Pemda

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pemkot Surabaya

Ada 3 (tiga) macam tunjangan tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang rutin diterima per bulan atau pada periode tertentu.

Ketiga macam tambahan penghasilan pegawai tersebut berdasarkan paramater yang berbeda, yakni:

1. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja
2. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
3. Uang Kinerja

Menarik di sini bahwa selain tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, para PNS di lingkungan Pemkot Surabaya juga diberikan uang kinerja. Sebagian besar daerah yang menerapkan sistem tunjangan kinerja daerah hanya mengacu pada pembobotan atau beban kerja.

Berdasarkan Perwali Surabaya No. 24 Tahun 2013, Uang Kinerja adalah sejumlah uang yang diberikan Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai bentuk penghargaan karena telah mencapai suatu kinerja tertentu dalam upaya mendukung pencapaian output dan atau outcome kegiatan. Sedangkan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja diberikan kepada seluruh PNSD berdasarkan besaran bobot jabatan masing-masing (Perwali Surabaya No. 13 Tahun 2014).

read more »

Data & Survey

Opini BPK atas Laporan Keuangan K/L Tahun 2013

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion) atas atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2013. Opini ini sama dengan yang diberikan BPK atas LKPP tahun 2012 namun terdapat pengurangan unsur yang menjadi pengecualian.

LKPP Tahun 2013 mendapat opini WDP dengan dua permasalahan. Pertama, adanya kelemahan dalam pengelolaan piutang bukan pajak pada Bendahara Umum Negara. Kedua, Pemerintah melaporkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) per 31 Desember 2013 sebesar Rp66,59 triliun. Data yang tersedia tidak memungkinkan BPK melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk menilai kemungkinan dampak selisih-selisih tersebut terhadap salah saji SAL

Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2013 tersebut terdiri dari:

  1. Ringkasan Eksekutif Hasil Pemeriksan atas LKPP Tahun 2013;
  2. LHP atas LKPP Tahun 2013; 3) LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) LKPP Tahun 2013;
  3. LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan LKPP Tahun 2013;
  4. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2007-2012; dan
  5. Laporan Tambahan berupa Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Tahun 2013.

Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2013 meliputi Neraca Pemerintah Pusat tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Laporan Realisasi APBN (LRA), dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam beberapa tahun terakhir opini atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga (LKKL) yang merupakan elemen utama LKPP, menunjukkan kemajuan yang signifikan. Jumlah KL yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK telah meningkat, berturut-turut dari tahun 2010 hingga 2013.

read more »

Opini

Remunerasi Kementerian Agama

Kementerian Agama pada pembahasan APBN-P 2014 dengan Komisi VII DPR mendapatkan pagu anggaran Reformasi Birokrasi sebesar  Rp1.193.147.779.000,-

Catatan: Rangkaian tulisan ini dibuat sebelum adanya update berita di atas

Alasan utama tidak disetujuinya pemberian tunjangan kinerja Kementerian Agama pada tahun 2013 disebabkan belum adanya Job Grading sebagai salah satu syarat utama dalam mekanisme persetujuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi K/L .

Job grading atau pemeringkatan dihasilkan dari proses Evaluasi  Jabatan  yang digunakan untuk membobot suatu jabatan untuk menghasilkan jabatan (job value) dan kelas jabatan (job class). Tujuan peringkat Jabatan adalah memberikan penghargaan kepada pegawai sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan risiko jabatan/pekerjaan.

Sebenarnya kalau ketiadaan job grading menjadi hal yang agak aneh karena dalam konsep reformasi birokrasi mustahil proses tersebut tidak dilaksanakan dan pedomannya jelas yakni Peraturan MenPAN & RB No 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.

read more »

Berita

Surat Edaran Penyesuaian Gaji Pokok PNS Anggota TNI dan Polri 2014

Sebagai tindak lanjut penerbitan peraturan pemerintah No 35 s/d 36 Tahun 2014 yang telah ditetapkan besaran gaji pokok baru bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Anggota Polri, Kementerian keuangan dalam hal ini Direktorat Perbendaharaan telah mengeluarkan SURAT EDARAN Nomor SE- 22 /PB/2014 sebagai petunjuk pelaksanaan pembayaran kenaikan gaji tersebut.

Maksud dan Tujuan

Memberikan keseragaman pemahaman pada KPPN dalam pelaksanaan pembayaran atas penyesuaian besaran gaji pokok baru sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Pemerintah dimaksud.

Ruang Lingkup

  1. Penyesuaian besaran gaji pokok.
  2. Pembayaran kekurangan gaji sebagai akibat penyesuaian besaran gaji pokok.
  3. Tata cara pengajuan SPM gaji/kekurangan gaji bagi Satker yang telah menggunakan aplikasi Gaji PNS Pusat (GPP) dan Belanja Pegawai Polri (BPP).

read more »

TNI/Polri

Daftar Gaji Pokok TNI dan Polri Tahun 2014

Selain PP tentang kenaikan gaji PNS, tanggal 21 2014 pemerintah juga merilis peraturan pemerintah yang mengatur gaji pokok TNI dan Polri Tahun 2014.

PP No 35 Tahun 2014 mengatur perubahan gaji anggota TNI sedangkan PP No 36 Tahun 2014 merupakan perubahan kesepuluh atas peraturan pemerintah nomor 21 tentang peraturan gaji anggota Polri. Ketentuan gaji baru di atas berlaku surut mulai 1 Januari 2014.

Rata-rata kenaikan gaji pokok sama dengan PNS sebesar 6%, dengan demikian gaji terendah anggota TNI maupun Polri adalah Rp 1.476.600 per bulan untuk tamtama prajuritt dua/kelasi dua (TNI) dan Bhayangkara Dua (Polri) . Bagi rekrutan yang baru masuk di Kepolisian dengan pangkat Brigadir akan menerima gaji sebesar Rp 2.009.900 per bulan.

Tabel Gaji Pokok TNI dan Polri 2014:

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

PP No 34 Tahun 2014 – Gaji Pokok PNS 2014

Setelah ditunggu cukup lama akhirnya PP  tentang kenaikan gaji PNS sudah ditandatangani presiden SBY tanggal per 21 Mei 2014.

Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah PP Nomor 34 tahun 2014 tentang perubahan keenam belas atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS.

Peraturan Pemerintah ini berlaku per 1 januari 2014 dan menjadi dasar bagi penerbitan petunjuk pelaksanaan pembayaran oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Perbendaharaan untuk segera membayarkan kenaikan gaji maupun rapel yang terhitung mulai 5 bulan terakhir.

Berikut daftar Gaji Pokok PNS 2014:

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

SE Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Jabatan Auditor, Analis Hasil Pasar Pertanian, Pamong Belajar dan Penilik

Dirjen Perbendahaaran per tanggal 21 Mei 2014 telah megeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor (SE-16/PB/2014), Pamong Belajar dan Penilik (SE-17/PB/2014), serta Analis Pasar Hasil Pertanian (SE-18/PB/2014).

Maksud dan tujuan dikeluarkannya SE ini adalah untuk memberikan penjelasan atau petunjuk yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran keempat tunjangan jabatan di KPPN atas beban APBN yang mengalami kenaikan besaran tunjangan fungsionalnya berdasarkan Peraturan Presiden.

Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran:

1. Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor, Pamong Belajar,Penilik dan Analis Pasar Hasil Pertanian adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional tersebut diberikan tunjangan setiap bulan.

3. TMT tunjangan sebagaimana yang dimaksud diberikan terhitung mulai: read more »

Data & Survey

Dampak Penghematan Anggaran K/L 2014

Latar belakang adanya langkah penghematan dan pemotongan belanja Kementera/Lembaga adalah untuk menjaga agar defisit anggaran hanya 2,5 persen dari dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sesuai undang-undang (UU) defisit anggaran yang diperbolehkan maksimal 3 persen.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (R-APBNP) 2014 yang diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat belum lama ini, belanja subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), elpiji dan bahan bakar nabati (BBN) dinaikkan dari Rp 210,7 triliun menjadi Rp 285 triliun. Belanja subsidi listrik juga naik dari Rp 71,4 triliun menjadi Rp 107,1 triliun. Sebaliknya dari sisi penerimaan negara ada penurunan penerimaan pajak yang semula sebesar Rp1280,4 triliun menjadi Rp1232,1 triliun. Total pengurangan semua penerimaan negara sekitar Rp 70,4 triliun.

Melonjaknya subsidi energi terutama BBM dan menurunnya pendapatan negara memaksa pemerintah untuk mengambil langkah-langkah untuk menekan defisit anggaran.

Ada dua cara yang bisa dilakukan untuk menekan defisit anggaran, yakni memotong anggaran dan menghilangkan subsidi BBM dengan cara menaikkan harga BBM bersubsidi.  Namun pemerintah memilih opsi pertama yakni menghemat dan memotong anggaran belanja kementerian/lembaga dengan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014 yang ditandatangani Presiden SBY tanggal 19 Mei 2014.

read more »