Daftar Gaji PNS 2012

Download Peraturan Pemerintah :
PNS
PP Nomor 15 Tahun 2012
Lampiran PP No 15 Tahun 2012
TNI
PP Nomor 16 Tahun 2012
Lampiran PP Nomor 16 Tahun 2012
Polri
PP Nomor 17 Tahun 2012
Lampiran PP Nomor 17 Tahun 2012
Gaji Golongan I dan II

read more »

Data Korupsi 2011 versi ICW

Indonesian Corruption Watch (ICW) mengungkapkan selama tahun 2011 pelaku korupsi banyak yang berlatar belakang  banyak berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tersangka berlatar belakang pegawai negeri menempati urutan teratas dengan jumlah 239 orang diikuti oleh direktur atau pimpinan perusahaan swasta dengan 190 orang, serta anggota DPR/DPRD dengan jumlah 99 orang.

Menarik pernyataan ICW yang menilai “Kebijakan remunerasi dalam kerangka reformasi birokrasi ternyata belum efektif mereduksi berbagai bentuk atau perilaku korup yang dilakukan para PNS”. Tapi kontradiktif dengan data yang dirilis ICW mengenai adanya penurunan kasus korupsi yang melibatkan PNS dibandingkan tahun 2010.

Tahun 2010 terdapat 336 PNS yang terlibat korupsi, dibandingkan  tahun 2011 terjadi penurunan sebanyak 29 %. Suatu jumlah penurunan yang cukup signifikan. Kita tahu tahun 2011 banyak K/L yang sudah menjalankan Reformasi Birokrasi. Korupsi adalah masalah mental, agenda Reformasi Birokrasi jika dijalankan secara benar dan konsisten akan dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi.

1. Pelaku Korupsi

No Keterangan Kasus
1 Pegawai Negeri 239
2 Direktur swasta/Rekanan/Kontraktor 190
3 Anggota DPR/DPRD 99
4 Kepala Dinas 91
5 Panitia Lelang 67
6 Bendahara Pemda 51
7 Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota 41
8 Kepala desa 31
9 Ormas 30
10 Konsultan/Pengawas 28
11 Pegawai BUMN/D 27
12 Sekda/Sekot/Sekab/Sekjen 24
13 Pegawai Swasta 24
14 KPU/KPUD 20
15 Direktur BUMN/D 17

read more »

Kebijakan Belanja Pegawai 2012

Secara umum, kebijakan belanja pegawai dalam periode 2012  diarahkan untuk memperbaiki sistem pengelolaan dan kesejahteraan pegawai negeri dan pensiunan. Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir penghasilan dan kesejahteraan aparatur negara mengalami peningkatan.

Hal ini tercermin pada kenaikan Take Home Pay riil (equivalen harga beras) bagi PNS, pangkat terendah (golongan I/a tidak kawin) mengalami peningkatan dari sekitar Rp1.000.000 dalam tahun 2006 (eq. 214 Kg Beras) menjadi sekitar Rp2.000.000 dalamtahun 2011 (eq. 332 Kg Beras). Khusus bagi guru dengan pangkat terendah (golongan II/a tidak kawin) Take Home Pay mereka mengalami peningkatan dari sekitar Rp1.315.000 dalam tahun 2006 (eq. 314 Kg Beras) menjadi sekitar Rp2.650.000 dalam tahun 2011 (eq. 562 Kg Beras).

Peningkatan Take Home Pay PNS, Guru dan TNI/Polri dapat digambarkan sebagai berikut :

read more »

Bagian 2 – Remunerasi PNS Hasil Verifikasi Lapangan RB Kementerian/Lembaga

No Tahapan Perind Pertanian Kemenpera PPPA
1 Manajemen Perubahan 46,3% 30,0% 30,0% 33%
2 Penataan Peraturan Perundang-undangan 46,6% 41,0% 48,0% 33,3%
3 Penataan dan Penguatan Organisasi 65,0% 10,0% 40,0% 30%
4 Penataan Tata Laksana 87,0% 60,0% 55,0% 33%
5 Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 86,2% 50,0% 64,0% 35%
6 Penguatan Pengawasan 55,0% 67,0% 52,5% 55%
7 Penguatan Akuntabilitas Kinerja 35,0% 50,0% 30,0% 27%
8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 50,0% 50,0% 15,0% 30%
9 Quick Wins 30,0% 50,0% 30,0% 30%
Rekomendasi Pemberian Tunjangan Kinerja Ya Ya Ya Ya
Rata persentase pelaksanaan RB 56% 45% 41% 33,9%

read more »

Hasil Verifikasi Lapangan RB Kementerian/Lembaga – Bagian 1

Sebelumnya selamat Tahun Baru 2012 bagi pembaca setia setagu.net … semoga di tahun ini bagi K/L yang belum menerima tunjangan kinerja, bisa tercapai ..amien

Selama periode Oktober – November 2011 Tim UPRBN melakukan tahap verifikasi lapangan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di K/L yang telah mengajukan usulan dokumen RB. Verifikasi lapangan adalah akivitas yang dilakukan oleh UPRBN dalam menilai implementasi dari program dan kegiatan yang dinyatakan sudah, sedang dan akan dilaksanakan. Verifikasi lapangan ini sekaligus sebagai tindak lanjut dari penilaian dokumen usulan dan lampirannya. Verifikasi lapangan menjadi sangat penting karena dari hasil proses tersebut terdapat rekomendasi apakah pemberian tunjangan kinerja layak diberikan.

Jika tim UPRBN merekomendasikan pemberian tunjangan maka proses selanjutnya adalah pengajuan usulan Persetujuan RB dan penetapan tunjangan kinerja (TK), yakni:

  1. Hasil penilaian pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi K/L oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional digunakan oleh Menteri Keuangan untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan besaran tunjangan kinerja  yang diikuti perancangan Peraturan Presiden.
  2. Menteri Keuangan mengajukan kebijakan dan alokasi anggaran RB dan tunjangan kinerja (remunerasi) K/L ke DPR.
  3. Terbit peraturan presiden

Tabel Hasil Verifikasi Lapangan RB 20 K/L:

read more »

Pelaksanaan Verifikasi Lapangan pada K/L

Verifikasi Lapangan merupakan salah satu proses penilaian reformasi birokrasi di suatu Kementerian/Lembaga yang dilakukan oleh Tim Teknis Unit Pelaksana Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN). Sebelum verifikasi lapangan terlebih dahulu ada Desk Assesment atau hasil penilaian atas dokumen usulan reformasi birokrasi K/L bersangkutan.

Berikut daftar K/L yang telah dilakukan Verifikasi Lapangan :

No K/L Tanggal
1 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 04 Oktober 2011
2 Lembaga Ketahanan Nasional 05 Oktober 2011
3 Lembaga Administrasi Negara 10 Oktober 2011
4 Kementerian Pekerjaan Umum 11 Oktober 2011
5 Kementerian Lingkungan Hidup 17 Oktober 2011
6 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 18 Oktober 2011
7 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 19 Oktober 2011
8 Arsip Nasional Republik Indonesia 20 Oktober 2011
9 Kementerian Riset dan Teknologi 24 Oktober 2011
10 Kementerian Perindustrian 25 Oktober 2011

read more »

21 K/L Akan Terima Remunerasi pada Tahun 2012

Diperkirakan sebanyak 21 kementerian/lembaga akan menerima remunerasi pada tahun 2012. Ke-21 K/L tersebut sudah dinilai tim gabungan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di instansinya.

Berikut Kementerian dan Lembaga tersebut:

1. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
2. Lembaga Ketahanan Nasional,
3. Lembaga Administrasi Negara,
4. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
5. Kementerian Riset dan Teknologi,
6. Kementerian Perindustrian,
7. Badan Tenaga Nuklir,
8. Badan Pengawas Obat dan Makanan,
9. Badan Kepegawaian Negara,
10. Badan Koordinasi Penanaman Modal,
11. Badan Pusat Statistik,
12. Arsip Nasional RI,
13. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional,
14. Kementerian Perumahan Rakyat,
15. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
16. Lembaga Sandi Negara,
17. Badan Narkotika Nasional, dan
18 .Kementerian Pertanian.

Terdapat tiga tahapan penerapan kebijakan remunerasi.

  1. Tahap dimulainya reformasi birokrasi, di mana kementerian/lembaga akan mendapatkan remunerasi 40 persen.
  2. Pelaksanaan reformasi sudah berjalan dan remunerasinya 70 persen.
  3. Reformasi birokrasi sudah berjalan baik sesuai aturan yang ditetapkan. Di sini K/L berhak mendapatkan remunerasi 100 persen.

 

14 Isu Pokok dalam RUU Aparatur Sipil Negara (ASN)

Saat ini pemerintah dan DPR sudah membawa Rancngan UU Aparatur Sipil Negara untuk dibahas di tingkat Panja DPR. Dalam rapat dengan Komisi II DPR beberapa waktu lalu, pemerintah sudah menyepakati beberapa poin penting dalam RUU tersebut.

Ada perubahan paradigma yang prinsipal dalam RUU ASN dibandingkan UU No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. RUU ASN mengedepankan kinerja dan profesionalisme aparatur sipil negara. Salah satunya jabatan aparatur sipil negara terdiri dari jabatan administratif, fungsional dan jabatan eksekutif senior. Istilah PNS diganti dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), selain itu seleksi ASN berdasarkan kompetensi dan ada sanksi pidana yang melanggarnya. Diharapkan pembahasan RUU ini akan rampung akhir 2011 ini, sehingga bisa dberlakukan pada tahun 2012.

Berikut 14 issu pokok yang merupakan poin penting dalam RUU ASN yang dibahas pemerintah dengan Komisi II DPR:

NO ISU-ISU POKOK RUU ASN PENDAPAT DPR PENDAPAT PEMERINTAH
1. JUDUL RUU tentang Aparatur Sipil Negara Setuju judul RUU tentang Aparatur Sipil Negara, karena mendorong budaya kerja dan cetak pikir baru bagi ASN (PNS)
2. Konsep Manajemen Strategis SDM Pendekatan RUU ASN adalah pengembangan potensi human capital, bukan pendekatan administrasi kepegawaian. Setuju
3. Jenis Pegawai Aparatur Sipil Negara: a.Pegawai Negeri Sipil; Sependapat, dengan tambahan rumusan tugas masing-masing
b.Pegawai Tidak Tetap Pemerintah;
NO ISU-ISU POKOK RUU ASN PENDAPAT DPR PENDAPAT PEMERINTAH
1. JUDUL RUU tentang Aparatur Sipil Negara Setuju judul RUU tentang Aparatur Sipil Negara, karena mendorong budaya kerja dan cetak pikir baru bagi ASN (PNS)
2. Konsep Manajemen Strategis SDM Pendekatan RUU ASN adalah pengembangan potensi human capital, bukan pendekatan administrasi kepegawaian. Setuju
3. Jenis Pegawai Aparatur Sipil Negara: a.Pegawai Negeri Sipil; Sependapat, dengan tambahan rumusan tugas masing-masing
b.Pegawai Tidak Tetap Pemerintah;

read more »