Gaji dan Tunjangan PNS

Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) bagi PNS

1. PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan (gaji)

Tidak banyak yang menyadari bahwa sebenarnya setiap penghasilan PNS (yang berupa gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji) dikenakan Pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Yang dimaksud dengan tunjangan yang terkait dengan gaji adalah tunjangan yang sifatnya tetap yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), termasuk tunjangan keluarga, tunjangan struktural/fungsional, tunjangan pangan dan tunjangan khusus.

Akan tetapi berdasar Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh pemerintah selaku pemberi kerja. Artinya setiap PNS akan menerima gajinya secara utuh tanpa dipotong PPh Pasal 21. Ketentuan ini berlaku bagi setiap PNS, golongan I sampai IV.
read more »

Pemda

Tabel Tunjangan Kinerja Pemkot Balikpapan

Dasar  Hukum:
Keputusan Walikota Balikpapan No. 841/094/BKD/2008

Tabel Tunjangan Kinerja:

No Kualifikasi Jabatan Golongan Rp
1 Pejabat Negara
a. Walikota 3.000.000
b. Wakil Walikota 2.500.000
2 Jabatan Struktural
a. Sekretaris Daerah IV 2.000.000
b. Eselon II b III dan IV 1.750.000
c. Eselon III a III dan IV 1.500.000
d. Eselon III b III dan IV 1.300.000
e. Eselon IV a III dan IV 1.100.000
f. Eselon IV b III 1.000.000
g. Eselon V a II dan III 900.000
h. Eselon V b II dan III 900.000 read more »
Opini

Kenaikan Gaji PNS 2011: 15% atau 10%

Berbagai berita mengutip pernyataan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Agus Supriyanto yang megatakan pada tahun 2011 ini gaji PNS dinaikkan sebesar 15%, padahal dalam pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden SBY bulan Agustus 2010 gaji PNS hanya naik 10%. Timbul pertanyaan apakah kebijakan kenaikan gaji yang dilakukan pemerintah melebihi ekspetasi para PNS yang berasumsi sama dengan pidato SBY, yakni sebesar 10 %.

Untuk mengetahuinya tentu saja harus diperbandingkan data gaji PNS th 2010 dengan th 2011. Tetapi terlebih dahulu perlu diketahui khusus untuk alokasi belanja pegawai termasuk tunjangan dalam APBN:
APBN 2011 : Rp 180,6 Triliun
APBN 2010 : Rp 162,7 Triliun
Kenaikan sebesar Rp 17,9 Triliun atau 11%.

Apakah kenaikan sebesar 11% tersebut linear dengan persentase kenaikan gaji pokok yang diterima masing-masing golongan, perhatikan tabel dibawah:
read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

Tunjangan Risiko PNS

Tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat dan ditugaskan secara penuh di K/L sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk kompensasi atas risiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam melaksanakan tugasnya.

Besaran tunjangan resiko diberikan berdasar sistem penilaian yang diperoleh dari hasil penjumlahan nilai dari masing- masing unsur penilaian.

1. Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Permasyarakatan

Dasar Hukum: Perpres No 88 Tahun 2006
Unsur Penilaian:
a. Tingkat hubungan dengan warga binaan pemasyarakatan atau barang sitaan dan rampasan negara;
b. Keterampilan petugas pemasyarakatan;
c. Lama bekerja

Tabel Tunjangan Risiko:

No Tingkat Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Nilai Besar Tunjangan
1 Tingkat I 700-800 600.000
2 Tingkat II 500-699 450.000
3 Tingkat III 300-499 350.000
4 Tingkat IV 200-299 200.000

read more »

Pemda

Tabel Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Tarakan, Kaltim

 

Dasar hukumnya SK Walikota No. 900/HK-II/56/2010

Tabel TPP Tarakan:

No Eselon/Golongan Besar Tunjangan
1 Eselon II/B 13.933.500
2 Eselon III/A 10.133.500
3 Eselon IV/A 6.333.400
4 Golongan III 3.546.700
5 Golongan II 2.423.000
6 Golongan I 1.982.600
7 CPNS Gol III 1.266.700
8 CPNS Gol II 1.101.500
9 CPNS Gol I 1.101.500
Pemda

Tabel Remunerasi Aceh

1. Pemerintah Kota Banda  Aceh

 

 

No Eselon/Golongan Besar Tunjangan
1 Eselon II/A 5.000.000
2 Eselon II/B 2.000.000
3 Eselon III/A 1.500.000
4 Eselon III/B 1.300.000
5 Eselon IV/A 900.000
6 Eselon IV/B 750.000
7 Eselon V/A 750.000
8 PNS Gol IV 750.000
9 PNS Gol III 750.000
10 PNS Gol II 600.000
11 PNS Gol I 600.000
12 Pengawas/Penilik Sekolah 1.000.000
13 Kepala Sekolah 900.000
14 Wakil Kepala Sekolah 750.000

2. Tunjangan khusus (TC)  Pemkab Aceh Barat Daya (Abdya) read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

Tunjangan Khusus Papua

Tunjangan Khusus Papua diberikan kepada PNS,Hakim, Anggota TNI/Polri termasuk calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/bertugas pada daerah Provinsi Papua. Tunjangan ini diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 68 Tahun 2002 tanggal 31 Agustus 2002.

Tabel Tunjangan Khusus Papua :

a. PNS

No Gol/Ruang Pangkat Rp
1 I/a Juru Muda 200.000
2 I/b Juru Muda Tingkat I 225.000
3 I/c Juru 250.000
4 I/d Juru Tingkat I 275.000
5 II/a Pengatur Muda 300.000
6 II/b Pengatur Muda Tingkat I 325.000
7 II/c Pengatur 350.000
8 II/d Pengatur Tingkat I 375.000
9 III/a Penata Muda 425.000
10 III/b Penata Muda Tingkat I 450.000
11 III/c Penata 475.000
12 III/d Penata Tingkat I 500.000
13 IV/a Pembina 525.000
14 IV/b Pembina Tingkat I 550.000
15 IV/c Pembina Utama Muda 575.000
16 IV/d Pembina Utama Madya 600.000
17 IV/e Pembina Utama 625.000

read more »

Data & Survey

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat 2011

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat tahun 2010 yang nilainya cukup baik (CC) ke atas melampaui target. Tercatat sebanyak 50 kementerian/lembaga (63,29%) mendapatkan kategori cukup baik (CC) ke atas, dibanding tahun 2009 yang hanya 47,37% atau naik 16,27%. Padahal target tahun 2010, instansi pusat yang nilainya CC ke atas 60%.

Demikian dikatakan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara E.E. Mangindaan dalam sambutannya pada acara Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat di Jakarta, Senin (7/3). Dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan Kementerian PAN dan RB tahun 2010, terdapat 11 kementerian/lembaga (K/L) mendapat predikat B (baik), 39 K/L berpredikat CC (cukup baik), 27 K/L predikat C (agak kurang) dan tinggal 2 K/L mendapat predikat D (kurang).

Sebagai perbandingan, dari laporan hasil evaluasi AKIP pusat tahun 2009, hanya ada 7 instansi yang mendapat nilai B, sementara yang nilainya CC sebanyak 29 instansi, 33 instansi mendapat nilai C, dan tiga instansi nilainya D.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat

read more »