Gaji dan Tunjangan PNS

PP 38 Tahun 2015 – Gaji 13 PNS 2015

 

Info Awal PP Gaji ke-13 tahun 2015:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 38 Tahun 2015
Tentang
Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Agggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisisn Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan

PP Gaji 13 Tahun 2015

read more »

TNI/Polri

PP No 32 Tahun 2015 – Gaji Pokok Polri

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29
TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menaikkan gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. bahwa besaran gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah ten tang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

read more »

TNI/Polri

PP No 31 Tahun 2015 – Gaji Pokok TNI

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28
TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA
TENTARA NASIONAL INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan basil guna serta kesejahteraan Anggota Tentara Nasional Indonesia, perlu menaikkan gaji pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia;

b. bahwa besaran gaji pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia;

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS TNI/Polri

ULP TNI dan Polri Ditetapkan Rp 50.000/hari

Berdasarkan surat edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-17/PB/2015 tanggal 25 Mei 2015, Direktur Jederal Perbendaharaan memberikan petunjuk lebih lanjut dalam hal pembayaran uang lauk pauk (ULP) anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia mulai Tahun Anggaran 2015.

Maksud dan Tujuan surat edaran ini adalah memberikan informasi yang lebih jelas kepada seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Kantor/Satuan Kerja serta memberikan pemahaman yang sama atas pembayaran uang lauk pauk anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia mulai Tahun Anggaran 2015.

Ketentuan ULP Anggota TNI dan Polri TA 2015:

read more »

Tabel Remunerasi TNI/Polri

Perkiraan Tunjangan Kinerja Polri

Polri termasuk instansi yang disetujui untuk mendapatkan kenaikan tunjangan kinerja pada tahun 2015 ini. Berdasarkan hasil evaluasi Tim Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) penerapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Polri mendapatkan nilai 67,23. Hasil ini meningkat dibandingkan pada tahun 2014 yang lalu.

Usulan kenaikan tunjangan kinerja telah disampaikan Kemenpan kepada Kemenkeu selaku pemegang otoritas anggaran. Peningkatan besaran tunjangan kinerja ini tetap memperhatikan ketersediaan anggaran dan diutamakan berasal dari efisisensi dan penghematan.

Polri sendiri sudah yang menerima tunjangan kinerja semenjak tahun 2010 berbarengan dengan beberapa instansi lainnya. Cikal bakal pemberian tunjangan kinerja diawali pada tahun 2007 dengan 3 instansi Kemenkeu, BPK dan MA sebagai pionir. Dibandingkan dengan K/L lainnya secara nominal, tunjangan kinerja Polri jauh lebih kecil. TNI paling mendekati dalam artian selisih besaran tidak terlalu jauh. Rata rata tunjangan kinerja K/L untuk level kelas jabatan terendah mencapai Rp 1.563.000 atau hampir 3 kali lipat dari Polri pada grade yang sama dengan angka Rp 553.000.

read more »

Berita

Inilah K/L yang Diusulkan Kenaikan Tunjangan Kinerja 2015

Besar kecilnya pemberian tunjangan kinerja kepada Pegawa Negeri salah satunya berdasarkan pada tingkat capaian pelaksanaan reformasi birokrasi instansi. Progress atau capaian sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaan reformasi birokrasi diketahui dari hasil monitoring dan evaluasi berkala. Hasilnya bisa penambahan atau pengurangan (punishment) tunjangan kinerja tergantung penilaian.

Merujuk Permenpan No 14 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Permenpan No 1 Th 2012 dan Permenpan No 31 tahun 2012, ditetapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) sebagai instrumen yang dipakai untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri. Sistem self assessment ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2012 secara online.

Ruang lingkup penilaian meliputi:

  1. Penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan internal instansi pemerintah.
  2. Penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan sampai dengan saat terakhir pembahasan hasil penilaian.

Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang digunakan dalam pedoman ini disusun berdasarkan program-program reformasi birokrasi dengan komponen: pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil.

read more »

Pemda

TPP Pemkot Semarang 2015

Merunut ke belakang karena TPP inilah yang menyebabkan Walikota Semarang waktu itu Soemarmo divonis pengadilan 1 tahun 6 bulan penjara karena terbukti menyuap anggota Dewan agar menyetujui APBD 2012. Pemkot Semarang ketika itu berkepentingan agar anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai dimasukkan dalam APBD TA 2012.  Kabar terakhir Soemarmo yang sudah menghirup udara bebas akan maju dalam Pilkada Kota Semarang tahun 2015 sebagai bakal calon walikota dengan dukungan beberapa parpol.

Tambahan penghasilan pegawai (TPP) Pemkot Semarang Tahun 2015 diberikan berdasarkan kriteria yang terdiri dari Peneilaian Prestasi Kerjapenilaian orestasi kerja PNS (SKP dan Perilaku Kerja) serta yang kedua atas pertimbangan obyekstif lainnya. Yang dimaksud pertimbangan lainnya meliputi keterangan kehadiran, izin dan cuti.

TPP diberikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil termasuk CPNS. Bagi PNS di lingkungan Pemkot Semarang yang telah menerima insntif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan pilihan untuk menentukan antara TPP dengan insentif tersebut di atas.  Pembayaran TPP bagi CPNS/PNS di setiap SKPD diterimakan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya dan apabila jatuh pada hari libur maka pembayaran dimajukan. TPP tidak diberikan kepada PNS yang mendapatkan hukuman disiplin baik ringan, sedang dan berat. Pemberhentian pemberian TPP bervariasi antara 1 (satu) sampai 4 (empat) bulan tergantung tingkat hukuman disiplin.

read more »