Gaji dan Tunjangan PNS

Tabel Kenaikan Uang Makan dan Uang Lembur PNS Th 2012

Tanpa banyak publikasi Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya TA. 2012 sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran K/L tahun anggaran yang akan datang (2012).

Semua penghitungan didasarkan pada harga satuan, tarif dan indeks yang ada dalam peraturan ini. Ada perbedaan istilah dengan Standar Biaya yang diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya. Dulu dikenal Standar Biaya Umum (SBU) sekarang dengan adanya PMK ini diganti dengan Standard Biaya Masukan (SBM), sedangkan Standar Biaya Khusus berubah menjadi Standar Biaya Keluaran.

Salah satu perubahan yang menonjol adalah adanya kenaikan uang makan dan uang lembur serta uang makan lembur. Selain itu satuan uang makan dan uang makan lembur ditentukan berdasarkan Golongan PNS, sebelumnya uang makan semua PNS ditentukan sebesar Rp 20.000 tanpa melihat golongannya.

Besaran kenaikan Uang Makan, Uang lembur dan Uang Makan Lembur dilihat dalam tabel dibawah ini:

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS Opini

Tabel Persentase Gaji PNS(D) Terhadap APBD

Berdasarkan data APBD 2010, anggaran untuk belanja pegawai rata-rata di daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota mencapai 54%. Angka ini termasuk tinggi karena berarti menekan alokasi belanja lain yang berkaitan dengan kepentingan khalayak misalnya untuk pembangunan infrastruktur.

Data yang ada menunjukkan jumlah Pemerintah Daerah sebanyak 524 Pemda terdiri Daerah Tingkat I : 33 Provinsi dan Tk II : 491 Kab/Kota. Jumlah daerah yang persentase gajinya terhadap APBD diatas 50% sebanyak 340 Pemda. Diperinci lagi dengan persentase diatas 80% sebanyak 2 Pemda, 70%-79%: 66 Pemda, 60%-69%: 142 Pemda dan 50%-59%: 130 Pemda

Daerah yang mempunyai persentase gaji terhadap pendapatan daerah (APBD) paling tinggi adalah Kab. Aceh Utara, yakni mencapai 86 %. Bayangkan hanya tersisa 14 % untuk porsi lainnya seperti kesehatan, sosial, infrastruktur dll. Bahkan beberapa bulan terakhir Pemkab Aceh Utara tidak mampu membayar ribuan perangkat desa yang bersumber dari APBD. Sedang yang mempunyai persentase terkecil adalah Papua Barat sebesar 11 % dari APBD (lihat tabel).

read more »

Data & Survey

Opini BPK 2011 atas Laporan Keuangan K/L TA. 2010

No Kementerian Negara/Lembaga TA 2008 TA 2009 TA 2010
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat WTP WTP WTP
2. Dewan Perwakilan Rakyat WDP WTP WTP
3. Badan Pemeriksa Keuangan WTP-DPP WTP WTP
4. Mahkamah Agung TMP TMP WDP
5. Kejaksaan Agung TMP WDP WDP
6. Sekretariat Negara WDP WDP WTP
7. Kementerian Dalam Negeri TMP WDP WTP-DPP
8. Kementerian Luar Negeri WDP TMP WDP
9. Kementerian Pertahanan WDP WDP WDP
10. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TMP WTP-DPP WTP-DPP

read more »

Data & Survey

Survey Korupsi : Indonesia Masih Peringkat Bawah

Demikian hasil survei yang diberi nama ‘World Justice Project 2011 Rule of Law’ seperti dilansir United Press International, Selasa (14/6/2011). Proyek survei tahunan yang dibiayai oleh Neukom Family Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation, dan LexisNexis ini merilis hasil surveinya pada 13 Juni 2011 di Washington DC, Amerika Serikat.

Indonesia secara global berada di peringkat 47 dunia dari 66 negara yang disurvei. Untuk Kawasan Asia pasifik Indonesia “menduduki” peringkat 12 dari 13 negara atau nomor dua terendah.

Gaji dan Tunjangan PNS Opini

Kupas Gaji Hakim

Kasus Hakim Syarifuddin yang tertangkap tangan KPK karena diduga menerima suap sebesar Rp 250 Juta semakin mencoreng dunia peradilan. Ini adalah kasus ketiga (sebelumnya Asnun, Ibrahim) seorang hakim yang tertangkap paska diterapkannya remunerasi di Mahkamah Agung. Banyak orang mempertanyakan efektifitas remunerasi yang sudah berjalan di lembaga ini. Pemberian remunerasi seharusnya meningkatkan kinerja para hakim dan meminimalkan penyelewengan.

Apakah ini ada berhubungan dengan faktor kesejahteraan ?

Tulisan ini mencoba mengurai pendapatan yang diterima hakim. Secara garis besar kesejahteraan hakim terdiri dari komponen-komponen :
1.Gaji Pokok
2.Tunjangan Jabatan
3.Tunjangan Kinerja / Remunerasi
4. Hak pejabat negara

1. Gaji Pokok

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

Seputar Gaji 13 PNS

 

Pertanyaan seputar Gaji 13

Malam mas, ini kan sudah bulan Juni, kapan kita terima gaji ke 13 ?

Benar, kalau kita mengacu tahun-tahun sebelumnya, Gaji 13 dibagikan pada akhir Juni atau awal Juli. Tapi kan harus melalui prosedur sebelum kita bisa menerimanya.

Begitu ya, lalu prosedunya gimana?

Pertama pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah. PP ini mengacu pada UU no. 10 Tahun 2010 tentang APBN TA 2011. Sampai saat ini PP tersebut belum diterbitkan. Jika PP sudah diterbitkan maka Ditjen Perbendaharaan mengeluarkan Surat Edaran tentang petunjuk teknis pemberian gaji 13. Baru KPPN bisa membayar ke Satker bersangkutan.

Sip.. semoga pp-nya cepat turun, lalu berapa yang kita terima?

Jumlah Gaji ke-13 adalah sebesar penghasilan sebulan gaji yang diterima pada bulan Juni termasuk tunjangannya, malah tidak ada potongan wajib 10 %.

Tapi dulu kok tunjangan risiko saya tidak dibayarkan?

read more »

Pemda

Tabel Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemprov Kalsel

APBD 2011 : Rp 2,451 Triliun
PAD terbesar berasal dari pertambangan batubara

Tabel Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemprov Kalsel

No Pangkat/Golongan Besaran (Rp)
1 Eselon Ib 12.000.000
2 Eselon Iia 8.000.000
3 Eselon IIb 7.000.000
4 Eselon IIIa 5.000.000
5 Eselon IIIb 4.000.000
6 EselonĀ  IVa 3.500.000
7 EselonĀ  IVb 2.500.000
8 Widyaswara
Widyaswara jenjang utama 2.700.000
Widyaswara jenjang madya 2.400.000
Widyaswara jenjang muda 2.100.000
Widyaswara jenjang pertama 1.800.000
9 Pejabat Fungsional Selain Widyaswara
Pejabat Fungsional Gol IV 2.000.000
Pejabat Fungsional Gol III 1.800.000
Pejabat Fungsional Gol II 1.500.000
10 PNS Non Struktural Non Fungsional
PNS Gol IV 1.400.000
PNS Gol III 1.250.000
PNS Gol II dan I 1.000.000

Dasar Hukum: Surat Keputusan Gubernur No188.44/0364/KUM/2009

 

Data & Survey

Opini BPK : LKPP 2010 Wajar Dengan Pengecualian

Jakarta. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP/qualified opinion) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2010, sama dengan opini yang diberikan BPK RI atas LKPP tahun 2009. Hal ini merupakan hasil kerja keras Pemerintah untuk menjaga kualitas akuntabilitas keuangan negara. Untuk itu, BPK RI memberikan penghargaan kepada Pemerintah yang telah banyak mengikuti rekomendasi BPK RI sehingga opini pada kementerian negara/lembaga (KL) banyak mengalami peningkatan. Demikian diungkapkan Ketua BPK RI, Hadi Poernomo ketika menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) LKPP tahun 2010 kepada pimpinan DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (31/5).

Laporan hasil pemeriksaan atas LKPP tersebut terdiri dari LHP atas Laporan Keuangan, LHP Sistem Pengendalian Intern, LHP Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, Laporan Pemantauan Tindak Lanjut, dan Laporan Tambahan berupa Laporan Transparansi Fiskal. Objek pemeriksaan BPK adalah LKPP Tahun 2010 yang terdiri dari Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2010 dan 2009, Laporan Realisasi APBN (LRA) dan Laporan Arus Kas untuk Tahun 2010, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

LKPP Tahun 2010 mendapat opini WDP dengan empat permasalahan.

read more »