenkeu melalui Ditjen Perbendaharaan segera mengeluarkan juknis pembayaran.

read more »

Opini

Progres Remunerasi 2014

Seiring dengan bertambahnya 27 kementerian/lembaga yang mendapat remunerasi pada tahun 2013, sampai saat ini jumlah K/L ysng sudah melaksanakan reformasi birokrasi dan mendapatkan tunjangan kinerja mencapai 63 K/L.

Dengan demikian tinggal 13 K/L yang masih menanti persetujuan tunjangan kinerja yakni Kementerian Agama, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Informasi Geospasial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Setjen DPD, Setjen Komnas Ham, Setjen KPU, Setjen KY dan Setjen MK dan Setjen MPR.

Terdapat  3 K/L yang sudah disetujui TRBN dan siap untuk diajukan tahun 2014 ini yaitu Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).  Setjen DPR sudah dipastikan pada tahun 2014 anggarannya sudah disetujui DPR pada tahun 2013 kemarin dengan alokasi sebanyak 24,21 M, sehingga secara teknis Setjen DPR hanya tinggal menunggu diterbitkannya Perpres Tunjangan Kinerja.

Kilas balik tahun 2013 di luar instansi yang sudah disetujui, terdapat beberapa K/L yang tidak lulus passing grade dan harus melakukan proses ulang : Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Kementerian Agama, Setjen MPR dan Setjen Komnas HAM. Sedangkan K/L yang belum mengajukan dokumen usulan Reformasi Birokrasi: Kementerian BUMN dan Setjen KPU.

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS TNI/Polri

Gaji dan Penghasilan Polisi

Penghasilan Polisi selama sebulan terdiri dari gaji bulanan sebagai penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur. Sesuai sebutannya penghasilan yang tidak teratur tergantung intensitas kegiatan Kepolisian yang dijalani anggota Polri berdasarkan satuan kerja atau satuan fungsinya.

Di bawah ini akan diuraikan setiap komponen gaji dan penghasilan Polisi, sehingga mendapat gambaran yang cukup jelas mengenai penghasilan  seorang anggota Polri.

GAJI BULANAN

Gaji Pokok

Dibandingkan dengan PNS gaji pokok Polri relatif lebih besar pada golongan yang sama, misalnya Gol III A yang baru masuk dengan IPDA perbedaannya sebesar Rp 131.600. Gaji Pokok Polri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

read more »