Opini

Kenaikan Anggaran Remunerasi TA 2012

Ada kenaikan anggaran remunerasi Kemenhan, TNI dan Polri, selain itu terdapat alokasi anggaran untuk tunjangan khusus bagi Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Bappepti.

Sebagai tindak lanjut Rapat Kerja Badan Anggran DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan RUU tentang APBN TA 2012 dan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 28 Oktober 2011 lalu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Edaran nomor 01/MK.2/2011 tentang Alokasi Anggaran Kementerian negara/Lembaga TA 2011. Secara keseluruhan Belanja K/L TA 2012 sebesar Rp 508,4 Trilliun, mengalami peningkatan sebesar Rp 476,6 Miliar dari Nota Keuangan dan RAPBN 2012.

Dalam salah satu penjelasannya terdapat realokasi dari Belanja Lain-lain (BA 999.08) ke belanja K/L sebesar Rp 18,8 Trilliun. Pergeseran dari belanja lain-lain tersebut sebagian besar dialokasikan ke Anggaran remunerasi K/L. Ini artinya pada K/L tersebut akan mengelola sendiri anggaran tersebut bukan Kemenkeu lagi.
Jika dilihat besaran jumlah anggaran remunerasi dalam lampiran surat edaran tersebut, maka dibandingkan TA 2011 ada kenaikan untuk TNI, Kemenhan dan Polri, dengan persentase masing-masing 16,9%, 3,7% dan 8,7%.

K/L TA 2011 TA 2012 Kenaikan
Kemenhan 78.202.462.000 91.408.256.000 16,9%
TNI 7.283.893.968.000 7.555.098.416.000 3,7%
Polri 4.206.184.073.000 4.572.284.641.000 8,7%
Kemenkumham 1.078.812.943 1.078.812.943 0,0%
Kejaksaaan Agung 609.511.708 609.511.708 0,0%

read more »

Data & Survey K/L

Alokasi Belanja Pegawai Kementerian Negara/Lembaga TA 2012

Melalui rapat paripurna DPR RI tanggal 28 Oktober 2012, DPR RI telah mengesahkan UU APBN TA 2012. Dalam APBN 2012 Belanja K/L TA 2012 sebesar Rp 508,3 Triliun, termasuk di dalamnya Belanja Pegawai sebesar Rp 127,7 Triliun. Secara keseluruhan pemerintah mengalokasikan Belanja Pegawai sejumlah Rp 215, 7 Triliun. Berarti persentase belanja pegawai pusat dibandingkan daerah mencapai 59% : 39%.

Komponen Belanja pegawai pada TA 2012 meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada gaji, remunerasi/tunjangan kinerja/tunjangan khusus, honorarium tetap, lembur dan vakasi, kenaikan Gaji Pokok sebesar 10%, Gaji ke-13, dan Kenaikan
Uang Makan dan Uang Lauk Pauk sebesar Rp5.000,-.

Berikut tabel alokasi anggaran dan belanja pegawai per K/L pada TA 2012:

No Kementerian Negara/Lembaga Anggaran 2012
Belanja Pegawai %
1 Majelis Permusyawaratan Rakyat 692.395.010 19.610.884 2,8%
2 Dewan Perwak1lan Rakyat 2.943.936.752 527.716.564 17,9%
3 Badan Pemeriksa Keuangan 2.839.924.375 890.157.213 31,3%
4 Mahkamah Agung 5.107.469.009 3.095.920.006 60,6%
5 Keiaksaan Republik Indonesia 3.770.383.574 1.742.176.355 46,2%
6 Kementerian Sekretariat Negara 2.606.052.679 350.203.201 13,4%
7 Kementerian Dalam Negeri 17.134.374.518 328.283.761 1,9%
8 Kementerian Luar Negeri 5.242.050.193 2.068.324.978 39,5%
9 Kementerian Pertahanan 72.538.508.931 34.827.926.301 48,0%
10 Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Rl 6.977.807.206 3.281.925.634 47,0%

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

Gaji Wakil Menteri

Beberapa waktu lalu dalam reshuffle kabinet Presiden SBY mengangkat 13 Wakil menteri dalam KIB II. Kecuali Denny Indrayana, semua wakil menteri yang diangkat menduduki eselon Ia. Dalam aturan sebelumnya seorang PNS yang menduduki eselon Ia harus mempunyai golongan minimal IV/d, sedangkan Denny baru III/c.

Dengan terbitnya Perpres No 76 tahun 2011 per 13 Oktober 2011 maka syarat menjadi wakil menteri tidak harus menjabat sebagai pejabat Eselon I/a. Posisi wakil menteri dapat diduduki mereka yang statusnya PNS dan dan memiliki jenjang karier serta disetarakan pejabat Eselon I/a.

Meskipun jabatannya wakil menteri, namun gaji atau take home pay-nya mengikuti pola PNS pada umumnya. Sehingga tidak ada penambahan anggaran secara khusus untuk menggaji para wamen ini. Jika Kementeriannya sudah diberlakukan tunjangan kinerja (reformasi birokrasi), maka dia mempunyai grading atau kelas jabatan paling tinggi.

Tabel Gaji Wakil Menteri : read more »

Blogging

Statistik Setagu.net – Google Analytic

Sedikit Out of Topic, postingan kali ini menampilkan data statistik setagu.net berdasarkan data yang diperoleh dari Google Analytic. Empat bulan lebih usia blog ini sejak pindahan ke host sendiri dari situs lama (remunerasipns.wordpress.com).

Dalam kurun waktu tersebut jumlah pageview mencapai 395.724, jika dihitung per hari rata-rata sebanyak 3044 pageview atau 91.320/bulan. Unique Visitor yang berkunjung sebanyak 75.950 atau mencapai 17.527/bulan (lihat grafik). read more »

K/L

Daftar K/L yang Mengajukan Usulan Reformasi Birokrasi 2011

Berdasarkan data dari Kemenpan, tahun 2011 ini terdapat 13 K/L yang sudah mengajukan dokumen usulan Reformasi Birokrasi (RB) dengan format kebijakan baru. Saat ini sedang dalam penilaian teknis/administrasi oleh unit pengelola reformasi birokrasi nasional (UPRBN).

K/L tersebut adalah:
1. LAN,
2. BPPT,
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
4. Kementerian Pekerjaan Umum, read more »

Opini

Tahun 2012 : Gaji PNS, TNI/Polri & Pensiunan Naik 10%

Kutipan Pidato Kenegaraan Presiden RI di depan DPR tentang Nota Keuangan RAPBN 2012:

Seiring dengan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat,  Pemerintah juga memberikan perhatian pada perbaikan  kesejahteraan PNS, TNI, Polri dan pensiunan. Berkaitan dengan itu, Pemerintah dalam tahun 2012 mendatang berketetapan untuk menaikkan gaji pokok PNS, TNI, Polri dan pensiunan sebesar rata-rata 10 persen. Pemerintah juga tetap memberikan gaji dan pensiun bulan ke-13 bagi PNS, TNI, Polri dan pensiunan.

Opini

Perbandingan Remunerasi Penegak Hukum dan TNI

Tahap Perhitungan Besaran Tunjangan Kinerja:
  1. Dengan asumsi dokumen usulan RB yang diajukan K/L sudah lengkap (baik kelengkapan maupun muatannya), makaTim kerja RB Nasional dibantu Tim Independen mengevaluasi hasil pencapaian kinerja K/L yang bersangkutan. Penilaian terhadap muatan dilakukan dengan melihat kelayakan, kelaziman, atau rasionalitas dari pelaksanaan sebuah kegiatan. Penilaian terhadap hal ini melingkup aspek waktu, sumber daya manusia yang mengarahkan-melaksanakan-mengawasi, sumber daya finansial/anggaran dan kemungkinan keberhasilan pelaksanaannya. Hasil penilaian akan memperoleh nilai sesuai dengan kriteria.
  2. Perhitungan tunjangan kinerja yang besarannya ditetapkan oleh Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.
  3. Kementerian/Lembaga mengajukan anggaran kepada DPR.
  4. Tim Kerja Reformasi Birokrasi Nasional menyusun Racangan Peraturan Presiden tentang tunjangan kinerja Kementerian/Lembaga.

Berdasarkan pentahapan di atas besaran tiap-tiap K/L bisa berbeda. Berikut perbandingan remunerasi K/L rumpun Penegakan Hukum dan TNI:

read more »

K/L Pemda

SOP Usulan Formasi CPNS

referensi: menpan.go.id