Data & Survey

Penentuan Kelas Jabatan di Kementerian Agama

Setiap PNS di suatu instansi pasti mempunyai jabatan tertentu baik jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu (JFT) maupun jabatan fungsional umum (JFU). Aturan yang menjadi dasar penyusunan dan penetapan kelas jabatan – jabatan tersebut dalam sistem tunjangan kinerja dapat dilihat pada peraturan yang sudah ada, yakni:

  • Permen PAN dan RB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan
  • Permen PAN dan RB no 63 tahun 2013 tentang Pedoman Penataan Sistem tunjangan Kinerja Pegawai Negeri
  • Permen PAN dan RB Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah
  • Perk BKN Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanakan Evaluasi Jabatan PNS

read more »

Berita

Tunjangan Kinerja KPU dan MK Disetujui

Kabar gembira bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Setjen Mahkamah Konstitusi (MK), tunjangan kinerja di kedua lembaga tersebut telah disetujui.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengeluarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: SR-966/MK.02/2014 tanggal 12 September 2014 perihal Persetujuan ijin prinsip pemberian tunjangan kinerja dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi bagi pegawai di lingkungan Setjen Mahkamah Konstitusi dan Setjen Komisi Pemilihan Umum.

Persetujuan ini tidak terlepas dari penilaian Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) yang  menyatakan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di KPU dan MK telah memenuhi kriteria untuk mendapatkan tunjangan kinerja.

read more »

Tabel Remunerasi

Perpres No 108 Tahun 2014 – Tunjangan Kinerja Kementerian Agama

Sebagai upaya peningkatan kinerja Pegawai atas dilaksanakannya reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Agama.

Bagi pegawai di lingkungan Kementerian Agama, fase penantian sejak tahun 2009 berakhir juga. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden no.108 tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Agama yang ditandatangani Presiden SBY pada tanggal 17 September 2014 sebagai dasar hukum pemberian tunjangan kinerja.

Hal ini sebagai upaya peningkatan kinerja Pegawai atas dilaksanakannya reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama. Kepada Pegawai yang mempunyai jabatan di lingkungan Kementerian Agama diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada:
read more »

Tabel Remunerasi

Perpres No 113 Tahun 2014 – Tunjangan Kinerja BPN

Berdasarkan Peraturan Presider Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, para pegawai di lingkungan BPN berhek menerima tunjangan kinerja terhitung mulai bulan Juli 2014 dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya.

Pegawai yang berhak atas tunjangan kinerja harus mempunyai jabatan tertentu. Penetapan kelas jabatan dari para pemangku jabatan ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan hasil validasi yang telah dilakukan Kemen PAN & RB. Dilihat dari daftar tunjangan kinerja per kelas jabatan, besaran tunjangan kinerja BPN tidak berbeda dengan jumlah yang diterima K/L pada batch 2013.

Tingkatan grade terendah menerima Rp 1.563.000, namun bisanya sangat jarang PNS menduduki atau ditempatkan pada kelas jabatan 1. Kelas jabatan ditetapkan Ka BPN sesuai dengan perhitungan tertentu. Sebagai gambaran saja natinya untuk golongan III/a yang memiliki jabatan fungsional tertentu akan menempati grade 6 atau 7.

read more »

Tabel Remunerasi

Perpres Kenaikan Tunjangan Kinerja Kemenkumham 2014

Pemerintah telah menerbitkan Perpres No. 105 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditandatangani Presiden SBY tanggal 17 September 2014. Peraturan ini menggantikan Perpres sebelumnya yakni Perpres Nomor 40 Tahun 2011 yang mengatur tunjangan kinerja bagi pegawai di Kemenkumham.

Dasar pertimbangan peningkatan tunjangan kinerja pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah adanya peningkatan kinerja pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilakukan di kementerian ini.

Terdapat klausul baru yang menyatakan bahwa tunjangan kinerja tidak diberikan kepada Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ubagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tabun 2012. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tidak diberikan Tunjangan Kinerja diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

read more »

Opini

Gaji dan Tunjangan PNS dalam UU ASN

Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 2014 tentang  Aparatur Sipil Negara (ASN) mengamanatkan bahwa pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. Komponen gaji yang diterima PNS hanya terdiri dari 3 macam yaitu gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan.

Gaji adalah kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan dan resiko pekerjaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai pencapaian kinerja. Sedangkan tunjangan kemahalan dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing.

Single Salary

Penyederhanaan penggajian ini sebenarnya bermuara pada pola penggajian tunggal atau single salary system. Konsep single salary pegawai hanya menerima satu jenis penghasilan yang merupakan gabungan berbagai komponen penghasilan. Single salary sudah jamak digunakan di berbagai negara khususnya sektor pemerintah dan publik. Single salary system terdiri atas unsur jabatan, kinerja, serta grade dan step. Grading adalah posisi jabatan, beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan. Setiap grading dibagi lagi menjadi beberapa step dengan nilai rupiah yang berbeda. Jadi bisa saja seorang PNS mempunyai jabatan sama tetapi gajinya berbeda tergantung capaian kinerjanya.

read more »

Opini

Belanja Pegawai dalam RAPBN 2015

Berbeda seperti biasanya Presiden SBY sama sekali tidak menyinggung tentang kenaikan gaji PNS ketika menyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2015 beserta nota keuangannya di gedung DPR RI, Jumat 15 Agustus 2014.

Sebenarnya rencana kenaikan gaji PNS sudah tercantum dalam lampiran Nota Keuangan dan Rancangan APBN Tahun Anggaran 2015. Untuk menjaga tingkat kesejahteraan aparatur pada tahun 2015 pemerintah menempuh kebijakan berupa menaikkan gaji pokok sebesar rata-rata 6 persen untuk PNS, dan anggota TNI/Polri, serta penyesuaian uang makan PNS dan uang lauk pauk anggota TNI/Polri. Sedikit lebih tinggi dari asumsi inflasi tahun 2015 yang diperkirakan sebesar 4,4 persen.

Selain itu Pemerintah merencanakan kenaikan pensiun pokok sebesar rata-rata 4,0 persen. Dan tidak kalah penting program remunerasi K/L  masih akan terus berlanjut pada tahun 2015 . Dalam jangka menengah (periode 2016—2018) kebijakan belanja K/L salah satunya diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien melalui: (a) memperbaiki kesejahteraan aparatur negara; dan (b) menampung kebutuhan anggaran remunerasi K/L terkait reformasi birokrasi.

read more »

Tabel Remunerasi

Kenaikan Tunjangan Kinerja Mahkamah Agung – MA

Setelah menunggu kurang lebih 6 tahun sejak tahun 2008, tunjangan kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya mengalami penyesuaian atau kenaikan tunjangan kinerja yang signifikan.

Sebenarnya MA ditetapkan sebagai pilot project percontohan reformasi birokrasi nasional yang pertama bersama Kemenkeu dan BPK sebagai upaya pemerintah untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Quick Wins, area perubahan di bidang peradilan menjadi program pokok MA, penilaian pencapaian RB baik oleh Tim Quality Assurance maupun penilaian mandiri menunjukkan bahwa MA berbenah.

Kenaikan tunjangan kinerja PNS ini diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Surat Keputusan MA No 128/KMA/SK/VIII/2014 yang ditandatangani tanggal 8 Agustus 2014. Penyesuaian tunjangan kinerja ini juga untuk mendukung upaya peningkatan kinerja PNS, Anggota TNI dan Anggota Polri di lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Juli 2014 sehingga pembayaran tunjangan kinerja juga berlaku mulai tanggal tersebut. Besaran tunjangan kinerja CPNS dibayarkan sebesar 80% tunjangan kinerja.

read more »