Pemda

Tabel Remunerasi Aceh

1. Pemerintah Kota Banda  Aceh

 

 

No Eselon/Golongan Besar Tunjangan
1 Eselon II/A 5.000.000
2 Eselon II/B 2.000.000
3 Eselon III/A 1.500.000
4 Eselon III/B 1.300.000
5 Eselon IV/A 900.000
6 Eselon IV/B 750.000
7 Eselon V/A 750.000
8 PNS Gol IV 750.000
9 PNS Gol III 750.000
10 PNS Gol II 600.000
11 PNS Gol I 600.000
12 Pengawas/Penilik Sekolah 1.000.000
13 Kepala Sekolah 900.000
14 Wakil Kepala Sekolah 750.000

2. Tunjangan khusus (TC)  Pemkab Aceh Barat Daya (Abdya) read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

Tunjangan Khusus Papua

Tunjangan Khusus Papua diberikan kepada PNS,Hakim, Anggota TNI/Polri termasuk calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/bertugas pada daerah Provinsi Papua. Tunjangan ini diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 68 Tahun 2002 tanggal 31 Agustus 2002.

Tabel Tunjangan Khusus Papua :

a. PNS

No Gol/Ruang Pangkat Rp
1 I/a Juru Muda 200.000
2 I/b Juru Muda Tingkat I 225.000
3 I/c Juru 250.000
4 I/d Juru Tingkat I 275.000
5 II/a Pengatur Muda 300.000
6 II/b Pengatur Muda Tingkat I 325.000
7 II/c Pengatur 350.000
8 II/d Pengatur Tingkat I 375.000
9 III/a Penata Muda 425.000
10 III/b Penata Muda Tingkat I 450.000
11 III/c Penata 475.000
12 III/d Penata Tingkat I 500.000
13 IV/a Pembina 525.000
14 IV/b Pembina Tingkat I 550.000
15 IV/c Pembina Utama Muda 575.000
16 IV/d Pembina Utama Madya 600.000
17 IV/e Pembina Utama 625.000

read more »

Data & Survey

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat 2011

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat tahun 2010 yang nilainya cukup baik (CC) ke atas melampaui target. Tercatat sebanyak 50 kementerian/lembaga (63,29%) mendapatkan kategori cukup baik (CC) ke atas, dibanding tahun 2009 yang hanya 47,37% atau naik 16,27%. Padahal target tahun 2010, instansi pusat yang nilainya CC ke atas 60%.

Demikian dikatakan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara E.E. Mangindaan dalam sambutannya pada acara Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat di Jakarta, Senin (7/3). Dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan Kementerian PAN dan RB tahun 2010, terdapat 11 kementerian/lembaga (K/L) mendapat predikat B (baik), 39 K/L berpredikat CC (cukup baik), 27 K/L predikat C (agak kurang) dan tinggal 2 K/L mendapat predikat D (kurang).

Sebagai perbandingan, dari laporan hasil evaluasi AKIP pusat tahun 2009, hanya ada 7 instansi yang mendapat nilai B, sementara yang nilainya CC sebanyak 29 instansi, 33 instansi mendapat nilai C, dan tiga instansi nilainya D.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

Gaji Pokok PNS 2011

Kenaikan gaji PNS sebesar 10 % pada tahun 2011 sebentar lagi akan diterima. Pemerintah sudah mengeluarkan PP No. 11 Tahun 2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang Perubahan Ketigabelas atas PP N0. 7 Th 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Dalam PP ini pemberlakuan TMT-nya per 1 Januari 2011, artinya akumulasi gaji dari Januari akan di rapel. Selanjutnya Dirjen Perbendaharaan akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) sebagai pertunjuk teknis pembayarannya.

Update 16/3. Dirjen Perbendaharaan sudah menerbitkan SE/09/PB/2011 sebagai juknis pembayarannya.

Berikut Daftar Gaji Pokok PNS 2011

Golongan I dan II

Gol III dan IV

read more »

Pemda

Tabel Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) Pemprov Jabar

Sejak awal Januari 2010 Pemprov Jawa Barat memberlakukan kebijakan pemberian tunjangan remunerasi berbasis kinerja. Dasar hukumnya adalah Peraturan Gubernur (Pergub)  Jabar No119/209 tentang Pedoman Pengukuran Kinerja dalam Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) bagi PNS dan Calon PNS. Secara umum konsep yang digunakan sebagai dasar besaran tunjangan berdasarkan Golongan dan eselonisasi. Jika berdasarkan golongan perbedaan antar grade tidak terlalu jauh selisihnya, tidak aneh pegawai yang masa kerjanya 0 tahun dengan pegawai dengan masa kerja puluhan tahun tidak ada perbedaan jika Golongan-nya sama.

Sebaliknya ada perbedaan signifikan antara pegawai struktural/eselon dengan pegawai pelaksana. Dengan golongan yang sama Mis: III d yang hanya staff biasa TPP-nya sebesar Rp 2,4 Juta. namun jika menjabat serta menduduki eselon IV bisa mencapai Rp 7 Juta.

Tabel Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) Jawa Barat:

read more »

Pemda

Tabel Tunjangan Kinerja Daerah Pemprov Sulut

Dasar Hukum: SK Gubernur No. 23 tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan kepada PNS.

Tabel Tunjangan Kinerja Daerah Pemprov Sulut :

No Eselon Rp
1 Eselon IB (Sekprov) 17.750.000
2 Eselon IIA (Asisten) 12.750.000
3 Eselon IIA (Kadis /Kaban/Inspektur/Setwan, Staf Ahli) 7.750.000
4 Eselon IIB (Ka Biro/Ka Dinas/Ka Badan) 7.750.000
5 Eselon IIIA
Kepala Kantor/UPTD/Balai 3.350.000
Sekretaris Dinas/Kabid/Kabag 2.750.000
6 Eselon IVA (Kasubag/Kasubid) 1.750.000
7 Staff 1.500.000

 

No Eselon Rp
1 Eselon IB (Sekprov) 17.750.000
2 Eselon IIA (Asisten) 12.750.000
3 Eselon IIA (Kadis /Kaban/Inspektur/Setwan, Staf Ahli) 7.750.000
4 Eselon IIB (Ka Biro/Ka Dinas/Ka Badan) 7.750.000
5 Eselon IIIA
Kepala Kantor/UPTD/Balai 3.350.000
Sekretaris Dinas/Kabid/Kabag 2.750.000
6 Eselon IVA (Kasubag/Kasubid) 1.750.000
7 Staff 1.500.000
Berita

Anggaran Remunerasi Kemenkumham dan Kejagung Mencapai Rp 1,6 T

Menteri Keuangan Agus Martowardoyo menyatakan dana yang dipersiapkan untuk pegawai Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) serta Kejaksaan Agung mencapai Rp 1,6 triliun.

Besarnya jumlah remunerasi yang diberikan kepada kedua K/L tersebut diluar gaji yang diterimanya. Seluruh karyawan, lanjut Agus dikalikan dengan tunjangan tambahan. “Jadi itu akan menunjukkan penambahan sebesar Rp 1,6 triliun. Terlepas dari gaji yang diterima,” ungkap Agus.

Namun, Agus menambahkan khusus untuk Kemenkumham selama ini telah mendapatkan tunjangan khusus oleh sebab itu ketika remunerasi ini diberikan maka tunjangan tersebut ada yang dipotong. “Untuk Kemenkumham ada sejumlah tunjangan yang dipotong karena memang tidak bisa diteruskan kalau ini (remunerasi) disetujui,” jelas Agus.

Sampai saat ini tercatat setidaknya ada 11 K/L yang sudah menikmati remunerasi. Antara lain, Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bappenas, Kemenko Perekonomian, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kemenko Kesra, Kemenko Polhukam, Polri, Kementerian Pertahanan/TNI.

 

Gaji dan Tunjangan PNS

Tabel Batas Usia Pensiun (BUP) PNS

Hampir 33 tahun sejak diundangkannya PP No. 32/1979 tidak ada perubahan Batas Usia Pensiun (BUP) PNS pada usia 56 tahun. Padahal dalam kurun waktu tersebut tentu ada perubahan terutama dengan kesehatan dan harapan hidup orang Indonesia yang meningkat.

Usia harapan hidup pada saat ini diperkirakan sudah menjadi 67,8 tahun sedang pada tahun 1980 hanya mencapai 54,4 tahun. Selain itu terdapat kesenjangan baik sesama PNS maupun pegawai negeri lain seperti guru, dokter maupun TNI/Polri. Dengan latar belakang tersebut perpanjangan usia pensiun menjadi 58 tahun seperti yang dusulkan beberapa waktu lalu, saya kira menjadi hal yang realistis.

Tabel Batas Usia Pensiun

read more »