Gaji dan Tunjangan PNS

Take Home Pay PNS

Secara umum take home pay PNS terbagi atas 2 komponen yaitu pendapatan yang melekat pada gaji pokok yang dibayarkan rutin tiap bulan dan pendapatan yang tidak mengikuti gaji pokok.

Pendapatan yang melekat pada gaji pokok sesuai dengan daftar gaji yang diterima setiap bulan yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan umum, tunjangan struktural atau fungsional, tunjangan pajak dan tunjangan lain yang diperbolehkan menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Unsur gaji tersebut seragam untuk semua PNS baik dari instansi pusat maupun daerah dalam arti menyesuaikan dengan masa kerja, status, lokasi dan jabatannya.

Komponen kedua, pendapatan yang tidak masuk dalam daftar gaji bulanan yang bersifat variabel meliputi Tunjangan kinerja, uang makan, perjalanann dinas dan honorarium. Pendapatan inilah yang secara signifikan membedakan take home pay antar PNS. Tidak semua instansi sudah memberlakukan tunjangan kinerja atau di Pemda sering disebut sebagai tunjangan kinerja daerah, tunjangan tambahan penghasilan
atau apapun namanya yang similiar.

Pada Kementerian/Lembaga pusat diberikan sesuai dengan progress reformasi birokrasi pada instansi tersebut, sedangkan bagi instansi daerah berdasarkan kemampuan keuangan atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimilikinya.

Pendapatan Gaji Pokok base

Berikut simulasi penghitungan Take Home Pay PNS berserta penjelasannya. Contoh yang digunakan adalah PNS golongan IIc yang tidak menjabat (fungsional umum), PNS Gol IIIc fungsional dan PNS gol IVc eselon II berdasarkan daftar gaji dari aplikasi Gaji bulanan.  read more »

Opini

Kapan?

Seperti sudah menjadi siklus, setelah efek gaji 13 mereda dipastikan akan muncul pertanyaan-pertanyaan soal kelanjutan proses tunjangan kinerja terutama pada 23 K/L yang sedianya direalisasikan tahun ini.

Untuk kesekian kalinya simak dulu proses persetujuan tunjangan kinerja:

  1. Menteri PAN dan RB selaku Ketua TRBN akan mengirimkan surat ke Menteri Keuangan untuk menyampaikan K/L yang sudah diverifikasi lapangan dan sudah memperoleh Berita Acara Validasi Job Grading, disertai dengan lampiran hasil verifikasi lapangan dan Berita Acara Job Grading.
  2. Ditjen Anggaran akan mengundang K/L dimaksud untuk mengecek efisiensi dan optimalisasi anggaran yang dilakukan K/L, serta melakukan perhitungan anggaran yang diperlukan untuk tunjangan kinerja
  3. Jika K/L dapat memenuhi seluruh anggaran tunjangan kinerja dari hasil efisiensi/optimalisasi anggarannya, maka pembahasan dapat dilakukan oleh K/L dengan Komisi DPR yang terkait. Namun jika diperlukan tambahan anggaran, maka pengajuan harus dilakukan oleh Menteri Keuangan kepada Badan Anggaran DPR.

Kata kuncinya disini adalah persetujuan DPR, jadi selama belum ada kata sepakat dari DPR Perpres belum akan ditandatangani meski draft sudah dibuat (Draft perpres dipersiapkan Team RBN). Pembahasan dengan DPR bersifat terbuka sehingga publik bebas untuk mengikutinya. read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

PP 48 Tahun 2013 – Gaji 13 Bisa Dibayarkan Juni

Hampir berbarengan dengan kenaikan BBM, pemerintah tanggal 20 Juni 2013 menerbitkan PP Nomor 48 Tahun 2013 tentang pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam TA 2013 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan.

Dengan dikeluarkannya PP ini berarti pembayaran gaji 13 sudah dapat dilakukan. Tinggal menunggu petunjuk teknis atau Surat Edaran dari Dirjen Perbendaharaan (khusus untuk K/L pusat).

Poin penting dalam PP No. 48 Tahun 2013 :

  1. Besarnya gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas adalah sebesar penghasilan sebulan yang diterima pada bulan Juni 2013.
  2. Pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dapat dibayarkan mulai bulan Juni 2013.
  3. Tunjangan yang tidak dibayarkan atau tidak termasuk dalam penghasilan adalah tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi, tunjangan khusus Guru dan Dosen, tambahan penghasilan bagi guru PNS, tunjangan kehormatan, tunjangan Papua, tunjangan khusus pulau kecil terluar / perbatasan, insentif khusus dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi/bahaya serta tunjangan/insentif yang bersumber dari PNBP.

Unduh PP No 48 Tahun 2013 – Gaji 13 PNS

Update: Juknis pelaksanaan pemberian gaji 13 telah terbit. read more »

Opini

Progres K/L Yang Diusulkan Menerima Tunjangan Kinerja 2013 – 2014

Banyak email yang masuk lewat inbox menanyakan kapan tunjangan kinerja atau remunerasi di Kementerian/Lembaga, semoga postingan ini bisa membuat lebih jelas.

Untuk memperoleh gambaran Progres Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga yang diusulkan menerima tunjangan kinerja tahun 2013 – 2014 maupun K/L yang belum, perlu diuraikan secara kronologis. Sebelumnya penting dimengerti proses pengajuan usulan reformasi birokrasi untuk mengetahui sejauh mana usulan tersebut disetujui :

• Kementerian/Lembaga mengajukan Dokumen Usulan dan road map Reformasi Birokrasi Kepada Kemenpan dan RB.
• Kemenpan RB melakukan penilaian kesiapan program Reformasi Birokrasi :

  1. Penilaian dokumen usulan K/L
  2. Penilaian dokumen Road Map dan Quick Wins
  3. Pengecekan kelengkapan lampiran dokumen usulan dan road map, dan
  4. Verifikasi lapangan

3 (tiga)  aspek pertama penilaian dilakukan dengan Desk Analysis pada kelengkapan dan kualitas isi, baru kemudian dilakukan langkah selanjutnya yaitu verikasi lapangan.

Verifikasi lapangan bisa dilakukan jika penilaian dokuman maupun kelengkapan sudah memenuhi syarat. Pelaksanaan verifikasi lapangan melalui metode wawancara dan observasi dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan pemahaman reformasi birokrasi  di K/L tersebut.

Tahun 2011

16 K/L sudah mengajukan usulan Reformasi Birokrasi yang telah kepada Kemenpan dan RB. Kementerian /Lembaga tersebut proses penilaiannya dilanjutkan pada tahun 2012, yaitu :  read more »

Data & Survey

Opini BPK atas Laporan Keuangan K/L Tahun 2012

Salah satu indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi Nasional salah satunya adalah capaian opini Wajar Tanpa Persyaratan (WTP) dari BPK terhadap pemeriksaan laporan keuangan K/L. Pemerintah mengharapkan pada tahun 2014 semua laporan keuangan Kementerian/Lembaga Pusat sudah WTP atau Wajar Tanpa Persyaratan.

Namun nampaknya pemerintah harus bekerja keras untuk mencapai target 100 % WTP tersebut, pasalnya berdasarkan pemeriksaan BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2012 yang merupakan gabungan konsolidasian dari Laporan Keuangan Kementerian Negar/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN), pencapaian WTP baru 74% (lihat tabel)

Opini BPK 2013

Dari 93 entitas yang sudah diperiksa 69 sudah mendapatkan opini WTP. Meskipun jumlah Opini WTP naik dari tahun 2011 yang semula 67 entitas, namun secara persentase mengalami penurunan sebanyak 3%, sebelumnya 77%. read more »

Opini

Penerimaan CPNS 2013

Tahun 2013 ini pemerintah merencanakan merekrut CPNS dari pelamar umum sebanyak 60.000 kursi dengan rincian 20.000 untuk instansi pusat dan sisanya 40.000 kursi bagi instansi daerah. Tes akan dilaksanakan pada bulan September 2013 dengan didahului penetapan formasi dan pengumuman ke publik pada bulan Juli-Agustus 2013.

Seperti tahun 2012 Kemenpan melibatkan 10 konsorsium perguruan tinggi PTN yang bertugas membuat soal dan mengevaluasi hasil tes seleksi CPNS. Kemenpan juga sudah membuat MoU dengan ICW yang disertakan dalam pengawasan proses penerimaan CPNS sehingga proses rekrutmen diharapkan adil, transparan, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

Keputusan lulus tidaknya calon PNS berdasarkan passing grade dan diumumkan satu pintu melalui Kemenpan, artinya instansi daerah tidak punya kuasa untuk menentukan kelulusan CPNS. Ingat kasus CPNS Badung Bali kisruh lantaran pengumuman hasil tes CPNS nilainya berbeda dengan hasil yang keluarkan oleh Kemenpan-RB yang akhirnya menyeret ketua BKD setempat menjadi tersangka pemalsuan dokumen.

Kebijakan Penerimaan CPNS 2013

Secaran nasional pemerintah menerapkan kebijakan zero growth dengan hanya mengganti PNS yang sudah pensiun, meninggal dunia, dipecat atau berhenti dengan tidak menambah jumlah pegawai secara keseluruhan. Namun secara institusional akan dijalankan dengan tiga pola, yakni minus growth, zero growth, dan growth. Sederhananya Minus Growth berarti tidak membuka pendaftaran CPNS sedangkan kebijakan Growth bisa menambah CPNS diluar pensiun.

No Keterangan Jumlah Pegawai ** Rasio Belanja Pegawai thd APBD
1 Minus Growth
* Pemprov Berlebih Lebih 30%
* Pemkab/Kota Berlebih Lebih 50%
2 Zero Growth
* Pemprov Cukup 25% – 30 %
* Pemkab/Kota Cukup 40% – 50%
3 Growth
* Pemprov Kurang Kurang 25%
* Pemkab/Kota Kurang Kurang 40%

** Berdasarkan Analisa Beban Kerja

read more »

Pemda

Tambahan Penghasilan PNS Kota Tangerang

Terdapat 2 (dua) model pemberian pemberian tambahan penghasilan PNS di Pemerintah Kota Tangerang yang diatur dalam peraturan yang berbeda.

Pertama Peraturan Walikota Tangerang Nomor. 13 Tahun 2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN PRESTASI KERJA dan yang kedua: Peraturan Walikota No.40 Tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI PEJABAT FUNGSIONAL BERDASARKAN PRESTASI KERJA.

Jadi perbedaan kedua peraturan tersebut terletak pada Jabatan yang disandangnya yakni jabatan struktural atau jabatan fungsional.

Kalau dilihat secara kronologis, peraturan kedua adalah perbaikan dari ketentuan sebelumnya, Perwali No.13 yang dikeluarkan tanggal 20 Maret hanya membedakan pemberian tambahan berdasarkan Beban kerja (eselonisasi) dan Prestasi Kerja (golongan) dan terdapat selisih yang relatif besar jumlah tambahan penghasilan antara Eselon dan Golongan. Artinya jabatan fungsional masuk berdasarkan golongan karena tidak mempunyai eselon.

Dengan dikeluarkan peraturan kedua Perwali No. 40 Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012 pejabat fungsional memperoleh tambahan penghasilan yang lebih besar dibandingkan semula.

Ada yang terasa aneh dalam peraturan ini, pemberian tunjangan (atau tambahan penghasilan) didasarkan atas dua kriteria yaitu Beban Kerja (pejabat struktural) dan Prestasi Kerja (fungsional tertentu dan umum). Kutipan dari Perwali di atas: Prestasi Kerja adalah nilai baku kemampuan hasil kerja pegawai yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai hari dan jam kerja efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

read more »

Pemda

Tambahan Penghasilan PNS Pemda Kutai Timur

Kabupaten Kutai Timur dikenal sebagai daerah yang mempunyai sumber daya alam yang besar.

Hasil pertambangan dan perkebunan memberikan kontribusi besar terhadap jumlah Dana Perimbangan yang diterima daerah yang sejak tahun 1999 memisahkan diri dari Kabupaten Kutai.

Tidak mengherankan pada tahun 2012 menduduki peringkat 7 sebagai kota/kabupaten terkaya versi Warta Ekonomi. Data tahun 2011 menunjukkan pendapatan daerah yang diperoleh dari PAD dan Dana Perimbangan (diluar DAU, DAK dan Dana Dekonsentrasi) mencapai Rp 1,635.544.485.000.

Sumber Pendapatan di Luar DAU, DAK dan Dana Konsentrasi Tahun 2011:

PAD 53.198.414
Dana Perimbangan:
* Bagi Hasil Pajak  202.996.579
* Bagi Hasil Bukan Pajak Sumberdaya Alam  1.379.349.492
Jumlah  1.635.544.485
Jumlah PNS 6.429

Berdasarkan Peraturan Bupati No.5 Tahun 2012, Pemda Kutai Timur memberikan tunjangan tambahan penghasilan bagi para PNS. Dalam Perbub ini terutama mengatur tentang kriteria dan penerima tambahan penghasilan dan pemotongan sebesar 3% per hari bagi PNS yang tidak masuk. Ketentuan tambahan penghasilan bagi tenaga Pendidik dan Kependidikan diatur tersendiri.

read more »