Tabel Remunerasi

Tabel Tunjangan Kinerja 2013

Besaran Tunjangan Kinerja bagi Kementerian Lembaga yang disetujui pada tahun 2013 ini terendah sebesar 1.563.000 pada kelas jabatan 1, tertinggi untuk kelas jabatan 17 mencapai Rp 19.360.000. Besaran ini tidak berbeda dengan batch tahun 2012 yang lalu.

Secara umum perbedaan antara Kementerian dan Lembaga bahwa grade atau kelas teringgi pada Kementerian diduduki oleh Wakil Menteri atau Eselon I lainnya. Sedangkan kelas jabatan pada Lembaga grade tertinggi merupakan jabatan Ketua atau Kepala lembaga/badan tersebut.

Poin utama dalam Perpres Tunjangan Kinerja 2013:

1. Tunjangan Kinerja dibayarkan terhitung mulai bulan Juli 2013
2. Tunjangan Kinerja diberikan kepada pegawai yang mempunyai jabatan tertentu.
3. Tunjangan kinerja tidak diberikan untuk kriteria tertentu, misalnya:

  • Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu
  • Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan
  • Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain
  • Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara
  • Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

4. Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional yang mendapatkan tunjangan profesi maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja dengan tunjangan profesi pada jenjangnya. Apabila tunjangan profesi yang diterima lebih besar dari pada tunjangan kinerja maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya.

5. Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh K/L , Menpan dan Menkeu baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menurut bidang tugasnya masing-masing.

read more »

Berita

Perpres Tunjangan Kinerja 2013 Sudah Ditandatangani

Dikutip dari situs Sekretariat Kabinet RI, Presiden SBY telah menandatangani Perpres tunjangan kinerja bagi 27 Kementerian Lembaga. Peraturan Presiden tersebut ditandatangani per tanggal 11 Desember 2013.

Terdapat 27 Perpres dimana satu nomor Perpres untuk satu K/L, di mulai Peraturan Presiden Nomor 77/2013 hingga Peraturan Presiden Nomor 103/2013.

Sesuai persetujuan dari DPR terhadap pengajuan tunjangan kinerja 28 K/L, terdapat satu instansi yaitu Setjen DPR di mana dana kebutuhan tunjangan kinerja baru akan digunakan pada tahun 2014. Sehingga hanya 27 Perpres yang ditandatangani Presiden dengan pemberlakuan TMT per 1 Juli 2013.

Dengan penandatanganan ini, berarti  Perpres tidak lama lagi akan dirilis di setkab.go.id, tunggu saja …

Mekanisme Pencairan Tunjangan Kinerja :

  1. Perpres
  2. Kemenkeu mengeluarkan juknis
  3. K/L memproses pembayaran ke KPPN Mitra berupa pengajuan SPM-LS, yang mengajukan adalah KPA Pusat (biasanya bendahara K/L). Pengajuan ini disertai dokumen pendukung sebagai persyaratan seperti rekap daftar nominatif dan surat pertanggungjawaban mutlak.
  4. KPPN melakukan uji substantif dan formal, Jika syarat lengkap KPPN menerbitkan SP2D.
  5. Secara berjenjang Bendahara – Pengeluaran K/L mentransfer dana Tunjangan Kinerja ke Ditjen/Badan, Kanwil dan UPT/Satker.
Gaji dan Tunjangan PNS

Gaji Pegawai Dispenda

Bagi PNS Pemda, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) favorit dilihat dari jumlah pendapatannya. Hal ini tidak terlepas adanya penghasilan tambahan dari upah pungut (UP) pajak atau sekarang lebih dikenal dengan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Tidak heran apabila dibandingkan dengan pegawai lain, PNS Dispenda penghasilan sebulan atau take home pay (THP) bisa 2 sampai 3 kali lipat PNS di SKPD lain.

Dasar hukum pemberian insentif ini adalah PP No 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Pemanfaatan Insentif  Pemungutan Pajak Daerah dan retribusi Daerah. Dalam PP tersebut insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dan secara proporsional dibayarkan kepada:

read more »

Data & Survey

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2013

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2013 tidak berubah dari tahun sebelumnya, skor IPK lebih buruk dibandingkan dengan negara tetangga seperti Brunei, Malaysia, Philipina dan Tahiland apalagi dengan Singapura.

IPK telah banyak digunakan negara sebagai referensi tentang situasi korupsi. IPK merupakan indeks gabungan yang mengukur persepsi korupsi secara global yang merupakan gabungan ini berasal dari 13 (tiga belas) data korupsi yang dihasilkan oleh berbagai lembaga independen yang kredibel.

IPK digunakan untuk membandingkan kondisi korupsi di suatu negara terhadap negara lain. IPK mengukur tingkat persepsi korupsi di sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dan politisi. IPK direpresentasikan dalam bentuk bobot skor/angka (score) dengan rentang 0-100. Skor 0 berarti negara dipersepsikan sangat korup, sementara skor 100 berarti dipersepsikan sangat bersih dari korupsi.

Meskipun skor IPK Indonesia tahun 2013 tidak beranjak dari skor tahun 2012 yaitu 32, namun Indonesia meningkat empat peringkat. Tahun 2012, Indonesia berada di peringkat 118 dari 176 negara dan di tahun 2013 peringkat Indonesia menjadi 114 dari 177 negara.

read more »

Data & Survey

Laporan Hasil Evaluasi AKIP 2013

Evaluasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP) tahun 2013 ini dilakukan terhadap 88 kementerian/lembaga dan 33 pemerintah provinsi.

Hasil laporan hasil evaluasi (LHE) menunujukkan sebanyak enam kementerian/lembaga (7,14%) memperoleh nilai A, dan 33 instansi (39,29%) meraih nilai B. Sementara yang berpredikat CC sebanyak 40 instansi (47,62%), predikat C sebanyak tiga instansi (3,57%), dan masih ada dua predikat D sebanyak dua instansi (2,38%). Ada peningkatan dibandingkan tahun lalu K/L yang meraih predikat A baru tiga, dan yang nilainya B sebanyak 26.

Untuk pemerintah provinsi, dari 33 Pemprov yang dievaluasi, belum ada yang meraih nilai A. Nilai terbaik B tahun ini diraih oleh sembilan provinsi (27,27%), yang meraih predikat CC sebanyak 19 pemerintah provinsi (57,58%), dan predikat C sebanyak lima pemerintah provinsi (15,15%). Tahun 2012 provinsi yang meraih nilai B tahun 2012 sebanyak enam, dan tahun 2011 baru ada dua provinsi.

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

Kenaikan Tunjangan Pustakawan, Pamong Belajar dan Penilik

Secara umum pengajuan usulan kenaikan tunjangan harus melalui dan disetujui oleh Kementerian Keuangan yang akan mengeluarkan izin prinsip kenaikan tunjangan. Tahap selanjutnya adalah harmonisasi antara K/L, Kemekumham, Kemenkeu, Kemenpan RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Setkab.

Pada bulan November 2013 ini Presiden SBY menerbitkan peraturan yang berkaitan dengan kenaikan pemberian tunjangan jabatan fungsional. Jabatan fungsional yang berhak atas tunjangan tersebut yakni Jabatan Fungsional Pustakawan, fungsional Pamong Belajar dan fungsional Penilik. Tunjangan fungsional tersebut diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Pustakawan, Pamong Belajar dan Penilik.

Fungsional Pustakawan

Tunjangan jabatan fungsional Pustakawan diatur dalam Perpres Nomor 71 Tahun 2013. Besaran yang diterima paling rendah Pustakawan Pelaksana Rp 350.000, tertinggi pada jenjang jabatan Pustakawan Utama Rp 1.300.000.

Dengan pemberlakuan ini Perpres No 47 Tahun 2007 tentang tunjangan jabatan fungsional Pustakawan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  read more »

Data & Survey

Inilah 28 K/L yang Mendapat Remunerasi 2013

Proses panjang penantian pemberian remunerasi akan berakhir dengan disetujuinya anggaran tunjangan kinerja oleh Badan Anggaran DPR pada tanggal 21 Oktober 2013.

Menteri Keuangan sebelumnya telah mengajukan surat SR-414/MK.02/2013 tanggal 30 Juli 2013 kepada DPR perihal permohonan persetujuan pemberian tunjangan kinerja bagi 28 Kementerian/Lembaga tahun 2013. Anggaran tunjangan kinerja hasil efisiensi atau optimalisasi K/L harus harus mendapat persetujuan dari komisi terkait sebelum dibawa ke Banggar DPR.

Sampai saat ini (24/10/13) hanya Perpusnas yang belum final dalam pembahasan anggaran tunjangan kinerjanya. Komisi X sebagai mitra kerja Perpusnas dalam rapat terakhir tanggal 24 September 2013 belum sepakat dengan perubahan alokasi DIPA Perpusnas 2013.

Awalnya K/L yang diusulkan menerima remunerasi pada tahun 2013 sejumlah 23 K/L, namun dalam perjalanannya terdapat tambahan 5 K/L yakni BSN, Setjen Ombudsman, Kemsos, ESDM, dan Basarnas. Total anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai tunjangan kinerja tersebut mencapai 3,55 T. read more »

Berita

Anggaran Tunjangan Kinerja 2013 Disetujui DPR

Dewan Perwakilan Rakyat melalui Badan Anggaran menyetujui alokasi anggaran remunerasi untuk reformasi birokrasi kepada 25 KL.  Jumlah keseluruhan anggaran mencapai Rp 2,45 T dengan alokasi di antaranya sebagai berikut:

  1. Kementerian PU sebesar Rp 403,9 miliar,
  2. Kementerian Perhubungan Rp 485,71 miliar,
  3. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp 85,66 miliar
  4. Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp 168,93 miliar, dan
  5. Kementerian Kesehatan sebesar Rp 347 miliar
  6. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan nilai Rp 37,12 miliar
  7. Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) Rp 5,41 miliar

Adapun Sekretariat Jenderal DPR RI mendapat alokasi tunjangan kinerja sebesar Rp 24,21 miliar namun dana tersebut digunakan untuk tahun 2014. Sementara sisa 24 K/L lainnya akan digunakan untuk reformasi birokrasi tahun ini.

Terdapat 3 K?L yang masih menunggu persetujuan komisi terkait, sehingga Banggar belum menyetujuianya. Tiga K/L tersebut adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Lembaga Perpustakaan Nasional. read more »