Remunerasi PNS

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2013 tidak berubah dari tahun sebelumnya, skor IPK lebih buruk dibandingkan dengan negara tetangga seperti Brunei, Malaysia, Philipina dan Tahiland apalagi dengan Singapura.

IPK telah banyak digunakan negara sebagai referensi tentang situasi korupsi. IPK merupakan indeks gabungan yang mengukur persepsi korupsi secara global yang merupakan gabungan ini berasal dari 13 (tiga belas) data korupsi yang dihasilkan oleh berbagai lembaga independen yang kredibel.

IPK digunakan untuk membandingkan kondisi korupsi di suatu negara terhadap negara lain. IPK mengukur tingkat persepsi korupsi di sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dan politisi. IPK direpresentasikan dalam bentuk bobot skor/angka (score) dengan rentang 0-100. Skor 0 berarti negara dipersepsikan sangat korup, sementara skor 100 berarti dipersepsikan sangat bersih dari korupsi.

Meskipun skor IPK Indonesia tahun 2013 tidak beranjak dari skor tahun 2012 yaitu 32, namun Indonesia meningkat empat peringkat. Tahun 2012, Indonesia berada di peringkat 118 dari 176 negara dan di tahun 2013 peringkat Indonesia menjadi 114 dari 177 negara.

read more »

Evaluasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP) tahun 2013 ini dilakukan terhadap 88 kementerian/lembaga dan 33 pemerintah provinsi.

Hasil laporan hasil evaluasi (LHE) menunujukkan sebanyak enam kementerian/lembaga (7,14%) memperoleh nilai A, dan 33 instansi (39,29%) meraih nilai B. Sementara yang berpredikat CC sebanyak 40 instansi (47,62%), predikat C sebanyak tiga instansi (3,57%), dan masih ada dua predikat D sebanyak dua instansi (2,38%). Ada peningkatan dibandingkan tahun lalu K/L yang meraih predikat A baru tiga, dan yang nilainya B sebanyak 26.

Untuk pemerintah provinsi, dari 33 Pemprov yang dievaluasi, belum ada yang meraih nilai A. Nilai terbaik B tahun ini diraih oleh sembilan provinsi (27,27%), yang meraih predikat CC sebanyak 19 pemerintah provinsi (57,58%), dan predikat C sebanyak lima pemerintah provinsi (15,15%). Tahun 2012 provinsi yang meraih nilai B tahun 2012 sebanyak enam, dan tahun 2011 baru ada dua provinsi.

read more »

Proses panjang penantian pemberian remunerasi akan berakhir dengan disetujuinya anggaran tunjangan kinerja oleh Badan Anggaran DPR pada tanggal 21 Oktober 2013.

Menteri Keuangan sebelumnya telah mengajukan surat SR-414/MK.02/2013 tanggal 30 Juli 2013 kepada DPR perihal permohonan persetujuan pemberian tunjangan kinerja bagi 28 Kementerian/Lembaga tahun 2013. Anggaran tunjangan kinerja hasil efisiensi atau optimalisasi K/L harus harus mendapat persetujuan dari komisi terkait sebelum dibawa ke Banggar DPR.

Sampai saat ini (24/10/13) hanya Perpusnas yang belum final dalam pembahasan anggaran tunjangan kinerjanya. Komisi X sebagai mitra kerja Perpusnas dalam rapat terakhir tanggal 24 September 2013 belum sepakat dengan perubahan alokasi DIPA Perpusnas 2013.

Awalnya K/L yang diusulkan menerima remunerasi pada tahun 2013 sejumlah 23 K/L, namun dalam perjalanannya terdapat tambahan 5 K/L yakni BSN, Setjen Ombudsman, Kemsos, ESDM, dan Basarnas. Total anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai tunjangan kinerja tersebut mencapai 3,55 T. read more »