Opini

Gaji dan Tunjangan PNS dalam UU ASN

Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 2014 tentang  Aparatur Sipil Negara (ASN) mengamanatkan bahwa pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. Komponen gaji yang diterima PNS hanya terdiri dari 3 macam yaitu gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan.

Gaji adalah kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan dan resiko pekerjaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai pencapaian kinerja. Sedangkan tunjangan kemahalan dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing.

Single Salary

Penyederhanaan penggajian ini sebenarnya bermuara pada pola penggajian tunggal atau single salary system. Konsep single salary pegawai hanya menerima satu jenis penghasilan yang merupakan gabungan berbagai komponen penghasilan. Single salary sudah jamak digunakan di berbagai negara khususnya sektor pemerintah dan publik. Single salary system terdiri atas unsur jabatan, kinerja, serta grade dan step. Grading adalah posisi jabatan, beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan. Setiap grading dibagi lagi menjadi beberapa step dengan nilai rupiah yang berbeda. Jadi bisa saja seorang PNS mempunyai jabatan sama tetapi gajinya berbeda tergantung capaian kinerjanya.

read more »

Opini

Belanja Pegawai dalam RAPBN 2015

Berbeda seperti biasanya Presiden SBY sama sekali tidak menyinggung tentang kenaikan gaji PNS ketika menyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2015 beserta nota keuangannya di gedung DPR RI, Jumat 15 Agustus 2014.

Sebenarnya rencana kenaikan gaji PNS sudah tercantum dalam lampiran Nota Keuangan dan Rancangan APBN Tahun Anggaran 2015. Untuk menjaga tingkat kesejahteraan aparatur pada tahun 2015 pemerintah menempuh kebijakan berupa menaikkan gaji pokok sebesar rata-rata 6 persen untuk PNS, dan anggota TNI/Polri, serta penyesuaian uang makan PNS dan uang lauk pauk anggota TNI/Polri. Sedikit lebih tinggi dari asumsi inflasi tahun 2015 yang diperkirakan sebesar 4,4 persen.

Selain itu Pemerintah merencanakan kenaikan pensiun pokok sebesar rata-rata 4,0 persen. Dan tidak kalah penting program remunerasi K/L  masih akan terus berlanjut pada tahun 2015 . Dalam jangka menengah (periode 2016—2018) kebijakan belanja K/L salah satunya diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien melalui: (a) memperbaiki kesejahteraan aparatur negara; dan (b) menampung kebutuhan anggaran remunerasi K/L terkait reformasi birokrasi.

read more »

Tabel Remunerasi

Kenaikan Tunjangan Kinerja Mahkamah Agung – MA

Setelah menunggu kurang lebih 6 tahun sejak tahun 2008, tunjangan kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya mengalami penyesuaian atau kenaikan tunjangan kinerja yang signifikan.

Sebenarnya MA ditetapkan sebagai pilot project percontohan reformasi birokrasi nasional yang pertama bersama Kemenkeu dan BPK sebagai upaya pemerintah untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Quick Wins, area perubahan di bidang peradilan menjadi program pokok MA, penilaian pencapaian RB baik oleh Tim Quality Assurance maupun penilaian mandiri menunjukkan bahwa MA berbenah.

Kenaikan tunjangan kinerja PNS ini diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Surat Keputusan MA No 128/KMA/SK/VIII/2014 yang ditandatangani tanggal 8 Agustus 2014. Penyesuaian tunjangan kinerja ini juga untuk mendukung upaya peningkatan kinerja PNS, Anggota TNI dan Anggota Polri di lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Juli 2014 sehingga pembayaran tunjangan kinerja juga berlaku mulai tanggal tersebut. Besaran tunjangan kinerja CPNS dibayarkan sebesar 80% tunjangan kinerja.

read more »

Tabel Remunerasi

Kenaikan Tunjangan Kinerja MA – Jabatan Fungsional

Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang menduduki jabatan fungsional dalam peraturan tunjangan kinerja MA terbaru, penentuan job grade-nya lebih jelas dibandingkan peraturan Ketua MA No 70 Tahun 2008.

Dalam peraturan tersebut jabatan fungsional hanya dibedakan berdasarkan jenjang fungsionalnya seperti Fungsional Utama, Madya an seterusnya. Namun dalam KMA no 128 Tahun 2014, selain jenjang fungsional juga memperhatikan jenis jabatannya sesuai beban kerja.

Namun yang paling penting tunjangan kinerja naik, sebagai contoh jabatan fungsional Pertama (Widyaiswara, Dokter Umum/Dokter Gigi,
Auditor) besaran tunjangan Rp 6.501.000, naik 55% dari sebelumnya Rp4.200.000. Namun secara umum persentase kenaikan tunjangan kinerja pejabat fungsional relatif lebih kecil dibandingkan pejabat struktural dan pegawai peradilan.

Tunjangan Kinerja MA – Jabatan Fungsional

read more »

Tabel Remunerasi

Kenaikan Tunjangan Kinerja MA – Badan Peradilan

Selain pegawai negeri MA yang memegang jabatan struktural, kenaikan tunjangan kinerja yang cukup tinggi juga dinikmati pegawai negeri di badan peradilan.

Sebagai contoh pegawai dengan jabatan Panitera Pengganti Pengadilan Kelas I B dan Kelas II Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN yang awalnya Rp. 1.736.000,- setelah adanya penyesuaian tunjangan kinerja menjadi Rp. 5.461.000 atau naik 215% (dua kali lipat lebih). Demikian pula Wapan/Wasek/Ka Taud Pengadilan Kelas I A Khusus & Kelas I A Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN, semula Rp 2.960.000 menjadi Rp 9.569.000 (naik 223%).

Daftar Tunjangan Kinerja MA – Badan Peradilan

read more »

Berita

Tunjangan Kinerja Perguruan Tinggi Negeri-Badan Hukum (PTN-BH)

Pemberian  Tunjangan Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2013, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sejak Juli 2013, PNS serta CPNS di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah diberikan.

Adanya TUNJANGAN KINERJA, diharapkan bisa memacu semangat setiap pegawai agar dapat bekerja lebih efektif, dan giat lagi. Selain itu, pemberian TUNJANGAN KINERJA pun diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan tiap-tiap pegawai.

Persoalan muncul di saat ada keluhan akan ketidakadilan dari para pegawai baik PNS maupun CPNS yang bekerja di lingkungan kampus dengan status Perguruan Tinggi Negeri-Badan Hukum (PTN-BH). Di saat pegawai di lingkungan Kemdikbud telah menerima TUNJANGAN KINERJA, para pegawai di PTN-BH justru belum menerima.

read more »

Berita

Juknis Pemberian Gaji ke-13 PNS TA 2014

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Gaji/ Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2014 telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan No 144 /PMK.05/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2014 Kepada PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan.

Berikut rangkuman pokok-pokok dalam PMK No 144 Tahun 2014:

1. PNS, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun /Tunjangan diberikan gaji/ pensiun/ tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2014.

2. Besarnya gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas adalah sebesar penghasilan sebulan yang diterima pada bulan Juni 2014.  Penghasilan sebagaimana dimaksud bagi:

  • PNS, anggota TNI, anggota POLRI, dan Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/ tunj angan umum, dan tunjangan kinerj a/ Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN);
  • Penerima Pensiun meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan tambahan penghasilan; dan
  • Penerima Tunjangan hanya menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

Gaji 13 PNS 2014 – PP No 53 Tahun 2014

Presiden RI pada 3 Juli 2014 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan bulan Ketiga Belas bagi PNS, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan penerima pensiun/tunjangan.

Poin-poin Pokok dalam PP No. 53 tahun 2014 tersebut sebagai berikut:

  1. Besarnya gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga betas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar penghasilan sebulan yang diterima pada bulan Juni 2014.
  2. Dalam hal penghasilan sebulan yang diterima pada bulan Juni 2014 belum dibayarkan sebesar hak yang seharusnya diterima, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas.
  3. Penghasilan bagi PNS, anggota TNI, anggota POLRI, dan Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/tunjangan umum, dan tunjangan kinerja/ Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN); read more »