Remunerasi PNS

Seperti sudah menjadi siklus, setelah efek gaji 13 mereda dipastikan akan muncul pertanyaan-pertanyaan soal kelanjutan proses tunjangan kinerja terutama pada 23 K/L yang sedianya direalisasikan tahun ini.

Untuk kesekian kalinya simak dulu proses persetujuan tunjangan kinerja:

1. Menteri PAN dan RB selaku Ketua TRBN akan mengirimkan surat ke Menteri Keuangan untuk menyampaikan K/L yang sudah diverifikasi lapangan dan sudah memperoleh Berita Acara Validasi Job Grading, disertai dengan lampiran hasil verifikasi lapangan dan Berita Acara Job Grading.
2. Ditjen Anggaran akan mengundang K/L dimaksud untuk mengecek efisiensi dan optimalisasi anggaran yang dilakukan K/L, serta melakukan perhitungan anggaran yang diperlukan untuk tunjangan kinerja
3. Jika K/L dapat memenuhi seluruh anggaran tunjangan kinerja dari hasil efisiensi/optimalisasi anggarannya, maka pembahasan dapat dilakukan oleh K/L dengan Komisi DPR yang terkait. Namun jika diperlukan tambahan anggaran, maka pengajuan harus dilakukan oleh Menteri Keuangan kepada Badan Anggaran DPR.

Kata kuncinya disini adalah persetujuan DPR, jadi selama belum ada kata sepakat dari DPR Perpres belum akan ditandatangani meski draft sudah dibuat (Draft perpres dipersiapkan Team RBN). Pembahasan dengan DPR bersifat terbuka sehingga publik bebas untuk mengikutinya. read more »

Banyak email yang masuk lewat inbox menanyakan kapan tunjangan kinerja atau remunerasi di Kementerian/Lembaga, semoga postingan ini bisa membuat lebih jelas.

Untuk memperoleh gambaran Progres Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga yang diusulkan menerima tunjangan kinerja tahun 2013 – 2014 maupun K/L yang belum, perlu diuraikan secara kronologis. Sebelumnya penting dimengerti proses pengajuan usulan reformasi birokrasi untuk mengetahui sejauh mana usulan tersebut disetujui :

• Kementerian/Lembaga mengajukan Dokumen Usulan dan road map Reformasi Birokrasi Kepada Kemenpan dan RB.
• Kemenpan RB melakukan penilaian kesiapan program Reformasi Birokrasi :

1. Penilaian dokumen usulan K/L
2. Penilaian dokumen Road Map dan Quick Wins
3. Pengecekan kelengkapan lampiran dokumen usulan dan road map, dan
4. Verifikasi lapangan

3 (tiga)  aspek pertama penilaian dilakukan dengan Desk Analysis pada kelengkapan dan kualitas isi, baru kemudian dilakukan langkah selanjutnya yaitu verikasi lapangan.

Verifikasi lapangan bisa dilakukan jika penilaian dokuman maupun kelengkapan sudah memenuhi syarat. Pelaksanaan verifikasi lapangan melalui metode wawancara dan observasi dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan pemahaman reformasi birokrasi  di K/L tersebut.

Tahun 2011

16 K/L sudah mengajukan usulan Reformasi Birokrasi yang telah kepada Kemenpan dan RB. Kementerian /Lembaga tersebut proses penilaiannya dilanjutkan pada tahun 2012, yaitu :  read more »

Tahun 2013 ini pemerintah merencanakan merekrut CPNS dari pelamar umum sebanyak 60.000 kursi dengan rincian 20.000 untuk instansi pusat dan sisanya 40.000 kursi bagi instansi daerah. Tes akan dilaksanakan pada bulan September 2013 dengan didahului penetapan formasi dan pengumuman ke publik pada bulan Juli-Agustus 2013.

Seperti tahun 2012 Kemenpan melibatkan 10 konsorsium perguruan tinggi PTN yang bertugas membuat soal dan mengevaluasi hasil tes seleksi CPNS. Kemenpan juga sudah membuat MoU dengan ICW yang disertakan dalam pengawasan proses penerimaan CPNS sehingga proses rekrutmen diharapkan adil, transparan, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

Keputusan lulus tidaknya calon PNS berdasarkan passing grade dan diumumkan satu pintu melalui Kemenpan, artinya instansi daerah tidak punya kuasa untuk menentukan kelulusan CPNS. Ingat kasus CPNS Badung Bali kisruh lantaran pengumuman hasil tes CPNS nilainya berbeda dengan hasil yang keluarkan oleh Kemenpan-RB yang akhirnya menyeret ketua BKD setempat menjadi tersangka pemalsuan dokumen.

Kebijakan Penerimaan CPNS 2013

Secaran nasional pemerintah menerapkan kebijakan zero growth dengan hanya mengganti PNS yang sudah pensiun, meninggal dunia, dipecat atau berhenti dengan tidak menambah jumlah pegawai secara keseluruhan. Namun secara institusional akan dijalankan dengan tiga pola, yakni minus growth, zero growth, dan growth. Sederhananya Minus Growth berarti tidak membuka pendaftaran CPNS sedangkan kebijakan Growth bisa menambah CPNS diluar pensiun.

** Berdasarkan Analisa Beban Kerja

read more »