Data & Survey Opini

14 Isu Pokok dalam RUU Aparatur Sipil Negara (ASN)

Saat ini pemerintah dan DPR sudah membawa Rancngan UU Aparatur Sipil Negara untuk dibahas di tingkat Panja DPR. Dalam rapat dengan Komisi II DPR beberapa waktu lalu, pemerintah sudah menyepakati beberapa poin penting dalam RUU tersebut.

Ada perubahan paradigma yang prinsipal dalam RUU ASN dibandingkan UU No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. RUU ASN mengedepankan kinerja dan profesionalisme aparatur sipil negara. Salah satunya jabatan aparatur sipil negara terdiri dari jabatan administratif, fungsional dan jabatan eksekutif senior. Istilah PNS diganti dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), selain itu seleksi ASN berdasarkan kompetensi dan ada sanksi pidana yang melanggarnya. Diharapkan pembahasan RUU ini akan rampung akhir 2011 ini, sehingga bisa dberlakukan pada tahun 2012.

Berikut 14 issu pokok yang merupakan poin penting dalam RUU ASN yang dibahas pemerintah dengan Komisi II DPR:

NO ISU-ISU POKOK RUU ASN PENDAPAT DPR PENDAPAT PEMERINTAH
1. JUDUL RUU tentang Aparatur Sipil Negara Setuju judul RUU tentang Aparatur Sipil Negara, karena mendorong budaya kerja dan cetak pikir baru bagi ASN (PNS)
2. Konsep Manajemen Strategis SDM Pendekatan RUU ASN adalah pengembangan potensi human capital, bukan pendekatan administrasi kepegawaian. Setuju
3. Jenis Pegawai Aparatur Sipil Negara: a.Pegawai Negeri Sipil; Sependapat, dengan tambahan rumusan tugas masing-masing
b.Pegawai Tidak Tetap Pemerintah;
NO ISU-ISU POKOK RUU ASN PENDAPAT DPR PENDAPAT PEMERINTAH
1. JUDUL RUU tentang Aparatur Sipil Negara Setuju judul RUU tentang Aparatur Sipil Negara, karena mendorong budaya kerja dan cetak pikir baru bagi ASN (PNS)
2. Konsep Manajemen Strategis SDM Pendekatan RUU ASN adalah pengembangan potensi human capital, bukan pendekatan administrasi kepegawaian. Setuju
3. Jenis Pegawai Aparatur Sipil Negara: a.Pegawai Negeri Sipil; Sependapat, dengan tambahan rumusan tugas masing-masing
b.Pegawai Tidak Tetap Pemerintah;

read more »

Opini

Alangkah Korupnya Indonesia

Alangkah memprihatinkan, Indonesia masuk dalam jajaran negara negara terkorup di dunia. Praktik korupsi masih terus merajalela.

Posisi korupsi Indonesia menempati urutan ke-100 dari 183 negara. Secara kuailitatif, praktik korupsi Indonesia termasuk sangat buruk, yang tidak banyak beda dengan kondisi sejumlah  negara di Afrika seperti Benin, Burkina Faso dan Gabon. Indeks persepsi korupsi menurut hasil survey lembaga Transparansi International memang tergolong sangat buruk, berada pada level 3 dari skala 0-10. Angka 0 (nol) sangat buruk, sementara 10 sangat bersih.

Peringkat Indonesia tahun ini tidak banyak berbeda dibandingkan dengan tahun lalu. Indonesia hanya merangkak  0,2 dari angka tahun lalu. Kenyataan ini menggambarkan upaya  pemberantasan korupsi berjalan ditempat. Tidak ada kemajuan, apalagi terobosan. read more »

Data & Survey

Indeks Persepsi Korupsi 2011

Transparency International (TI) kembali meluncurkan Corruption Perception Index (CPI) pada hari ini secara global. Tujuan peluncuran CPI setiap tahun adalah untuk selalu mengingatkan bahwa korupsi masih merupakan bahaya besar yang mengancam dunia. Tahun ini CPI mengukur tingkat korupsi dari 183 negara, dengan rentang indeks antara 0 sampai dengan 10, di mana 0 berarti negara tersebut dipersepsikan sangat korup, sementara 10 berarti negara yang bersangkutan dipersepsikan sangat bersih. Dua pertiga dari negara yang diukur memiliki skor di bawah lima, termasuk Indonesia.

CPI adalah sebuah indeks gabungan. Indeks ini dihasilkan dari penggabungan hasil 17 survei yang dilakukan lembaga-lembaga internasional yang terpercaya. CPI mengukur persepsi korupsi yang dilakukan politisi dan pejabat publik. read more »

Data & Survey

Survey Integritas KPK 2011

KPK kembali mengumumkan hasil survey Integritas 2011 pada Instansi pusat, vertikal dan Pemda. Secara keseuruhan nilai dari Indeks Integritas Nasional adalah 6,31 dengan rata-rata nilai integritas instansi pusat (7,07) dan vertikal (6,40) lebih tinggi dibanding rata-rata nilai integritas pemerintah daerah (6,00). Masih terdapat 43 persen yaitu sebanyak 37 instansi/pemda yang nilai integritasnya masih di bawah rata-rata nasional.

Survei integritas kali ini  dilakukan  kepada 89 instansi yaitu 22 instansi pusat, 7 instansi vertikal dan 69 instansi pemerintah daerah. Jumlah respondennya mencapai 15.540 yang terbagi dalam 507 unit layanan dengan rincian sebagai berikut:  43 unit layanan di instansi pusat dengan 1290 responden,  284 unit layanan di instansi vertikal dengan 8580 responden dan 180 unit layanan di pemda dengan 5670 responden.

Integritas Instansi Pusat

A. 10 Terbaik

Peringkat Instansi Indeks
1 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 7,6
2 Kementerian Kesehatan 7,52
3 PT. Jamsostek (Persero) 7,52
4 Kementerian Perindustrian 7,51
5 PT. Pelindo II (Pesero) Cabang Tanjung Priok 7,5
6 Kementerian Perhubungan 7,47
7 Kementerian Kelautan dan Perikanan 7,46
8 Kementerian Pertanian 7,45
9 Kementerian Komunikasi dan Informatika 7,43
10 Kementerian Pendidikan Nasional 7,41

B. 3 Instansi dengan integritas terburuk : read more »

Pemda

Demi Anggaran Remunerasi Disetujui, Sekda Pemkot Semarang Suap Anggota DPRD

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Sekretaris daerah (Sekda) Kota Semarang beserta dua anggota DPRD dari Fraksi Demokrat dan PAN pada Kamis (24/11) seusai mengikuti sidang rapat Badan Anggaran DPRD Kota Semarang. Barang bukti yang disita KPK berupa 21 amplop berisi lembaran ratiusan ribu senilai total Rp 40 Juta yang diduga digunakan sebagai uang suap.

Menariknya, rapat agenda rapat Badan Anggaran tersebut membahas remunerasi bagi pegawai berupa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) TA 2012. Sekda Semarang Zaenuri selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Semarang tentu sangat berkepentingan agar DPRD mengesahkan usulan TPP tersebut. Pemkot  sendiri mengusulkan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai pada TA 2012 sebesar kurang lebih Rp 100 M.

Yang agak janggal rumusan komponen TPP  tidak sesuai dengan prinsip atau indikator dalam pemberian TPP yang diatur Pemerintah Pusat yang meliputi beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja. Namun Pemkot menyampaikan komponen TPP terdiri dari unsur tambahan penghasilan minimal (10%), tambahan penghasilan unsur kekompakan tim (20%), tambahan penghasilan unsur loyalitas pada pekerjaan (20%), dan tambahan penghasilan unsur kedisiplinan kerja (50%). Jadinya faktor penting seperti bobot jabatan malah terabaikan.

Berikut tabel Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pemkot Semarang: read more »

Opini

Kenaikan Anggaran Remunerasi TA 2012

Ada kenaikan anggaran remunerasi Kemenhan, TNI dan Polri, selain itu terdapat alokasi anggaran untuk tunjangan khusus bagi Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Bappepti.

Sebagai tindak lanjut Rapat Kerja Badan Anggran DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan RUU tentang APBN TA 2012 dan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 28 Oktober 2011 lalu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Edaran nomor 01/MK.2/2011 tentang Alokasi Anggaran Kementerian negara/Lembaga TA 2011. Secara keseluruhan Belanja K/L TA 2012 sebesar Rp 508,4 Trilliun, mengalami peningkatan sebesar Rp 476,6 Miliar dari Nota Keuangan dan RAPBN 2012.

Dalam salah satu penjelasannya terdapat realokasi dari Belanja Lain-lain (BA 999.08) ke belanja K/L sebesar Rp 18,8 Trilliun. Pergeseran dari belanja lain-lain tersebut sebagian besar dialokasikan ke Anggaran remunerasi K/L. Ini artinya pada K/L tersebut akan mengelola sendiri anggaran tersebut bukan Kemenkeu lagi.
Jika dilihat besaran jumlah anggaran remunerasi dalam lampiran surat edaran tersebut, maka dibandingkan TA 2011 ada kenaikan untuk TNI, Kemenhan dan Polri, dengan persentase masing-masing 16,9%, 3,7% dan 8,7%.

K/L TA 2011 TA 2012 Kenaikan
Kemenhan 78.202.462.000 91.408.256.000 16,9%
TNI 7.283.893.968.000 7.555.098.416.000 3,7%
Polri 4.206.184.073.000 4.572.284.641.000 8,7%
Kemenkumham 1.078.812.943 1.078.812.943 0,0%
Kejaksaaan Agung 609.511.708 609.511.708 0,0%

read more »

Data & Survey K/L

Alokasi Belanja Pegawai Kementerian Negara/Lembaga TA 2012

Melalui rapat paripurna DPR RI tanggal 28 Oktober 2012, DPR RI telah mengesahkan UU APBN TA 2012. Dalam APBN 2012 Belanja K/L TA 2012 sebesar Rp 508,3 Triliun, termasuk di dalamnya Belanja Pegawai sebesar Rp 127,7 Triliun. Secara keseluruhan pemerintah mengalokasikan Belanja Pegawai sejumlah Rp 215, 7 Triliun. Berarti persentase belanja pegawai pusat dibandingkan daerah mencapai 59% : 39%.

Komponen Belanja pegawai pada TA 2012 meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada gaji, remunerasi/tunjangan kinerja/tunjangan khusus, honorarium tetap, lembur dan vakasi, kenaikan Gaji Pokok sebesar 10%, Gaji ke-13, dan Kenaikan
Uang Makan dan Uang Lauk Pauk sebesar Rp5.000,-.

Berikut tabel alokasi anggaran dan belanja pegawai per K/L pada TA 2012:

No Kementerian Negara/Lembaga Anggaran 2012
Belanja Pegawai %
1 Majelis Permusyawaratan Rakyat 692.395.010 19.610.884 2,8%
2 Dewan Perwak1lan Rakyat 2.943.936.752 527.716.564 17,9%
3 Badan Pemeriksa Keuangan 2.839.924.375 890.157.213 31,3%
4 Mahkamah Agung 5.107.469.009 3.095.920.006 60,6%
5 Keiaksaan Republik Indonesia 3.770.383.574 1.742.176.355 46,2%
6 Kementerian Sekretariat Negara 2.606.052.679 350.203.201 13,4%
7 Kementerian Dalam Negeri 17.134.374.518 328.283.761 1,9%
8 Kementerian Luar Negeri 5.242.050.193 2.068.324.978 39,5%
9 Kementerian Pertahanan 72.538.508.931 34.827.926.301 48,0%
10 Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Rl 6.977.807.206 3.281.925.634 47,0%

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

Gaji Wakil Menteri

Beberapa waktu lalu dalam reshuffle kabinet Presiden SBY mengangkat 13 Wakil menteri dalam KIB II. Kecuali Denny Indrayana, semua wakil menteri yang diangkat menduduki eselon Ia. Dalam aturan sebelumnya seorang PNS yang menduduki eselon Ia harus mempunyai golongan minimal IV/d, sedangkan Denny baru III/c.

Dengan terbitnya Perpres No 76 tahun 2011 per 13 Oktober 2011 maka syarat menjadi wakil menteri tidak harus menjabat sebagai pejabat Eselon I/a. Posisi wakil menteri dapat diduduki mereka yang statusnya PNS dan dan memiliki jenjang karier serta disetarakan pejabat Eselon I/a.

Meskipun jabatannya wakil menteri, namun gaji atau take home pay-nya mengikuti pola PNS pada umumnya. Sehingga tidak ada penambahan anggaran secara khusus untuk menggaji para wamen ini. Jika Kementeriannya sudah diberlakukan tunjangan kinerja (reformasi birokrasi), maka dia mempunyai grading atau kelas jabatan paling tinggi.

Tabel Gaji Wakil Menteri : read more »