Data & Survey

Dampak Penghematan Anggaran K/L 2014

May 27, 2014 – 8:41 pm

Latar belakang adanya langkah penghematan dan pemotongan belanja Kementera/Lembaga adalah untuk menjaga agar defisit anggaran hanya 2,5 persen dari dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sesuai undang-undang (UU) defisit anggaran yang diperbolehkan maksimal 3 persen.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (R-APBNP) 2014 yang diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat belum lama ini, belanja subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), elpiji dan bahan bakar nabati (BBN) dinaikkan dari Rp 210,7 triliun menjadi Rp 285 triliun. Belanja subsidi listrik juga naik dari Rp 71,4 triliun menjadi Rp 107,1 triliun. Sebaliknya dari sisi penerimaan negara ada penurunan penerimaan pajak yang semula sebesar Rp1280,4 triliun menjadi Rp1232,1 triliun. Total pengurangan semua penerimaan negara sekitar Rp 70,4 triliun.

Melonjaknya subsidi energi terutama BBM dan menurunnya pendapatan negara memaksa pemerintah untuk mengambil langkah-langkah untuk menekan defisit anggaran.

Ada dua cara yang bisa dilakukan untuk menekan defisit anggaran, yakni memotong anggaran dan menghilangkan subsidi BBM dengan cara menaikkan harga BBM bersubsidi.  Namun pemerintah memilih opsi pertama yakni menghemat dan memotong anggaran belanja kementerian/lembaga dengan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014 yang ditandatangani Presiden SBY tanggal 19 Mei 2014.

read more »

Permalink | Comments (28)
Blogging

Tiga Tahun

May 20, 2014 – 12:21 am

Ya.. Tiga tahun sudah setagu.net hadir, awal mula blog ini memakai platform gratisan wordpress dengan title remunerasipns.wordpress dengan post pertama kali 4 Januari 2010 dengan judul Tabel Remunerasi Hakim MA. Tiga tahun yang lalu tepatnya 19 Mei 2011 memutuskan pindah memakai domain sendiri setagu.net

Pageview atau hits pengunjung sampai hari ini sudah mencapai 16.201.337 atau per hari rata rata 14.782 kunjungan. Jumlah post mencapai  200 artikel dengan  16.913 komentar dan FB Like 6.000 per hari ini.  Alhamdulilah. Tidak banyak kata yang saya ucapkan, terima kasih kepada rekan-rekan sudah mempercayai blog ini sebagi referensi mengenai remunerasi PNS. Aktualitas, informatif dan terpercaya tetap manjadi prinsip setagu.net dengan tetap mempertahankan prosesi penulisan: mengumpulkan bahan-bahan, riset kecil-kecilan, posting lalu publish. Begitu juga dalam menjawab pertanyaan …

Malam hari pas menunggu pertandingan bola tetap menjadi waktu terbaik untuk menulis post atau artikel. Lagu jadul jaman SMP-SMA menjadi teman wajib, sampai anak-anak pada hafal lagunya :) . Nonton film juga menjadi kegiatan yang sering saya lakukan di sela-sela kesibukan, ratusan bahkan ribuan judul film sudah terkoleksi dalam format digital.

Happy blogging

***

read more »

Permalink | Comments (20)
Opini

Remunerasi Rumah Sakit BLU Kemenkes

May 19, 2014 – 8:40 am

Pembayaran tunjangan kinerja kepada pegawai negeri sipil di rumah sakit yang berstatus badan layanan umum (BLU) di lingkungan Kemenkes terdapat kendala ketika ketika keluar Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pasal 3 (f) pada peraturan tersebut berbunyi Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. Pasal tersebut mengikuti Perpres No 81 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kemenkes pasal 3 (f) yang menjabarkan hal yang sama.

Dalam pelaksanaanya Kementerian Kesehatan memutuskan bahwa pegawai pada satuan kerja yang berstatus BLU di lingkungan Kemenkes tidak dibayarkan tunjangan kinerja dari kementerian (pusat) berdasarkan Perpres 81 Tahun 2013. Padahal besaran insentif yang diterima rata-rata pada RS BLU tersebut (khususnya pegawai level menengah bawah) jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang tercantum dalam lampiran Perpres tersebut.

Sedikit banyak keputusan dari Kemenkes tersebut menimbulkan ketidakpuasan yang berujung kepada aksi keprihatinan dari beberapa UPT mapun RS yang berstatus BLU. Beberapa perwakilan telah mengajukan tuntutan ke DPR, selain itu juga diperjuangkan ke kementerian terkait sesuai prosedur yang ada dengan tujuan agar dapat dibayarkan tunjangan kinerja sesuai Perpres 81/2013.

Remunerasi BLU

Persoalan yang dianggap sebagai peyebab tidak dibayarkannya tunjangan kinerja sesuai Perpres 81/2013 adalah karena Kemenkes beranggapan bahwa pegawai BLU RS/UPT Vertikal telah menerima tunjangan atas kinerja (remunerasi) sesuai dengan kemampuan BLU.

read more »

Permalink | Comments (20)
Tabel Remunerasi

Tabel Tunjangan Kinerja Setjen DPR RI

May 16, 2014 – 10:33 am

Penganggaran tunjangan kinerja bagi PNS di Sekretariat Jenderal DPR sebenarnya sudah disetujui pada rapat Banggar DPR tanggal 21 Oktober 2013 (termasuk dalam paket 28 K/L yang mendapatkan remunerasi), namun dana kebutuhan tunjangan kinerja Setjen DPR baru akan digunakan pada tahun 2014.

Pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Setjen DPR akhirnya bisa segera direalisasikan dengan diterbitkannya Perpres No 44 Tahun 2014 yang ditandatangani Presiden tanggal 9 Mei 2014. Dalam Perpres tersebut diatur bahwa PNS yang mempunyai jabatan di lingkungan Setjen DPR-RI, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada:

a. PNS di lingkungan Setjen DPR-RI yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
b. PNS di lingkungan Setjen DPR-RI yang diberhentikan sementara atau di nonaktifkan;
c. PNS di lingkungan Setjen DPR-RI yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri);
d. PNS di lingkungan Setjen DPR-RI yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Setjen DPR-RI;
e. PNS di lingkungan Setjen DPR-RI yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa pensiun; dan
f. PNS pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 .

read more »

Permalink | Comments (9)
Opini

Menanti PP Kenaikan Gaji

May 4, 2014 – 8:14 am

Bulan April telah berlalu, namun PP Kenaikan gaji PNS 2014 yang ditunggu belum terbit juga. Sebagai catatan nampaknya pada tahun ini tanggal penerbitan PP perubahan gaji akan menjadi jangka waktu paling lama setelah adanya pengumuman kenaikan  dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Tahun lalu PP No 12 Tahun 2013 yang merupakan PP kenaikakn Gaji Pokok PNS baru ditandatangani Presiden tanggal 11 April 2013, padahal sebelumnya belum pernah penerbitan peraturan pemerintah perubahan gaji PNS melewati bulan Februari.

Kenaikan gaji pokok PNS sudah ditetapkan sebesar 6 % dan sudah dianggarkan dalam APBN 2014. Persentase 6 % ini  dimaksudkan untuk mempertahankan daya beli para pegawai negeri sipil dari gerusan inflasi yang dipatok pemerintah pada angka 5,5 % atau sebenarnya riil income yang dinikmati PNS hanya 0.5 %. Kebijakan kenaikan gaji pokok yang menyesuaikan inflasi mulai diterapkan pada tahun lalu sehingga dengan kondisi ekonomi yang stabil persentase kenaikan gaji berkisar pada angka 5 – 7 % pada tahun-tahun mendatang.

Besaran dan persentase sudah ditetapkan dan dianggarkan dalam APBN 2014, mengapa penerbitan PP Kenaikan Gaji Pokok belum diterima sampai saat ini?

read more »

Tags | Permalink | Comments (121)
Gaji dan Tunjangan PNS

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Tertentu – Bagian 2

April 26, 2014 – 8:29 pm

Salah satu kelebihan jabatan fungsional dibandingkan dengan jabatan struktural bahwa Pejabat fungsional dapat naik kedalam pangkat yang setingkat lebih tinggi dalam 2 tahun. Apabila menduduki menduduki jabatan struktural kenaikan pangkat hanya dapat dilakukan secara reguler 4 tahun sekali.

Pejabat fungsional dapat dipertimbangkan untuk dinaikan kedalam pangkat yang setingkat lebih tinggi apabila memenuhi syarat:

  • Sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir,
  • Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan yang setingkat lebih tinggi,
  • Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.

Pengangkatan dalam jabatan fungsional dapat melalui

  • Inpassing / penyesuaian
  • Mengisi formasi yang lowong ( cpns )
  • Perpindahan diagonal ke jabatan Struktural atau jabatan fungsional lain

read more »

Permalink | Comments (15)
Gaji dan Tunjangan PNS

Uang Makan PNS Tahun 2015 Naik Rata-rata 40%

March 27, 2014 – 1:36 pm

Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tanggal 17 Maret 2017tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga tahun Anggaran 2015.

Satu hal yang menggembirakan terutama PNS instansi Pusat bahwa tarif uang makan PNS dan uang makan lembur mengalami kenaikan. Kenaikan terakhir terjadi pada tahun anggaran 2012 atau dua tahun yang lalu.

Uang makan PNS gol I dan II naik sebesar Rp 10.000 menjadi Rp 35.000, Golongan III juga naik dengan besaran sama menjadi Rp 37.000. PNS golongan IV menikmati kenaikan paling besar yakni Rp 12.000 menjadi Rp 40.000 per hari. Kenaikan ini akan berlaku mulai bulan Januari 2015 dan uang makan PNS dihitung hitung berdasarkan jumlah hari kerja.

Tabel Kenaikan Uang Makan PNS

No Golongan  TA 2015  TA 2012 Kenaikan Persentase
1 I dan II 35.000 25.000 10.000 40%
2 III 37.000 27.000 10.000 37%
3 IV 41.000 29.000 12.000 41%

read more »

Permalink | Comments (172)
Gaji dan Tunjangan PNS

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Tertentu – Bagian 1

March 20, 2014 – 10:25 pm

Besaran jabatan fungsional tergantung jenjang jabatan yang dibuktikan dengan SK pengangkatan yang ditandatangani pejabat yang berwenang.

Jenjang jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional Ahli dan fungsional Terampil. Masing-masing jabatan tersebut  ditetapkan jenjang jabatan dan jenjang pangkat/ golongan ruang sesuai ketentuan yang berlaku. Pejabat yang menandatangani Surat Keputusan juga menunjukkan tingkat/jabatan fungsional tersebut. Untuk Jabatan fungsional Ahli Pertama harus ditandatangani oleh Menteri atau Ka sebagai pimpinan tertinggi, fungsional ahli Madya penandatangan Sekjen dan seterusnya.

Penilaian prestasi kerja bagi pejabat fungsional ditetapkan dengan angka kredit oleh pejabat yang berwenang. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

read more »

Permalink | Comments (10)
Page 5 of 30« First...34567...102030...Last »

« Previous Page — Next Page »