Opini

Progres K/L Yang Diusulkan Menerima Tunjangan Kinerja 2013 – 2014

Banyak email yang masuk lewat inbox menanyakan kapan tunjangan kinerja atau remunerasi di Kementerian/Lembaga, semoga postingan ini bisa membuat lebih jelas.

Untuk memperoleh gambaran Progres Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga yang diusulkan menerima tunjangan kinerja tahun 2013 – 2014 maupun K/L yang belum, perlu diuraikan secara kronologis. Sebelumnya penting dimengerti proses pengajuan usulan reformasi birokrasi untuk mengetahui sejauh mana usulan tersebut disetujui :

• Kementerian/Lembaga mengajukan Dokumen Usulan dan road map Reformasi Birokrasi Kepada Kemenpan dan RB.
• Kemenpan RB melakukan penilaian kesiapan program Reformasi Birokrasi :

  1. Penilaian dokumen usulan K/L
  2. Penilaian dokumen Road Map dan Quick Wins
  3. Pengecekan kelengkapan lampiran dokumen usulan dan road map, dan
  4. Verifikasi lapangan

3 (tiga)  aspek pertama penilaian dilakukan dengan Desk Analysis pada kelengkapan dan kualitas isi, baru kemudian dilakukan langkah selanjutnya yaitu verikasi lapangan.

Verifikasi lapangan bisa dilakukan jika penilaian dokuman maupun kelengkapan sudah memenuhi syarat. Pelaksanaan verifikasi lapangan melalui metode wawancara dan observasi dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan pemahaman reformasi birokrasi  di K/L tersebut.

Tahun 2011

16 K/L sudah mengajukan usulan Reformasi Birokrasi yang telah kepada Kemenpan dan RB. Kementerian /Lembaga tersebut proses penilaiannya dilanjutkan pada tahun 2012, yaitu :  read more »

Data & Survey

Opini BPK atas Laporan Keuangan K/L Tahun 2012

Salah satu indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi Nasional salah satunya adalah capaian opini Wajar Tanpa Persyaratan (WTP) dari BPK terhadap pemeriksaan laporan keuangan K/L. Pemerintah mengharapkan pada tahun 2014 semua laporan keuangan Kementerian/Lembaga Pusat sudah WTP atau Wajar Tanpa Persyaratan.

Namun nampaknya pemerintah harus bekerja keras untuk mencapai target 100 % WTP tersebut, pasalnya berdasarkan pemeriksaan BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2012 yang merupakan gabungan konsolidasian dari Laporan Keuangan Kementerian Negar/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN), pencapaian WTP baru 74% (lihat tabel)

Opini BPK 2013

Dari 93 entitas yang sudah diperiksa 69 sudah mendapatkan opini WTP. Meskipun jumlah Opini WTP naik dari tahun 2011 yang semula 67 entitas, namun secara persentase mengalami penurunan sebanyak 3%, sebelumnya 77%. read more »

Opini

Penerimaan CPNS 2013

Tahun 2013 ini pemerintah merencanakan merekrut CPNS dari pelamar umum sebanyak 60.000 kursi dengan rincian 20.000 untuk instansi pusat dan sisanya 40.000 kursi bagi instansi daerah. Tes akan dilaksanakan pada bulan September 2013 dengan didahului penetapan formasi dan pengumuman ke publik pada bulan Juli-Agustus 2013.

Seperti tahun 2012 Kemenpan melibatkan 10 konsorsium perguruan tinggi PTN yang bertugas membuat soal dan mengevaluasi hasil tes seleksi CPNS. Kemenpan juga sudah membuat MoU dengan ICW yang disertakan dalam pengawasan proses penerimaan CPNS sehingga proses rekrutmen diharapkan adil, transparan, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

Keputusan lulus tidaknya calon PNS berdasarkan passing grade dan diumumkan satu pintu melalui Kemenpan, artinya instansi daerah tidak punya kuasa untuk menentukan kelulusan CPNS. Ingat kasus CPNS Badung Bali kisruh lantaran pengumuman hasil tes CPNS nilainya berbeda dengan hasil yang keluarkan oleh Kemenpan-RB yang akhirnya menyeret ketua BKD setempat menjadi tersangka pemalsuan dokumen.

Kebijakan Penerimaan CPNS 2013

Secaran nasional pemerintah menerapkan kebijakan zero growth dengan hanya mengganti PNS yang sudah pensiun, meninggal dunia, dipecat atau berhenti dengan tidak menambah jumlah pegawai secara keseluruhan. Namun secara institusional akan dijalankan dengan tiga pola, yakni minus growth, zero growth, dan growth. Sederhananya Minus Growth berarti tidak membuka pendaftaran CPNS sedangkan kebijakan Growth bisa menambah CPNS diluar pensiun.

No Keterangan Jumlah Pegawai ** Rasio Belanja Pegawai thd APBD
1 Minus Growth
* Pemprov Berlebih Lebih 30%
* Pemkab/Kota Berlebih Lebih 50%
2 Zero Growth
* Pemprov Cukup 25% – 30 %
* Pemkab/Kota Cukup 40% – 50%
3 Growth
* Pemprov Kurang Kurang 25%
* Pemkab/Kota Kurang Kurang 40%

** Berdasarkan Analisa Beban Kerja

read more »

Pemda

Tambahan Penghasilan PNS Kota Tangerang

Terdapat 2 (dua) model pemberian pemberian tambahan penghasilan PNS di Pemerintah Kota Tangerang yang diatur dalam peraturan yang berbeda.

Pertama Peraturan Walikota Tangerang Nomor. 13 Tahun 2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN PRESTASI KERJA dan yang kedua: Peraturan Walikota No.40 Tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI PEJABAT FUNGSIONAL BERDASARKAN PRESTASI KERJA.

Jadi perbedaan kedua peraturan tersebut terletak pada Jabatan yang disandangnya yakni jabatan struktural atau jabatan fungsional.

Kalau dilihat secara kronologis, peraturan kedua adalah perbaikan dari ketentuan sebelumnya, Perwali No.13 yang dikeluarkan tanggal 20 Maret hanya membedakan pemberian tambahan berdasarkan Beban kerja (eselonisasi) dan Prestasi Kerja (golongan) dan terdapat selisih yang relatif besar jumlah tambahan penghasilan antara Eselon dan Golongan. Artinya jabatan fungsional masuk berdasarkan golongan karena tidak mempunyai eselon.

Dengan dikeluarkan peraturan kedua Perwali No. 40 Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012 pejabat fungsional memperoleh tambahan penghasilan yang lebih besar dibandingkan semula.

Ada yang terasa aneh dalam peraturan ini, pemberian tunjangan (atau tambahan penghasilan) didasarkan atas dua kriteria yaitu Beban Kerja (pejabat struktural) dan Prestasi Kerja (fungsional tertentu dan umum). Kutipan dari Perwali di atas: Prestasi Kerja adalah nilai baku kemampuan hasil kerja pegawai yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai hari dan jam kerja efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

read more »

Pemda

Tambahan Penghasilan PNS Pemda Kutai Timur

Kabupaten Kutai Timur dikenal sebagai daerah yang mempunyai sumber daya alam yang besar.

Hasil pertambangan dan perkebunan memberikan kontribusi besar terhadap jumlah Dana Perimbangan yang diterima daerah yang sejak tahun 1999 memisahkan diri dari Kabupaten Kutai.

Tidak mengherankan pada tahun 2012 menduduki peringkat 7 sebagai kota/kabupaten terkaya versi Warta Ekonomi. Data tahun 2011 menunjukkan pendapatan daerah yang diperoleh dari PAD dan Dana Perimbangan (diluar DAU, DAK dan Dana Dekonsentrasi) mencapai Rp 1,635.544.485.000.

Sumber Pendapatan di Luar DAU, DAK dan Dana Konsentrasi Tahun 2011:

PAD 53.198.414
Dana Perimbangan:
* Bagi Hasil Pajak  202.996.579
* Bagi Hasil Bukan Pajak Sumberdaya Alam  1.379.349.492
Jumlah  1.635.544.485
Jumlah PNS 6.429

Berdasarkan Peraturan Bupati No.5 Tahun 2012, Pemda Kutai Timur memberikan tunjangan tambahan penghasilan bagi para PNS. Dalam Perbub ini terutama mengatur tentang kriteria dan penerima tambahan penghasilan dan pemotongan sebesar 3% per hari bagi PNS yang tidak masuk. Ketentuan tambahan penghasilan bagi tenaga Pendidik dan Kependidikan diatur tersendiri.

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

Daftar Gaji PNS 2013

Pemerintah akhirnya pada tanggal 11 April 2013  mengeluarkan/menerbitkan dasar hukum kenaikan gaji PNS baru.

Presiden telah menandatangani PP Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelimabelas atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS.

Seperti biasa PP ini berlaku per 1 Januari 2013 dan selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan juknis dari Dirjen Perbendaharaan. Mengantisipasi pengajuan gaji bulan Juni sebagai dasar pemberian gaji 13, maka juknis diharapkan segera terbit karena pengajuan gaji bulan Juni paling lambat diterima KPPN tanggal 15 Mei 2013.

Berikut daftar Gaji Pokok PNS 2013:

1. Golongan I dan II

read more »

Opini

Kapan PP Kenaikan Gaji PNS 2013 Diterbitkan?

Sampai saat ini Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur kenaikan gaji PNS tahun anggaran 2013 belum juga diterbitkan. Padahal sudah memasuki bulan April minggu kedua, namun belum ada tanda-tanda atau pernyataan dari pejabat yang berwenang kapan PP tersebut keluar.

Jika sudah diundangkan, Peraturan Pemerintah (PP) tersebut merupakan perubahan kelimabelas atas PP no 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sejak diundangkan  PP tersebut telah mengalami perubahan sebanyak 14 kali.

Sebelumnya kita lihat tanggal ditandatanganinya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang perubahan/kenaikan gaji PNS dalam 5 (lima) tahun terakhir.

No Peraturan Pemerintah Tanggal
1 PP No 15 Tahun 2012 6 Februari 2012
2 PP No 11 Tahun 2011 16 Februari 2011
3 PP No 25 Tahun 2010 5 Februari 2010
4 PP No 8 Tahun 2009 16 Januari 2009
5 PP No 14 Tahun 2008 4 Februari 2008

Data di atas menunjukkan PP yang mengatur perubahan/kenaikan gaji ditandatangani presiden paling lambat pada bulan Februari. Bahkan pada tahun 2009, PP diterbitkan lebih awal pada bulan Januari 2009. Jeda waktu antara tanda tangan dan diundangkannya PP tersebut sekitar 1-2 minggu. Wajar timbul pertanyaan mengapa sampai bulan April ini (tanggal 9) PP belum keluar juga?

read more »

Opini

Inilah 23 K/L yang Diusulkan Menerima Tunjangan Kinerja Tahun 2013

Sebelumnya dalam tulisan 39 K/L Penerima Remunerasi telah dibahas 16 K/L awal yang sudah dilaksanakan verifikasi lapangan oleh Tim Teknis Unit Pelaksana Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN).

Dari ke-16 K/L tersebut hanya Kemenpora yang tidak diusulkan untuk mendapatkan tunjangan kinerja pada tahun ini. Artinya penilaian akhir Kemenpora belum memenuhi passing grade atau skor parameter yang sudah ditentukan (Kasus Hambalang menjadi faktor yang berpengaruh).

Dalam perkembangannya ada tambahan 8 K/L yang diusulkan untuk mendapatkan tunjangan kinerja pada tahun 2013 ini, sehingga jumlahnya menjadi 23 K/L.

Berikut daftar 23 K/L yang diusulkan mendapatkan tunjangan kinerja pada 2013:

1. Kemenlu 13. Kemenakertrans
2. Kemendag 14. BAPETEN
3. Kemenkes 15. Kemen P U
4. Kemendikbud 16. Kemenkominfo
5. Kemnparek 17. BMKG
6. Kemenhut 18. Bakorkamla
7. Kemendagri 19. BNP2TKI
8. Wantannas 20. Kemen PDT
9. LAPAN 21. Perpusnas
10. Kemen K P 22. BIN
11. Kemen L H 23. Setjen DPR
12. Kemenhub

Sumber

read more »