Blogging

cpnsbersih.blogspot.com – Informasi CPNS 2013

cpnsbersih.blogspot.com, Blog informasi khusus seputar penerimaan CPNS 2013 dengan penyajian lebih mendalam dan informatif.

Adanya minat yang luar biasa dari rekan-rekan untuk mengikuti proses Penerimaan CPNS dan harapan besar dari masyarakat akan proses Rekrutmen CPNS yang bersih dan bebas biaya menjadi salah satu yang melatarbelakangi pembuatan blog ini.

Sementara setagu.net akan tetap fokus membahas topik remunerasi PNS beserta kebijakan – kebijakan yang berhubungan dengan PNS.

Daftar Isi:

Berita

Tahapan Pelaksanaan Tes CPNS 2013

Kementerian PAN-RB telah merilis jadwal seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk jalur umum. Pengumuman dan pendaftaran penerimaan CPNS jalur umum akan dilaksanakan pada 1-20 September 2013.

Penetapan persetujuan rincian formasi instansi dijadwalkan pada tanggal 20-30 Agustus 2013. Pelaksanaan ujian Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB) akan dilakukan pada tanggal berbeda untuk peserta pelamar umum, Tenaga Honorer Kategori II dan Kedinasan.

Bagi pelamar umum yang mengunakan sistem komputer atau Computer Assested Test (CAT) akan dilaksanakan pada 29 September 2013, bagi pelamar umum dan Tenaga Honorer Kategori II yang menggunakan Lembar Jawaban Komputer (LJK)ujian akan dilaksanakan pada tanggal 3 November, sedangkan untuk CPNS yang berasal dari jalur sekolah kedinasan akan dilaksanakan pada antara September – Oktober 2013.

Jadi bagi pelamar umum ada 2 model ujian CPNS yaitu menggunakan Computer Assested Test (CAT) dan Lembar Jawaban Komputer (LJK). Hal ini dilakukan karena keterbatasan infrastruktur CAT.

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

Tunjangan Beras 2013 Naik Menjadi Rp 6.976/Kg

Mengikuti kenaikan Harga Pembelian Beras (HPB) oleh pemerintah kepada Perum Bulog yang ditetapkan sebesar Rp 7.751, pemerintah kembali menaikkan Tunjangan Beras kepada PNS dan pensiun/penerima tunjangan yang bersifat pensiun.

Pemberian tunjangan beras ditetapkan sebesar Rp 6.976 per kilogram. Kenaikan tunjangan beras ini diatur dengan Perdirjen Perbendaharaan No. Per 33/PB/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk natura dan uang.

Dengan kenaikan ini jumlah tunjangan beras yang diterima per daftar gaji menjadi 10 x Rp 6.976 : Rp 69.760 atau secara persentase meningkat 3,3%. Berarti jumlah tunjangan beras maksimal yang diterima seorang PNS dengan status menikah 2 anak sebesar Rp 209.000/bulan. read more »

Data & Survey

Belanja Pegawai dan Anggaran Remunerasi 2014

Tanggal 16 Agustus 2013 kemarin Presiden Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpidato kenegaraan untuk menyampaikan nota keuangan dan RAPBN 2014 di depan DPR. Salah satu poin penting dalam pidato kenegaraan tersebut hari ini adalah adanya kenaikan belanja pegawai dalam RAPBN tahun 2014.

Anggaran belanja pegawai pada tahun 2014 direncanakan sebesar sebesar Rp276,7 triliun atau naik 18,8 persen dibandingkan dengan APBNP Tahun 2013.

Pemerintah akan menyesuaikan gaji pokok PNS serta anggota TNI dan Polri sebesar 6 persen, dan pensiun pokok sebesar 4 persen. Seperti tahun kenaikan gaji pada tahun 2012 kenaikan gaji PNS dan pensiunan menyesuaikan besaran inflasi, artinya kebijakan ini hanya untuk mempertahankan daya beli PNS agar tidak tergerus inflasi. Pemerintah juga tetap memberikan gaji dan pensiun bulan ke-13, yang akan dibayarkan pada pertengahan tahun anggaran.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kenaikan gaji untuk PNS dan pensiunan disamaratakan, tahun 2014 persentase untuk pensiunan lebih kecil (4%) dibandingkan dengan kenaikan gaji untuk PNS (6%). Perbedaan ini dapat dimengerti jika dilihat dari perspektif produktifitas kerja. Karena kenaikan dana pensiun tidak diikuti dengan produktivitas kerja, jika dibandingkan dengan kenaikan gaji PNS yang masih aktif.
read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

Take Home Pay PNS

Secara umum take home pay PNS terbagi atas 2 komponen yaitu pendapatan yang melekat pada gaji pokok yang dibayarkan rutin tiap bulan dan pendapatan yang tidak mengikuti gaji pokok.

Pendapatan yang melekat pada gaji pokok sesuai dengan daftar gaji yang diterima setiap bulan yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan umum, tunjangan struktural atau fungsional, tunjangan pajak dan tunjangan lain yang diperbolehkan menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Unsur gaji tersebut seragam untuk semua PNS baik dari instansi pusat maupun daerah dalam arti menyesuaikan dengan masa kerja, status, lokasi dan jabatannya.

Komponen kedua, pendapatan yang tidak masuk dalam daftar gaji bulanan yang bersifat variabel meliputi Tunjangan kinerja, uang makan, perjalanann dinas dan honorarium. Pendapatan inilah yang secara signifikan membedakan take home pay antar PNS. Tidak semua instansi sudah memberlakukan tunjangan kinerja atau di Pemda sering disebut sebagai tunjangan kinerja daerah, tunjangan tambahan penghasilan
atau apapun namanya yang similiar.

Pada Kementerian/Lembaga pusat diberikan sesuai dengan progress reformasi birokrasi pada instansi tersebut, sedangkan bagi instansi daerah berdasarkan kemampuan keuangan atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimilikinya.

Pendapatan Gaji Pokok base

Berikut simulasi penghitungan Take Home Pay PNS berserta penjelasannya. Contoh yang digunakan adalah PNS golongan IIc yang tidak menjabat (fungsional umum), PNS Gol IIIc fungsional dan PNS gol IVc eselon II berdasarkan daftar gaji dari aplikasi Gaji bulanan.  read more »

Opini

Kapan?

Seperti sudah menjadi siklus, setelah efek gaji 13 mereda dipastikan akan muncul pertanyaan-pertanyaan soal kelanjutan proses tunjangan kinerja terutama pada 23 K/L yang sedianya direalisasikan tahun ini.

Untuk kesekian kalinya simak dulu proses persetujuan tunjangan kinerja:

  1. Menteri PAN dan RB selaku Ketua TRBN akan mengirimkan surat ke Menteri Keuangan untuk menyampaikan K/L yang sudah diverifikasi lapangan dan sudah memperoleh Berita Acara Validasi Job Grading, disertai dengan lampiran hasil verifikasi lapangan dan Berita Acara Job Grading.
  2. Ditjen Anggaran akan mengundang K/L dimaksud untuk mengecek efisiensi dan optimalisasi anggaran yang dilakukan K/L, serta melakukan perhitungan anggaran yang diperlukan untuk tunjangan kinerja
  3. Jika K/L dapat memenuhi seluruh anggaran tunjangan kinerja dari hasil efisiensi/optimalisasi anggarannya, maka pembahasan dapat dilakukan oleh K/L dengan Komisi DPR yang terkait. Namun jika diperlukan tambahan anggaran, maka pengajuan harus dilakukan oleh Menteri Keuangan kepada Badan Anggaran DPR.

Kata kuncinya disini adalah persetujuan DPR, jadi selama belum ada kata sepakat dari DPR Perpres belum akan ditandatangani meski draft sudah dibuat (Draft perpres dipersiapkan Team RBN). Pembahasan dengan DPR bersifat terbuka sehingga publik bebas untuk mengikutinya. read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

PP 48 Tahun 2013 – Gaji 13 Bisa Dibayarkan Juni

Hampir berbarengan dengan kenaikan BBM, pemerintah tanggal 20 Juni 2013 menerbitkan PP Nomor 48 Tahun 2013 tentang pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam TA 2013 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan.

Dengan dikeluarkannya PP ini berarti pembayaran gaji 13 sudah dapat dilakukan. Tinggal menunggu petunjuk teknis atau Surat Edaran dari Dirjen Perbendaharaan (khusus untuk K/L pusat).

Poin penting dalam PP No. 48 Tahun 2013 :

  1. Besarnya gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas adalah sebesar penghasilan sebulan yang diterima pada bulan Juni 2013.
  2. Pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dapat dibayarkan mulai bulan Juni 2013.
  3. Tunjangan yang tidak dibayarkan atau tidak termasuk dalam penghasilan adalah tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi, tunjangan khusus Guru dan Dosen, tambahan penghasilan bagi guru PNS, tunjangan kehormatan, tunjangan Papua, tunjangan khusus pulau kecil terluar / perbatasan, insentif khusus dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi/bahaya serta tunjangan/insentif yang bersumber dari PNBP.

Unduh PP No 48 Tahun 2013 – Gaji 13 PNS

Update: Juknis pelaksanaan pemberian gaji 13 telah terbit. read more »

Opini

Progres K/L Yang Diusulkan Menerima Tunjangan Kinerja 2013 – 2014

Banyak email yang masuk lewat inbox menanyakan kapan tunjangan kinerja atau remunerasi di Kementerian/Lembaga, semoga postingan ini bisa membuat lebih jelas.

Untuk memperoleh gambaran Progres Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga yang diusulkan menerima tunjangan kinerja tahun 2013 – 2014 maupun K/L yang belum, perlu diuraikan secara kronologis. Sebelumnya penting dimengerti proses pengajuan usulan reformasi birokrasi untuk mengetahui sejauh mana usulan tersebut disetujui :

• Kementerian/Lembaga mengajukan Dokumen Usulan dan road map Reformasi Birokrasi Kepada Kemenpan dan RB.
• Kemenpan RB melakukan penilaian kesiapan program Reformasi Birokrasi :

  1. Penilaian dokumen usulan K/L
  2. Penilaian dokumen Road Map dan Quick Wins
  3. Pengecekan kelengkapan lampiran dokumen usulan dan road map, dan
  4. Verifikasi lapangan

3 (tiga)  aspek pertama penilaian dilakukan dengan Desk Analysis pada kelengkapan dan kualitas isi, baru kemudian dilakukan langkah selanjutnya yaitu verikasi lapangan.

Verifikasi lapangan bisa dilakukan jika penilaian dokuman maupun kelengkapan sudah memenuhi syarat. Pelaksanaan verifikasi lapangan melalui metode wawancara dan observasi dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan pemahaman reformasi birokrasi  di K/L tersebut.

Tahun 2011

16 K/L sudah mengajukan usulan Reformasi Birokrasi yang telah kepada Kemenpan dan RB. Kementerian /Lembaga tersebut proses penilaiannya dilanjutkan pada tahun 2012, yaitu :  read more »