Pemda

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pemkot Semarang

Ketentuan TPP PNS Pemkot Seamrang diatur dalam peraturan Walikota Semarang Nomor. 840 Tahun 2014 tentang Tambahan penghasilan pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Seamrang Tahun Anggaran 2014.

Tambahan penghasilan pegawai ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan, motivasi kerja, dan disiplin kerja pegawai. Sedangkan guru yang telah lulus sertifikasi tidak memperoleh tambahan penghasilan pegawai.

Variabel kontrol atau komponen TPP terdiri dari unsur tambahan penghasilan minimal (10%), tambahan penghasilan unsur kekompakan tim (20%), tambahan penghasilan unsur loyalitas pada pekerjaan (20%), dan tambahan penghasilan unsur kedisiplinan kerja (50%) yang diusulkan kepala instansi (SKPD).

Merunut ke belakang pada tahun 2011, pembahasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) TA 2012 Pemkot Semarang menjadikan Walikota Semarang waktu itu Soemarmo sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus penyuapan anggota DPRD dengan vonis 1,5 Tahun penjara.

Tabel TPP Pemkot Semarang

read more »

Pemda

Tambahan Penghasilan PNS Pemprov Sulsel, Sultra, NTT dan Kalbar

Tambahan penghasilan pegawai (TPP) diberbagai pemerintah daerah dapat diberikan kepada PNS berdasarkan pertimbangan obyektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta mendapat persetujuan DPRD.

Hal ini dimungkinkan dengan adanya Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang intinya pemberian tambahan penghasilan kepada PNS Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah (PAD).

Meskipun secara hukum diperbolehkan pemberian penghasilan tambahan pegawai atau tunjangan kinerja daerah harus memperhatikan postur APBD. Pengalokasian PAD harusnya lebi besar untuk  Belanja publik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan dll) dibandingkan untuk belanja aparatur (TPP).

Pemprov Sulawesi Selatan – Sulsel 

Golongan  Rp
Golongan IV  1.925.000
Golongan III  1.950.000
Golongan II  1.975.000
Golongan I  2.000.000

(Pergub No.56 tahun 2013)

read more »

Pemda

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) – Pemprov Jateng

Tambahan Penghasilan Kepada Para Pejabat Dan Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibayarkan setiap bulan dan diberikan sebanyak 13 (tiga belas) kali dalam 1 (satu) tahun.

Sejauh ini baru Pemprov Jateng yang membuat kebijakan untuk memberikan  Tambahan penghasilan ke-13 bagi PNS dibandingkan dengan Pemda lain.

Dasar hukum pemberian tambahan penghasilan Pemprov Jateng tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013. Pemberian Tambahan Penghasilan  diberikan atas dasar penilaian terhadap perilaku kerja yang tertuang dalam instrumen yang disebut rekapitulasi hasil Pengukuran tambahan penghasilan pejabat dan pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
read more »

Pemda

Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Pemprov Sumut

Dasar hukum pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemprov Sumatera Utara adalah  Pergub No. 5 Tahun 2013 tanggal 4 Maret 2013 yang ditandatangani Gubernur Sumut saat ini Gatot Pujo Nugroho.

Tambahan Penghasilan dimaksudkan memotivasi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Tambahan Penghasilan dibayarkan berdasarkan:
a. tempat bertugas;
b. kelangkaan profesi;
c. beban kerja.

Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional sepanjang tidak diatur dalam peraturan ini diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada level Staf (Non Eselon) dengan tetap menerima tunjangan Jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundangan. Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada PNS yang diperbantukan di luar SKPD dan PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar.

read more »

Pemda

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pemprov Kep. Babel

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PNS di lingkungan Pemprov Bangka Belitung – Babel dilandasi Peraturan Gubernur Kepulauan Babel No. 22 Tahun 2013 tentang Pemberian tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja.

TPP diberikan secara lumpsum setiap bulan kepada pegawai yang namanya tercantum dalam Daftar Gaji bulan berkenaan dan melaksanakan tugas secara nyata di SKPD lingkup Pemprov Kep Babel.

 TARIF TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA :

NO JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL/GOLONGAN RUANG  BESAR TARIF PERBULAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
1 ESELON I Rp. 20.000.000,-
2 ASISTEN SEKRETARIS DAERAH / ESELON II a Rp. 10.000.000,-
ESELON II a Rp. 5.175.000,-
3 ESELON II b /
FUNGSIONAL IV/d – IV/e (D4/S1/S2/S3)
 Rp. 4.398.750,-
4 ESELON III /
FUNGSIONAL IV/a – IV/c (D4/S1/S2/S3)
 Rp. 3.622.500,-
5 ESELON IV /
FUNGSIONAL III/b – III/d (D4/S1/S2/S3)
 Rp. 3.151.000,-
6 STAF GOLONGAN IV Rp. 2.213.750,-
7 STAF GOLONGAN III Rp. 1.627.500,-
8 STAF GOLONGAN II Rp. 1.200.000,-
8 STAF GOLONGAN I Rp. 1.070.000,-
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
1 GOLONGAN III Rp. 1.302.000,-
2 GOLONGAN II Rp. 960.000,-
3 GOLONGAN I Rp. 850.000,-
Gaji dan Tunjangan PNS

Pembentukan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Baru

Dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN) ditegaskan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan atas kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Kata profesional menjadi landasan penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN.

Salah satu instrumen penting membentuk profesionalisme ASN adalah Jabatan fungsional tertentu (JFT). Pengembangan dan pembentukan JFT baru sudah menjadi kebijakan pemerintah untuk  meningkatkan profesionalisme, kinerja dan karier PNS. Pada penerimaan CPNS 2014 ini Pemerintah akan mengutamakan sarjana dengan keahlian khusus untuk mengisi jabatan fungsional tertentu.

Prosedur pembentukan jabatan fungsional baru:

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

Tunjangan Auditor Naik & Pemberian Tunjangan Analis Pasar Hasil Pertanian

Mulai 6 Februari 2014 atau tepat sejak ditandatanganinya Perpres No. 5 Tahun 2014, tunjangan Jabatan Fungsional Auditor naik rata-rata 28%. Secara nominal kenaikan tertinggi dinikmati JFA Auditor Utama dan Auditor Madya masing-masing kenaikannya sebesar Rp 200.000.

Jabatan Fungsional Auditor (JFA) merupakan jabatan fungsional yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi pengawasan instansi pemerintah/aparat pengawasan instansi pemerintah (APIP) yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Tunjangan Jabatan fungsional Auditor

Dengan berlakunya peraturan ini maka Perpres No.66 Tahun 2007 tentang Jabatan Fungsional Auditor tidak berlaku lagi.

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

Kalender Keuangan PNS

Setiap tahun ada momen yang berhubungan dengan keuangan dan kesejahteraan PNS seperti kenaikan gaji PNS, penerimaan gaji 13, persetujuan remunerasi dan lain-lain. Boleh dikatakan peristiwa ini merupakan kalender rutin yang terjadi sepanjang tahun anggaran seperti yang diuraikan dibawah ini.

Februari s/d April – Penerbitan PP Kenaikan Gaji

Pada kisaran bulan ini PP kenaikan atau perubahan gaji PNS beserta pensiunan diterbitkan bersamaan dengan PP kenaikan gaji anggota Polri dan TNI. Peraturan yang ditandatangani presiden ini melampirkan besaran gaji pokok baru yang diterima berdasarkan golongan, masa kerja dan berlaku surut, artinya kenaikan gaji pokok berlaku mulai bulan Januari.

Tahun-tahun sebelumnya PP kenaikan gaji biasanya dikeluarkan pada bulan Februari, namun tahun 2013 kemarin PP baru diterbitkan pada bulan April tepatnya tanggal 11 (semoga tahun ini bisa lebih cepat).

Setelah terbit PP perubahan gaji ini, tidak membutuhkan waktu yang lama Kemenkeu melalui Ditjen Perbendaharaan segera mengeluarkan juknis pembayaran.

read more »