Opini

Progres Remunerasi 2014

Seiring dengan bertambahnya 27 kementerian/lembaga yang mendapat remunerasi pada tahun 2013, sampai saat ini jumlah K/L ysng sudah melaksanakan reformasi birokrasi dan mendapatkan tunjangan kinerja mencapai 63 K/L.

Dengan demikian tinggal 13 K/L yang masih menanti persetujuan tunjangan kinerja yakni Kementerian Agama, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Informasi Geospasial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Setjen DPD, Setjen Komnas Ham, Setjen KPU, Setjen KY dan Setjen MK dan Setjen MPR.

Terdapat  3 K/L yang sudah disetujui TRBN dan siap untuk diajukan tahun 2014 ini yaitu Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).  Setjen DPR sudah dipastikan pada tahun 2014 anggarannya sudah disetujui DPR pada tahun 2013 kemarin dengan alokasi sebanyak 24,21 M, sehingga secara teknis Setjen DPR hanya tinggal menunggu diterbitkannya Perpres Tunjangan Kinerja.

Kilas balik tahun 2013 di luar instansi yang sudah disetujui, terdapat beberapa K/L yang tidak lulus passing grade dan harus melakukan proses ulang : Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Kementerian Agama, Setjen MPR dan Setjen Komnas HAM. Sedangkan K/L yang belum mengajukan dokumen usulan Reformasi Birokrasi: Kementerian BUMN dan Setjen KPU.

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS TNI/Polri

Gaji dan Penghasilan Polisi

Penghasilan Polisi selama sebulan terdiri dari gaji bulanan sebagai penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur. Sesuai sebutannya penghasilan yang tidak teratur tergantung intensitas kegiatan Kepolisian yang dijalani anggota Polri berdasarkan satuan kerja atau satuan fungsinya.

Di bawah ini akan diuraikan setiap komponen gaji dan penghasilan Polisi, sehingga mendapat gambaran yang cukup jelas mengenai penghasilan  seorang anggota Polri.

GAJI BULANAN

Gaji Pokok

Dibandingkan dengan PNS gaji pokok Polri relatif lebih besar pada golongan yang sama, misalnya Gol III A yang baru masuk dengan IPDA perbedaannya sebesar Rp 131.600. Gaji Pokok Polri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

read more »

Data & Survey

Petunjuk Teknis Perpanjangan Pensiun PNS

Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengeluarkan surat sebagai petunjuk teknis untuk perpanjangan Batas Usia Pensiun (BUP) bagi PNS yang pensiun per 1 Febuari 2014 ke atas. Melalui surat Kepala BKN no. K.26-30/V.7-3/99 tanggal 17 Januari 2014 tentang Batas Usia Pensiun (BUP) Pegawai Negeri Sipil (PNS), batas usia pensiun dibedakan berdasarkan kedudukan PNS tersebut, yakni:

  1. Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural eselon I dan eselon II) dengan BUP 60 Tahun
  2. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Pelaksana (sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural eselon III ke bawah dan fungsional umum) BUP 58 Tahun

Surat Kepala BKN tersebut sebagai landasan operasional sementara sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur BUP PNS. Untuk mempermudah implementasi di lapangan juga dilengkapi dengan contoh-contoh kasus dengan situasi yang berbeda.

read more »

Data & Survey

Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja 2013

Kementerian Keuangan melalui Ditjen Perbendaharaan telah mengeluarkan petunjuk pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja pegawai pada 27 Kementerian Negara/Lembaga dengan diterbitkannya Peraturan Dijen Perbendaharaan Nomor PER-53/PB/2013.

Berikut poin-poin pokok dalam peraturan tersebut:

  1. Alokasi dana pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada 27 (dua puluh tujuh) Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk Tahun Anggaran 2013 disediakan dalam DIPA masing-masing Kementerian Negara/ Lembaga dibayarkan terhitung mulai bulan Juli 2013.
  2. Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh KPA melalui penerbitan SPM-LS kepada Bendahara Pengeluaran.
  3. Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran Tunjangan Kinerja melalui transfer ke rekening Pegawai.  read more »
Tabel Remunerasi

Daftar Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan

Prinsip dalam remunerasi adalah pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai didasarkan kepada jabatan dan kelas jabatan. Sistem remunerasi PNS harus berpegang pada merit system, yaitu penetapan besarnya tunjangan kinerja harus berbasis kinerja, bobot pekerjaan dan peringkat (grade) masing-masing jabatan.

Nilai dan kelas suatu jabatan digunakan untuk menentukan besaran gaji yang adil dan layak selaras dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab jabatan tersebut.  Nilai dan kelas suatu jabatan diperoleh atau ditetapkan melalui proses yang disebut Evaluasi Jabatan yang akan digunakan dalam pemberian tunjangan.

Sebagai referensi berikut ini daftar jabatan, kelas jabatan dan tunjangan kinerja per kelas jabatan yang merupakan hasil evaluasi jabatan yang sudah ditetapkan pada salah satu instansi.

Pusat

 

read more »

Berita

Batas Usia Pensiun PNS Akhirnya Menjadi 58 Tahun

Pemerintah dan DPR RI sepakat bahwa batas usia pensiun (BUP) PNS menjadi 58 tahun. Usia pensiun yang baru ini berlaku menyeluruh untuk PNS golongan I sampai IV.

Ketentuan ini sudah masuk dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang rencananya akan di sahkan dalam rapat paripurna DPR tanggal 19 Desember 2013.  Ada empat RUU yang akan disahkan pada masa sidang 2012-2013 yang berakhir pada paripurna nanti yaitu RUU ASN (Aparatur Sipil Negara), RUU Perindustrian, RUU tentang Perubahan UU No.30 Tahun 2004, dan RUU Desa.

Perubahan BUP ini sebenarnya cukup mengagetkan karena dalam Draft RUU ASN terakhir (21 Oktober 2013), pemerintah bersikeras bahwa batas usia pensiun (BUP) PNS untuk jabatan administrasi tetap 56 tahun. Pertimbangan kemampuan keuangan negara menjadi alasan pemerintah menolak perpanjangan BUP PNS tersebut. Sejak awal dalam draft RUU ASN yang disusun DPR, sebenarnya batas usia pensiun (BUP)  sudah direncanakan menjadi 58 tahun.

Namun perkembangan terakhir tadi malam (16 Desember 2013) rapat Panja RUU ASN seluruh fraksi dan pemerintah akhirnya sepakat menyetujui BUP PNS bertambah dua tahun.

read more »

Tabel Remunerasi

Tabel Tunjangan Kinerja 2013

Besaran Tunjangan Kinerja bagi Kementerian Lembaga yang disetujui pada tahun 2013 ini terendah sebesar 1.563.000 pada kelas jabatan 1, tertinggi untuk kelas jabatan 17 mencapai Rp 19.360.000. Besaran ini tidak berbeda dengan batch tahun 2012 yang lalu.

Secara umum perbedaan antara Kementerian dan Lembaga bahwa grade atau kelas teringgi pada Kementerian diduduki oleh Wakil Menteri atau Eselon I lainnya. Sedangkan kelas jabatan pada Lembaga grade tertinggi merupakan jabatan Ketua atau Kepala lembaga/badan tersebut.

Poin utama dalam Perpres Tunjangan Kinerja 2013:

1. Tunjangan Kinerja dibayarkan terhitung mulai bulan Juli 2013
2. Tunjangan Kinerja diberikan kepada pegawai yang mempunyai jabatan tertentu.
3. Tunjangan kinerja tidak diberikan untuk kriteria tertentu, misalnya:

  • Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu
  • Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan
  • Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain
  • Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara
  • Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

4. Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional yang mendapatkan tunjangan profesi maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja dengan tunjangan profesi pada jenjangnya. Apabila tunjangan profesi yang diterima lebih besar dari pada tunjangan kinerja maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya.

5. Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh K/L , Menpan dan Menkeu baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menurut bidang tugasnya masing-masing.

read more »

Berita

Perpres Tunjangan Kinerja 2013 Sudah Ditandatangani

Dikutip dari situs Sekretariat Kabinet RI, Presiden SBY telah menandatangani Perpres tunjangan kinerja bagi 27 Kementerian Lembaga. Peraturan Presiden tersebut ditandatangani per tanggal 11 Desember 2013.

Terdapat 27 Perpres dimana satu nomor Perpres untuk satu K/L, di mulai Peraturan Presiden Nomor 77/2013 hingga Peraturan Presiden Nomor 103/2013.

Sesuai persetujuan dari DPR terhadap pengajuan tunjangan kinerja 28 K/L, terdapat satu instansi yaitu Setjen DPR di mana dana kebutuhan tunjangan kinerja baru akan digunakan pada tahun 2014. Sehingga hanya 27 Perpres yang ditandatangani Presiden dengan pemberlakuan TMT per 1 Juli 2013.

Dengan penandatanganan ini, berarti  Perpres tidak lama lagi akan dirilis di setkab.go.id, tunggu saja …

Mekanisme Pencairan Tunjangan Kinerja :

  1. Perpres
  2. Kemenkeu mengeluarkan juknis
  3. K/L memproses pembayaran ke KPPN Mitra berupa pengajuan SPM-LS, yang mengajukan adalah KPA Pusat (biasanya bendahara K/L). Pengajuan ini disertai dokumen pendukung sebagai persyaratan seperti rekap daftar nominatif dan surat pertanggungjawaban mutlak.
  4. KPPN melakukan uji substantif dan formal, Jika syarat lengkap KPPN menerbitkan SP2D.
  5. Secara berjenjang Bendahara – Pengeluaran K/L mentransfer dana Tunjangan Kinerja ke Ditjen/Badan, Kanwil dan UPT/Satker.