Data & Survey

Survey Korupsi : Indonesia Masih Peringkat Bawah

Demikian hasil survei yang diberi nama ‘World Justice Project 2011 Rule of Law’ seperti dilansir United Press International, Selasa (14/6/2011). Proyek survei tahunan yang dibiayai oleh Neukom Family Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation, dan LexisNexis ini merilis hasil surveinya pada 13 Juni 2011 di Washington DC, Amerika Serikat.

Indonesia secara global berada di peringkat 47 dunia dari 66 negara yang disurvei. Untuk Kawasan Asia pasifik Indonesia “menduduki” peringkat 12 dari 13 negara atau nomor dua terendah.

Gaji dan Tunjangan PNS Opini

Kupas Gaji Hakim

Kasus Hakim Syarifuddin yang tertangkap tangan KPK karena diduga menerima suap sebesar Rp 250 Juta semakin mencoreng dunia peradilan. Ini adalah kasus ketiga (sebelumnya Asnun, Ibrahim) seorang hakim yang tertangkap paska diterapkannya remunerasi di Mahkamah Agung. Banyak orang mempertanyakan efektifitas remunerasi yang sudah berjalan di lembaga ini. Pemberian remunerasi seharusnya meningkatkan kinerja para hakim dan meminimalkan penyelewengan.

Apakah ini ada berhubungan dengan faktor kesejahteraan ?

Tulisan ini mencoba mengurai pendapatan yang diterima hakim. Secara garis besar kesejahteraan hakim terdiri dari komponen-komponen :
1.Gaji Pokok
2.Tunjangan Jabatan
3.Tunjangan Kinerja / Remunerasi
4. Hak pejabat negara

1. Gaji Pokok

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

Seputar Gaji 13 PNS

 

Pertanyaan seputar Gaji 13

Malam mas, ini kan sudah bulan Juni, kapan kita terima gaji ke 13 ?

Benar, kalau kita mengacu tahun-tahun sebelumnya, Gaji 13 dibagikan pada akhir Juni atau awal Juli. Tapi kan harus melalui prosedur sebelum kita bisa menerimanya.

Begitu ya, lalu prosedunya gimana?

Pertama pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah. PP ini mengacu pada UU no. 10 Tahun 2010 tentang APBN TA 2011. Sampai saat ini PP tersebut belum diterbitkan. Jika PP sudah diterbitkan maka Ditjen Perbendaharaan mengeluarkan Surat Edaran tentang petunjuk teknis pemberian gaji 13. Baru KPPN bisa membayar ke Satker bersangkutan.

Sip.. semoga pp-nya cepat turun, lalu berapa yang kita terima?

Jumlah Gaji ke-13 adalah sebesar penghasilan sebulan gaji yang diterima pada bulan Juni termasuk tunjangannya, malah tidak ada potongan wajib 10 %.

Tapi dulu kok tunjangan risiko saya tidak dibayarkan?

read more »

Pemda

Tabel Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemprov Kalsel

APBD 2011 : Rp 2,451 Triliun
PAD terbesar berasal dari pertambangan batubara

Tabel Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemprov Kalsel

No Pangkat/Golongan Besaran (Rp)
1 Eselon Ib 12.000.000
2 Eselon Iia 8.000.000
3 Eselon IIb 7.000.000
4 Eselon IIIa 5.000.000
5 Eselon IIIb 4.000.000
6 Eselon  IVa 3.500.000
7 Eselon  IVb 2.500.000
8 Widyaswara
Widyaswara jenjang utama 2.700.000
Widyaswara jenjang madya 2.400.000
Widyaswara jenjang muda 2.100.000
Widyaswara jenjang pertama 1.800.000
9 Pejabat Fungsional Selain Widyaswara
Pejabat Fungsional Gol IV 2.000.000
Pejabat Fungsional Gol III 1.800.000
Pejabat Fungsional Gol II 1.500.000
10 PNS Non Struktural Non Fungsional
PNS Gol IV 1.400.000
PNS Gol III 1.250.000
PNS Gol II dan I 1.000.000

Dasar Hukum: Surat Keputusan Gubernur No188.44/0364/KUM/2009

 

Data & Survey

Opini BPK : LKPP 2010 Wajar Dengan Pengecualian

Jakarta. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP/qualified opinion) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2010, sama dengan opini yang diberikan BPK RI atas LKPP tahun 2009. Hal ini merupakan hasil kerja keras Pemerintah untuk menjaga kualitas akuntabilitas keuangan negara. Untuk itu, BPK RI memberikan penghargaan kepada Pemerintah yang telah banyak mengikuti rekomendasi BPK RI sehingga opini pada kementerian negara/lembaga (KL) banyak mengalami peningkatan. Demikian diungkapkan Ketua BPK RI, Hadi Poernomo ketika menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) LKPP tahun 2010 kepada pimpinan DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (31/5).

Laporan hasil pemeriksaan atas LKPP tersebut terdiri dari LHP atas Laporan Keuangan, LHP Sistem Pengendalian Intern, LHP Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, Laporan Pemantauan Tindak Lanjut, dan Laporan Tambahan berupa Laporan Transparansi Fiskal. Objek pemeriksaan BPK adalah LKPP Tahun 2010 yang terdiri dari Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2010 dan 2009, Laporan Realisasi APBN (LRA) dan Laporan Arus Kas untuk Tahun 2010, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

LKPP Tahun 2010 mendapat opini WDP dengan empat permasalahan.

read more »

Opini

Gaji Pejabat dan PNS di Singapura

Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong ketika dilantik bersama kabinetnya beberapa waktu lalu (21/5) berjanji akan memotong gaji para pejabatnya sebagai jawaban atas berbagai kritik masyarakat Singapura yang menyoroti gaji menteri dan perdana menteri yang dinilai terlalu tinggi.

Gaji seorang Perdana Menteri di Singapura mancapai 3,04 juta dolar Singapura (sekitar Rp 20,9 miliar), tertinggi di dunia. Skema gaji para menteri setahun berkisar 1,75 juta dollar Singapura (Rp 12 M). Sementara seorang menteri yunior mendapat gaji 1 juta dollar Singapura (Rp 6,8 miliar) per tahun. Gaji PNS Singapura yang baru masuk terendah mencapai $ingapore 2.350 atau sekitar Rp 16,4 Juta (lihat tabel dibawah):

Sumber

read more »

K/L Opini

Perkiraan Tabel Remunerasi Kemenkumham

Fakta
Anggaran remunerasi selama 13 bulan: Rp 1,078 Trilyun
Jumlah Pegawai : 43.763

Asumsi
Dokumen/edaran tidak resmi (karena belum ada Perpres) yang penulis dapatkan, tabel remunerasi Kemekumham ada 17 grade. Namun besaran yang tertera jauh melebihi dari anggaran yang disediakan.
Sebagai Benchmarking tunjangan kinerja yang digunakan adalah Kementerian yang telah mendapatkan tunjangan kinerja antara lain Bappenas, Kemenko Perekonomian dan BPKP (seperti yang dikatakan Menkeu Agus Marto).
Perbedaan besaran tunjangan kinerja antara grading 18 dengan  grade hanya pada grade pertama saja, lainnya sama. Dengan jumlah 17 grading berarti perbandingan yang diambil adalah Kemenko Perekonomian.

Berdasarkan Fakta dan Asumsi tersebut, besaran yang diterima pegawai Kemenhumkam dapat diketahui. read more »

Opini

Catatan : Menuju PK-BLU (1)

Akhir April lalu saya berkesempatan mengikuti paparan sebuah satker Rumah Sakit dalam rangka penetapan usulan PK-BLU (Pengelolaan Keuangan- Badan Layanan Umum) di hadapan Tim Penilai Kemenkeu dengan bertempat di Direktorat Perbendaharaan Kemenkeu. Keterlibatan sejak dari proses awal sampai disetujuinya secara penuh menjadi Satker BLU akan saya share disini.

Persiapan

Sejak awal tahun 2011 saya diperbantukan di RS Trijata untuk menangani laporan keuangan sebagai syarat menuju PK-BLU. Seperti diketahui salah satu syarat administratif BLU adalah adanya Laporan Keuangan Pokok, sedang syarat lainnya : Tata Kelola, Rencana Strategis, SPM (Standard Pelayanan Minimal). Secara umum pihak RS sudah mempersiapkan cukup lama untuk menuju BLU yaitu dengan dibentuknya tim yang menangani masing-masing bidang.  Baru mulai akhir tahun 2010 persiapan secara intensif dilakukan.
read more »