Opini

Remunerasi Kementerian Agama

Kementerian Agama pada pembahasan APBN-P 2014 dengan Komisi VII DPR mendapatkan pagu anggaran Reformasi Birokrasi sebesar  Rp1.193.147.779.000,-

Catatan: Rangkaian tulisan ini dibuat sebelum adanya update berita di atas

Alasan utama tidak disetujuinya pemberian tunjangan kinerja Kementerian Agama pada tahun 2013 disebabkan belum adanya Job Grading sebagai salah satu syarat utama dalam mekanisme persetujuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi K/L .

Job grading atau pemeringkatan dihasilkan dari proses Evaluasi  Jabatan  yang digunakan untuk membobot suatu jabatan untuk menghasilkan jabatan (job value) dan kelas jabatan (job class). Tujuan peringkat Jabatan adalah memberikan penghargaan kepada pegawai sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan risiko jabatan/pekerjaan.

Sebenarnya kalau ketiadaan job grading menjadi hal yang agak aneh karena dalam konsep reformasi birokrasi mustahil proses tersebut tidak dilaksanakan dan pedomannya jelas yakni Peraturan MenPAN & RB No 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.

read more »

Berita

Surat Edaran Penyesuaian Gaji Pokok PNS Anggota TNI dan Polri 2014

Sebagai tindak lanjut penerbitan peraturan pemerintah No 35 s/d 36 Tahun 2014 yang telah ditetapkan besaran gaji pokok baru bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Anggota Polri, Kementerian keuangan dalam hal ini Direktorat Perbendaharaan telah mengeluarkan SURAT EDARAN Nomor SE- 22 /PB/2014 sebagai petunjuk pelaksanaan pembayaran kenaikan gaji tersebut.

Maksud dan Tujuan

Memberikan keseragaman pemahaman pada KPPN dalam pelaksanaan pembayaran atas penyesuaian besaran gaji pokok baru sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Pemerintah dimaksud.

Ruang Lingkup

  1. Penyesuaian besaran gaji pokok.
  2. Pembayaran kekurangan gaji sebagai akibat penyesuaian besaran gaji pokok.
  3. Tata cara pengajuan SPM gaji/kekurangan gaji bagi Satker yang telah menggunakan aplikasi Gaji PNS Pusat (GPP) dan Belanja Pegawai Polri (BPP).

read more »

TNI/Polri

Daftar Gaji Pokok TNI dan Polri Tahun 2014

Selain PP tentang kenaikan gaji PNS, tanggal 21 2014 pemerintah juga merilis peraturan pemerintah yang mengatur gaji pokok TNI dan Polri Tahun 2014.

PP No 35 Tahun 2014 mengatur perubahan gaji anggota TNI sedangkan PP No 36 Tahun 2014 merupakan perubahan kesepuluh atas peraturan pemerintah nomor 21 tentang peraturan gaji anggota Polri. Ketentuan gaji baru di atas berlaku surut mulai 1 Januari 2014.

Rata-rata kenaikan gaji pokok sama dengan PNS sebesar 6%, dengan demikian gaji terendah anggota TNI maupun Polri adalah Rp 1.476.600 per bulan untuk tamtama prajuritt dua/kelasi dua (TNI) dan Bhayangkara Dua (Polri) . Bagi rekrutan yang baru masuk di Kepolisian dengan pangkat Brigadir akan menerima gaji sebesar Rp 2.009.900 per bulan.

Tabel Gaji Pokok TNI dan Polri 2014:

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

PP No 34 Tahun 2014 – Gaji Pokok PNS 2014

Setelah ditunggu cukup lama akhirnya PP  tentang kenaikan gaji PNS sudah ditandatangani presiden SBY tanggal per 21 Mei 2014.

Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah PP Nomor 34 tahun 2014 tentang perubahan keenam belas atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS.

Peraturan Pemerintah ini berlaku per 1 januari 2014 dan menjadi dasar bagi penerbitan petunjuk pelaksanaan pembayaran oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Perbendaharaan untuk segera membayarkan kenaikan gaji maupun rapel yang terhitung mulai 5 bulan terakhir.

Berikut daftar Gaji Pokok PNS 2014:

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

SE Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Jabatan Auditor, Analis Hasil Pasar Pertanian, Pamong Belajar dan Penilik

Dirjen Perbendahaaran per tanggal 21 Mei 2014 telah megeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor (SE-16/PB/2014), Pamong Belajar dan Penilik (SE-17/PB/2014), serta Analis Pasar Hasil Pertanian (SE-18/PB/2014).

Maksud dan tujuan dikeluarkannya SE ini adalah untuk memberikan penjelasan atau petunjuk yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran keempat tunjangan jabatan di KPPN atas beban APBN yang mengalami kenaikan besaran tunjangan fungsionalnya berdasarkan Peraturan Presiden.

Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran:

1. Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor, Pamong Belajar,Penilik dan Analis Pasar Hasil Pertanian adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional tersebut diberikan tunjangan setiap bulan.

3. TMT tunjangan sebagaimana yang dimaksud diberikan terhitung mulai: read more »

Data & Survey

Dampak Penghematan Anggaran K/L 2014

Latar belakang adanya langkah penghematan dan pemotongan belanja Kementera/Lembaga adalah untuk menjaga agar defisit anggaran hanya 2,5 persen dari dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sesuai undang-undang (UU) defisit anggaran yang diperbolehkan maksimal 3 persen.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (R-APBNP) 2014 yang diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat belum lama ini, belanja subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), elpiji dan bahan bakar nabati (BBN) dinaikkan dari Rp 210,7 triliun menjadi Rp 285 triliun. Belanja subsidi listrik juga naik dari Rp 71,4 triliun menjadi Rp 107,1 triliun. Sebaliknya dari sisi penerimaan negara ada penurunan penerimaan pajak yang semula sebesar Rp1280,4 triliun menjadi Rp1232,1 triliun. Total pengurangan semua penerimaan negara sekitar Rp 70,4 triliun.

Melonjaknya subsidi energi terutama BBM dan menurunnya pendapatan negara memaksa pemerintah untuk mengambil langkah-langkah untuk menekan defisit anggaran.

Ada dua cara yang bisa dilakukan untuk menekan defisit anggaran, yakni memotong anggaran dan menghilangkan subsidi BBM dengan cara menaikkan harga BBM bersubsidi.  Namun pemerintah memilih opsi pertama yakni menghemat dan memotong anggaran belanja kementerian/lembaga dengan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014 yang ditandatangani Presiden SBY tanggal 19 Mei 2014.

read more »

Blogging

Tiga Tahun

Ya.. Tiga tahun sudah setagu.net hadir, awal mula blog ini memakai platform gratisan wordpress dengan title remunerasipns.wordpress dengan post pertama kali 4 Januari 2010 dengan judul Tabel Remunerasi Hakim MA. Tiga tahun yang lalu tepatnya 19 Mei 2011 memutuskan pindah memakai domain sendiri setagu.net

Pageview atau hits pengunjung sampai hari ini sudah mencapai 16.201.337 atau per hari rata rata 14.782 kunjungan. Jumlah post mencapai  200 artikel dengan  16.913 komentar dan FB Like 6.000 per hari ini.  Alhamdulilah. Tidak banyak kata yang saya ucapkan, terima kasih kepada rekan-rekan sudah mempercayai blog ini sebagi referensi mengenai remunerasi PNS. Aktualitas, informatif dan terpercaya tetap manjadi prinsip setagu.net dengan tetap mempertahankan prosesi penulisan: mengumpulkan bahan-bahan, riset kecil-kecilan, posting lalu publish. Begitu juga dalam menjawab pertanyaan …

Malam hari pas menunggu pertandingan bola tetap menjadi waktu terbaik untuk menulis post atau artikel. Lagu jadul jaman SMP-SMA menjadi teman wajib, sampai anak-anak pada hafal lagunya :) . Nonton film juga menjadi kegiatan yang sering saya lakukan di sela-sela kesibukan, ratusan bahkan ribuan judul film sudah terkoleksi dalam format digital.

Happy blogging

***

read more »

Opini

Remunerasi Rumah Sakit BLU Kemenkes

Pembayaran tunjangan kinerja kepada pegawai negeri sipil di rumah sakit yang berstatus badan layanan umum (BLU) di lingkungan Kemenkes terdapat kendala ketika ketika keluar Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pasal 3 (f) pada peraturan tersebut berbunyi Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. Pasal tersebut mengikuti Perpres No 81 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kemenkes pasal 3 (f) yang menjabarkan hal yang sama.

Dalam pelaksanaanya Kementerian Kesehatan memutuskan bahwa pegawai pada satuan kerja yang berstatus BLU di lingkungan Kemenkes tidak dibayarkan tunjangan kinerja dari kementerian (pusat) berdasarkan Perpres 81 Tahun 2013. Padahal besaran insentif yang diterima rata-rata pada RS BLU tersebut (khususnya pegawai level menengah bawah) jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang tercantum dalam lampiran Perpres tersebut.

Sedikit banyak keputusan dari Kemenkes tersebut menimbulkan ketidakpuasan yang berujung kepada aksi keprihatinan dari beberapa UPT mapun RS yang berstatus BLU. Beberapa perwakilan telah mengajukan tuntutan ke DPR, selain itu juga diperjuangkan ke kementerian terkait sesuai prosedur yang ada dengan tujuan agar dapat dibayarkan tunjangan kinerja sesuai Perpres 81/2013.

Remunerasi BLU

Persoalan yang dianggap sebagai peyebab tidak dibayarkannya tunjangan kinerja sesuai Perpres 81/2013 adalah karena Kemenkes beranggapan bahwa pegawai BLU RS/UPT Vertikal telah menerima tunjangan atas kinerja (remunerasi) sesuai dengan kemampuan BLU.

read more »