Berita

Tunjangan Kinerja Perguruan Tinggi Negeri-Badan Hukum (PTN-BH)

Pemberian  Tunjangan Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2013, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sejak Juli 2013, PNS serta CPNS di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah diberikan.

Adanya TUNJANGAN KINERJA, diharapkan bisa memacu semangat setiap pegawai agar dapat bekerja lebih efektif, dan giat lagi. Selain itu, pemberian TUNJANGAN KINERJA pun diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan tiap-tiap pegawai.

Persoalan muncul di saat ada keluhan akan ketidakadilan dari para pegawai baik PNS maupun CPNS yang bekerja di lingkungan kampus dengan status Perguruan Tinggi Negeri-Badan Hukum (PTN-BH). Di saat pegawai di lingkungan Kemdikbud telah menerima TUNJANGAN KINERJA, para pegawai di PTN-BH justru belum menerima.

read more »

Berita

Juknis Pemberian Gaji ke-13 PNS TA 2014

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Gaji/ Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2014 telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan No 144 /PMK.05/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2014 Kepada PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan.

Berikut rangkuman pokok-pokok dalam PMK No 144 Tahun 2014:

1. PNS, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun /Tunjangan diberikan gaji/ pensiun/ tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2014.

2. Besarnya gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas adalah sebesar penghasilan sebulan yang diterima pada bulan Juni 2014.  Penghasilan sebagaimana dimaksud bagi:

  • PNS, anggota TNI, anggota POLRI, dan Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/ tunj angan umum, dan tunjangan kinerj a/ Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN);
  • Penerima Pensiun meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan tambahan penghasilan; dan
  • Penerima Tunjangan hanya menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

Gaji 13 PNS 2014 – PP No 53 Tahun 2014

Presiden RI pada 3 Juli 2014 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan bulan Ketiga Belas bagi PNS, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan penerima pensiun/tunjangan.

Poin-poin Pokok dalam PP No. 53 tahun 2014 tersebut sebagai berikut:

  1. Besarnya gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga betas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar penghasilan sebulan yang diterima pada bulan Juni 2014.
  2. Dalam hal penghasilan sebulan yang diterima pada bulan Juni 2014 belum dibayarkan sebesar hak yang seharusnya diterima, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas.
  3. Penghasilan bagi PNS, anggota TNI, anggota POLRI, dan Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/tunjangan umum, dan tunjangan kinerja/ Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN); read more »
Berita

Persetujuan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi 9 Kementerian/Lembaga 2014

Kementerian Keuangan sebagai pemegang kewenangan di bidang anggaran secara prinsip telah menyetujui pemberian tunjangan kinerja dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di 9 (sembilan) Kementerian dan Lembaga, yakni:

  1. Kementerian Agama
  2. Kementerian BUMN
  3. Kementerian Koperasi dan UKM
  4. Kementerian Pemuda dan Olahraga
  5. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
  6. Badan Informasi Geospasial
  7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
  8. Setjen Komisi Yudisial
  9. Setjen Komnas Ham

Sesuai mekanisme persetujuan pelaksanaan RB dan tunjangan kineja bagi Kementerian/Lembaga, Tim Reformasi Birokrasi Nasional menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri Keuangan untuk perhitungan besaran tunjangan kinerja yang telah ditetapkan dalam Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN). KPRBN sendiri telah memberikan penilaian yang menyetujui proses pelaksanaan maupun penyesuaian tunjangan kinerja bagi 9 K/L di atas.

read more »

Pemda

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pemkot Surabaya

Ada 3 (tiga) macam tunjangan tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang rutin diterima per bulan atau pada periode tertentu.

Ketiga macam tambahan penghasilan pegawai tersebut berdasarkan paramater yang berbeda, yakni:

1. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja
2. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
3. Uang Kinerja

Menarik di sini bahwa selain tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, para PNS di lingkungan Pemkot Surabaya juga diberikan uang kinerja. Sebagian besar daerah yang menerapkan sistem tunjangan kinerja daerah hanya mengacu pada pembobotan atau beban kerja.

Berdasarkan Perwali Surabaya No. 24 Tahun 2013, Uang Kinerja adalah sejumlah uang yang diberikan Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai bentuk penghargaan karena telah mencapai suatu kinerja tertentu dalam upaya mendukung pencapaian output dan atau outcome kegiatan. Sedangkan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja diberikan kepada seluruh PNSD berdasarkan besaran bobot jabatan masing-masing (Perwali Surabaya No. 13 Tahun 2014).

read more »

Data & Survey

Opini BPK atas Laporan Keuangan K/L Tahun 2013

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion) atas atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2013. Opini ini sama dengan yang diberikan BPK atas LKPP tahun 2012 namun terdapat pengurangan unsur yang menjadi pengecualian.

LKPP Tahun 2013 mendapat opini WDP dengan dua permasalahan. Pertama, adanya kelemahan dalam pengelolaan piutang bukan pajak pada Bendahara Umum Negara. Kedua, Pemerintah melaporkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) per 31 Desember 2013 sebesar Rp66,59 triliun. Data yang tersedia tidak memungkinkan BPK melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk menilai kemungkinan dampak selisih-selisih tersebut terhadap salah saji SAL

Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2013 tersebut terdiri dari:

  1. Ringkasan Eksekutif Hasil Pemeriksan atas LKPP Tahun 2013;
  2. LHP atas LKPP Tahun 2013; 3) LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) LKPP Tahun 2013;
  3. LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan LKPP Tahun 2013;
  4. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2007-2012; dan
  5. Laporan Tambahan berupa Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Tahun 2013.

Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2013 meliputi Neraca Pemerintah Pusat tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Laporan Realisasi APBN (LRA), dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam beberapa tahun terakhir opini atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga (LKKL) yang merupakan elemen utama LKPP, menunjukkan kemajuan yang signifikan. Jumlah KL yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK telah meningkat, berturut-turut dari tahun 2010 hingga 2013.

read more »

Opini

Remunerasi Kementerian Agama

Kementerian Agama pada pembahasan APBN-P 2014 dengan Komisi VII DPR mendapatkan pagu anggaran Reformasi Birokrasi sebesar  Rp1.193.147.779.000,-

Catatan: Rangkaian tulisan ini dibuat sebelum adanya update berita di atas

Alasan utama tidak disetujuinya pemberian tunjangan kinerja Kementerian Agama pada tahun 2013 disebabkan belum adanya Job Grading sebagai salah satu syarat utama dalam mekanisme persetujuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi K/L .

Job grading atau pemeringkatan dihasilkan dari proses Evaluasi  Jabatan  yang digunakan untuk membobot suatu jabatan untuk menghasilkan jabatan (job value) dan kelas jabatan (job class). Tujuan peringkat Jabatan adalah memberikan penghargaan kepada pegawai sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan risiko jabatan/pekerjaan.

Sebenarnya kalau ketiadaan job grading menjadi hal yang agak aneh karena dalam konsep reformasi birokrasi mustahil proses tersebut tidak dilaksanakan dan pedomannya jelas yakni Peraturan MenPAN & RB No 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.

read more »

Berita

Surat Edaran Penyesuaian Gaji Pokok PNS Anggota TNI dan Polri 2014

Sebagai tindak lanjut penerbitan peraturan pemerintah No 35 s/d 36 Tahun 2014 yang telah ditetapkan besaran gaji pokok baru bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Anggota Polri, Kementerian keuangan dalam hal ini Direktorat Perbendaharaan telah mengeluarkan SURAT EDARAN Nomor SE- 22 /PB/2014 sebagai petunjuk pelaksanaan pembayaran kenaikan gaji tersebut.

Maksud dan Tujuan

Memberikan keseragaman pemahaman pada KPPN dalam pelaksanaan pembayaran atas penyesuaian besaran gaji pokok baru sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Pemerintah dimaksud.

Ruang Lingkup

  1. Penyesuaian besaran gaji pokok.
  2. Pembayaran kekurangan gaji sebagai akibat penyesuaian besaran gaji pokok.
  3. Tata cara pengajuan SPM gaji/kekurangan gaji bagi Satker yang telah menggunakan aplikasi Gaji PNS Pusat (GPP) dan Belanja Pegawai Polri (BPP).

read more »