Perkiraan Tunjangan Kinerja Polri

Polri termasuk instansi yang disetujui untuk mendapatkan kenaikan tunjangan kinerja pada tahun 2015 ini. Berdasarkan hasil evaluasi Tim Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) penerapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Polri mendapatkan nilai 67,23. Hasil ini meningkat dibandingkan pada tahun 2014 yang lalu.

Usulan kenaikan tunjangan kinerja telah disampaikan Kemenpan kepada Kemenkeu selaku pemegang otoritas anggaran. Peningkatan besaran tunjangan kinerja ini tetap memperhatikan ketersediaan anggaran dan diutamakan berasal dari efisisensi dan penghematan.

Polri sendiri sudah yang menerima tunjangan kinerja semenjak tahun 2010 berbarengan dengan beberapa instansi lainnya. Cikal bakal pemberian tunjangan kinerja diawali pada tahun 2007 dengan 3 instansi Kemenkeu, BPK dan MA sebagai pionir. Dibandingkan dengan K/L lainnya secara nominal, tunjangan kinerja Polri jauh lebih kecil. TNI paling mendekati dalam artian selisih besaran tidak terlalu jauh. Rata rata tunjangan kinerja K/L untuk level kelas jabatan terendah mencapai Rp 1.563.000 atau hampir 3 kali lipat dari Polri pada grade yang sama dengan angka Rp 553.000.

read more »

Inilah K/L yang Diusulkan Kenaikan Tunjangan Kinerja 2015

Besar kecilnya pemberian tunjangan kinerja kepada Pegawa Negeri salah satunya berdasarkan pada tingkat capaian pelaksanaan reformasi birokrasi instansi. Progress atau capaian sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaan reformasi birokrasi diketahui dari hasil monitoring dan evaluasi berkala. Hasilnya bisa penambahan atau pengurangan (punishment) tunjangan kinerja tergantung penilaian.

Merujuk Permenpan No 14 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Permenpan No 1 Th 2012 dan Permenpan No 31 tahun 2012, ditetapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) sebagai instrumen yang dipakai untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri. Sistem self assessment ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2012 secara online.

Ruang lingkup penilaian meliputi:

  1. Penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan internal instansi pemerintah.
  2. Penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan sampai dengan saat terakhir pembahasan hasil penilaian.

Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang digunakan dalam pedoman ini disusun berdasarkan program-program reformasi birokrasi dengan komponen: pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil.

read more »

TPP Pemkot Semarang 2015

Merunut ke belakang karena TPP inilah yang menyebabkan Walikota Semarang waktu itu Soemarmo divonis pengadilan 1 tahun 6 bulan penjara karena terbukti menyuap anggota Dewan agar menyetujui APBD 2012. Pemkot Semarang ketika itu berkepentingan agar anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai dimasukkan dalam APBD TA 2012.  Kabar terakhir Soemarmo yang sudah menghirup udara bebas akan maju dalam Pilkada Kota Semarang tahun 2015 sebagai bakal calon walikota dengan dukungan beberapa parpol.

Tambahan penghasilan pegawai (TPP) Pemkot Semarang Tahun 2015 diberikan berdasarkan kriteria yang terdiri dari Peneilaian Prestasi Kerjapenilaian orestasi kerja PNS (SKP dan Perilaku Kerja) serta yang kedua atas pertimbangan obyekstif lainnya. Yang dimaksud pertimbangan lainnya meliputi keterangan kehadiran, izin dan cuti.

TPP diberikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil termasuk CPNS. Bagi PNS di lingkungan Pemkot Semarang yang telah menerima insntif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan pilihan untuk menentukan antara TPP dengan insentif tersebut di atas.  Pembayaran TPP bagi CPNS/PNS di setiap SKPD diterimakan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya dan apabila jatuh pada hari libur maka pembayaran dimajukan. TPP tidak diberikan kepada PNS yang mendapatkan hukuman disiplin baik ringan, sedang dan berat. Pemberhentian pemberian TPP bervariasi antara 1 (satu) sampai 4 (empat) bulan tergantung tingkat hukuman disiplin.

read more »

Tambahan Penghasilan PNS – TPP Pemprov Jateng 2015

Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pemprov Jateng tahun 2015 dialokasikan sebesar RpRp1.168.410.820.000. Jumlah TPP tersebut lebih besar dari anggaran untuk dari Gaji dan Tunjangan PNS sejumlah Rp1.030.193.661.000. Anggaran tambahan penghasilan ini tercantum dalam Perda No 17 Tahun 2014 tentang APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015.  selanjutnya dijabarkan dalam Pergub No 78 Tahun 2014 masuk dalam Belanja Pegawai akun Tambahan Penghasilan PNS dengan perincian sebagai berikut:

  1. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1.159.383.515.000
  2. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas 1.758.732.000
  3. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 7.268.573.000

Dibandingkan dengan TPP tahun 2014, tambahan penghasilan pegawai bagi PNS tahun 2015 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan persentase 32% dari angka 882,04 Miliar. Namun dari segi besaran per eselon atau golongan, peningkatan akan lebih terasa dengan seperti yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Daftar TPP Pemprov Jateng 2015

read more »

Menunggu Kenaikan Gaji PNS 2015

Sebenarnya kenaikan gaji PNS 2015 sudah dianggarkan dalam APBN (P) 2015, artinya sudah ada kepastian bahwa gaji pokok PNS akan meningkat. Dikutip dari nota keuangan APBN 2015: Selain itu, pada tahun 2015 juga akan ditempuh kebijakan untuk menjaga tingkat kesejahteraan aparatur pemerintah berupa kenaikan gaji pokok sebesar rata-rata 6,0 persen untuk PNS, dan anggota TNI/Polri, serta penyesuaian uang makan PNS dan uang lauk pauk anggota TNI/Polri.

Dalam nota keuangan APBN 2015, alokasi anggaran pemerintah pusat untuk belanja pegawai mencapai Rp 263,9 triliun (13,07% dari belanja negara). Jika termasuk anggaran pegawai pemerintah daerah dan anggaran pendidikan daerah (tunjangan profesi), jumlahnya membengkak menjadi Rp 340 triliun.

Kebijakan kenaikan gaji 2-3 tahun terakhir besarannya menyesuaikan inflasi dengan kata lain kebijakan ini lebih ditujukan untuk mempertahankan daya beli PNS yang tergerus akibat inflasi. Target inflasi yang ditetapkan pemerintah tahun 2015 menyasar pada angka 5%, maknanya berarti kenaikan riil yang dinikmati PNS sebenarnya hanya sebesar 1 persen.

read more »

Revisi Uang Makan PNS 2015

Beberapa waktu yang lalu seiring adanya update Aplikasi GPP tanggal 10 Maret 2015 terdapat perubahan tarif uang makan PNS (pusat) dengan penurunan yang sama tiap golongan yakni sebesar Rp 5000. Padahal pada bulan Januari 2015 uang PNS masih menggunakan tarif yang lebih tinggi berdasarkan Standar Biaya Masukan TA 2015.

Aplikasi GPP (Gaji Pegawai Pusat) adalah aplikasi Aplikasi untuk melakukan administrasi pengelolaan belanja pegawai khususnya gaji PNS Pusat yang anggarannya langsung dari APBN. Aplikasi ini digunakan untuk mengolah dan menghitung gaji, uang makan dan uang lembur.

Adanya perubahan tarif uang makan pada aplikasi GPP menimbulkan tanda tanya apakah ada perubahan SBM TA 2015. Pertanyaan itu terjawab dengan diterbitkannya PMK No 57/PMK.02/2015 bertanggal 18 Maret 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan TA 2015.

read more »

Daftar Tunjangan Kinerja Ditjen Pajak 2015

Dalam APBNP 2015 yang telah disepakati pemerintah dan DPR, pendapatan dalam negeri ditargetkan sebesar Rp1.765.662,2 miliar yang terdiri dari pendapatan perpajakan sebesar Rp1.484.589,3 miliar dan PNBP sebesar Rp281.072,9 miliar.

Upaya Pemerintah dalam mengamankan target penerimaan pajak tahun 2015 antara lain melalui penggalian potensi penerimaan perpajakan melalui perbaikan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi, ekstensifikasi tambahan Wajib Pajak baru, dan penegakan hukum. Kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk mengejar target tersebut antara lain dengan membenahi sistem reward and punishment melalui perbaikan sistem remunerasi bagi pegawai DJP agar dapat memotivasi pegawai untuk mencapai tujuan organisasi.

Alokasi Anggaran yang disiapkan sebagai tambahan belanja prioritas Kemeterian Keuangan sebesar Rp4.004,2 miliar untuk Peningkatan penerimaan pajak, dan Reformasi Birokrasi (DJP).

read more »

Penghapusan Gaji 13 dan Tunjangan Anak Istri

gaji 13 dihapusCoba ketik kata kunci di Google keyword “gaji 13″, jangan kaget kata turunannya seperti gambar di atas yang berarti  info gaji 13 PNS dihapus paling banyak dicari pembaca. Entah dari mana asalnya namun isu penghapusan gaji 13 ini masih ramai di berbagai medsos.

Sebenarnya sumber sahih untuk mengetahui apakah gaji 13 masih ada atau dihapuskan lihat Nota Keuangan APBN yang sudah disetujui atau disahkan DPR. Terdapat dua APBN yang dapat menjadi acuan, pertama APBN 2015 yang diajukan Presiden terdahulu SBY dan disahkan DPR pada bulan Oktober 2014. Dalam NK APBN 2015 alokasi untuk anggaran belanja K/L dalam APBN tahun 2015 sebesar Rp647.309,9 miliar. Belanja K/L tersebut telah menampung kebutuhan untuk biaya operasional antara lain belanja  pegawai yang meliputi pembayaran gaji, tunjangan yang melekat pada gaji (termasuk gaji ke-13).

read more »