Tabel Remunerasi TNI/Polri

Perpres 89 tahun 2015 – Tunjangan Kinerja Polri

Kenaikan tunjangan kinerja pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Perpres No 89 Tahun 2015 yang ditandatangani Presiden Jokow tanggal 31 Juli 2015. Sebelumnya Kemenkeu sudah mengeluarkan surat ijin prinsip kenaikan tunjangan kinerja Polri, dan secara nominal tidak ada perubahan dari besaran atau tabel yang terlampir dalam surat tersebut.

Tunjangan Kinerja dibayarkan terhitung mulai bulan Mei 2015 dan tidak mengurangi tunjangan-tunjangan lain yang telah diberikan. Tunjangan Kinerja diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya. Bagi Pegawai di lingkungan Polri yang mendapatkan tunjangan profesi maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kineija pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.

read more »

Tabel Remunerasi TNI/Polri

Perpres No 87 Tahun 2015 – Tunjangan Kinerja TNI

Pemerintah telah menerbitkan Perpres No 87 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Perpres yang ditandatangani Jokowi tanggal 31 Juli 2015 sebagai dasar hukum tunjangan kinerja baru di lingkungan TNI. Besaran tunjangan kinerja Berdasarkan Peraturan Presiden di atas, terhitung mulai tanggal 1 Mei 2015 Tunjangan Kinerja bagi pegawai di lingkungan Tentara Nasional Indonesia mengalami kenaikan.

Bersamaan dengan Perpres 87 Tahun 2015, ditetapkan juga Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan, dan Perpres Nomor 89 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

read more »

Data & Survey

Opini BPK Tahun 2015

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2014 meliputi Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2014 dan 2013, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

Tujuan pemeriksaan BPK adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

read more »

Berita Tabel Remunerasi

Persetujuan Prinsip Kenaikan Tunjangan Kinerja 13 K/L

Salah satu fase yang harus dilewati untuk menaikkan tunjangan kinerja adalah adanya rekomendasi Ijin Prinsip Menteri Keuangan terkait remunerasi atau tunjangan kinerja. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sebagai pelaksana terhadap proses penyelesaian rekomendasi ijin prinsip tersebut sehingga menghasilkan rekomendasi besaran remunerasi kepada Menteri Keuangan.

Secara umum tahapan-tahapan yang dilakukan dalam rangka penyelesaian rekomendasi ijin prinsip Menteri Keuangan terkait remunerasi adalah sebagai berikut :

read more »

Berita TNI/Polri

Persetujuan Prinsip Kenaikan Tunjangan Kinerja Polri

Usulan penyesuaian Tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada prinsipnya dapat di setujui Kementerian Keuangan.

Sebelumnya melalui Ditjen Anggaran telah dilakukan pemetaan dan analisis terhadap jumlah pegawai, besaran take home pay saat ini, kemampuan optimalisasi anggaran dan dampak fiskalnya terkait dengan usulan penetapan besaran tunjangan kinerja atau remunerasi di Polri. Kemudian DJA juga menyusun simulasi/skenario besaran tunjangan kinerja/remunerasi serta menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan.

read more »

Berita

Surat Edaran Penyesuaian Gaji Pokok PNS TNI dan Polri

Kemenkeu melalui direktorat perbendaharaan telah mengeluarkan surat edaran nomor SE-19/PB/2015 sebagai petunjuk dalam pelaksanaan pembayaran atas gaji pokok baru PNS, TNI dan Polri sesuai PP NO 30 Tahun 2015.

Ruang lingkup SE ini meliputi penyesuaian besaran gaji pokok, pembayaran kekurangan gaji sebagai akibat penyesuaian besaran gaji pokok serta Tata cara pengajuan SPM gaji/kekurangan gaji bagi Satker yang telah menggunakan Aplikasi Gaji PNS Pusat (GPP), Aplikasi Belanja Pegawai POLRI (BPP), dan Aplikasi Daftar Pembayaran Penghasilan (DPP).

Petunjuk penyesuaian besaran gaji pokok PNS TNI dan Polri adalah sebagai berikut: read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

PP No 30 Tahun 2015 – Kenaikan Gaji PNS 2015

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI
PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

 a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan basil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu menaikkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tabun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

read more »