Gaji dan Tunjangan PNS

Gaji Wakil Menteri

Beberapa waktu lalu dalam reshuffle kabinet Presiden SBY mengangkat 13 Wakil menteri dalam KIB II. Kecuali Denny Indrayana, semua wakil menteri yang diangkat menduduki eselon Ia. Dalam aturan sebelumnya seorang PNS yang menduduki eselon Ia harus mempunyai golongan minimal IV/d, sedangkan Denny baru III/c.

Dengan terbitnya Perpres No 76 tahun 2011 per 13 Oktober 2011 maka syarat menjadi wakil menteri tidak harus menjabat sebagai pejabat Eselon I/a. Posisi wakil menteri dapat diduduki mereka yang statusnya PNS dan dan memiliki jenjang karier serta disetarakan pejabat Eselon I/a.

Meskipun jabatannya wakil menteri, namun gaji atau take home pay-nya mengikuti pola PNS pada umumnya. Sehingga tidak ada penambahan anggaran secara khusus untuk menggaji para wamen ini. Jika Kementeriannya sudah diberlakukan tunjangan kinerja (reformasi birokrasi), maka dia mempunyai grading atau kelas jabatan paling tinggi.

Tabel Gaji Wakil Menteri : read more »

Blogging

Statistik Setagu.net – Google Analytic

Sedikit Out of Topic, postingan kali ini menampilkan data statistik setagu.net berdasarkan data yang diperoleh dari Google Analytic. Empat bulan lebih usia blog ini sejak pindahan ke host sendiri dari situs lama (remunerasipns.wordpress.com).

Dalam kurun waktu tersebut jumlah pageview mencapai 395.724, jika dihitung per hari rata-rata sebanyak 3044 pageview atau 91.320/bulan. Unique Visitor yang berkunjung sebanyak 75.950 atau mencapai 17.527/bulan (lihat grafik). read more »

K/L

Daftar K/L yang Mengajukan Usulan Reformasi Birokrasi 2011

Berdasarkan data dari Kemenpan, tahun 2011 ini terdapat 13 K/L yang sudah mengajukan dokumen usulan Reformasi Birokrasi (RB) dengan format kebijakan baru. Saat ini sedang dalam penilaian teknis/administrasi oleh unit pengelola reformasi birokrasi nasional (UPRBN).

K/L tersebut adalah:
1. LAN,
2. BPPT,
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
4. Kementerian Pekerjaan Umum, read more »

Opini

Tahun 2012 : Gaji PNS, TNI/Polri & Pensiunan Naik 10%

Kutipan Pidato Kenegaraan Presiden RI di depan DPR tentang Nota Keuangan RAPBN 2012:

Seiring dengan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat,  Pemerintah juga memberikan perhatian pada perbaikan  kesejahteraan PNS, TNI, Polri dan pensiunan. Berkaitan dengan itu, Pemerintah dalam tahun 2012 mendatang berketetapan untuk menaikkan gaji pokok PNS, TNI, Polri dan pensiunan sebesar rata-rata 10 persen. Pemerintah juga tetap memberikan gaji dan pensiun bulan ke-13 bagi PNS, TNI, Polri dan pensiunan.

Opini

Perbandingan Remunerasi Penegak Hukum dan TNI

Tahap Perhitungan Besaran Tunjangan Kinerja:
  1. Dengan asumsi dokumen usulan RB yang diajukan K/L sudah lengkap (baik kelengkapan maupun muatannya), makaTim kerja RB Nasional dibantu Tim Independen mengevaluasi hasil pencapaian kinerja K/L yang bersangkutan. Penilaian terhadap muatan dilakukan dengan melihat kelayakan, kelaziman, atau rasionalitas dari pelaksanaan sebuah kegiatan. Penilaian terhadap hal ini melingkup aspek waktu, sumber daya manusia yang mengarahkan-melaksanakan-mengawasi, sumber daya finansial/anggaran dan kemungkinan keberhasilan pelaksanaannya. Hasil penilaian akan memperoleh nilai sesuai dengan kriteria.
  2. Perhitungan tunjangan kinerja yang besarannya ditetapkan oleh Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.
  3. Kementerian/Lembaga mengajukan anggaran kepada DPR.
  4. Tim Kerja Reformasi Birokrasi Nasional menyusun Racangan Peraturan Presiden tentang tunjangan kinerja Kementerian/Lembaga.

Berdasarkan pentahapan di atas besaran tiap-tiap K/L bisa berbeda. Berikut perbandingan remunerasi K/L rumpun Penegakan Hukum dan TNI:

read more »

K/L Pemda

SOP Usulan Formasi CPNS

referensi: menpan.go.id

K/L Pemda

Daftar Usulan Formasi CPNS 2011

Penerimaan CPNS untuk TA 2011 bagi instansi pemerintah pusat maupun daerah masih terbuka lebar. Sesuai usulan formasi PNS yang diajukan ke Menpan sebagian besar Kementrian maupun lembaga pemerintah dan Pemda masih membuka kesempatan bagi yang ingin menjadi PNS. Morotarium penerimaan PNS belum akan dilakukan pada tahun ini. Wacana tersebut kemungkinan besar baru akan dilakukan pada tahun 2012 sekaligus dilakukan penataan PNS untuk memperbaiki kinerja, komposisi dan distribusi PNS.

Hanya 8 (delapan) Kementrian/Lembaga yang tidak membuka owongan PNS pada tahun ini.
Berikut daftar usulan formasi PNS Instansi Pusat dan Daerah TA 2011.

read more »

K/L Tabel Remunerasi

Tabel Remunerasi Kemenkumham

Tunjangan Kinerja Departemen Hukum dan HAM diatur dalam Perpres No. 40 Tahun 2011 tanggal 12 Juli tentang Tunjangan Kinerja bagi pegawai di Lingkugan Kemenkumham. Terdapat 17 grade dalam Perpres tersebut dengan besaran terendah diterima Rp 1.645.000.

Beberapa hal penting yang dijelaskan dalam perpres tersebut:

  • Tunjangan Kinerja diberikan terhitung mulai 1 Januari 2011
  • Pajak penghasian dibebankan kepada APBN TA yang bersangkutan, artinya tunjangan yang diterima bersih sesuai yang ada di tabel.
  • Ketentuan pegawai yang tidak berhak menerima tunjangan kinerja diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM
  • Tunjangan resiko dihapuskan dengan pencabutan PP No 88 tahun 2006
  • Insentif khusus pada unit kerja di lingkungan Ditjen Peraturan Perundang-undangan dihapus
  • Imbalan jasa PNBP di lingkungan Imigrasi, Adm Hukum Umum, dan Ditjen HKI dinyatakan tidak berlaku.

Tabel Remunerasi Kementerian Hukum dan HAM dapat dilihat di bawah ini:

read more »