Berita Tabel Remunerasi

Perpres Kenaikan Tunjangan Kinerja 2015 Sudah Terbit

Kini PNS di kementerian lembaga yang diusulkan kenaikan tunjangan kinerja pada tahun 2015 bisa bernafas lega. Pasalnya dasar hukum kenaikan tunjangan kinerja K/L tersebut sudah diterbitakan. Perpres tersebut memuat besaran tunjangan kinerja baru yang notabene merupakan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal ini tidak terlepas dari hasil evaluasi dari TRBN yang menilai adanya kemajuan atau peningkatan kualitas penerapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Sementara Kemenetrian Keuangan sudah memberikan ijin prinsip kenaikan tunjangan kinerja dan menghasilkan rekomendasi besaran remunerasi atau tunjangan kinerja.

Besaran tunjangan kinerja tentunya tidak berbeda dengan usulan yang disampaikan dalam surat ijin prinsip.

read more »

Tabel Remunerasi

Tunjangan Khusus PPATK

Pegawai Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) terdiri dari pegawai tetap, pegawai yang dipekerjakan dan pegawai kontrak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2004 tentang Sistem Kepegawaian PPATK. Kaitannya [...]

Gaji dan Tunjangan PNS

Kenaikan Tunjangan Penyelidik Bumi dan Pranata Nuklir

Tunjangan jabatan fungsional Penyelidik Bumi dan Pranata Nuklir mengalami peningkatan setelah ditetapkannya Peraturan Presiden sebagai dasar hukumnya. Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 Agustus 2015, telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2015 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2015 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Nuklir.

Pertimbangannya bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dan Pranata Nuklir perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya. Besaran tunjangan fungsional ini mulai berlaku sejak tanggal Peraturan Presiden diundangkan.

read more »

Data & Survey Gaji dan Tunjangan PNS

Belanja Pegawai dalam RAPBN 2016 : Gaji Pokok Tidak Naik, Ada THR bagi PNS

Hari ini Jumat 14 Agustus Presiden Jokowi menyampaikan Presiden  pidato nota keuangan RAPBN 2016 di Gedung DPR. Terdapat delapan hal yang menjadi fokus belanja pemerintah tahun depan, salah satunya adalah mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur [...]

Tabel Remunerasi TNI/Polri

Perpres 89 tahun 2015 – Tunjangan Kinerja Polri

Kenaikan tunjangan kinerja pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Perpres No 89 Tahun 2015 yang ditandatangani Presiden Jokow tanggal 31 Juli 2015. Sebelumnya Kemenkeu sudah mengeluarkan surat ijin prinsip kenaikan tunjangan kinerja Polri, dan secara nominal tidak ada perubahan dari besaran atau tabel yang terlampir dalam surat tersebut.

Tunjangan Kinerja dibayarkan terhitung mulai bulan Mei 2015 dan tidak mengurangi tunjangan-tunjangan lain yang telah diberikan. Tunjangan Kinerja diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya. Bagi Pegawai di lingkungan Polri yang mendapatkan tunjangan profesi maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kineija pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.

read more »

Tabel Remunerasi TNI/Polri

Perpres No 87 Tahun 2015 – Tunjangan Kinerja TNI

Pemerintah telah menerbitkan Perpres No 87 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Perpres yang ditandatangani Jokowi tanggal 31 Juli 2015 sebagai dasar hukum tunjangan kinerja baru di lingkungan TNI. Besaran tunjangan kinerja Berdasarkan Peraturan Presiden di atas, terhitung mulai tanggal 1 Mei 2015 Tunjangan Kinerja bagi pegawai di lingkungan Tentara Nasional Indonesia mengalami kenaikan.

Bersamaan dengan Perpres 87 Tahun 2015, ditetapkan juga Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan, dan Perpres Nomor 89 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

read more »

Data & Survey

Opini BPK Tahun 2015

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2014 meliputi Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2014 dan 2013, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

Tujuan pemeriksaan BPK adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

read more »